Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum mengetahui ihwal rencana pemerintah melunasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun menggunakan APBN.

Purbaya menyebut baru akan mendiskusikan lebih lanjut ihwal skema pelunasan utang proyek strategis nasional (PSN) tersebut.

"Saya belum tahu masalah itu, seingat saya masih 50-50. Tetapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara Economy Outlook 2026 di Financial Club, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu juga mengaku belum diajak berdiskusi lagi oleh Istana Kepresidenan, usai beberapa hari lalu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pelunasan utang Whoosh akan ditanggung APBN.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Prasetyo mengonfirmasi bahwa APBN akan diikutsertakan sebagai sumber pelunasan utang proyek kongsi Indonesia dan China itu.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Namun demikian, politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa dalam perkembangan terbaru Danantara masih memfinalisasi keputusan ihwal penanganan utang Whoosh.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun akan memakai dana APBN.

Hal itu disampaikan Mensesneg usai Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan 1 dan Kesiapan Angkutan IdulFitri 2026 pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir. Ketika ditanyai wartawan terkait sumber anggaran pelunasan utang Whoosh, Prasetyo memastikan bahwa sumbernya dari APBN.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China. Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dalam perkembangan terbaru berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," kata Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Prasetyo pun belum bisa memastikan proses pelunasan utang kereta cepat akan dilakukan tahun ini. Adapun, menurutnya, skema pelunasan utang kereta cepat akan menggunakan dana dari APBN.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyampaikan masalah pembayaran utang kereta cepat Jakarta–Bandung sudah menemui solusi dan tata laksananya sedang dirumuskan oleh pemerintah.

“Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden [Prabowo Subianto] sudah bilang. Sudah, sudah beres,” ujar Bobby.

Bobby menyampaikan, saat ini pemerintah sedang membicarakan tata laksana pembayaran utang tersebut.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden Prabowo telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China. Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara pribadi menyatakan lebih memilih untuk tidak menyertakan APBN sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk pelunasan utangnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Hal itu berbeda dengan pernyataan Purbaya sebelumnya selaku Menkeu yang menolak penyertaan APBN.

Belakangan, usai pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap ada sejumlah opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Untuk diketahui, Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Dua opsi yang ada merupakan subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah.

"Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menyebut, kendati komitmen Presiden untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait dengan penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infarstrukturnya.

"Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung," ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Purbaya menekankan belum ada kesimpulan terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini," terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana untuk melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19.

Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya ikut campur tangan penanganan beban utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, dulu pemerintah sempat gembar-gembor, bahwa pembangunan proyek tersebut tidak menggunakan seperserpun duit rakyat alias APBN.

Namun lambat laun, janji itu tinggal janji. Pemerintah mengirim sinyal untuk menggunakan APBN ikut menanggung beban utang kereta cepat.

Kepastian mengenai penggunaan APBN itu disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Rosan menyampaikan bahwa APBN akan ikut menanggung beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Atau Whoosh. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Selain opsi PSO, lanjut Rosan, pemerintah turut mengkaji opsi menyerahkan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Adapun KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.

Rosan menyebut pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya oleh pemerintah dan badan usaha.

"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi kami sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana transportasi adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk sarana dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain," kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Akan tetapi, Rosan tidak memerinci lebih lanjut kapan PSO itu akan dianggarkan dalam APBN. Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara tengah mendorong upaya negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Kereta Cepat. Pembiayaan proyek itu 25% berasal dari ekuitas KCIC, dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).

Skema Ambil Alih Utang

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan merinci lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sebelum menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (5/11/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah mengambil alih sebagian utang proyek tersebut, Airlangga menegaskan bahwa prosesnya masih akan dibahas secara teknis dan komprehensif.

“Kami akan detilkan. Ini kan korporasi jadi kan itu banyak structure yang bisa dilakukan,” ujar Airlangga.

Prabowo Tanggung Jawab

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan merinci lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sebelum menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (5/11/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah mengambil alih sebagian utang proyek tersebut, Airlangga menegaskan bahwa prosesnya masih akan dibahas secara teknis dan komprehensif.

“Kami akan detilkan. Ini kan korporasi jadi kan itu banyak structure yang bisa dilakukan,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing.

“Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.

Dia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh / JIBI

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing.

“Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.

Ia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.

Respons Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani enggan berkomentar terkait opsi pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Dia hanya menyampaikan bahwa saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menko AHY, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya.

Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut.

“Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China.

“Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan.

Menkeu Purbaya Menolak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Apalagi menurut Purbaya, saat ini dividen puluhan triliun masuk ke Danantara tidak ke kas negara lagi. Sehingga sudah sepatutnya, PT Kereta Api Indonesia alias KAI, meminta ke Danantara untuk menutup utang kereta cepat.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Adapun, pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

"Jadi tidak ada pinjaman pemerintah," tegas Suminto.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh / JIBI

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing.

“Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.

Ia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.

Respons Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani enggan berkomentar terkait opsi pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Dia hanya menyampaikan bahwa saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menko AHY, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya.

Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut.

“Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China.

“Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan.

Menkeu Purbaya Menolak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Apalagi menurut Purbaya, saat ini dividen puluhan triliun masuk ke Danantara tidak ke kas negara lagi. Sehingga sudah sepatutnya, PT Kereta Api Indonesia alias KAI, meminta ke Danantara untuk menutup utang kereta cepat.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Adapun, pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

"Jadi tidak ada pinjaman pemerintah," tegas Suminto.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk mengikutsertakan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/11/2025), Agus atau AHY menyebut pemerintah dan Danantara tengah bernegosiasi untuk skema penanganan utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

Pemerintah dan Danantara juga secara simultan berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB).

AHY mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang Whoosh. Sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Danantara sebelumnya yakni untuk prasarana Whoosh diserahkan ke pemerintah.

Menurutnya, ada opsi yang berkembang untuk memisahkan pengelolaan sarana Whoosh yang meliputi rangkaian keretanya, serta prasarana seperti stasiunnya.

"Inilah yang saya sampaikan tadi. Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, sementara ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit, ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya," terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya dikelola terpisah untuk sarana dan prasarananya. Seperti kereta jarak jauh maupun kereta komuter dalam kota, sarana atau rangkaian kereta dikelola dan dimiliki oleh BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sedangkan infrastruktur stasiunnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun Whoosh dikelola secara keseluruhan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan patungan Indonesia dan China itu sebagian besar sahamnya atau 60% dimiliki oleh konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang dipimpin oleh KAI.

Kini, pemerintah tengah menggodok opsi agar beban pengelolaan prasarana Whoosh nantinya diserahkan ke pemerintah. "Nah harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Dan ada bisa dikatakan sharingresponsibility atau burden sharing," terang AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa APBN akan dilibatkan dalam proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Sekadar informasi, pemerintah dan Danantara tengah berupaya dalam negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat dengan pihak China. Kendati skema proyek berdasarkan business-to-business (B2B), penyertaan APBN kini masih masuk dalam opsi untuk merestrukturisasi utang triliunan rupiah itu.

"Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak," terang Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025).

AHY, sapaan akrabnya, menyebut kementeriannya juga ikut bernegosiasi dengan pihak China untuk penanganan utang salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu. Mereka juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Danantara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenko Perekonomian serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling feasible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," tuturnya.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan, pembahasan untuk pengembangan KCJB baru akan dibahas setelah urusan restrukturisasi tuntas.

Mengenai keikutsertaan APBN dalam menangani utang triliunan rupiah itu, AHY enggan memerinci lebih dalam seperti apa opsi yang terbuka dibahas dengan Danantara. Untuk diketahui, sebelumnya Danantara sempat mengusulkan agar APBN ikut menanggung beban utang KCJB atau Whoosh.

Salah satu tujuannya untuk menjaga kesehatan keuangan BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, selaku pemimpin konsorsium BUMN Indonesia yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Salah satu opsi yang digodok adalah untuk menyerahkan pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun ke pemerintah.

"Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah, APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain," ucap AHY.

Adapun negosiasi dengan Danantara, lanjut AHY, terkait pembagian beban penyelesaian penanganan utang ini masih dibahas secara tertutup.

"Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Karena begini teman-teman mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruangnya. Ruang dan diberikan sekali lagi proses yang juga mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita," terang pria yang juga menjabat Dewan Pengawas Danantara itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) meminta pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di kaji ulang untuk menemukan penyebabnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Polisiti PDIP yang juga Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu menyatakan hal tersebut sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” kata Adian dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Adian menilai penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.

Dia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari China maupun Jepang.

“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Legislator Dapil Jawa Barat V itu menilai, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri.

Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.

Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

“Gagasan kereta cepat itu bagus. Problem-nya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.

“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.

“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Whoosh meninggalkan beban utang besar yang berpotensi menjadi ‘bom waktu’ bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk menyelesaikan masalah ini dinanti.

Diketahui, proyek ambisius Whoosh menelan biaya investasi sekitar sekitar US$7,27 miliar atau Rp 120,44 triliun. Mayoritas atau sekitar 75% proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun.

Adapun utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1% per tahun. Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai US$1,2 miliar, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3% per tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dalam penyelesaian utang Whoosh, APBN boleh dilibatkan.

Purbaya menekankan bahwa saat ini pun dividen BUMN sudah tidak lagi masuk ke pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada APBN, melainkan ke Danantara.

Dividen BUMN, apabila merujuk ke UU APBN 2025 sebesar Rp90 triliun, harusnya cukup untuk menutupi pembayaran utang proyek tersebut setiap tahunnya. Adapun utang Kereta Cepat menyentuh Rp116 triliun.

"Itu cukup untuk menutupi Rp2 triliun bayaran tahunan. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak," terangnya kepada wartawan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya mengeklaim bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani yang hadir di pertemuan tersebut menyetujui sikap otoritas fiskal. Dia menyebut Danantara akan mempelajari lebih lanjut skema-skema yang bisa digunakan untuk menyelesaikan utang proyek KCJB.

Namun demikian, Purbaya yang pernah menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi pada pemerintahan sebelumnya, menyebut pernah ikut bernegosiasi dengan China Development Bank (CDB) selaku kreditur proyek KCJB.

Menurutnya, tidak ada klausul perjanjian antara Indonesia dan China dalam pembiayaan proyek itu bahwa pembayaran utang ke CDB harus atas nama pemerintah Indonesia. Dia menilai yang terpenting adalah struktur pembayaran utang jelas.

"Mereka [Danantara] bilang masih akan studi. Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar. Biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka enggak ada masalah, tetapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," terang Purbaya.

Sebelumnya, pada Agustus 2025, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony.

Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

Dalam perkembangannya, penyelesaian utang whoosh memasuki babak baru usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.

Tetap Lanjut

Dalam perkembangan lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.

Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres).

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," ujarnya.