JAKARTA, KOMPAS.com – Skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah memastikan solusi sudah disiapkan dan tinggal menunggu pengumuman resmi.

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Rosan Roeslani mengatakan, skema tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi.

“Skemanya ini sedang di fine-tuning, ya. Tetapi nanti disampaikan langsung Pak Menko Infrastruktur,” ujar Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan tidak menjelaskan lebih jauh terkait kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema pembayaran utang tersebut.

Ia menegaskan, rincian kebijakan akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Ia juga mengungkapkan, pembahasan restrukturisasi utang telah melibatkan pemerintah China sebagai mitra proyek.

“Waktu itu sudah meeting oleh Pak Menko Infrastruktur, Pak Menteri Keuangan, dan juga kami. Solusinya sudah ada dan itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China,” kata Rosan.

Menurut dia, pemerintah optimistis proses tersebut dapat segera diselesaikan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses restrukturisasi utang proyek Whoosh telah rampung dan tinggal diumumkan.

“Sudah kelar, tinggal diumumkan,” ujar Purbaya usai acara di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menyampaikan, keputusan tersebut juga telah dikomunikasikan kepada pemerintah China untuk menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara kedua negara.

Ia mengaku telah bertemu dengan Menteri Keuangan China dan menegaskan bahwa keputusan restrukturisasi sudah diambil.

Menurut Purbaya, langkah ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia, khususnya dalam proyek strategis yang melibatkan investor asing.

Meski demikian, ia belum mengungkapkan rincian hasil restrukturisasi dan meminta publik menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

“Sudah putus, cuma belum saatnya diumumkan. Nanti setelah diumumkan Pak AHY,” katanya.

Purbaya juga menyinggung pembengkakan biaya yang sempat terjadi dalam proyek tersebut. Ia menilai kondisi itu dipicu lemahnya koordinasi pada tahap awal pembangunan, sehingga tidak ada pihak yang memegang kendali penuh.

Ia bahkan mengungkapkan adanya keluhan dari mitra China terkait lambatnya progres proyek, termasuk pembebasan lahan.

“Dua tahun, lahan yang dibebaskan baru empat kilometer. Waktu itu tidak jelas siapa yang menangani proyek. Kalau kami (pihak China) mengadu ke BUMN, dipindahkan ke Kementerian PU, lalu ke pihak lain,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat pelaksanaan proyek berjalan tidak efektif dan terhambat.

Ke depan, pemerintah memastikan pengawasan proyek strategis akan diperkuat dengan penetapan penanggung jawab yang jelas agar pelaksanaan lebih terarah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya: Restrukturisasi Proyek Kereta Cepat Sudah Rampung, Tinggal DiumumkandanRosan Sebut Skema Utang Kereta Cepat Sedang Disempurnakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah tekanan global yang kembali membayangi pasar keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru disibukkan dengan berbagai pertemuan.

Mulai dari membicarakan percepatan proyek restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh, hingga menjaga stabilitas ekonomi makro.

Usai pertemuan dengan Menkeu Purbaya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas restrukturisasi utang KCJB alias Whoosh.

AHY menjelaskan, pertemuan dengan Purbaya akan membahas soal restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

"Konektivitas yang saya sampaikan di awal tadi juga pasti akan terkait dengan kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang beberapa saat yang lalu juga mendapatkan perhatian masyarakat luas," ujar AHY ditemui di Kementerian Keuangan pada Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, kata AHY, pemerintah tidak hanya menargetkan agar Whoosh dapat beroperasi dengan baik dan berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang pengembangan jalur kereta cepat ke wilayah lain di masa depan.

Namun sayangnya Purbaya belum berbicara terkait kelanjutan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Kondisi Rupiah

Purbaya memang tidak berkomentar tentang utang kereta cepat. Namun ia tetap optimistis meski nilai tukar rupiah sempat tertekan, nyaris Rp 17.000.

Menurutnya, mata uang Garuda akan kembali menguat seiring perbaikan fundamental ekonomi domestik.

Purbaya menilai fluktuasi rupiah yang terjadi belakangan bukanlah sesuatu yang luar biasa.

Menkeu menyatakan perekonomian Indonesia seharusnya sudah cukup terlatih menghadapi guncangan eksternal, baik yang berasal dari kebijakan moneter global maupun ketegangan geopolitik.

"Dibanding level sebelumnya, pelemahannya relatif lebih rendah. Jadi harusnya sistem kita juga sudah terbiasa," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).

Ia menegaskan, kunci utama untuk menarik kembali kepercayaan investor, termasuk investor asing, bukan semata pada stabilisasi jangka pendek, melainkan konsistensi dalam memperbaiki fondasi ekonomi nasional.

SHUTTERSTOCK/RODWORKS Ilustrasi rupiah

Kondisi tersebut tidak mencerminkan dasar ekonomi nasional.

Ia juga mengingatkan pelaku pasar agar tidak berspekulasi berlebihan di tengah pergerakan nilai tukar yang tidak sejalan dengan fundamental.

Purbaya menegaskan pelemahan rupiah secara tahunan masih tergolong kecil.

Dampaknya dinilai masih bisa dikelola pelaku usaha, termasuk importir.

"Ini berapa persen rupiah melemah dibanding sebelumnya? Year to date berapa? 2–3 persen. Anda importir ada kenaikan 2–3 persen, masih bisa dikendalikan tidak? Saya pikir sih masih bisa," ujar Purbaya.

Ia menilai nilai tukar rupiah saat ini lebih lemah dibandingkan kondisi fundamental ekonomi.

Situasi tersebut berpotensi menarik minat investor masuk ke pasar domestik.

Dari sisi fiskal, termasuk subsidi energi, Purbaya memastikan tekanannya masih terkendali.

Nilai tukar dan harga minyak bergerak relatif dekat dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Dollarnya naik berapa sih, tidak jauh beda dengan asumsi APBN kita dan harga minyaknya kan di bawah asumsi APBN. Jadi subsidinya, ya gampangnya, relatif terkendali selama ini," katanya.

Purbaya menambahkan, koordinasi kebijakan terus diperkuat melalui sinergi antarotoritas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Ia berharap mesin ekonomi terus bergerak seiring koordinasi tersebut. Meskipun begitu, ia menegaskan kebijakan nilai tukar berada di bawah kewenangan otoritas moneter.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya ikut campur tangan penanganan beban utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal, dulu pemerintah sempat gembar-gembor, bahwa pembangunan proyek tersebut tidak menggunakan seperserpun duit rakyat alias APBN.

Namun lambat laun, janji itu tinggal janji. Pemerintah mengirim sinyal untuk menggunakan APBN ikut menanggung beban utang kereta cepat.

Kepastian mengenai penggunaan APBN itu disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Rosan menyampaikan bahwa APBN akan ikut menanggung beban utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Atau Whoosh. Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Selain opsi PSO, lanjut Rosan, pemerintah turut mengkaji opsi menyerahkan prasarana Whoosh ke pemerintah. Sebagaimana diketahui, selama ini sarana dan prasarana KCJB dimiliki dan dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Adapun KCIC merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan China, dengan kepemilikan saham masing-masing 60% dan 40%. Pemilik saham Indonesia di KCIC itu adalah konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin KAI.

Rosan menyebut pengelolaan transportasi kereta api di Indonesia umumnya oleh pemerintah dan badan usaha.

"Ini sedang kami matangkan, tetapi tadi kami sampaikan pemerintah pasti hadir. Kan itu ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana transportasi adalah tanggung jawab pemerintah. Untuk sarana dan juga operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lain," kata pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.

Akan tetapi, Rosan tidak memerinci lebih lanjut kapan PSO itu akan dianggarkan dalam APBN. Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara tengah mendorong upaya negosiasi dengan China untuk merestrukturisasi utang Kereta Cepat. Pembiayaan proyek itu 25% berasal dari ekuitas KCIC, dan 75% utang dari China Development Bank (CDB).

Skema Ambil Alih Utang

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan merinci lebih lanjut terkait rencana pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) oleh pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, sebelum menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (5/11/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah mengambil alih sebagian utang proyek tersebut, Airlangga menegaskan bahwa prosesnya masih akan dibahas secara teknis dan komprehensif.

“Kami akan detilkan. Ini kan korporasi jadi kan itu banyak structure yang bisa dilakukan,” ujar Airlangga.

Prabowo Tanggung Jawab

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan bentuk investasi sosial, bukan proyek yang semata-mata diukur dari laba.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menemui wartawan di kawasan Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025), menanggapi tudingan yang menyebut dirinya harus bertanggung jawab atas utang kereta cepat.

Menurut Jokowi, pembangunan Whoosh lahir dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.

Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.

“Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.

Jokowi menegaskan, transportasi publik harus dipahami sebagai layanan publik yang orientasinya bukan keuntungan finansial, melainkan social return on investment (S-ROI).

Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.

Jokowi menjelaskan, pemberian subsidi untuk transportasi umum bukan hal baru. MRT Jakarta, misalnya, menerima subsidi sekitar Rp800 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI, dan akan meningkat hingga Rp4,5 triliun per tahun setelah seluruh jaringan rampung.

Dia juga menyoroti tantangan mengubah kebiasaan masyarakat agar mau beralih ke moda transportasi umum. Meski demikian, tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. MRT Jakarta telah melayani sekitar 171 juta penumpang sejak beroperasi, sementara Kereta Cepat Whoosh telah mengangkut 12 juta penumpang hingga kini.

Menurutnya, dampak ekonomi dari proyek transportasi massal juga mulai terasa. Keberadaan Whoosh menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan aktivitas UMKM, serta mendorong kenaikan nilai properti di kawasan yang terhubung dengan jalur kereta cepat. Selain itu, sektor pariwisata di Bandung juga diklaim ikut tumbuh berkat akses transportasi yang lebih cepat dan nyaman.

Jokowi menyebut, skema subsidi untuk transportasi publik bukan hal unik di Indonesia. Di berbagai negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, China, hingga Eropa, transportasi umum juga memperoleh subsidi besar dari pemerintah. Sebagai contoh, Metro Paris dan London Underground masing-masing disubsidi hingga 50 persen dari biaya operasionalnya.

Dengan demikian, Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.

“Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.

Adapun, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.

Bahkan, beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.

Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?" kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut akan berangkat ke China untuk menyelesaikan negosiasi terkait dengan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Kendati tidak memerinci kapan pertemuan dengan pihak China akan dilakukan, Dony menyebut tim negosiator akan mencakup pemerintah dan Danantara. Saat kunjungan tersebut, Indonesia akan menyajikan data-data sekaligus opsi restrukturisasi utang terbaik untuk kesehatan keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Untuk diketahui, KCIC adalah perusahaan patungan antara China dan BUMN Indonesia yang diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60%. Mayoritas saham PSBI dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Ini menjadi poin negosiasi kami, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kami diskusikan dengan mereka," terangnya kepada wartawan usai rapat di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Dony, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, juga memastikan bahwa proses negosiasi atas restrukturisasi utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu selesai tahun ini.

Dia pun optimistis penyelesaian negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau Whoosh, tidak sulit dilakukan. Sebab, dia menilai kinerja keuangan dari operasional kereta peluru itu positif apabila dilihat dari segi EBITDA.

"Tinggal masalah cicilannya mau di mana kan itu aja. Jadi enggak rumit dan pasti akan kita selesaikan," tegasnya.

Sementara itu, Dony menyebut mengenai opsi penyertaan APBN melalui pengalihan prasarana KCJB ke pemerintah dalam bentuk badan layanan umum (BLU) masih dikaji. Dia menyebut akan mencari opsi terbaik dari seluruh pilihan yang ada.

Pria yang pernah menjabat Direktur Utama Holding BUMN InJourney itu meminta agar masyarakat tidak terjebak dengan perdebatan antara penyertaan APBN atau tidak dalam penyelesaian utang Kereta Cepat

"Belum tentu pakai itu [APBN] dan kami mengikuti saja. Saya harap kepada pemerintah. Danantara juga sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana operasinya," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengutarakan bahwa China telah sepakat untuk merestrukturisasi utang proyek tersebut. Sebagai informasi, pembangunan proyek itu didanai 25% dari ekuitas China dan Indonesia di PT KCIC, serta 75% dari utang ke China Development Bank (CDB).

Luhut, yang juga menjabat Ketua Komite Kereta Cepat, mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

"Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda," ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.

Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi era Jokowi tersebut pun menangkal kritik-kritik soal kereta cepat. Dirinya menegaskan bahwa proyek tersebut bagus dalam memberikan dampak ke ekonomi dan lingkungan.

Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut.

Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.

Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

Untuk diketahui, KCJB berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero). KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang porsi saham sebesar 58,53% pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Saat ini pun, Whoosh juga memperluas ekosistem ekonomi di sekitar kawasan stasiun dengan telah tersedia 188 tenant untuk mendukung kenyamanan penumpang saat berada di seluruh stasiun Whoosh.

Jumlah tersebut terdiri dari 76 tenant UMKM dan 112 tenant non-UMKM yang menawarkan berbagai produk dan layanan mulai dari makanan, minuman, suvenir, hingga perlengkapan perjalanan

Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal biaya proyek sebesar US$6 miliar.

Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi utang Kereta Cepat WHOOSH Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo - Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut menjelaskan, pembentukan Tim Restrukturisasi Utang KCJB itu dilakukan menyusul syarat dari China agar kembali terlibat dalam pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Sayangnya, dia belum merinci kapan tim tersebut akan rampung dibentuk. Akan tetapi dia memastikan bahwa pendanaan bukan menjadi masalah dalam rencana perluasan Kereta Cepat Jakarta — Surabaya.

"Jadi saya tidak melihat juga masalah yang lain. Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai, apa namanya Whoosh ini agar sampai ke Surabaya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku mendapat mandat khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga tembus Surabaya. Menurutnya, kereta cepat dibutuhkan sebagai alternatif angkutan penumpang di Jawa.

“Sudah mendengar bahwa ada arahan Pak Presiden kepada kami, secara khusus, untuk mengembangkan kereta cepat. Bukan hanya Jakarta-Bandung, tapi juga sampai ke Surabaya. Ini mudah-mudahan ya,” ujarnya.

Apabila kereta cepat tuntas, paparnya, Jakarta ke Surabaya hanya membutuhkan waktu 3 jam perjalanan. Hal itu, sambungnya, akan mengubah lanskap industri transportasi di Indonesia ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski banyak penolakan yang disampaikan.

Luhut mengaku, bahkan China secara bersyarat telah sepakat untuk kembali terlibat dalam pengembangan kereta cepat Jakarta—Surabaya.

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian tadi menyelesaikan masalah restrukturisasi [utang] ini segera," kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo—Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Sejalan dengan hal itu, Luhut menyebut saat ini pemerintah tengah membentuk tim restrukturisasi utang kereta cepat Whoosh. Dia mengaku telah merekomendasikan sejumlah nama yang akan terlibat dalam tim restrukturisasi kepada CEO BPI Danantara Rosan Roeslani.

Dalam laporannya, proses pembentukan tim restrukturisasi tersebut saat ini tengah menunggu Keputusan Presiden (Kepres).

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] Orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?," ujarnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

Dalam perkembangannya, penyelesaian utang whoosh memasuki babak baru usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.

Purbaya menjelaskan bahwa kini Kementerian Keuangan sudah tidak berurusan dengan BUMN. Dividen BUMN, sambungnya, sudah tidak lagi masuk ke kas negara melainkan dikelola langsung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara.

"Ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu [utang Whoosh]," jelas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa utang Whoosh bukan tidak dibayar pemerintah. Dia hanya ingin agar pembayaran tidak berasal APBN, melainkan dari kas Danantara yang memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.893 triliun itu. "Arahnya saya maunya ke sana," jelasnya.