ini adalah perusahaan yang baru dibentuk Danantara Investment Management (DIM) di 1 April 2026 yang memiliki fokus menjalankan program PSEL

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi membentuk PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera.

Denera resmi dibentuk pada 1 April 2026 dan bagian dari anak usaha PT Danantara Investment Management (DIM), yang akan fokus mengerjakan proyek Waste to Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

"Daya Energi Bersih Nusantara ini adalah perusahaan yang baru dibentuk oleh Danantara Investment Management (DIM) di 1 April 2026 kemarin yang memiliki fokus untuk menjalankan program PSEL," ujar Lead of Waste-to-Energy sekaligus Director of Investment DIM Fadli Rahman dalam Afternoon Coffee Session di Wisma Danantara Jakarta, Kamis.

Denera akan memegang porsi saham di setiap proyek PSEL, dengan struktur kepemilikan ditetapkan sebesar 70 persen untuk mitra Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), dan sebesar 30 persen dimiliki oleh Denera.

Selain itu, Denera juga akan bertanggung jawab atas operasional proyek. Adapun, setiap pembangunan satu unit PSEL membutuhkan investasi Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun.

"Denera juga akan menjadi perusahaan yang terintegrasi dalam hal pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah yang terintegrasi satu hal yang harus difokuskan betul adalah PSEL," ujar Fadli.

Dalam kesempatan ini, ​​​​​​​Fadli mengatakan bahwa proyek PSEL menjadi pendorong utama untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Ia menilai proyek PSEL tidak hanya menghasilkan listrik, namun juga mencakup pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari tempat pembuangan, pengolahan, hingga daur ulang.

"Dan bagaimana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah lebih baik lagi karena budaya juga harus berubah dalam pengelolaan sampah. Kita juga akan fokus mengembangkan sampah-sampah selain sampah rumah tangga, seperti sampah industri," ujar Fadli.

Danantara menargetkan akan membuka tender proyek PSEL gelombang kedua pada April 2026, untuk tender proyek PSEL sebanyak 25 kota di Indonesia.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan, jumlah kota yang terlibat pada batch kedua akan jauh lebih banyak dibandingkan tahap awal, karena tingginya minat pemerintah daerah dalam proyek jumbo pemerintah itu.

"Ada 25 kota di batch kedua. Jadi hampir semua ibu kota provinsi akan mendapatkan fasilitas pengolahan sampah,” ujar Rohan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

ini adalah perusahaan yang baru dibentuk Danantara Investment Management (DIM) di 1 April 2026 yang memiliki fokus menjalankan program PSEL

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) membentuk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yaitu PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera.

Denera resmi dibentuk pada 1 April 2026 dan bagian dari anak usaha PT Danantara Investment Management (DIM), yang akan fokus mengerjakan proyek Waste to Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).

"Daya Energi Bersih Nusantara ini adalah perusahaan yang baru dibentuk oleh Danantara Investment Management (DIM) di 1 April 2026 kemarin yang memiliki fokus untuk menjalankan program PSEL," ujar Lead of Waste-to-Energy sekaligus Director of Investment DIM Fadli Rahman dalam Afternoon Coffee Session di Wisma Danantara Jakarta, Kamis.

Denera akan memegang porsi saham di setiap proyek PSEL, dengan struktur kepemilikan ditetapkan sebesar 70 persen untuk mitra Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), dan sebesar 30 persen dimiliki oleh Denera.

Selain itu, Denera juga akan bertanggung jawab atas operasional proyek. Adapun, setiap pembangunan satu unit PSEL membutuhkan investasi Rp2,5 triliun hingga Rp2,8 triliun.

"Denera juga akan menjadi perusahaan yang terintegrasi dalam hal pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah yang terintegrasi satu hal yang harus difokuskan betul adalah PSEL," ujar Fadli.

Dalam kesempatan ini, ​​​​​​​Fadli mengatakan bahwa proyek PSEL menjadi pendorong utama untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Ia menilai proyek PSEL tidak hanya menghasilkan listrik, namun juga mencakup pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari tempat pembuangan, pengolahan, hingga daur ulang.

"Dan bagaimana kita akan mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah lebih baik lagi karena budaya juga harus berubah dalam pengelolaan sampah. Kita juga akan fokus mengembangkan sampah-sampah selain sampah rumah tangga, seperti sampah industri," ujar Fadli.

Danantara menargetkan akan membuka tender proyek PSEL gelombang kedua pada April 2026, untuk tender proyek PSEL sebanyak 25 kota di Indonesia.

Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan, jumlah kota yang terlibat pada batch kedua akan jauh lebih banyak dibandingkan tahap awal, karena tingginya minat pemerintah daerah dalam proyek jumbo pemerintah itu.

"Ada 25 kota di batch kedua. Jadi hampir semua ibu kota provinsi akan mendapatkan fasilitas pengolahan sampah,” ujar Rohan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud atau kriminal. Oleh karena itulah di tanggal 15 Oktober (2025) kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus mengawal sampai tuntas kasus fraud yang dilakukan oleh perusahaan Peer to Peer (P2P) Financing berbasis syariah PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan PT DSI ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

“Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud atau kriminal. Oleh karena itulah di tanggal 15 Oktober (2025) kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini,” ujar Agusman dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama PPATK, LPSK, dan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan, pihaknya juga telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT DSI.

Dari hasil pemeriksaan, PPATK telah memblokir sebanyak 33 rekening terafiliasi PT DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar.

Selain itu, OJK juga telah mengirimkan sebanyak 20 surat pembinaan kepada PT DSI.

“Tapi yang khusus mengenai ini, berdasarkan pemeriksaan, ada beberapa yang kami memang mendorong penataan peraturan, tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting mengembalikan dana lender,” ujar Agusman.

Agusman menjelaskan, OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap PT DSI sejak 13 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026 mendatang, sebagai upaya mendalami kemana dana lender dialihkan oleh perusahaan tersebut.

“Tentu saja kami minta pertanggungjawaban, keterangan dari masing-masing pelaku di DSI,” ujar Agusman.

Kemudian, Ia menyebut OJK telah melakukan pembatasan usaha kepada PT DSI sejak 15 Oktober 2025, sebagai upaya mencegah adanya korban (lender) baru.

“Kalau kita tidak batasi kegiatan usaha ini, ada korban baru nanti, datang lagi yang baru,’ Jadi kami minta,dilarang menghimpun dana baru dan menyalurkan pendanaan baru,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ia memastikan OJK telah memfasilitasi pertemuan antara lender dengan PT DSI, diantaranya pada 28 Oktober 2025, 18 November 2025, 29 November 2025, 3 Desember 2025, serta 30 Desember 2025.

“Pada 11 November 2025, kami juga sudah menyampaikan kepada Komisi XI (DPR RI) untuk menyampaikan apa yang terjadi dan apa tindak lanjut yang kami lakukan,” ujar Agusman.

Mengacu peraturan, Agusman menjelaskan bahwa pengawasan di OJK terbagi menjadi tiga, diantaranya normal, intensif, serta khusus, yang mana PT DSI telah dikategorikan ke dalam pengawasan khusus.

“Jadi pengawasan khusus adalah yang paling berat, dan ini ada jangka waktunya. Karena kalau jangka waktunya nanti terlampaui, akan ada ancaman cabut izin usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, OJK telah mengirimkan surat kepada jajaran pengurus PT DSI untuk berupaya mengembalikan dana para lender, serta melarang untuk bepergian ke luar negeri.

“Harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami bisa menggugat perdata dari sisi OJK. Tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan,” ujar Agusman.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening saldo sekitar Rp4 miliar

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan telah memblokir sejumlah rekening yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sebagai tindak lanjut permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar.

“Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar,” ujar Danang dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan OJK, LPSK di Jakarta, Kamis.

Sepanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun, yang mana sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada lender DSI.

“Total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ujar Danang.

Pihaknya menduga selisih dana tersebut dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan DSI mencapai Rp796 miliar, dan dialihkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya sebesar Rp218 miliar.

Selain itu, digunakan untuk operasional perusahaan mencakup listrik, internet, sewa tempat, serta gaji karyawan sebesar Rp167 miliar.

“Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut (DSI),” ujar Danang.

Lebih lanjut, Danang menilai skema bisnis yang dijalankan oleh DSI merupakan skema ponzi berkedok Peer to Peer (P2P) Lending berbasis syariah

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," ujar Danang.

Sebelumnya, OJK meminta PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan pada rekening milik platform fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang kini menghadapi kasus gagal bayar.

“OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani.

Rizal menuturkan hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap perusahaan pengembang platform pembiayaan daring tersebut.

Sanksi tersebut termasuk Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sejak 15 Oktober 2025 agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada para investor atau pemberi dana (lender) dan tidak melakukan kegiatan penyaluran pendanaan baru selama masa pembekuan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp4,5 triliun untuk mendukung ekspansi bisnis Holding BUMN Danareksa. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama strategis antara BTN dan PT Danareksa (Persero) dalam penyediaan layanan perbankan komprehensif.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Pendahuluan (Heads of Agreement) yang ditandatangani Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi di Menara 2 BTN, Jakarta, Kamis (18/12), disaksikan jajaran direksi dan manajemen kedua belah pihak. Dalam jangka panjang, BTN menargetkan menjadi bank pilihan utama (main operating bank) bagi seluruh anggota holding Danareksa.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kerja sama ini mencerminkan kesiapan BTN menjadi mitra finansial utama bagi holding korporasi berskala besar. "Kerja sama ini menjadi salah satu bukti transformasi BTN menjadi bank modern yang siap memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan finansial korporasi dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. Kami berharap BTN dapat menjadi bank pilihan utama bagi holding Danareksa dan seluruh anggotanya," ujar Nixon dalam keterangan resmi dikutip Jumat (19/12/2025).

Dalam kesepakatan tersebut, BTN menyediakan total plafon fasilitas pembiayaan Rp4,5 triliun yang terdiri atas Committed Corporate Line Facility maksimal Rp2 triliun dan Uncommitted Corporate Line Facility maksimal Rp2,5 triliun. Fasilitas ini untuk mendukung pengelolaan keuangan Danareksa secara lebih efisien dan prudent, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain pembiayaan, BTN juga menawarkan solusi perbankan terintegrasi bagi ekosistem Danareksa, mulai dari Cash Management System (CMS) melalui platform Bale Korpora, layanan payroll dan kredit konsumer bagi pegawai, hingga dukungan infrastruktur layanan perbankan untuk seluruh anggota holding.

Nixon menambahkan, potensi bisnis dari kolaborasi ini dinilai besar, baik dari sisi pembiayaan maupun dana pihak ketiga (DPK), karena BTN berkomitmen memberikan layanan end-to-end dari level holding hingga karyawan. Menurutnya, hal ini menunjukkan daya saing BTN dalam menyediakan layanan perbankan yang komprehensif dan kompetitif.

Sementara itu, Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menyatakan, pengembangan kawasan industri yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kunci menarik investasi asing langsung (FDI) serta mendorong pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Ia menilai dukungan pembiayaan dan kemitraan strategis dengan BTN akan memperkuat realisasi visi tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Darma Henwa Tbk (DEWA) berencana melakukan pembelian kembali (buyback) saham hingga Rp1,66 triliun di tengah kondisi pasar modal yang tengah berfluktuasi signifikan.

Aksi korporasi ini dilakukan mengikuti kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi ruang bagi emiten untuk menjaga stabilitas harga saham.

Dalam keterbukaan informasi, perseroan menyatakan buyback akan berlangsung mulai 19 November 2025 hingga 19 Februari 2026, atau selama tiga bulan sejak pengumuman disampaikan.

Darma Henwa dapat melaksanakan buyback tanpa meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan POJK 13/2023 dan POJK 29/2023.

Adapun DEWA menyiapkan dana maksimal Rp1,66 triliun, bersumber dari kas internal, untuk membeli sekitar 10% saham beredar. Angka tersebut belum termasuk biaya transaksi dan komisi perantara.

Manajemen menyebut aksi buyback tidak akan berdampak negatif pada kinerja maupun likuiditas perusahaan. Bahkan, berdasarkan proforma, laba per saham (EPS) diperkirakan naik dari Rp4,13 menjadi Rp4,59 setelah buyback dilakukan penuh.

"Perseroan meyakini buyback akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta mencerminkan fundamental yang sesungguhnya," tulis manajemen.

Selain itu, perseroan menegaskan akan menunjuk satu perusahaan efek untuk melaksanakan pembelian kembali saham.

OJK juga menetapkan pembatasan transaksi selama periode buyback. Sejumlah pihak dilarang memperdagangkan saham DEWA, termasuk direksi, komisaris, pegawai, pemegang saham utama, serta pihak yang memiliki akses terhadap informasi orang dalam.

Darma Henwa menutup keterangannya dengan memastikan pemegang saham dapat memperoleh informasi tambahan melalui kantor perseroan di SCBD, Jakarta.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Francine Widjojo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengecek kondisi pohon-pohon di Jakarta. Diketahui, seorang pengemudi mobil Lexus yang tewas tertimpa pohon tumbang saat hujan deras di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Minggu (26/10/2025) ternyata adalah mantan Direktur Danareksa Harry Nugroho Prasetyo Danardojo.

“Saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Harry Nugroho Prasetyo Danardojo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Francine di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Francine meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) turun mengevaluasi kejadian itu dengan mengecek berkala pohon-pohon berpotensi tumbang di Jakarta. "Pemprov DKI Jakarta harus mengevaluasi kejadian nahas ini. Ke depannya, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi pohon-pohon di Jakarta, khususnya di area publik. Bila ada pohon yang lapuk atau berpotensi tumbang, agar ditangani segera sebelum terjadi kecelakaan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan kesaksian warga, tidak sedikit pohon yang ada di Pondok Indah ini usianya sudah puluhan tahun. “Oleh karena itu, pohon-pohon tersebut menjadi rentan tumbang ketika terjadi hujan besar seperti kemarin. Bila diperlukan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan peremajaan terhadap pohon-pohon yang lapuk atau rapuh,” ujarnya.

Ia mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa isu menyangkut pohon-pohon tumbang itu bukan hanya mengenai masalah estetika, melainkan juga keamanan dan keselamatan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. “Jangan sampai, pohon-pohon yang tumbang itu membahayakan pejalan kaki maupun pengendara, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito membeberkan kronologi kejadian tersebut, berawal saat mobil Lexus tengah mengarah ke selatan dan berhenti di antrean kendaraan di perempatan Pondok Indah. Tiba-tiba, pohon besar tumbang dan menimpa mobil tersebut.

"Itu murni kejadian alam, musibah. Korban sedang di sebelah kiri untuk belok ke kiri, biasanya di situ padat merayap. Mungkin sedang antre," ujar Harnas, Senin (27/10).