Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan sinyal bahwa realisasi proyek perpanjangan kereta cepat tembus hingga Surabaya masih memerlukan waktu untuk dapat direalisasikan.

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyelesaian masalah mendasar pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sudah beroperasi. Fokus utama tertuju pada penyehatan struktur finansial proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Intinya kita ingin terus cari solusi yang terbaik, ini masih butuh proses, butuh waktu dan kita tentu akan berkomunikasi dengan pihak Tiongkok," ujar Menko AHY saat ditemui di sela-sela agenda Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026).

Pada saat yang sama, AHY mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, serta Menteri Perhubungan guna mengawal restrukturisasi keuangan proyek KCJB.

AHY menambahkan, tanpa fundamental keuangan yang kokoh pada penyelesaian utang KCJB, ambisi ekspansi jalur hingga ke Jawa Timur dikhawatirkan akan menemui hambatan besar.

"Semangatnya semua adalah mencari solusi. Kita ingin pastikan proyek yang besar dan juga strategis itu bisa terus eksis dan berjalan bahkan semakin maju karena juga banyak yang berharap, selain sampai dengan Bandung harapannya bisa terus sampai dengan katakanlah Surabaya, Jawa Timur," lanjutnya.

Apabila terwujud, kehadiran jalur kereta cepat hingga Surabaya diyakini akan menjadi faktor pembeda (game changer) dalam peta konektivitas nasional. Pemerintah menargetkan integrasi moda ini mampu memicu pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah metropolitan Jakarta.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa penyelesaian utang kereta cepat Whoosh sudah masuk dalam rencana kerja PT Danantara Asset Management (Persero), holding operasional Danantara.

Danantara Asset Management rencananya akan merestrukturisasi empat sektor bisnis BUMN, yakni maskapai penerbangan, infrastruktur manufaktur baja, proyek kereta api cepat dan sektor asuransi pada semester II/2025.

“Ini sedang dijajaki, sedang kita lakukan penjajakan. Tentu akan kami bereskan proses itu,” kata Dony, di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk mengikutsertakan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin (3/11/2025), Agus atau AHY menyebut pemerintah dan Danantara tengah bernegosiasi untuk skema penanganan utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

Pemerintah dan Danantara juga secara simultan berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang dengan China Development Bank (CDB).

AHY mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang Whoosh. Sebagaimana yang sempat diusulkan oleh Danantara sebelumnya yakni untuk prasarana Whoosh diserahkan ke pemerintah.

Menurutnya, ada opsi yang berkembang untuk memisahkan pengelolaan sarana Whoosh yang meliputi rangkaian keretanya, serta prasarana seperti stasiunnya.

"Inilah yang saya sampaikan tadi. Ada bagian nanti pengembangan konsep ini, sementara ada sejumlah opsi. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit, ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya," terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya dikelola terpisah untuk sarana dan prasarananya. Seperti kereta jarak jauh maupun kereta komuter dalam kota, sarana atau rangkaian kereta dikelola dan dimiliki oleh BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, sedangkan infrastruktur stasiunnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun Whoosh dikelola secara keseluruhan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Perusahaan patungan Indonesia dan China itu sebagian besar sahamnya atau 60% dimiliki oleh konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang dipimpin oleh KAI.

Kini, pemerintah tengah menggodok opsi agar beban pengelolaan prasarana Whoosh nantinya diserahkan ke pemerintah. "Nah harapannya sama-sama bisa berjalan dengan baik. Dan ada bisa dikatakan sharingresponsibility atau burden sharing," terang AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa APBN akan dilibatkan dalam proses negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Sekadar informasi, pemerintah dan Danantara tengah berupaya dalam negosiasi restrukturisasi utang Kereta Cepat dengan pihak China. Kendati skema proyek berdasarkan business-to-business (B2B), penyertaan APBN kini masih masuk dalam opsi untuk merestrukturisasi utang triliunan rupiah itu.

"Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak," terang Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025).

AHY, sapaan akrabnya, menyebut kementeriannya juga ikut bernegosiasi dengan pihak China untuk penanganan utang salah satu proyek strategis nasional (PSN) itu. Mereka juga telah menggelar rapat koordinasi dengan Danantara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemenko Perekonomian serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami sepakat untuk menghadirkan solusi yang terbaik, yang paling feasible, yang paling baik untuk semua. Semua ingin mengambil peran, mengambil bagian, mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung," tuturnya.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan, pembahasan untuk pengembangan KCJB baru akan dibahas setelah urusan restrukturisasi tuntas.

Mengenai keikutsertaan APBN dalam menangani utang triliunan rupiah itu, AHY enggan memerinci lebih dalam seperti apa opsi yang terbuka dibahas dengan Danantara. Untuk diketahui, sebelumnya Danantara sempat mengusulkan agar APBN ikut menanggung beban utang KCJB atau Whoosh.

Salah satu tujuannya untuk menjaga kesehatan keuangan BUMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, selaku pemimpin konsorsium BUMN Indonesia yang memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Salah satu opsi yang digodok adalah untuk menyerahkan pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun ke pemerintah.

"Itulah nanti yang saya sampaikan, bahwa pemerintah, APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya, nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain," ucap AHY.

Adapun negosiasi dengan Danantara, lanjut AHY, terkait pembagian beban penyelesaian penanganan utang ini masih dibahas secara tertutup.

"Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Karena begini teman-teman mohon dimaklumi, negosiasi juga perlu ada ruangnya. Ruang dan diberikan sekali lagi proses yang juga mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kita," terang pria yang juga menjabat Dewan Pengawas Danantara itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap kelanjutan rencana konstruksi proyek Kereta Cepat Jakarta Surabaya.

AHY menjelaskan saat ini rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian. Dia mengaku enggan terburu-buru dalam mengeksekusi proyek tersebut guna menghindari praktik inefisiensi anggaran ke depannya.

"Kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan karena bisa dibayangkan kalau Jakarta - Surabaya bisa ditempuh 3 jam saja, maka signifikan dari sisi travel time atau waktu tempuh," jelasnya dalam Konferensi Pers Setahun pemerintahan Prabowo - Gibran di Kantor Kemenko IPK, dikutip Kamis (23/10/2025).

Meski demikian, AHY menyebutkan rencana untuk meneruskan proyek kereta cepat itu saat ini tengah dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara).

Sebagai langkah awal, AHY menyebut pemerintah akan terlebih dahulu menjalankan proses restrukturisasi terhadap utang pengembangan Kereta Cepat Jakarta - Bandung yang saat ini telah beroperasi.

Melengkapi pernyataan AHY, Deputi I Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Ariuly menjelaskan bahwa saat ini pembahasan restrukturisasi terkait Kereta Cepat Jakarta - Bandung tengah di bahas oleh Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

"Terkait restrukturisasi utang kereta cepat tentunya dalam hal ini perannya ada pada konsorsium PSBI yang di mana leadnya adalah Danantara. Tentunya dalam penyelesaiannya ini harus melalui proses konsultasi dengan berbagai stakeholder terkait antara lain kementerian keuangan," jelasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.