Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara pribadi menyatakan lebih memilih untuk tidak menyertakan APBN sama sekali dalam pengelolaan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk pelunasan utangnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen pemerintah untuk bertanggung jawab melunasi utang proyek senilai lebih dari US$7 miliar itu. Hal itu berbeda dengan pernyataan Purbaya sebelumnya selaku Menkeu yang menolak penyertaan APBN.

Belakangan, usai pernyataan komitmen Prabowo, Danantara mengungkap ada sejumlah opsi di mana APBN akan ikut serta menanggung beban proyek pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Untuk diketahui, Danantara kini mengelola kekayaan BUMN termasuk konsorsium perusahaan pelat merah yang memegang saham mayoritas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Dua opsi yang ada merupakan subsidi operasional Whoosh melalui public service obligation (PSO), atau pengalihan kepemilikan maupun pengelolaan prasarana KCJB ke pemerintah.

"Kalau untuk saya, mendingan enggak bayar saya. Cuma gini, itu adalah kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain ya," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menyebut, kendati komitmen Presiden untuk bertanggung jawab atas proyek kolosal itu, belum ada keputusan final terkait dengan penggunaan uang negara. Namun, dia menyebut pemerintah cenderung memilih opsi untuk mengelola prasarana Whoosh yakni infarstrukturnya.

"Kami akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya. Rolling stock-nya mereka [Danantara] yang nanggung," ungkap mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Purbaya menekankan belum ada kesimpulan terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung proyek strategis nasional (PSN) itu. Akan tetapi, dia mengutarakan keinginannya untuk terlibat dalam proses negosiasi pelunasan utang KCJB dengan China nantinya.

"Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana [China] saya ikut. Saya mau lihat jangan sampai saya rugi-rugi amat, tetapi kami lihat yang terbaik buat negara ini," terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah dan Danantara berencana untuk melakukan negosiasi untuk pelunasan utang KCJB dengan pemerintah China. Indonesia sempat mengutarakan keinginan untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh, yang dulu membengkak seiring dengan pembengkakan biaya (cost overrun) saat pandemi Covid-19.

Pembangunan KCJB dibiayai oleh 75% utang ke China Development Bank (CDB), serta 25% dari penyertaan modal Indonesia dan China selaku pemegang saham KCIC. Kepemilikan saham Indonesia melalui konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada perusahaan patungan itu yakni 60%, sedangkan China memiliki 40% sisanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang, pemerataan transportasi di perkotaan, desa, dan pemukiman, lebih mendesak ketimbang memikirkan pembangunan Kereta Cepat sampai dengan Surabaya maupun ujung Timur Pulau Jawa.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menyampaikan, pembangunan kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.

Pasalnya, di samping riuh persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, tak hanya berhenti di Surabaya.

“Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

Djoko menegaskan bahwa kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa.

Konektivitas transportasi antar kota di Pulau Jawa sudah terbilang memadai berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda (double track). Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.

Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap.

Penting untuk diingat, lanjut Djoko, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa.

“Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa,” tambahnya.

Transprotasi Umum Masih Minim

Mengambil contoh Jawa, dengan 30 kota di dalamnya, baru 9 kota (30%) yang memiliki transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan. Dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru 4 kabupaten (4,7%) yang memiliki transportasi umum modern, yakni Kab. Banyumas, Kab. Bekasi, Kab. Tuban dan Kab. Bangkalan.

Menurutnya, transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun, ketimbang Kereta Cepat. Selain itu, transportasi perintis perdesaan wajib diadakan di Pulau Jawa.

Secara nasional per September 2025, hanya 29 kota di Indonesia yang memiliki layanan transportasi publik formal. Sementara sebagian besar kualitasnya masih di bawah Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah provinsi, jumlah desa di Pulau Jawa, total desa di Pulau Jawa adalah sekitar 24.772 desa. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8.563 desa, Provinsi Jawa Timur (8.576 desa), Provinsi Jawa Barat (5.957 desa), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (438 desa) dan Provinsi Banten (1.238 desa).

Angkutan pedesaan yang beroperasi kurang dari 5% dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun.

Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah segera mengalihkan fokusnya kepada pemerataan transportasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Waktu perjalanan yang dibutuhkan dari Jakarta ke Banyuwangi hanya sekitar 4 jam menggunakan kereta cepat Whoosh.

Asumsi yang dipakai adalah jarak Jakarta-Banyuwangi sekitar 1.000 km. Jarak tersebut merupakan gambaran rute kereta reguler yakni KA Blambangan Ekspres. Kereta tersebut mampu menyelesaikan rute dalam waktu 16,5 jam.

Jika Kereta cepat Whoosh bisa melaju pada kecepatan tinggi yakni sekitar 250 km/jam pada jalur tersebut, maka waktu tempuh yang dibutuhkan hanya sekitar 4 jam.

Waktu tempuh tersebut merupakan hitungan sederhana tanpa mempertimbangkan kondisi jalur, stasiun pemberhentian, serta kondisi-kondisi operasional lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara langsung meminta proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, tak hanya berhenti di Surabaya.

"Inshaallah [proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dikerjakan]. Saya minta tidak hanya [sampai] Surabaya, [tapi] Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu," ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pun mendukung rencana tersebut. Menurutnya, keberadaan kereta cepat Whoosh hingga Banyuwangi akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pariwisata serta mempercepat distribusi logistik dari dan ke kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

"Ini kabar gembira bagi daerah, terutama warga Banyuwangi. Kami berterima kasih dan siap mendukung program pemerintah pusat untuk memperpanjang trayek kereta cepat sampai ke Banyuwangi," kata Bupati Ipuk menanggapi rencana tersebut, di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa, dilansir dari Antara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar pengembangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak hanya sampai Surabaya, Jawa Timur saja, melainkan juga sampai ke Banyuwangi.

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut Presiden ingin pengembangan jalur Kereta Cepat bisa memeratakan pembangunan.

"Beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (4/11/2025).

AHY menyebut pengembangan jalur Whoosh diharapkan bisa mendorong keadilan dan pemerataan wilayah, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dan tidak terjangkau.

Di sisi lain, dia menyebut pemerintah optimistis sebagaimana dengan arahan Presiden dalam negosiasi penanganan utang Whoosh yang saat ini tengah bergulir. Rencananya, pemerintah dan Danantara akan mengajukan restrukturisasi utang proyek strategis nasional (PSN) senilai US$7 miliar itu.

AHY, yang juga menjabat Dewan Pengawas Danantara, juga menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pihak China selaku pemberi piutang kepada Indonesia melalui China Development Bank (CDB). Dia menyebut urusan pengembangan jalur Whoosh akan dilakukan lebih intensif setelah negosiasi restrukturisasi utang diselesaikan.

Selain negosiasi dengan China, pemerintah dan Danantara juga tengah saling bernegosiasi untuk ikut menyertakan APBN dalam pelunasan utang. Salah satu opsi yang dipertimbangkan yakni dengan menyerahkan prasarana Whoosh kepada pemerintah.

"Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya," pungkas AHY.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebut Whoosh akan diteruskan dari Bandung menuju Kertajati, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Solo hingga Surabaya.

"Kita sudah tahu juga mengalami pelajaran [dari proyek Kereta Cepat] Jakarta-Bandung. Jangan bikin banyak tunnel [terowongan], karena tunnel mahal. Jangan banyak pembebasan tanah, untuk apa? Kita align [sejajarkan] aja jalan kereta api atau jalan mobil yang ada," ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Kereta Cepat itu, Oktober 2025 lalu di Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar pengembangan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak hanya sampai Surabaya, Jawa Timur saja, melainkan juga sampai ke Banyuwangi.

Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut Presiden ingin pengembangan jalur Kereta Cepat bisa memeratakan pembangunan.

"Beberapa saat yang lalu, Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ujarnya kepada wartawan, dikutip Selasa (4/11/2025).

AHY menyebut pengembangan jalur Whoosh diharapkan bisa mendorong keadilan dan pemerataan wilayah, sehingga tidak ada masyarakat yang tertinggal dan tidak terjangkau.

Di sisi lain, dia menyebut pemerintah optimistis sebagaimana dengan arahan Presiden dalam negosiasi penanganan utang Whoosh yang saat ini tengah bergulir. Rencananya, pemerintah dan Danantara akan mengajukan restrukturisasi utang proyek strategis nasional (PSN) senilai US$7 miliar itu.

AHY, yang juga menjabat Dewan Pengawas Danantara, juga menyebut pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pihak China selaku pemberi piutang kepada Indonesia melalui China Development Bank (CDB). Dia menyebut urusan pengembangan jalur Whoosh akan dilakukan lebih intensif setelah negosiasi restrukturisasi utang diselesaikan.

Selain negosiasi dengan China, pemerintah dan Danantara juga tengah saling bernegosiasi untuk ikut menyertakan APBN dalam pelunasan utang. Salah satu opsi yang dipertimbangkan yakni dengan menyerahkan prasarana Whoosh kepada pemerintah.

"Dan pada akhirnya kalau itu sudah selesai, kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya," pungkas AHY.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebut Whoosh akan diteruskan dari Bandung menuju Kertajati, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Solo hingga Surabaya.

"Kita sudah tahu juga mengalami pelajaran [dari proyek Kereta Cepat] Jakarta-Bandung. Jangan bikin banyak tunnel [terowongan], karena tunnel mahal. Jangan banyak pembebasan tanah, untuk apa? Kita align [sejajarkan] aja jalan kereta api atau jalan mobil yang ada," ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Kereta Cepat itu, Oktober 2025 lalu di Jakarta.