Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh Rp1,2 triliun per tahun akan memakai dana APBN.

Hal itu disampaikan Mensesneg usai Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Triwulan 1 dan Kesiapan Angkutan IdulFitri 2026 pada Selasa (10/2/2026) di Stasiun Gambir. Ketika ditanyai wartawan terkait sumber anggaran pelunasan utang Whoosh, Prasetyo memastikan bahwa sumbernya dari APBN.

"Iya [sumber pembayaran utang Whoosh dari APBN]," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam perkembangan terbaru, berdasarkan hasil rapat di Danantara, progres penanganan utang Whoosh masih dalam tahap finalisasi.

"Kemarin laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi dan sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo.

Masalah penyelesaian utang proyek KCJB Whoosh memang menjadi sorotan publik mengingat beban utang dari proyek itu mencapai Rp116 triliun.

Tahun lalu, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat itu.

“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, permasalahan Kereta Cepat Whoosh semestinya tak semata-mata dipandang dari sisi utang, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi kemacetan, mengurangi polusi, hingga mempercepat perjalanan.

Dengan adanya kereta warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut, dia menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang menguasai teknologi, sekaligus menjadi simbol kerja sama yang erat dengan China. Prabowo pun meminta masyarakat tidak menambah gaduh atas polemik Whoosh, sebab pemerintah disebutnya tidak akan lepas tangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti.

"Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas," tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

"Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih," jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Jaminan dari Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Ia menyebut tidak ada masalah yang berarti dalam polemik yang menuai kontroversi belakangan itu.

Prabowo meminta seluruh pihak untuk tak hanya melihat persoalan itu dari besaran anggarannya, tapi juga manfaatnya bagi publik.

"Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita harus bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun, tetapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo menegaskan Indonesia merupakan negara yang besar sehingga mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

"Duitnya ada," ucap dia.

Ia pun menegaskan yang terpenting dari Whoosh itu ialah transfer teknologi dari China ke Indonesia.

Prabowo meminta publik tidak perlu menyoalkan hal tersebut. Prabowo menekankan ia selaku presiden akan bertanggung jawab.

"Kita, we are at the edge of best practice dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok," ucapnya.

Utang Whoosh belakangan menjadi polemik. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu.

Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Whoosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dikelola PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB). Sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo telah mengeluarkan perintah khusus ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan juga Danantara terkait utang KCJB Whoosh.

Ia berkata perintah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi.

Pras menyebut Prabowo meminta Purbaya dkk. mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian.

Presiden Prabowo Subianto optimistis polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh dapat teratasi.

Ia mengaku telah mempelajari persoalan yang tengah jadi sorotan publik belakangan. Prabowo pun percaya diri dapat mengatasi persoalan tersebut.

"Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11).

Prabowo menyebut bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan sumber daya yang melimpah.

Ia pun meminta agar seluruh pihak tidak mengkhawatirkan persoalan Whoosh tersebut.

"Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh, harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri karena akan kita kembalikan ke pelayanan untuk rakyat," ucap dia.

Prabowo juga memastikan selaku Presiden RI ia akan bertanggung jawab atas polemik utang Whoosh yang belakangan menjadi sorotan.

Utang Whoosh belakangan menjadi polemik. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu.

Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Whoosh.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dikelola PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB). Sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.

Terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Prabowo telah mengeluarkan perintah khusus ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan juga Danantara terkait utang KCJB Whoosh.

Ia berkata perintah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi. Pras menyebut Prabowo meminta Purbaya dkk. mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal menghadap Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

"Sebentar ya. Ini saya mau ke istana dulu, sudah ditunggu Bapak Presiden," kata AHY singkat saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Saat dikonfirmasi mengenai detil skema restrukturisasi utang kereta cepat, AHY enggan merinci. Dia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Iya, sudah kita himpun dari banyak pihak, dari berbagai K/L [hasil skema restrukturisasinya]," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal menghadap Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

"Sebentar ya. Ini saya mau ke istana dulu, sudah ditunggu Bapak Presiden," kata AHY singkat saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Saat dikonfirmasi mengenai detil skema restrukturisasi utang kereta cepat, AHY enggan merinci. Dia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Iya, sudah kita himpun dari banyak pihak, dari berbagai K/L [hasil skema restrukturisasinya]," pungkasnya.

Sebelumnya, Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda.

“Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil.

“Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut.