Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengakui keterlibatan dalam proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi beban yang menggerus performa laba setiap tahunnya.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengungkapkan bahwa perseroan harus membukukan kerugian dari proyek tersebut di kisaran Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun per tahun. Hal ini dipicu oleh besarnya beban yang harus ditanggung perseroan sebagai bagian dari konsorsium Indonesia.

"Porsi kita itu setiap tahun membukukan rugi yang memang cukup besar. Kalau tahun 2025, porsinya sekitar Rp1,7 triliun atau Rp1,8 triliun. Hampir setiap tahun sebesar itu, sehingga memang cukup berat bagi WIKA untuk mencatatkan laba yang baik," ujar Agung di Jakarta baru-baru ini.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, WIKA membukukan kerugian bersih yang membengkak secara signifikan menjadi Rp9,71 triliun pada 2025.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan posisi rugi pada 2024 yang sebesar Rp2,27 triliun. Pembengkakan kerugian juga sejalan dengan penurunan pendapatan perseroan sebesar 30,75% menjadi Rp13,32 triliun pada 2025.

Agung menjelaskan bahwa meski emiten BUMN Karya ini berkeinginan untuk mengurangi keterlibatan guna menyehatkan neraca keuangan, melepas kepemilikan saham di proyek Whoosh bukan proses yang mudah.

Proyek ini diketahui dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di mana konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), memegang 60% saham. WIKA merupakan salah satu pemegang saham di PSBI bersama PT KAI (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PTPN VIII.

Total investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar yang kemudian mengalami pembengkakan biaya sekitar US$1,2 miliar atau setara Rp20,05 triliun.

“Kebanyakan orang kalau punya aset ya dijual. Tapi kan tidak semudah itu, karena ya Kereta Cepat ini berbeda ya. Karena Kereta Cepat ini kan meskipun B2B atau business to business, tetapi ada nilai politisnya juga. Sehingga tidak mudah buat kita untuk bisa melepas aset di Kereta Cepat,” ujar Agung.

WIKA juga tengah memperjuangkan klaim atas pembengkakan biaya proyek kepada KCIC senilai Rp5,02 triliun. Perseroan sebelumnya sempat mendaftarkan klaim tersebut ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Namun, Agung menyebutkan saat ini kedua belah pihak sepakat menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses hukum di Singapura.

"Atas kesepakatan WIKA dan KCIC, kami sedang dalam tahap proses mediasi. Sebisa mungkin diselesaikan melalui mediasi, sehingga untuk proses di SIAC sementara ditunda dulu," pungkasnya.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pembahasan mengenai restrukturisasi proyek kereta cepat alias Whoosh telah diputuskan dalam rapat pemerintah.

Namun, ia menegaskan keputusan tersebut belum dapat disampaikan ke publik karena akan diumumkan langsung oleh pemerintah atau Presiden.

“Rapatnya sudah putus, tapi nanti tinggal Pak Presiden atau pemerintah yang resmi akan mengumumkan. Bukan saya,” kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (13/3/2026).

Hal itu disampaikan Purbaya saat menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang sebelumnya menyebut restrukturisasi proyek Whoosh harus selesai sebelum jalur kereta cepat tersebut diperpanjang hingga Surabaya.

Ia menambahkan, arah kebijakan terkait restrukturisasi proyek tersebut sebenarnya sudah jelas.

Meski demikian, detail keputusan tersebut belum dapat disampaikan ke publik. “Sudah jelas langkah ke depan seperti apa, tapi belum saatnya dibuka sekarang. Biar yang lebih tinggi yang memaparkan,” ujarnya.

Seperti yang telah lama diperkirakan berbagai kalangan, beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh kini menjadi beban berat bagi pihak yang menanggung utang.

Selama proses pembangunan, KCJB yang semula digadang-gadang sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) itu akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan.

Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul.

Yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500). Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Selain itu, total utang tersebut belum menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS, bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

Lebih dari separuh biaya untuk menutup cost overrun berasal dari tambahan utang CDB.

Sisanya berasal dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China yang menggarap proyek ini.

Cost overrun itu ditanggung oleh kedua belah pihak, di mana 60 persen ditanggung oleh konsorsium Indonesia dan 40 persen ditanggung oleh konsorsium China.

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan (PDIP) meminta pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) di kaji ulang untuk menemukan penyebabnya dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

Polisiti PDIP yang juga Anggota Komisi V DPR, Adian Napitupulu menyatakan hal tersebut sebagai respons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

“Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu,” kata Adian dikutip dari Antara, Selasa (21/10/2025).

Adian menilai penolakan tersebut perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni adanya dugaan pembengkakan biaya yang perlu dikaji secara serius.

Dia menekankan bahwa proyek serupa tidak hanya dibangun di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan teknologi yang berbeda, seperti produksi dari China maupun Jepang.

“Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Legislator Dapil Jawa Barat V itu menilai, sikap Menteri Keuangan menolak pembayaran utang proyek menggunakan APBN tentu memiliki alasan tersendiri.

Namun demikian, Adian menilai hal ini tidak menghapus kewajiban pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek tersebut.

Terkait wacana perpanjangan rute Kereta Cepat hingga Jakarta–Surabaya, Adian menilai ide tersebut baik, namun harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang.

“Gagasan kereta cepat itu bagus. Problem-nya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus,” tegasnya.

Lebih lanjut, Adian menyoroti bahwa hampir setiap proyek besar di Indonesia kerap mengalami pembengkakan biaya. Ia pun menegaskan bahwa jika proyek ini pada akhirnya menggunakan APBN, maka pemerintah harus menjelaskan evaluasi yang telah dilakukan.

“Kalau sampai menggunakan APBN, berarti ini kan mengkhianati janji awal. Maka yang harus dipikirkan, siapa yang melakukan negosiasi, berapa harga yang patut, dan apakah perjanjian itu dibuat dengan niat baik,” ujarnya.

Menurut Adian, penilaian terhadap niat baik dapat dilihat dari kepatutan harga dalam kontrak proyek. Jika terbukti perjanjian tidak dibuat dengan dasar niat baik, maka pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali perjanjian tersebut.

“Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi masalahnya adalah kok biayanya bisa gede banget,” katanya.