Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh / JIBI

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing.

“Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.

Ia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.

Respons Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani enggan berkomentar terkait opsi pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Dia hanya menyampaikan bahwa saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menko AHY, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya.

Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut.

“Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China.

“Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan.

Menkeu Purbaya Menolak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Apalagi menurut Purbaya, saat ini dividen puluhan triliun masuk ke Danantara tidak ke kas negara lagi. Sehingga sudah sepatutnya, PT Kereta Api Indonesia alias KAI, meminta ke Danantara untuk menutup utang kereta cepat.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Adapun, pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

"Jadi tidak ada pinjaman pemerintah," tegas Suminto.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akhirnya buka suara perihal polemik utang Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Prabowo meminta agar seluruh pihak berhenti menambah riuh atas masalah keuangan proyek era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Pasalnya, pemerintah disebutnya bakal bertanggung jawab.

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Kepala Negara tersebut menjadi sinyal hijau yakni pembayaran utang Kereta Cepat ke China akan melibatkan APBN, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum lama ini.

AHY menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proses restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025), AHY mengatakan bahwa pemerintah bersama Danantara selaku holding BUMN infrastruktur, sedang bernegosiasi untuk merumuskan skema penanganan utang proyek yang nilainya mencapai lebih dari US$7 miliar.

“Kami pastikan, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kami melibatkan semua pihak,” ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah dan Danantara juga tengah berkomunikasi dengan pihak China guna mengajukan restrukturisasi utang kepada China Development Bank (CDB), selaku pemberi pinjaman utama proyek strategis nasional tersebut.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh / JIBI

Lebih lanjut, AHY menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji opsi penyertaan APBN, sebagaimana diusulkan Danantara, yakni agar pengelolaan prasarana Whoosh seperti stasiun diserahkan kepada pemerintah, sementara sarana operasional seperti rangkaian kereta dikelola terpisah oleh operator.

“Ada bagian pengembangan konsep di mana sejumlah opsi sedang dikaji. Bagaimana operasional yang fokus pada profit dapat dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya,” terang AHY di Istana Kepresidenan, dikutip Selasa (4/11/2025).

Untuk diketahui, pengelolaan transportasi kereta di Indonesia umumnya memang dipisahkan antara sarana dan prasarana. Misalnya, rangkaian kereta jarak jauh dan komuter dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), sementara infrastruktur stasiun dan jalur rel dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Saat ini, proyek Whoosh dikelola secara menyeluruh oleh PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC), perusahaan patungan antara Indonesia dan China. Sebanyak 60% saham KCIC dimiliki konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang dipimpin oleh KAI.

AHY menegaskan, pemerintah berkomitmen mencari solusi yang paling feasible dan berkeadilan bagi semua pihak, termasuk pembagian tanggung jawab antara negara, BUMN, dan mitra asing.

“Kami sepakat menghadirkan solusi terbaik. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung. Harapannya ada sharing responsibility atau burden sharing,” ujarnya.

Ia menambahkan, detail keterlibatan APBN masih dibahas secara tertutup mengingat proses negosiasi yang sedang berjalan. Setelah restrukturisasi tuntas, pemerintah baru akan membahas rencana pengembangan lanjutan proyek KCJB.

Respons Danantara

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani enggan berkomentar terkait opsi pembayaran utang kereta cepat Whoosh. Dia hanya menyampaikan bahwa saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menko AHY, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya.

Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut.

“Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas kementerian, lembaga, dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025).

Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China.

“Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan.

Menkeu Purbaya Menolak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Apalagi menurut Purbaya, saat ini dividen puluhan triliun masuk ke Danantara tidak ke kas negara lagi. Sehingga sudah sepatutnya, PT Kereta Api Indonesia alias KAI, meminta ke Danantara untuk menutup utang kereta cepat.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Adapun, pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

"Jadi tidak ada pinjaman pemerintah," tegas Suminto.

Bisnis.com, JAKARTA - Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi karut-marut usai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban.

Menurut Purbaya, utang sekitar Rp116 triliun harus dilunasi oleh Danantara yang memperoleh dividen jumbo dari BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Beberapa infrastrukturnya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba," ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

Diketahui ada empat perusahaan negara yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), konsorsium dengan kepemilikan 60% saham KCIC.

Keempat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (Persero) (PTPN).

Respons Istana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya dilansir dari Antara.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Respons Eks Bos KAI

Mantan bos KAI atau Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2020–2025, Didiek Hartantyo, menyatakan proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung alias Whoosh memberi tekanan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama pada sisi laba.

Menurut Didiek, meski pendapatan KAI mengalami pertumbuhan tajam dari Rp14,4 triliun pada 2016 menjadi Rp35,9 triliun pada 2024, tak sebanding dengan laba yang dikantongi. Adapun, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan atau compounded annual growth rate (CAGR) 2016–2024 adalah sebesar 12,1%.

Dia menyampaikan, laba yang dibukukan hanya mencapai Rp2,2 triliun pada tahun lalu. Sebagai pembanding, pada 2016, laba yang dibukukan KAI adalah Rp1,08 triliun. Dengan catatan tersebut, CAGR kumulatif 2016–2024 untuk laba/rugi perusahaan adalah sebesar 9,3%. Dia menekankan salah satu penyebab utamanya adalah pembebanan dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

“Bagi orang keuangan, pasti akan melihat ya, kenapa pendapatannya naik signifikan tetapi labanya begitu-begitu saja. Nah, kemarin sempat muncul berita-berita, mengenai kereta cepat [Jakarta—Bandung] itu beban-beban itu sebenarnya menggerus ada di sini [laba],” kata Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Didiek menilai, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung menjadi sebagai salah satu sumber risiko terbesar dalam finansial KAI.

“Salah satu risiko terbesar adalah di situ [Kereta Cepat Jakarta—Bandung],” imbuhnya.

Kendati demikian, eks bos KAI itu berharap masalah tersebut dapat segera tertangani agar tidak menjadi beban jangka panjang. Didiek berharap beban keuangan tersebut dapat ditangani secara struktural sehingga tidak membebani profitabilitas perusahaan di masa mendatang.

“Tapi moga-moga ini tertangani dengan baik segera, sehingga struktur proyeknya bisa ditangani dengan baik, dan harapannya ke depan kereta api akan beban-beban ini akan bisa terselesaikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Didiek mengatakan bahwa sebelum pandemi, KAI menargetkan pertumbuhan pendapatan tahunan kumulatif (CAGR) sekitar 20%. Namun, imbas disrupsi pandemi Covid-19 pada 2020–2021, pertumbuhan pendapatan hanya tercapai di level 12,1%. Meski begitu, Didiek menegaskan bahwa KAI tetap mampu menjaga stabilitas kinerja, bahkan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di tengah tekanan keuangan.

Jika ditengok dari sisi EBITDA, KAI tetap menunjukkan kinerja yang solid. Didiek mencatat EBITDA perseroan pada 2024 mencapai Rp7,7 triliun, dengan pertumbuhan tahunan kumulatif (CAGR 2016–2024) mencapai 14,5%.

“Tidak banyak BUMN yang mempunyai standar EBITDA seperti ini. Tahun yang lalu EBITDA kami Rp7,7 triliun. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pada saat pandemi pun hanya mengalami minus EBITDA-nya di tahun 2020, tapi selanjutnya adalah positif, menunjukkan bahwa kereta api sangatlah sehat,” bebernya.

Adapun dari sisi aset, lanjut dia, KAI juga mencatatkan pertumbuhan empat kali lipat dari 2016–2025. Total aset perusahaan naik dari Rp25,1 triliun pada 2016 menjadi Rp102,4 triliun pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah keinginan Danantara supaya pemerintah ikut cawe-cawe menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.

Apalagi menurut Purbaya, saat ini dividen puluhan triliun masuk ke Danantara tidak ke kas negara lagi. Sehingga sudah sepatutnya, PT Kereta Api Indonesia alias KAI, meminta ke Danantara untuk menutup utang kereta cepat.

"Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government," kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Untuk diketahui, proyek tersebut dimiliki oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Dalam hal ini, pemegang saham Indonesia melalui BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau kini bernama Whoosh, memiliki porsi dari ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang. Dalam hal ini, utang diajukan kepada China Development Bank (CDB).

"Jadi tidak ada pinjaman pemerintah," tegas Suminto.

Usulan Danantara

Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN mengusulkan sejumlah opsi di antaranya pemanfaatan peran APBN dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satunya dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat ke pemerintah.

Untuk diketahui, sarana perkeretaapian biasanya dimiliki oleh badan usaha. Apabila di Indonesia, yakni berarti KAI. Sementara itu, prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Adapun selama ini sarana dan prasarana Kereta Cepat atau Whoosh ditanggung keseluruhan oleh KCIC. Menurut COO Danantara Dony Oskaria, sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Beberapa infrastructure-nya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama. Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya seperti industri kereta api yang lain infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi inilah yang kita coba," ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.

Prabowo Turun Tangan

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri terkait untuk mencari skema pendanaan baru untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh agar tidak sepenuhnya membebani keuangan negara.

Meskipun tidak dibahas dalam rapat kabinet terbatas di Kertanegara pada Minggu (12/10/2025) malam, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah.

Dia mengatakan rapat yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih malam itu memang tidak menyinggung secara khusus soal Whoosh.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta.

Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan mengenai keberlanjutan proyek kereta cepat sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan [utang Whoosh] itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

Prasetyo menilai keberadaan Whoosh telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta–Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yakni Surabaya.

“Faktanya kan juga Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” tandas Prasetyo