Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai potensi pasar modal Indonesia turun kelas menjadi frontier market selepas tinjauan yang dilakukan oleh penyedia indeks global MSCI Inc.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menegaskan regulator berharap MSCI terus memberikan pengakuan terhadap langkah reformasi transparansi yang dilakukan otoritas pasar modal Indonesia.

Menurutnya, salah satu poin penting yang selama ini menjadi perhatian penyedia indeks global adalah kecukupan informasi mengenai struktur kepemilikan saham, termasuk terkait free float hingga konsentrasi kepemilikan saham atau high shareholding concentration (HSC).

“Sebetulnya yang terpenting bagi para index provider, mereka harus memiliki kecukupan informasi untuk memastikan dan menghitung bagian saham-saham yang akan mereka libatkan dalam perhitungan indeksnya,” ujarnya.

Hasan menjelaskan bahwa keterbukaan data terkait kepemilikan saham, tipe investor, hingga konsentrasi kepemilikan kini telah disediakan oleh regulator dan self-regulatory organization (SRO).

Dengan langkah tersebut, OJK berharap MSCI melanjutkan pengakuan terhadap reformasi yang dilakukan Indonesia dan pada akhirnya kembali memperlakukan pasar modal domestik setara dengan negara lain dalam proses penilaian indeks global.

“Pada saatnya tentu kita berharap terjadi pemulihan. Artinya tentu pada saatnya kita diperlakukan sama seperti yang lain. Tentu tidak ada lagi upaya freeze tadi atau pembekuan [saham],” katanya.

Dia menambahkan, reformasi transparansi dan integritas pasar modal yang dilakukan saat ini bukan semata-mata respons jangka pendek terhadap evaluasi MSCI, melainkan bagian dari agenda reformasi pasar modal yang akan terus dijalankan ke depan.

Dengan begitu, saham-saham yang masuk ke indeks global juga diharapkan merupakan emiten dengan tingkat transparansi dan kredibilitas yang tinggi.

“Jadi kita tidak akan surut. Kalaupun nanti masuk, yang masuk itu adalah yang sudah dinilai kredibel dan terbukti kepemilikannya diakui,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kondisi saat ini merupakan konsekuensi jangka pendek dari reformasi yang tengah dijalankan regulator dan pelaku pasar modal domestik.

Adapun, sebelumnya MSCI menyoroti isu transparansi dan aksesibilitas pasar modal Indonesia, termasuk terkait kepemilikan saham yang terkonsentrasi, yang dinilai memengaruhi efektivitas perhitungan free float sejumlah saham di pasar domestik.

Diberitakan sebelumnya, rebalancing indeks MSCI Inc. hari ini telah membuat IHSG ambles 1,81%. Dalam pengumumannya, terdapat total 18 saham RI yang dikeluarkan dari indeks MSCI hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Danantara bergotong royong mengembalikan kepercayaan investor global di pasar modal Tanah Air.

Sampai dengan Jumat (8/5/2026), pasar saham mencatatkan net sell asing sebesar Rp37,61 triliun. Sejalan dengan menguapnya dana asing, indeks harga saham gabungan (IHSG) telah terpangkas dua digit sejak awal tahun. Pada Selasa (12/5/2026), akan ada pengumuman MSCI yang akan menjadi cerminan bagaimana investor global melihat pasar modal Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki, mengatakan pihaknya akan mengantisipasi gejolak pasar imbas pengumuman tersebut. Sejak awal tahun OJK bersama BEI terus menjalankan reformasi perbaikan pasar modal.

"Jadi kita harus mengantisipasi. Tadi saya sampaikan, mungkin bisa menjadi short term pain, tapi Insyaallah menjadi long term gain," kata Kiki di Gedung BEI, Jakarta, Senin (11/5/2026).

OJK memahami pengumuman MSCI pada 12 Mei 2026 akan membawa dinamika pasar saham Tanah Air. Regulator melihat pasar akan mengalami koreksi singkat, namun dalam jangka panjang akan menjadi pijakan yang solid untuk penguatan berkelanjutan. Saat ini, salah satu yang ditunggu investor Tanah Air adalah keputusan MSCI yang akan menghapus konstituen saham Indonesia yang masuk di dalam daftar high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Kiki mengimbau investor Tanah Air tidak panik. Dampak pengumuman MSCI nanti menurutnya hanya sebuah konsekuensi dari perbaikan-perbaikan reformasi pasar modal. Di sisi lain, kondisi makro ekonomi Indonesia yang solid juga bisa memberikan rasa percaya diri investor. Selain itu, regulator juga berkomitmen untuk melanjutkan perbaikan dan transparansi tata kelola pasar modal Indonesia.

"Delapan aksi reformasi itu terus kita lakukan. Misalnya penegakan hukum, penguatan pengawasan. Dari BEI bagaimana mendorong banyak perusahaan masuk bursa, yang tentu saja akan kita lihat dulu kualitasnya, tidak hanya kuantitas saja," ujar Kiki.

Selanjutnya, OJK juga mendorong pendalaman pasar oleh investor institusi domestik. Kiki membandingkan, bahwa dahulu pasar modal RI lebih sensitif oleh gejolak global. Namun, sekarang dengan jumlah investor RI mencapai 26 juta menurutnya kondisinya kini jauh lebih baik.

Sementara itu, Pjs. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa pihaknya melihat gejolak pasar yang disebabkan oleh MSCI bukanlah sebuah bencana atau ancaman, melainkan sebagai peluang melakukan perbaikan fundamental pasar modal.

Jeffrey menegaskan perbaikan pasar modal Indonesia telah menggunakan best practice global. Misalnya, pembukaan data keterbukaan investor di atas 1% hanya diterapkan di India dan Indonesia, sementara pembukaan data daftar saham terkonsentrasi (HSC) hanya ada di Hong Kong dan Indonesia.

"Jadi apa yang menjadi best practice di India dan tidak ada di tempat lain itu kita adopsi, apa yang ada di Hong Kong dan tidak ada di tempat lain itu juga kita adopsi. Itulah yang membuat saat ini sepertinya Bursa Indonesia adalah Bursa yang paling transparan di dunia," kata Jeffrey.

Imbas dari implementasi HSC, BEI telah mengeluarkan 9 saham yang terdaftar di dalamnya dari indeks utama seperti IDX80, IDX30 dan LQ45. Jeffrey bilang, langkah ini sejalan dengan ketentuan MSCI yang juga akan mendepak saham konstituen Indonesia yang terdaftar di dalam daftar HSC.

Jeffrey memahami hal tersebut akan berdampak bagi penurunan bobot saham Indonesia di MSCI, namun hal itu dianggap perlu demi kesehatan pasar modal jangka panjang. BEI optimis bobot saham Indonensia di MSCI dalam jangka panjang akan meningkat.

"Proses reformasi ini akan menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Ini akan terus kami lakukan sampai Indonesia, Bursa Efek Indonesia menjadi bursa kelas dunia. Sebelum itu kami tidak akan berhenti. Kalau ditanya seberapa confidence atas upaya-upaya yang kita lakukan bersama ini, saya hanya akan menyampaikan bahwa kami dari Bursa Efek Indonesia sangat confidence pasar modal Indonesia on the right track, in the right direction," pungkasnya.

Bukan Semata MSCI

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Sjahrir punya sudut pandang menarik menyikapi jatuhnya IHSG sejak awal tahun yang semula dipicu pengumuman pembekuan rebalancing MSCI pada 27 Januari 2026.

Seperti diketahui, sentimen negatif pasar modal yang semula dipicu MSCI berkembang luas seiring dengan outlook negatif dari lembaga pemeringkat global lainnya terhadap Indonesia, ditambah eskalasi perang AS-Iran yang menyulut harga minyak global dan menekan nilai tukar rupiah.

Pandu, yang baru tiba di Indonesia dari lawatannya selama seminggu ke Amerika Serikat, memotret fenomena global ketika pasar modal Taiwan dan Korea Selatan justru melejit tajam di tengah ketegangan global. Menurutnya, kedua negara itu sukses mengelaborasi story pertumbuhan industri teknologi dan kecerdasan buatan (AI) yang sekarang sedang berlangsung. Ini membuat investor global menuju ke sana, alih-alih masuk ke Indonesia.

Terlihat kontras, Pandu merasa Indonesia saat ini belum optimal memaksimalkan sektor AI, di mana fundamental pasar modal Indonesia sekarang masih didominasi oleh industri tradisional dan belum ada satupun yang mengikuti tren AI.

"Jadi ya boleh dibilang apakah ini [koreksi tajam IHSG] soal MSCI? I think MSCI is relatively soft. Mungkin adalah soal kreativitas kalau mau lihat," jelasnya.

Ihwal reformasi pasar modal yang sedang berjalan, Pandu mengatakan saat ini hanya menunggu waktu dan kemampuan regulator mengeksekusi program. Pandu cukup optimis dengan pengumuman MSCI pada 12 Mei akan membawa hasil yang baik. Dia melihat respons MSCI terhadap upaya perbaikan bursa Indonesia juga cukup baik.

Sementara dalam jangka panjang, Pandu melihat bursa Indonesia saat ini harus mampu bersaing di skala global. Danantara juga sangat mendukung upaya-upaya Kementerian Keuangan untuk mendukung kemajuan pasar modal Tanah Air. Bahkan, Pandu bilang jika diperlukan Bursa Efek Indonesia dapat merekrut pekerja dari luar negeri.

"And you know, if you have to hire foreigners, hire foreigners. Just hire the best. I think that's, you know, will encourage people to want to invest more. Dan memang, tidak apa-apa juga think of the sky. Mau compete langsung dengan Hong Kong pun oke. Malah kita makin semangat. Dengan itu kita juga punya mimpi yang lebih baik lagi," tandasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederica Widyasari Dewi menegaskan bahwa arus dana keluar (outflow) di pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika global, bukan semata faktor domestik.

Frederica menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasar modal tidak lepas dari kondisi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh bank sentral Amerika Serikat (AS).

Hal tersebut disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

“Dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global di mana tentu kalau dari The Fed higher for longer. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya kita harapkan ini akan bisa berbalik,” tuturnya.

Di tengah tekanan tersebut, OJK menegaskan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Langkah tersebut mencakup pembukaan data pemegang saham hingga level 1%, peningkatan detail klasifikasi data investor, serta pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Selain itu, regulator juga memperkuat aspek likuiditas dengan mendorong peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) di atas 15%. Reformasi ini dilakukan sebagai respons terhadap evaluasi global, termasuk dari lembaga indeks seperti MSCI.

Frederica menyebut, berbagai perbaikan tersebut mulai tercermin pada pergerakan pasar yang lebih berbasis fundamental. Ia menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kini bergerak sejalan dengan indeks-indeks utama seperti LQ45 dan IDX30.

Ke depan, pasar masih akan menghadapi potensi penyesuaian jangka pendek, termasuk terkait rebalancing indeks global. Namun, OJK menilai dampaknya bersifat sementara.

“Ini adalah temporary apa dampak temporary dari perbaikan yang kita lakukan seperti short-term pain gitu ya, tapi harapannya ke depan akan semakin baik secara fundamental,” katanya.

Untuk memperkuat ketahanan pasar, OJK juga mendorong pendalaman pasar melalui peningkatan partisipasi investor domestik. Dalam setahun terakhir, jumlah investor pasar modal tercatat bertambah signifikan hingga sekitar 5 juta Single Investor Identification (SID).

“Kalau melihat angka jumlah investor di pasar modal kita dalam satu tahun tuh naik sekitar 5 juta SID. Jadi kita pendalaman pasar bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjang-ganjing di luar tetap apa lebih stabil untuk market kita,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar media briefing dengan media luar negeri di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Senin 13 April 2026.

Dalam forum tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa pasar saham Indonesia kini semakin transparan dan selaras dengan standar global. Menurutnya kebijakan baru yang dilakukan OJK telah menjawab kekhawatiran pelaku pasar, termasuk penyedia indeks global.

“Kami telah mencapai kemajuan signifikan dalam menjawab berbagai kekhawatiran dari para pemangku kepentingan, serta semakin meningkatkan transparansi dan menyelaraskan pasar domestik dengan standar institusi global,” ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini menjabarkan lima bukti konkret pasar modal Indonesia lebih transparan. Pertama, identitas pemegang saham besar kini sudah terbuka. Melalui kerja sama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% kini diungkap ke publik. Informasi ini dipublikasikan setiap bulan melalui situs BEI sejak 3 Maret 2026.

"Langkah ini memberikan visibilitas lebih jelas kepada investor tentang siapa saja pihak yang memiliki pengaruh signifikan di suatu emiten," jelasnya.

Kedua, klasifikasi investor kini menjadi lebih detail. Jika sebelumnya investor hanya dikelompokkan dalam 9 kategori, kini diperluas menjadi 39 jenis. Klasifikasi baru ini disusun bersama pelaku pasar, termasuk anggota bursa dan bank kustodian dan mulai berlaku 1 April 2026. Dengan data yang lebih rinci, OJK menilai pelaku pasar dapat memahami struktur investor dengan lebih akurat.

Ketiga, ketentuan free float dinaikkan dua kali lipat. Kiki menjelaskan bahwa OJK bersama BEI telah meningkatkan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%. Aturan ini efektif berlaku sejak 31 Maret 2026.

"Kebijakan ini bertujuan meningkatkan likuiditas sekaligus mengurangi dominasi kepemilikan oleh segelintir pihak," ujar Kiki.

Keempat, otoritas bursa juga membuka data high shareholding concentration (HSC) atau daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi. Kiki menilai kebijakan yang berlaku sejak 2 April 2026 ini menjadi sinyal peringatan dini bagi investor terhadap potensi risiko.

Kelima, OJK mewajibkan laporan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) yang dimulai pada 1 April 2026. Menurutnya, kebijakan ini krusial untuk mengungkap pihak yang sebenarnya mengendalikan suatu perusahaan.

Kiki melanjutkan, lima kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda besar reformasi pasar modal yang tengah dijalankan OJK. Dalam kerangka ini, terdapat delapan rencana aksi yang menjadi fondasi penguatan integritas pasar. Dari sisi likuiditas, peningkatan batas free float menjadi fokus utama agar perdagangan saham lebih sehat dan kompetitif secara global.

"Untuk memastikan transisi yang lancar, perusahaan tercatat diberikan waktu penyesuaian agar struktur kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan baru," ujarnya.

Berikutnya, dari aspek transparansi, diperkuat melalui keterbukaan data kepemilikan saham dan pengungkapan UBO yang lebih komprehensif.

Di bidang tata kelola dan penegakan, OJK mendorong demutualisasi bursa, memperketat penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, serta meningkatkan kualitas governance perusahaan melalui edukasi dan sertifikasi profesional.

Selanjutnya dari sisi sinergi, reformasi dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, self-regulatory organization (SRO), dan pelaku industri.

"Kolaborasi ini diharapkan mempercepat pendalaman pasar sekaligus memperkuat kepercayaan investor," pungkasnya.

Sebagai informasi, dinamika yang terjadi di pasar modal sejak awal tahun membuat investor asing ramai-ramai angkat kaki dari Indonesia. Berdasarkan data per 13 April 2026, terdapat net sell asing sebesar Rp36,75 triliun secara year to date (YtD).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Transparansi informasi dinilai masih menjadi tantangan dalam pengembangan pasar modal Indonesia. Keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus meningkatkan daya saing bursa domestik.

Isu tersebut dibahas dalam diskusi Road to Investor Relations Forum (IRF) 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (10/3). Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, transparansi menjadi fondasi penting bagi perkembangan pasar modal.

“Komunikasi seperti ini penting untuk membangun transparansi di pasar modal,” kata Misbakhun dalam keterangannya, dikutip Jumat (13/3/2026).

Pejabat Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, pasar modal Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi. Berbagai langkah pembenahan dilakukan agar bursa domestik dapat bersaing dengan pasar modal global.

Menurut Jeffrey, upaya tersebut perlu diiringi dengan komunikasi yang terbuka kepada investor dan publik. Informasi mengenai kebijakan maupun perkembangan pasar dinilai perlu disampaikan secara konsisten.

“Ini momentum penting untuk membuat pasar modal kita naik kelas. Karena itu berbagai langkah yang dilakukan perlu terus disampaikan ke publik,” kata Jeffrey.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Eddy Manindo Harahap mengatakan, pasar modal Indonesia memiliki potensi besar di kawasan Asia Tenggara. Namun peningkatan kualitas tata kelola dan keterbukaan informasi dinilai tetap menjadi faktor penting bagi perkembangan pasar.

“Kita memang perlu lebih transparan agar pasar kita bisa berkembang lebih baik,” kata Eddy.

Pengamat pasar modal Hans Kwee mengatakan, arus informasi yang jelas dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Komunikasi yang baik juga dinilai dapat mengurangi kesalahpahaman antara regulator, emiten, dan pelaku pasar.

“Kalau komunikasi terjaga dengan baik, investor juga lebih mudah memahami kondisi pasar,” kata Hans.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pasar modal kembali dibahas saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Dalam forum tersebut, anggota Komisi XI DPR RI menyinggung prahara pasar modal yang dipicu keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) hingga maraknya praktik “saham gorengan”, yang dinilai menjadi pekerjaan rumah besar bagi regulator.

Merespons hal itu, Calon anggota Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan upaya reformasi pasar modal yang tengah disiapkan OJK.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Tujuannya memperkuat integritas, transparansi, serta memulihkan kepercayaan investor terhadap bursa.

Menurutnya, persoalan yang memicu gejolak di pasar modal bukan isu yang benar-benar baru.

Perkara mengenai free float saham sudah lama menjadi bahan diskusi antara OJK dan Komisi XI DPR RI.

Free float sendiri merujuk pada porsi saham perusahaan tercatat yang benar-benar beredar di publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar.

Dalam konteks itu, Friderica menyebut regulator sudah menyadari isu tersebut dan telah membahasnya dengan DPR.

Namun kemungkinan respons kebijakan yang diambil dinilai belum cukup cepat untuk menyesuaikan dengan standar MSCI.

Keterlambatan inilah memicu penilaian negatif dari MSCI.

“Sebetulnya kalau kita berdiskusi tentang hal itu, kami mengetahui bahwa sudah menjadi diskusi juga antara OJK dengan Komisi XI beberapa waktu yang lalu terkait free float,” ujar wanita yang akrab disapa Kiki saat fit and proper test.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi ketika ditemui di Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

“Dan kemungkinan adalah kurang cepatnya respons terhadap apa yang harus kita lakukan terkait dengan isu tersebut, sehingga menyebabkan koreksi yang cukup keras dari external, dari global rating, dalam hal ini adalah MSCI,” paparnya.

Untuk diketahui, kenaikan batas minimum porsi saham publik yang beredar alias free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen akan diterapkan tahun ini.

Aspek ini pun menjadi salah satu poin tuntutan MSCI.

Menurut perhitungan OJK, kebutuhan peningkatan free float di pasar modal Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

Rancangan perubahan peraturan tersebut telah rampung di internal PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kini menunggu persetujuan OJK.

Lebih jauh, Friderica memastikan OJK telah melakukan pemetaan terhadap berbagai persoalan yang muncul dan menyiapkan sejumlah langkah reformasi untuk memperkuat integritas bursa.

“Kami sudah melakukan mapping terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kami mengusung beberapa langkah reformasi di pasar modal Indonesia, salah satunya terkait integritas pasar modal itu sendiri,” beber Friderica.

Peningkatan integritas pasar modal dilakukan dengan memperkuat transparansi kepemilikan saham.

Salah satu aspek yang sudah diimplementasikan adalah pengungkapan pemilik manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Di mana, BEI telah membuka akses informasi pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1 persen kepada publik.

Selain itu, regulator juga memperbaiki sistem klasifikasi kepemilikan saham melalui peningkatan granularitas data investor.

OJK meminta BEI agar menerbitkan shareholder concentration list atau daftar saham dengan tingkat kepemilikan yang sangat terkonsentrasi.

PIXABAY/SERGEI TOKMAKOV Ilustrasi saham.

Kebijakan tersebut sekaligus menjawab tuntutan MSCI.

Jika sebelumnya klasifikasi kepemilikan saham hanya terdiri dari sembilan kategori, ke depan OJK berencana memperluasnya menjadi 25 kategori.

Hal itu diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai siapa saja pihak yang memegang saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

“Makanya sekarang dengan tuntutan seperti ini, kami melakukan granularisasi untuk data dari sembilan kategori menjadi 25 kategori, Harapannya supaya ini juga memberikan kejelasan siapa sebetulnya yang memegang perusahaan-perusahaan di Indonesia tersebut,” ujar Kiki.

Selain meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar, Friderica juga menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar, termasuk praktik yang dikenal sebagai “saham gorengan”.

Saat ini OJK telah meningkatkan langkah penegakan hukum melalui koordinasi antara unit penyidikan di internal dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

Langkah tersebut, menurut Friderica, penting untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan perlindungan bagi investor, khususnya investor ritel yang jumlahnya terus meningkat di pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino, menyoroti dampak keputusan MSCI terhadap posisi Indonesia dalam klasifikasi pasar global.

Menurut Harris, isu tersebut menjadi krusial karena berpotensi mempengaruhi status Indonesia di indeks global, apakah tetap berada di kategori emerging market atau berisiko turun menjadi frontier market.

Selain itu, ia juga menyinggung tekanan dari lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch Ratings yang menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif, meskipun rating kredit masih berada pada level investment grade.

Dalam situasi tersebut, Harris menilai stabilitas sistem keuangan harus menjadi prioritas utama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mencermati pergerakan pasar modal Indonesia di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan pasar untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasar modal Indonesia.

"Sehubungan dengan volatilitas pasar di awal Maret 2026 yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, OJK tentu terus memantau pergerakan pasar," ujar Hasan saat konferensi pers RDKB OJK Februari 2026 di kantornya, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Selain itu, OJK juga akan terus melakukan koordinasi dengan Self Regulatory Organization (SRO) Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Tak hanya itu, OJK juga berkoordinasi dengan para pelaku industri pasar modal dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.

Dia mengungkapkan, pada Februari 2026, tekanan di pasar saham domestik terpantau meredah.

Per 27 Februari kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada level 8.225,49 atau terkoreksi sebesar 1,13 persen (mtd) atau 4,76 persen (yoy). Dari sisi rata-rata nilai transaksi harian, untuk perdagangan saham di bulan lalu tercatat cukup tinggi yaitu sebesar Rp 25,62 triliun.

"Konsisten yang kita lihat selalu ada di atas Rp 25 triliun sejak bulan Agustus 2025 yang lalu," kata Hasan.

Sementara itu, investor asing tercatat membukukan net buy sebesar Rp 360 miliar, atau berbalik arah dibandingkan Januari 2026 yang masih mencatatkan net sell sebesar Rp 9,88 triliun.

Di pasar obligasi, indeks komposit ICBI per 27 Februari 2026 ditutup di level Rp 442,12 atau terapresiasi sebesar 0,45 persen (mtd) atau 0,29 persen (ytd). Adapun investor non-resident di pasar surat berharga negara membukukan net sell sebesar Rp 3,35 triliun month to date, di mana year to date sendiri tercatat net sell sebesar Rp 3,25 triliun.

Ada pun investor non-resident di pasar surat berharga negara membukukan net sell sebesar Rp 3,35 triliun month to date, di mana year to date sendiri tercatat net sell sebesar Rp 3,25 triliun.

Hasan melanjutkan, di tengah dinamika pasar, industri pengelolaan investasi masih melanjutkan kinerja yang positif.

Nilai Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1,115,71 triliun per 26 Februari 2026, atau meningkat 1,11 persen (mtd) atau 7 persen (ytd). Sementara untuk nilai aktiva bersih dari reksadana mencapai angka Rp 726,26 persen, tumbuh sebesar 3,55 persen (mtd) yang ditopang oleh net subscription selama Februari yang tercatat sebesar Rp16,09 triliun (mtd).

Dari sisi jumlah investor, per 25 Februari 2026, tercatat kembali terjadi penambahan jumlah investor sebanyak 1,8 juta investor baru di pasar negara domestik, sehingga total jumlah investor mencapai angka Rp 22,88 juta investor.

Sementara dari sisi penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal, hingga 27 Februari 2026 (ytd) pernah mencapai angka Rp 30,52 triliun, yang bersumber dari penawaran umum efek bersih tak utang maupun suku.

Untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding (SCF), per 26 Februari 2026 secara month to date terdapat 13 efek baru dengan nilai dana yang dihimpun sebesar Rp 23,65 miliar serta terdapat 4 penerbit baru.

Di pasar derivatif keuangan, tercatat hingga 26 Februari 2026 terdapat sebanyak 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK.

Volume transaksi di Februari 2026 month to date mencapai angka 29.514 lot dengan frekuensi transaksi tercatat sebanyak 234.951 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan transparansi Pasar Modal dengan mengungkap pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership (UBO). Dengan kebijakan ini maka sejumlah nama muncul sebagai pemilik akhir seperti PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. (MFMI) yang dikendalikan Iron Mountain Hong Kong berujung kepada kongsi Vanguard Fiduciary Trust Company (15,77%) hingga Blackrock Advisors LLC (8,25%). Demikian juga di BULL yang memunculkan nama Halim Jusuf, konglomerat di balik PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Danatama Makmur Sekuritas, hingga PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL).

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan saat ini pengungkapan pemilik manfaat akhir tengah berada dalam proses rule making rule sampai dengan tanggal 19 Februari.

“Di dalamnya ada mengatur terkait UBO yang harus diungkap untuk pemilik saham sekian persen tertentu, yaitu masih dalam proses pembahasan di publik,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Akan tetapi, lanjutnya, dalam upaya untuk meningkatkan transparansi tersebut, BEI akan meminta perusahaan tercatat untuk mengungkap pihak terafiliasi.

“Dari data yang selama ini kami ungkap ke publik, selalu itu kami mintakan konfirmasi kepada perusahaan tercatat apakah dalam data itu ada pihak-pihak yang terafiliasi, yang tentunya itu akan dikeluarkan dari perhitungan free float,” tuturnya.

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat menjelaskan saat ini, struktur akun SID masih mengadopsi konsep omnibus dan nominee, dengan lembaga perantara yang bertindak sebagai pihak yang membuka akun secara langsung dalam sistem.

Meski demikian, Samsul menjelaskan mekanisme ini dipastikan tetap transparan karena setiap akun telah dilengkapi dengan single investor identification (SID). Hal ini memungkinkan KSEI melacak pemilik manfaat akhir atau UBO, meskipun data tersebut masuk melalui berbagai instrumen.

KSEI menjamin identitas di balik akun-akun tersebut dapat dibuka dan dimintai pertanggungjawabannya, apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan atau pengawasan.

“Nominee yang dimaksud di sini bukan nominee yang tidak bertanggung jawab, tapi nominee yang itu bisa dilacak gitu. Artinya kalau-kalau diperlukan. itu masih bisa ditanyakan kepada pihak siapa,” kata Samsul.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa mengatakan pengungkapan UBO adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

“Transparansi kepemilikan membuat pelaku pasar, khususnya investor institusi dan asing lebih percaya diri karena isi dari pengendali emiten menjadi lebih jelas, sehingga risiko praktik manipulasi, transaksi afiliasi, dan konflik kepentingan bisa ditekan,” ucap Reydi, Senin (9/2/2026).

Namun, kata dia, efektivitas dari transparansi tersebut akan sangat bergantung pada penegakan dan kualitas data. Menurutnya, jika pengungkapan UBO hanya berhenti di pelaporan administratif tanpa pengawasan dan sanksi yang tegas, dampaknya ke integritas pasar akan tidak maksimal.

Lebih lanjut, Reydi menuturkan arah kebijakan OJK, BEI, dan KSEI sudah sejalan dengan concern utama MSCI, yaitu free float, likuiditas, keterbukaan kepemilikan, dan kepastian regulasi.

“Peluang [proposal] diterima [MSCI] akan lebih besar jika reformasi tersebut konsisten dan diimplementasikan. MSCI cenderung menilai realisasi dari keberlanjutan implementasi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong perluasan aktivitas bank umum di pasar modal yang akan diakomodasi melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan nasional serta penguatan kontribusi sektor perbankan terhadap pembiayaan ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan mandat pendalaman pasar keuangan memang telah diamanatkan dalam UU P2SK. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan membuka ruang bagi bank untuk memiliki peran yang lebih luas di pasar modal.

“Sebetulnya mandat undang-undang P2SK itu kan pendalaman pasar. Nah, upaya ini bisa dilakukan dalam banyak hal, salah satunya memberi ruang bagi bank-bank, termasuk yang belum melantai di bursa, untuk masuk ke pasar modal seperti IPO,” ujar Dian ketika ditemui, dikutip Minggu (8/2/2026).

Menurut Dian, perluasan peran bank tidak hanya terbatas pada partisipasi di pasar saham, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain yang selama ini masih dibatasi. OJK, kata dia, tengah mengkaji penerapan konsep universal banking yang memungkinkan bank menjalankan kegiatan usaha secara lebih menyeluruh di sektor jasa keuangan.

“Selama ini kita itu masih partial universal banking. Bank boleh punya kegiatan usaha di pasar modal, tetapi masih terbatas. Ke depan, bank bisa langsung melakukan pembelian saham, penjualan obligasi, menjadi underwriter, dan aktivitas lainnya,” jelasnya.

Dian mengakui, penerapan universal banking masih menjadi pembahasan dan belum sepenuhnya disepakati dalam revisi UU P2SK. Namun, konsep tersebut dinilai penting mengingat Indonesia termasuk sedikit negara yang belum menerapkan skema tersebut secara penuh.

“Memang ada kekhawatiran apakah ini berbahaya atau tidak. Tapi negara lain bisa menerapkan, kenapa kita tidak. Kuncinya adalah disiplin pengaturan, penegakan aturan, dan penerapan firewall yang kuat,” katanya.

Dia menambahkan, tanpa penerapan universal banking, kontribusi perbankan terhadap pendalaman pasar keuangan dinilai akan kurang optimal. Padahal, perbankan memiliki aset dan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku pasar modal skala kecil.

“Kalau hanya mengandalkan perusahaan sekuritas yang kecil-kecil, dampaknya kurang signifikan. Bank itu kan besar, sehingga kontribusinya bisa jauh lebih terasa,” ujar Dian.

Sebelumnya, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan bahwa perluasan aktivitas bank umum di pasar modal akan menjadi salah satu agenda utama reformasi pasar modal Indonesia. Kebijakan tersebut akan dimasukkan dalam revisi UU P2SK.

“Aktivitas bank umum juga akan diperluas di pasar modal melalui revisi Undang-Undang P2SK,” kata Friderica dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Ke depan, OJK berharap revisi regulasi ini dapat disetujui oleh Komisi XI DPR RI. Namun demikian, OJK juga membuka opsi untuk menerapkan perluasan peran bank secara bertahap melalui aturan yang sudah ada apabila revisi UU P2SK belum mengakomodasi sepenuhnya konsep universal banking.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp250 triliun pada 2026. Target penghimpunan dana ini meningkat dari tahun 2025 sebesar Rp220 triliun.

“Di pasar modal, target penghimpunan ditargetkan mencapai Rp250 triliun di tahun 2026,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pada 2025, OJK mencatat, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp 274,80 triliun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan OJK pada awal 2025 sebesar Rp220 triliun.

Capaian penghimpunan dana di pasar modal itu juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau 2024 sebanyak Rp259,24 triliun dengan 199 penawaran umum.

Apabila dirinci, 20 emiten baru tersebut menghimpun dana segar sebesar Rp16,21 triliun. Adapun pada pipeline, terdapat 29 rencanaPenawaran Umum dengan nilai indikatif Rp22,28 triliun.

Kemudian ada penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari 11 korporasi dengan total dana Rp10,63. Penghimpunan dana paling banyak ada di PUB EBUS Tahap I dan II senilai Rp201,80 triliun dari 170 penerbitan.

Secara rinci, terdapat 170 aksi penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) pada 2025. Jumlah penerbitan EBUS pada 2025 itu menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

Lalu, terdapat 18 aksi IPO pada 2025. Selain itu, terdapat 16 aksi rights issue yang dijalankan di pasar modal pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak menetapkan batas waktu untuk berkantor di Bursa Efek Indonesia atau BEI.

Kehadiran regulator di pusat aktivitas pasar modal tersebut akan disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan dan kondisi pasar.

Anggota Dewan Komisioner atau ADK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan kehadiran fisik di BEI dilakukan sesuai kebutuhan pasar.

Selama situasi masih membutuhkan pengawasan dan koordinasi intensif, Hasan menyebut OJK tetap hadir bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk BEI, KPEI, KSEI, serta para pelaku industri.

"Sesuai kebutuhan [pasar modal] saat ini. Sepanjang masih dibutuhkan, enggak ada isu," ujarnya di kantor Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, keputusan berkantor di BEI menjadi krusial dalam beberapa hari terakhir ketika pasar membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. OJK bersama seluruh jajaran Self Regulatory Organization (SRO), baik komisaris maupun direksi, hadir secara lengkap untuk memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi segera bila dibutuhkan.

Namun demikian, OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan tidak dibatasi waktu tertentu.

Kehadiran fisik akan disesuaikan dengan kondisi pasar, bukan berdasarkan tenggat bulan atau agenda tertentu.

“Kami lihat kalau memang mengharuskan atau membutuhkan, kami siap hadir. Sebaliknya, kalau dipandang sudah dapat dilakukan dengan kondisi yang lebih normal, kami akan berkantor secara fisik di tempat kami masing masing," sambungnya.

Lebih jauh, OJK menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek.

Regulator tengah menyiapkan solusi permanen yang akan menjadi standar baru dalam mekanisme keterbukaan informasi dan transparansi, khususnya terkait kepemilikan saham yang tercatat di BEI.

Standar baru tersebut diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi acuan tetap ke depan.

OJK juga menargetkan percepatan implementasi mengingat Indonesia akan menghadapi evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI berikutnya pada Mei 2026, dengan hasil evaluasi yang akan berlaku pada Juni mendatang.

“Kerja keras kita semua terus dilakukan, termasuk melalui komunikasi yang intens dengan berbagai pihak. Ini yang akan terus kita jalankan,” jelasnya.

Sebelumnya, rencana OJK berkantor di BEI sejatinya telah disampaikan pada Jumat lalu (30/1/2026), tak lama setelah Bursa Efek Indonesia memberlakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt selama dua hari berturut-turut.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya intensif OJK untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus menjaga kesinambungan aktivitas pasar.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menyatakan minatnya menjadi salah satu satu pemegang saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi diproyeksikan rampung pada kuartal I/2026.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan keterlibatan Danantara di jajaran pemegang saham bursa bertujuan mendorong keterbukaan informasi dan memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia.

Badan pengelola investasi ini pun membuka opsi masuk ke BEI melalui mekanisme penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

“Kami terbuka, kalau sudah terjadi demutualisasi tentunya Danantara berkeinginan untuk masuk juga,” pungkas CEO Danantara Rosan Roeslani usai Konferensi Pers di Wisma Dananatara di Jakarta, Jumat, (30/1/2026).

Terkait skema investasi, Rosan memastikan kepemilikan Danantara di BEI bersifat langsung. Danantara tidak akan menggunakan perusahaan sekuritas pelat merah sebagai kepanjangan tangan untuk menguasai saham bursa.

Meski demikian, Rosan belum merinci besaran porsi saham yang akan diambil alih. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan proses transisi BEI dari perusahaan yang dimiliki oleh anggota bursa (sekuritas) menjadi perusahaan publik berjalan secara proporsional dan sesuai regulasi.

“Kita lihat, nanti kami lihat struktur yang terbaik. Ya nanti kita lihat [berapa persen porsi saham]. Yang terpenting, justru dengan keberanian kami ini, kami ingin menjadi lebih baik dan lebih terbuka,” kata Rosan.

Rencana masuknya Danantara bertepatan dengan upaya pemerintah dan otoritas untuk memperkuat tata kelola pasar modal. Sebagaimana diketahui, proses demutualisasi ditargetkan rampung pada kuartal ini guna menghapus konflik kepentingan dan meningkatkan daya saing bursa di level regional.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa menyambut baik rencana masuknya investor baru ke BEI setelah proses demutualisasi, selama dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

“Tentunya ini semuanya akan kita kaji secara kondusif dan proporsional. Bahwasannya kita akan welcome kepada siapapun pemegang saham sesuai dengan undang-undang,” tutur Inarno menanggapi rencana tersebut.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.