JAKARTA, KOMPAS.com – Pesawat carter milik Pelita Air Service dilaporkan jatuh di wilayah Krayan, Kalimantan Utara, pada Kamis (19/2/2026). Dalam insiden tersebut, pilot pesawat dipastikan meninggal dunia.

Data awal, penyebab kejadian kecelakaan pesawat yang mengangkut 1 (satu) orang crew yaitu pilot saat ini masih dalam penyelidikan. Informasi terakhir yang diterima otoritas menyebutkan, pilot atas nama Capt. Hendrick Lodewyck Adam meninggal dunia.

“Informasi terakhir yang kami peroleh pada pukul 15.16 WITA, pilot atas nama Capt. Hendrick Lodewyck Adam dinyatakan meninggal dunia,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Lukman menyampaikan, pesawat yang mengalami kecelakaan merupakan jenis Air Tractor AT-802 registrasi PK-PAA, tahun pembuatan 2013 dengan nomor seri 802-0494.

Pesawat tersebut dioperasikan khusus untuk pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terpencil dengan rute Long Bawan menuju Tarakan.

“Pesawat berangkat dari Bandar Udara Long Bawan pada pukul 04.10 UTC (12.10 WITA) menuju Bandar Udara Tarakan dengan membawa muatan BBM Pertamina, dengan estimasi waktu kedatangan di Tarakan pada pukul 05.15 UTC (13.15 WITA),” ujar Lukman.

Dalam perjalanan, pilot sempat menyampaikan kepada petugas Air Traffic Control (ATC) Tarakan mengenai estimasi posisi pesawat.

“Pilot menyampaikan kepada petugas ATC Tarakan waktu perkiraan pesawat Abeam Malinau pada pukul 04.24 UTC (12.24 WITA), namun pada pukul 04.20 UTC (12.20 WITA), diterima sinyal Emergency Locator Transmitter (ELT) dari pesawat tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan data awal, penyebab kecelakaan masih dalam tahap penyelidikan.

Dari sisi kelaikudaraan, pesawat tersebut tercatat telah menjalani pemeriksaan rutin 100 jam dan 200 jam pada 11 Februari 2026, dengan total jam terbang mencapai 3.303 jam.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan telah berkoordinasi dengan operator, otoritas bandara, serta instansi terkait guna memastikan proses penanganan di lapangan berjalan baik.

Kementerian Perhubungan juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut dan mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi resmi yang telah terverifikasi dari otoritas terkait.

“Proses investigasi akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku oleh instansi berwenang,” tegas Lukman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Pesawat jenis Boeing 737 eks Citilink itu dirakit ulang dan disesuaikan menyerupai kabin aktif.

Fasilitas ini digunakan untuk simulasi proses keberangkatan haji. Calon jemaah dapat mempraktikkan tahapan yang akan dihadapi saat penerbangan.

“Calon jemaah kini dapat mempraktikkan langsung proses boarding, penempatan bagasi kabin, penggunaan sabuk pengaman, hingga memahami prosedur selama penerbangan jarak jauh ke Tanah Suci,” kata Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Pesawat dihadirkan agar jemaah merasakan suasana penerbangan haji sejak tahap manasik. Pengalaman ini diharapkan membuat jemaah lebih siap saat hari keberangkatan.

Upaya tersebut juga menanggapi kecemasan jemaah, terutama lansia, saat menghadapi perjalanan udara jarak jauh.

“Manasik tidak lagi berhenti pada teori rukun dan wajib haji, tetapi menyentuh aspek teknis perjalanan yang kerap menjadi sumber kekhawatiran,” kata dia.

Penempatan pesawat di Aceh dinilai memiliki nilai historis. Garuda Indonesia berawal dari pesawat Seulawah RI-001 yang didukung rakyat Aceh.

Hibah pesawat ini disebut sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi tersebut sekaligus menghadirkan kembali jejak sejarah di daerah asalnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny H. Kairupan mengatakan hibah tersebut bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem haji nasional.

“Sinergi pemerintah pusat, maskapai, dan daerah kini bergerak lebih konkret mempersiapkan jemaah sejak dari embarkasi,” ujar Glenny.

“Dengan fasilitas ini, manasik di Aceh menjadi lebih komprehensif. Jemaah tak hanya memahami teori, tetapi juga siap secara mental dan teknis menghadapi penerbangan haji yang sesungguhnya,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Iran menutup sementara sebagian Selat Hormuz, jalur sempit di mulut Teluk Persia yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencermati perkembangan tersebut. Pemerintah menilai dampak ke Indonesia bergantung pada durasi dan skala gangguan distribusi energi.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penutupan permanen atau berkepanjangan akan memengaruhi biaya dan waktu impor energi.

“Semua masih wait and see (sementara). Jika ditutup permanen atau lebih lama maka pengiriman impor energi memang akan lebih mahal dan lebih lama,” ujar Haryo kepada Kompas.com, Kamis (19/2/2026).

Kapal pengangkut berpotensi mencari rute alternatif yang lebih panjang. Perubahan jalur ini dapat meningkatkan ongkos logistik. Biaya impor energi nasional ikut terdampak.

Pemerintah berharap tensi geopolitik mereda agar tekanan terhadap ekonomi global dan domestik tidak berlanjut.

“Kita tentu berharap tensi geopolitik semakin membaik sehingga tidak berdampak buruk ke perekonomian global,” kata Haryo.

Iran sebelumnya menyatakan menutup sebagian Selat Hormuz selama beberapa jam. Media Iran menyebut langkah itu bagian dari latihan “keamanan dan keselamatan maritim” bertajuk “Smart Control of the Strait of Hormuz.”

Pelaut di kawasan mendapat peringatan melalui radio mengenai adanya “tembakan permukaan langsung.”

Kantor berita Tasnim melaporkan uji coba rudal pada Selasa (17/2/2026) pagi. Rudal diluncurkan dari daratan dan sepanjang pantai Iran. Target disebut berada di wilayah Selat Hormuz.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau United States Central Command (CENTCOM) memperingatkan risiko eskalasi.

“perilaku tidak aman dan tidak profesional di dekat pasukan AS, mitra regional, atau kapal komersial meningkatkan risiko tabrakan, eskalasi, dan destabilisasi.”

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah pesawat jatuh di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, tepatnya di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026).

Kejadian itu memicu kehebohan warga. Kepulan asap terlihat membumbung di kawasan pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat.

Jerry, warga Desa Pa’ Bettung, Krayan Timur, mengaku melihat pesawat melintas dalam kondisi tidak normal.

“Pesawat itu melintas di desa saya. Saya tidak tahu apakah pesawat penumpang atau pesawat pengangkut BBM,” ujar Jerry saat dihubungi, Kamis siang.

Pesawat terlihat mengeluarkan asap hitam pekat. Tak lama kemudian, pesawat menukik tajam dan terdengar dentuman keras.

Lokasi jatuhnya pesawat diperkirakan berada di hutan pegunungan Pa’ Ramayo. Lokasi itu berjarak sekitar dua jam perjalanan dari Desa Pa’ Bettung.

Corporate Secretary PT Pelita Air Service Patria Rhamadonna membenarkan pesawat yang mengalami insiden merupakan armada charter Pelita Air.

Proses pencarian dan investigasi masih berlangsung. Otoritas terkait melakukan koordinasi untuk memastikan kondisi di lokasi.

“Sehubungan dengan perkembangan informasi mengenai salah satu armada charter Pelita Air, saat ini disampaikan bahwa proses investigasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sedang berlangsung,” kata Patria dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Penerbangan tersebut merupakan layanan kargo pengangkut bahan bakar minyak.

“Penerbangan tersebut merupakan layanan kargo pengangkut bahan bakar yang diawaki oleh satu orang pilot, tanpa awak kabin maupun penumpang, dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA,” ujarnya.

Pesawat itu dioperasikan untuk mendukung distribusi energi ke wilayah terpencil dan perbatasan.

“Pesawat tersebut merupakan armada khusus yang melayani misi pengantaran BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan. Pada saat pemantauan terakhir, pesawat baru saja menyelesaikan misi distribusi ke Long Bawan dan sedang dalam rute kembali menuju Bandara Juwata, Tarakan,” jelasnya.

KOMPAS.com-Pelita Air memastikan pesawat yang jatuh di wilayah Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan pesawat kargo pengangkut bahan bakar, bukan angkutan penumpang.

Corporate Secretary Pelita Air Patria Rhamadonna mengatakan penerbangan tersebut merupakan layanan kargo yang diawaki satu pilot.

"Tanpa awak kabin maupun penumpang, dengan jenis pesawat yang digunakan yaitu Air Tractor AT-802 dengan registrasi PK-PAA," kata Patria saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Pesawat itu merupakan armada khusus untuk misi distribusi BBM Satu Harga ke wilayah perbatasan.

Patria menyebut pada pemantauan terakhir, pesawat telah menyelesaikan distribusi ke Long Bawan. Pesawat kemudian dalam perjalanan kembali menuju Bandara Juwata, Tarakan.

Ia belum menjelaskan detail insiden karena proses investigasi masih berjalan.

"Sehubungan dengan perkembangan informasi mengenai salah satu armada carter Pelita Air, saat ini disampaikan bahwa proses investigasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sedang berlangsung," ujar Patria.

Sebelumnya beredar laporan mengenai pesawat yang diduga mengangkut bahan bakar minyak dilaporkan jatuh di kawasan perbukitan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyediaan lapangan kerja berkualitas menjadi salah satu hal mendesak yang harus segera di selesaikan pemerintah.

Lapangan pekerjaan yang berkualitas akan mendorong daya beli kelas menengah dan berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, untuk mencapai Indonesia Emas 2045 perlu penyediaan lapangan kerja diiringi dengan kualitas yang baik.

Masalah lapangan pekerjaan menjadi salah satu masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan dalam lima tahun ke depan.

"Walaupun pengangguran terbuka mengalami penurunan, penciptaan lapangan pekerjaan yang baru itu rata-rata di sektor informal yang gajinya rendah," kata dia dalam OJK Institute Webinar Outlook Ekonomi di Tahun 2026, Kamis (19/2/2026).

Sementara itu, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal juga terus meningkat.

"Yang lebih mengkhawatirkan, yang menganggur itu lebih banyak kaum muda, sekitar 25 persen, dan yang lebih terdidik," imbuh dia.

Menurut Mari, fenomena ini dapat menjadi sumber ketegangan ketika tidak segera diatasi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang baru.

Lapangan kerja baru didominasi sektor informal

Lebih lanjut, Mari menjelaskan, saat ini sekitar 80 persen penciptaan lapangan kerja yang baru justru didominasi oleh sektor informal.

Rata-rata lapangan pekerjaan dari sektor ini biasanya memiliki upah di bawah standar atau upah minimum regional (UMR).

Lapangan pekerjaan di sektor informal biasanya berasal dari sektor seperti konstruksi, perdagangan, akomodasi hingga bisnis makanan dan minuman.

"Ini menunjukkan perlunya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas," ucap dia.

Mari mengatakan, adanya masalah penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal atau pekerjaan yang memiliki upah di atas UMR juga menjadi akar masalah dari penurunan daya beli kelas menengah di Indonesia.

"Yang perlu diatasi dengan meningkatkan investasi dan meningkatkan lapangan pekerjaan," ucap dia.

Investasi untuk menciptakan lapangan kerja

Mari menjelaskan, satu-satuna cara untuk mendorong daya beli kelas menengah Indonesia adalah dengan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang layak.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan mendatangkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Kuncinya ya ke investasi pada akhirnya, kalau kita bisa benar-benar mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu pada akhirnya kunci utama di luar fiskal (untuk dorong pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Ia percaya, kombinasi antara investasi, kebijakan fiskal dan moneter ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026.

Investasi merupakan faktor penentu di luar kebijakan fiskal dan moneter agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 atau 6 persen.

Mari menjabarkan, saat ini investasi dapat dicari dari potensi relokasi bisnis dari investor asing yang terdampak tarif tinggi dari Amerika Serikat (AS).

Indonesia sendiri saat ini tengah dalam proses negosiasi dengan AS untuk mendapatkan akses dengan posisi yang lebih baik. Di samping itu, Indonesia juga telah memiliki akses ke pasar Eropa.

Tak hanya itu, Mari bilang, Indonesia perlu mendalami pasar Asean dan Asia Timur.

"Asean dan Asia Timur itu masih akan bagus pertumbuhannya, hal itu akan menarik investasi," ucap dia.

Fenomena working poor hantui pekerja

Masalah kualitas pekerjaan dengan gaji yang sebanding memang telah menjadi permasalahan kelas menengah di Indonesia.

Banyak pekerja yang sudah banting tulang tetapi masih dibayangi dengan kemiskinan. Fenomena ini disebut dengan working poor atau mereka yang bekerja namun penghasilannya tak cukup untuk hidup layak makin nyata, di tengah naiknya biaya hidup dan upah yang pas-pasan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menilai persoalan utama ketenagakerjaan di Tanah Air saat ini bukan hanya sekadar ketersediaan lapangan kerja, melainkan kualitas pekerjaan dan kelayakan upah yang diterima buruh atau karyawan.

Ia menyoroti mereka yang bekerja di sektor informal, misalnya sebagai asisten rumah tangga (ART) atau karyawan di sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pekerja tersebut sudah melakukan aktivitas kerja secara rutin, mengeluarkan tenaga dan waktu, tetapi tidak menerima imbalan yang layak atau justru sama sekali tidak dibayar.

Situasi itu membuat seseorang secara statistik tercatat sebagai bekerja, tetapi untuk kesejahteraan ia belum mampu hidup dengan layak.

Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat adalah pekerjaan layak dengan upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bulanan, bukan sekadar status bekerja dalam statistik.

“Bekerja tetapi tidak dibayar, itu ada misalnya di rumah tangga, di UMKM, ada juga orang yang bekerja tetapi mungkin upahnya memang belum layak untuk menghidupi agar dia bisa hidup secara sejahtera setiap bulannya,” ujar Amalia dalam sesi wawancara khusus dengan Kompas.com.

ketika dicermati, pekerja informal merujuk pada mereka yang bekerja di luar kelembagaan formal, sehingga umumnya tidak memiliki kepastian perlindungan seperti jaminan kesehatan maupun status kepegawaian resmi.

Karakteristik ini membuat posisi pekerja informal lebih rentan, baik dari sisi pendapatan maupun perlindungan sosial.

Di Indonesia, kelompok pekerja informal paling banyak terserap di sektor pertanian, yang memang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di pedesaan.

Lapangan kerja untuk anak muda

Pemerintah melalui kementerian keuangan memastikan akan tercipta lapangan pekerjaan untuk anakmuda sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin tinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, prospek ekonomi Indonesia tahun ini berada dalam jalur positif dan berpotensi memasuki fase ekspansi sehat hingga 2033.

Fase tersebut diyakini akan membuka ruang lebih besar bagi penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.

"Artinya teman-teman enggak usah khawatir apalagi kalangan muda yang takut cari kerjaan Setelah lulus. Bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan Akan lebih banyak lapangan kerja tercipta," ujar dia di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2025).

Ia menambahkan, perekonomian nasional terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen yang tertinggi di antara kuartal-kuartal sebelumnya sepanjang 2025.

Pemerintah pun berupaya menjaga momentum pertumbuhan pada Kuartal I 2026 agar lebih tinggi dibanding capaian kuartal sebelumnya.

"Kita prediksi Kuartal I ini kita akan dorong ke arah 5,5-6 persen. Kemungkinan besar sih Mendekati 6 persen," kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga menjaga iklim investasi dan menyinkronkan kebijakan fiskal dengan bank sentral agar sektor keuangan mampu mendorong perekonomian.

Proses debottlenecking kebijakan juga dilakukan Purbaya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memperlancar investasi.

Industrialisasi untuk buka lapangan kerja

Cita-cita tersebut sejalan dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang berencana membangkitkan sektor industri dalam negeri.

Prabowo menetapkan target selama 2 hingga 3 tahun ke depan agar Indonesia bisa kembali menjadi negara industri.

Oleh karena itu di era kepemimpinannya industrialisasi besar-besaran akan digenjot.

"Kita juga bertekad meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bangsa Indonesia. Kita juga akan memimpin industrialisasi bangsa Indonesia. Dalam 2-3 tahun ini, kita akan membangkitkan seluruh industri kita," ujar dia awal Februari.

Prabowo berharap dengan menggenjot industrialisasi lapangan kerja juga akan banyak terbuka.

Dengan demikian, ia berharap Indonesia akan jadi negara maju di bawah kepemimpinannya dan masyarakat memiliki kehidupan yang layak.

Pemerintah, lanjut dia, akan mengintegrasikan pembangunan industri dan perumahan sebagai bagian dari strategi nasional untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ia menegaskan, seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera, dengan pembangunan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.

SURABAYA, KOMPAS.com – Memasuki awal bulan Ramadhan, gudang-gudang kurma biasanya sudah mulai bersantai dengan kesibukan yang padat.

Sebab agen besar sudah memesan lebih awal satu bulan sebelum bulan puasa, toko ritel menyiapkan stok, dan distribusi bergerak dari pelabuhan hingga ke daerah. Namun tahun ini, geliat itu terasa melambat.

CEO PT Usaha Utama Bersaudara, Yasir Salim, menyebut kondisi penjualan kurma tahun 2026 ini lebih berat dibandingkan sebelumnya.

Menurutnya, keluhan tidak hanya datang dari perusahaannya, tetapi sesama pedagang kurma di dalam negeri bahkan di luar negeri mengalami situasi serupa.

“Ya memang tahun ini agak susah beberapa teman sama-sama mengeluh padahal kalau sudah masuk bulan Ramadhan sudah tinggal sedikit. Kan biasanya orang-orang beli kurma untuk dijual lagi sebelum Ramadhan," ujar pengusaha yang biasa disapa Yasir itu kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2026) siang.

"Untuk ritel seminggu sebelum puasa sudah beli tapi kalau grosir satu bulan sebelumnya. Kan pengiriman ada yang seminggu atau dua minggu lamanya. Kita kan biasa ngirim ke agen besar Mereka pasti packing juga,” imbuhnya.

Faktor Ekonomi Jadi Tekanan Utama

Ia menilai pelemahan daya beli menjadi faktor dominan. Diperkirakan mencapai 15 persen penurunan penjualan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sepertinya karena faktor ekonomi karena yang ngeluh bukan saya sendiri. Sesama penjual kurma saya tanya begitu, teman saya di Malaysia juga gitu mengeluh jadi global sepertinya,” kata Yasir Salim.

Meski begitu, ada sedikit penopang di tengah tekanan pasar. Dimana permintaan dari instansi dan kebutuhan MBG ikut membantu menjaga pergerakan stok.

KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU Beberapa pekerja perusahaan penjualan kurma, PT Usaha Utama Bersaudara sedang bersantai di jam istirahat di gudang yang terletak di kawasan Ampel Surabaya, Jawa Timur.

“Banyak SSPG yang cari kurma. Jadi tahun ini kita kirim juga untuk instansi termasuk beberapa daerah banyak yang cari. Lumayan lah untuk mengobati dan membantu biar tidak terlalu sakit dengan penurunan dan penjualan tahun ini,” sambungnya.

Tren Sehat Belum Mampu Angkat Daya Beli

Selain itu di tengah kampanye hidup sehat, kurma sebenarnya mendapat perhatian lebih sebagai sumber energi alami. Namun ia melihat dampaknya belum cukup kuat untuk menahan tekanan ekonomi.

“Sebetulnya iya tapi dibandingkan dengan keadaan ekonomi ini ya cukup besar. Ada peningkatan tapi kan masih belum signifikan. Sebenarnya ini hal positif tapi tekanan ekonomi, jumlah orang beli itu berkurang dan merata customer-customer kita di seluruh daerah,” tutur pengusaha asli Surabaya itu.

Artinya, kesadaran konsumsi sehat meningkat, tetapi kemampuan belanja masyarakat masih tertahan.

Distribusi dari Aceh hingga Papua

Sebagai perusahaan yang berdiri sejak 1957 dan berpusat di Surabaya, Jawa Timur, PT Usaha Utama Bersaudara memiliki dua divisi utama yaitu grosir dan ritel. Perusahaan ini memasok toko kelas menengah hingga kecil yang belum mampu mengimpor kurma secara langsung.

“Awalnya kita mulai Indonesia Timur, untuk dua tahun terakhir kita masuk ke Jakarta dan Sumatera. Jadi setelah kita impor sendiri ini pengiriman dari Aceh sampai Papua,” kata Yasir Salim.

Sedangkan strategi stok juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar kurma apa saja yang diminati di setiap daerah.

“Ya kita kan sudah membaca ya pasarnya seperti apa kebutuhannya berapa persen untuk jenis A berapa persen jenis B yang kita siapin,” sambungnya.

Sementara itu Nadia pemilik toko kurma di Sidoarjo mengatakan pada tahun ini membeli sesuai pesanan dari pelanggannya yang sudah order awal bulan Februari 2025 lalu. Kebanyakan dari pesanan tersebut ia mengambil kurma dengan harga yang cukup relatif murah.

"Tahun ini pembelian lumayan banyak dari sebelumnya, tapi kebanyakan pesan yang harganya paling murah, kebanyakan mereka untuk kebutuhan keluarga saja," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) mengumumkan pengangkatan Naresh Krishnan sebagai presiden direktur yang efektif mulai 26 Januari 2026.

Naresh menggantikan Kumaran Chinan, yang telah pensiun setelah berkarier di perusahaan serta industri asuransi.

Naresh memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman kepemimpinan di bidang asuransi dan manajemen aset di Asia, termasuk Indonesia, Filipina, Hong Kong, dan India.

Ia memiliki rekam jejak yang sukses dalam mendorong pertumbuhan bisnis, membangun tim berkinerja tinggi, serta menghadirkan solusi inovatif.

Sebagai Presiden Direktur, Naresh akan berfokus untuk memperkuat posisi Chubb Life Indonesia sebagai mitra asuransi terdepan dengan menyediakan solusi dan layanan asuransi yang inovatif dan personal bagi nasabah.

President Southeast Asia & New Zealand Chubb Life, Sang Lee, mengatakan, Naresh akan membangun fondasi perusahaan yang kuat, serta memimpin perusahaan menuju fase pertumbuhan berikutnya.

“Kami sangat senang menyambut Naresh ke dalam tim. Keahlian dan visi strategisnya yang luas akan sangat berperan penting saat kami terus menghadirkan solusi asuransi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang dan memperkuat posisi perusahaan di pasar Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kumaran atas kontribusi luar biasa yang telah diberikan selama delapan tahun terakhir,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026)

Sebelum bergabung dengan Chubb, Naresh sempat menjabat sebagai Presiden Direktur di Principal Asset Management Indonesia.

Ia juga pernah memegang berbagai posisi kepemimpinan senior, termasuk Direktur Partnership Distribution di AIA Financial Indonesia, Presiden & CEO Sun Life Grepa Financial, Inc. Filipina, Presiden & CEO Manulife China Bank Life Assurance Corporation Filipina, serta Presiden Direktur Manulife Aset Management Indonesia.

Dari sisi pendidikan, ia meraih gelar MBA dari Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning dan gelar Bachelor of Science dari Loyola College, Madras University.

CILEGON, KOMPAS.com - Anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel Pipe Industries menggarap proyek jaringan pipa gas bumi sepanjang 540 kilometer di Sumatera.

Direktur Komersial Krakatau Steel Pipe Industries, Rony Yanuardi mengatakan, pipa tersebut akan menghubungkan jaringan gas dari Dumai, di pesisir timur Riau ke Sei Mangkei di Sumatera Utara atau disebut Dusem.

“Panjangnya sekitar 540 kilometer, dengan total berat mungkin sekitar 83.000 ton,” kata Rony saat ditemui di pabriknya, Cilegon, Banten, Kamis (19/2/2026).

Pipa tersebut merupakan pesanan proyek dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Krakatau Steel Pipe Industries diminta mensuplai pipa 20 inci dengan spesifikasi API X52.

Perusahaan pelat merah itu menyatakan siap jika produksi diminta selesai pada Juni mendatang namun pihaknya masih perlu menyesuaikan dengan pihak kontraktor.

Rony mengakui, untuk memenuhi permintaan Kementerian ESDM, pihaknya melibatkan perusahaan swasta melalui Kerja Sama Operasi (KSO) dengan tetap menjaga kualitas produk.

“Tapi intinya dari kami, dari KS, Krakatau Steel, semuanya menargetkan di paling enggak di semester satu semua udah selesai,” tutur Rony.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan, pembangunan pipa Dusem bertujuan untuk mendistribusikan sumber gas bumi yang baru ditemukan di Blok Andaman.

Titik eksplorasi itu terletak di laut utara Aceh dengan potensi gas diperkirakan mencapai 10 triliun kaki kubik (TFC).

Jika pipa gas Dumai-Sei Mangkei itu tersambung, maka sebagian gas dari Andaman akan disalurkan ke Aceh.

“Nah, yang ke arah selatan inilah yang nanti melewati pipa ini. Jadi, pipa ini sangat penting agar gas dari Blok Andaman bisa masuk dan bisa dinikmati oleh konsumen nanti,” kata Laode.

Jika jalur pipa Dumai-Sei Mangkei ini terpasang, maka jaringan pipa gas bumi dari Aceh sampai ujung Sumatera akan terhubung.

Sementara, Pulau Jawa telah dihubungkan jaringan gas Cirebon-Semarang (Cisem).

“Cisem 2, juga sudah akan selesai. Jadi Pulau Jawa kita bereskan satu pipa, sehingga gas masuk dari mana pun bisa kita akomodasi,” kata dia.

Menurut Laode, nilai investasi pembangunan pipa gas Dumai-Sei Mangkei ini mencapai Rp 6,3 triliun.

Sementara, pihak PT Krakatau Steel menyebut, dari total nilai investasi itu sebanyak 60 persen di antaranya menjadi kontrak pembangunan pipa.

“Itu kurang lebih sekitar Rp 3 sampai Rp 4 triliun,” ujar Rony.

SUDAH waktunya kita menegaskan bahwa laut bukanlah ruang kosong tanpa struktur, melainkan ruang produktif yang dikendalikan oleh izin, modal, dan teknologi.

Dalam industri perikanan tangkap skala besar, para pelaku usaha mengoperasikan armada modern dengan wilayah tangkap yang teridentifikasi, berulang, dan menghasilkan manfaat ekonomi signifikan.

Karena itu, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas pemanfaatan ruang laut oleh korporasi semacam ini bukan hanya sah, tetapi juga adil.

Dan penting untuk ditegaskan bahwa kebijakan ini sudah berjalan sejak lama. Jangan sampai justru dihapuskan.

PBB subsektor perikanan tangkap telah diterapkan bagi pemilik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT).

Ini adalah batas proporsional yang tidak membebani nelayan kecil, melainkan menyasar pelaku usaha besar yang jelas-jelas menggunakan ruang laut secara terstruktur.

Skema ini mencerminkan keadilan fiskal karena menarik kontribusi dari pihak yang memperoleh manfaat paling besar dari ruang publik.

Namun, dalam beberapa diskusi kebijakan, muncul kecenderungan untuk mempertanyakan dasar pengenaannya.

Argumen yang sering diajukan adalah bahwa laut tidak dapat dimiliki secara eksklusif, dan karena itu tidak layak menjadi objek PBB.

Pendekatan ini berbahaya. Ia mengabaikan bahwa dalam hukum perpajakan, eksklusivitas formal (hak milik atau hak pakai) bukanlah satu-satunya syarat pengenaan.

Hal yang menjadi dasar pengenaan dapat berupa penguasaan nyata atas ruang dan adanya manfaat ekonomi.

Sebagai analogi sederhana, bayangkan seseorang membeli tiket masuk ke kebun binatang untuk melihat harimau.

Ia berdiri bersama pengunjung lain, menikmati pemandangan fauna tersebut secara langsung. Tidak ada batas yang melarang orang lain berdiri di tempat yang sama.

Namun, bayangkan jika seseorang menyewa seluruh area kandang harimau untuk acara pribadi. Selama waktu itu, orang lain tak bisa masuk.

Maka wajar jika ia membayar lebih, bukan sekadar tiket masuk, tetapi juga biaya atas hak penggunaan eksklusif.

Dalam kasus perikanan tangkap skala besar, pelaku usaha bukan sekadar "penonton umum". Mereka telah menyewa ruang produksi, dengan armada besar, teknologi pencari ikan, dan dukungan logistik yang memungkinkan mereka kembali ke titik yang sama dari waktu ke waktu.

Mereka menguasai ruang laut secara de facto, meskipun tidak secara hukum eksklusif. Dan penguasaan seperti itu cukup menjadi dasar pengenaan pajak.

Dalam perpajakan, prinsip yang berlaku bukan hanya legalitas formal, tetapi juga realitas ekonomi.

Banyak sektor lain dikenai PBB, meski tidak memiliki tanah secara formal, misalnya sektor kehutanan, pertambangan, bahkan pengelolaan kawasan industri.

Intinya adalah siapa yang menggunakan ruang negara untuk mendapat keuntungan, wajib memberikan kontribusi berdasarkan asas kemanfaatan.

Dengan demikian, pengenaan PBB dalam industri perikanan tangkap skala besar tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga logis secara ekonomi dan etis secara sosial.

Ia merupakan cerminan dari asas keadilan horizontal di mana mereka yang menerima manfaat, harus berkontribusi secara sebanding.

Penting juga untuk diluruskan bahwa PBB pada subsektor ini tidak menyasar nelayan kecil. Mereka yang tidak memiliki SIUP dan banyak armada, tidak mengoperasikan kapal besar, dan tidak menguasai ruang secara tetap, bukan merupakan subjek pajak atas objek pajak PBB subsektor perikanan tangkap.

Mengingat para nelayan kecil yang paling sering tergeser dari ruang laut akibat ekspansi industri penangkapan skala besar, PBB diarahkan hanya kepada pelaku usaha dengan daya tangkap tinggi dan akses eksklusif (secara praktik) terhadap ruang laut tertentu.

Selain itu, dalam konteks fiskal, PBB berperan sebagai alat koreksi. Ia memperhalus ketimpangan dalam pemanfaatan ruang laut, serta menjadi instrumen kontrol terhadap intensitas penggunaan.

Ia bukan sekadar alat pungutan, melainkan penyeimbang antara pemanfaatan ruang publik dan kontribusi privat.

Karena itu, dorongan untuk menghapuskan atau melemahkan skema PBB subsektor perikanan tangkap justru kontraproduktif.

Apa yang sudah berjalan, yaitu pengenaan kepada pemilik SIUP dengan kapal >30 GT, adalah pendekatan yang moderat dan terukur.

Jika dihapus, maka negara bukan hanya kehilangan penerimaan, tetapi juga kehilangan alat untuk menegakkan keadilan spasial di laut.

Reformasi perpajakan seharusnya tidak selalu berarti pembebasan, tetapi penajaman instrumen yang sudah ada.

Dalam hal ini, PBB subsektor perikanan tangkap bukan instrumen baru, melainkan kebijakan yang sudah berlaku secara terbatas, tapi tepat sasaran. Maka tugas kita bukan menghapus, tapi memperkuat dan menjaga akurasinya.

Pajak adalah cermin dari struktur ekonomi. Jika laut kini telah menjadi arena dominasi industri, maka wajarlah jika sebagian nilainya dikembalikan untuk publik melalui pajak. Tanpa itu, kita membiarkan ruang bersama dijadikan sumber akumulasi privat tanpa kontribusi.

Dengan demikian, argumen bahwa PBB tak layak dikenakan karena tiadanya eksklusivitas formal, perlu diluruskan. Dalam perpajakan, eksklusivitas tidak harus mutlak.

Hal yang perlu diperhatikan adalah penguasaan nyata, berulang, dan menguntungkan secara ekonomi, dan semua itu sudah terpenuhi dalam operasi perikanan tangkap skala besar.

Maka PBB yang telah berjalan saat ini, bukan hanya layak dipertahankan, tetapi juga dijadikan pijakan untuk membangun tata kelola laut yang lebih adil dan setara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pemicu kenaikan harga ikan di pasaran.

Pemerintah memastikan pasokan masih mencukupi untuk menopang kebutuhan puluhan juta penerima program tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, mengatakan ketersediaan ikan seperti lele dan nila saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengganggu keseimbangan pasar.

“Sampai seperti itu belum karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada gitu ya di situ jadi tidak tidak mengganggu pasar di sana,” ujar Machmud saat konferensi pers di gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, pemerintah juga tengah memperkuat kapasitas produksi melalui sejumlah program strategis, misalnya budidaya ikan nila salin (BINS), hingga revitalisasi tambak di kawasan pantai utara Jawa (Pantura), yang diharapkan mampu meningkatkan suplai ikan nasional, termasuk memenuhi kebutuhan MBG.

“Ke depan dengan adanya program strategis yang dikembangkan ya seperti BINS yang akan banyak. Kemudian juga ada juga revitalisasi Pantura, ke depan ya sumber protein ikan kita juga akan semakin banyak, sehingga kalau nanti kebutuhan untuk MBG yang 82,9 juta ya kalau nanti ikan kita siap," paparnya.

Pemerintah memastikan ketersediaan ikan secara nasional dalam kondisi aman sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meski produksi sempat tertekan cuaca ekstrem pada awal tahun, KKP memproyeksikan stok perikanan tangkap tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.

Harga ikan di pasar dipengaruhi oleh tingkat produksi dan ketersediaan pasokan di masing-masing daerah. Ketika hasil tangkapan atau produksi meningkat, suplai di pasar bertambah sehingga harga cenderung stabil bahkan bisa turun.

Dalam kondisi terbaru, justru terdapat beberapa jenis ikan yang mengalami penurunan harga. Contohnya ikan kembung, selar, dan layang.

“Bahkan kemarin ada beberapa ikan yang harganya turun, jadi tergantung dari produksi. Kemarin yang turun harganya contoh adalah misalkan kembung, selar itu kemudian layang kemarin kami lihat itu harganya turun,” paparnya.

Ia menyebut kenaikan harga yang terjadi lebih disebabkan oleh lonjakan permintaan menjelang Ramadhan, bukan karena kekurangan pasokan.

Menjelang bulan puasa, konsumsi masyarakat terhadap bahan pangan, termasuk ikan, biasanya meningkat tajam sehingga perputaran barang di pasar menjadi jauh lebih cepat.

Tingginya permintaan itu terlihat dari volume penjualan yang melonjak signifikan.

Bahkan, satu pedagang saja mampu menjual sekitar 700 hingga 800 kuintal dalam waktu singkat, padahal di pasar tersebut terdapat sekitar 200 pedagang.

Artinya, daya serap pasar sangat besar dan stok yang tersedia cepat habis. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya penyesuaian harga secara alami akibat tingginya permintaan.

“Itu karena permintaan ya, permintaan menjelang Ramadhan itu cukup tinggi, sehingga kemarin saja satu pedagang itu bisa menjual hampir 700-800 kuintal ya, itu satu pedagang. Padahal di situ ada 200 pedagang, permintaan dan cepat habis,” beber Machmud.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasio utang pemerintah sebesar 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto masih dalam batas aman. Posisi utang per 31 Desember 2025 tercatat Rp 9.637,90 triliun.

Purbaya membandingkan rasio tersebut dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Thailand mencatat rasio utang 63,5 persen. Malaysia 64 persen. Singapura berada di kisaran 165 hingga 170 persen.

"Dengan standar itu, kita (RI) masih aman. Enggak apa-apa, memang kenapa? Singapura berapa? 100 persen, Malaysia berapa? Lebih dari 60 persen. Thailand berapa? Kalau dengan standar itu kita masih aman," tegas Purbaya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Purbaya menjelaskan strategi pemerintah berfokus pada dorongan pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara. Pemerintah memaksimalkan ruang defisit fiskal untuk menggerakkan ekonomi.

Defisit fiskal mendekati batas 3 persen dipilih sebagai bagian dari strategi tersebut.

"Strategi kita adalah memaksimalkan defisit yang ada, untuk memaksimalkan ekonomi berbalik arah. Itu di triwulanan IV tahun lalu, kan? Dan terbukti, kan, ekonomi berbalik arah, kan? Itu sebetulnya strategi yang amat pintar. Kita enggak lewatin 3 persen," lanjutnya.

Pemerintah, kata dia, sengaja memperlebar defisit untuk memperkuat ekspansi fiskal melalui stimulus ekonomi bagi masyarakat.

"Ekspansi fiskal, kasih stimulus ke ekonomi, ekonominya balik. Tinggal kita lari. Kita tinggal atur ke depan seperti apa yang nama ekonominya. (Tapi) enggak seperti kemarin lagi, di mana kita mau hancur," tutup Purbaya.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah akhir 2025 sebesar Rp 9.637,90 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Komposisi utang didominasi Surat Berharga Negara senilai Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.