Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak menetapkan batas waktu untuk berkantor di Bursa Efek Indonesia atau BEI.

Kehadiran regulator di pusat aktivitas pasar modal tersebut akan disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan dan kondisi pasar.

Anggota Dewan Komisioner atau ADK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan kehadiran fisik di BEI dilakukan sesuai kebutuhan pasar.

Selama situasi masih membutuhkan pengawasan dan koordinasi intensif, Hasan menyebut OJK tetap hadir bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk BEI, KPEI, KSEI, serta para pelaku industri.

"Sesuai kebutuhan [pasar modal] saat ini. Sepanjang masih dibutuhkan, enggak ada isu," ujarnya di kantor Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, keputusan berkantor di BEI menjadi krusial dalam beberapa hari terakhir ketika pasar membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. OJK bersama seluruh jajaran Self Regulatory Organization (SRO), baik komisaris maupun direksi, hadir secara lengkap untuk memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi segera bila dibutuhkan.

Namun demikian, OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dan tidak dibatasi waktu tertentu.

Kehadiran fisik akan disesuaikan dengan kondisi pasar, bukan berdasarkan tenggat bulan atau agenda tertentu.

“Kami lihat kalau memang mengharuskan atau membutuhkan, kami siap hadir. Sebaliknya, kalau dipandang sudah dapat dilakukan dengan kondisi yang lebih normal, kami akan berkantor secara fisik di tempat kami masing masing," sambungnya.

Lebih jauh, OJK menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar respons jangka pendek.

Regulator tengah menyiapkan solusi permanen yang akan menjadi standar baru dalam mekanisme keterbukaan informasi dan transparansi, khususnya terkait kepemilikan saham yang tercatat di BEI.

Standar baru tersebut diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjadi acuan tetap ke depan.

OJK juga menargetkan percepatan implementasi mengingat Indonesia akan menghadapi evaluasi indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI berikutnya pada Mei 2026, dengan hasil evaluasi yang akan berlaku pada Juni mendatang.

“Kerja keras kita semua terus dilakukan, termasuk melalui komunikasi yang intens dengan berbagai pihak. Ini yang akan terus kita jalankan,” jelasnya.

Sebelumnya, rencana OJK berkantor di BEI sejatinya telah disampaikan pada Jumat lalu (30/1/2026), tak lama setelah Bursa Efek Indonesia memberlakukan penghentian sementara perdagangan atau trading halt selama dua hari berturut-turut.

Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya intensif OJK untuk memulihkan kepercayaan investor sekaligus menjaga kesinambungan aktivitas pasar.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 8% pada perdagangan Rabu (28/1/2026) memicu penerapan mekanisme trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan IHSG menjadi momen tepat untuk serok.

Menurut Purbaya, IHSG jatuh seiring dengan laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait pasar modal Indonesia. MSCI membekukan sementara perlakuan indeks saham Indonesia seiring kekhawatiran terhadap isu free float dan aksesibilitas pasar.

Purbaya menjelaskan bahwa reaksi pasar berlebihan. Sebab, pasar saham Indonesia masih memiliki waktu eksekusi sampai Mei 2026 untuk membereskan persoalan transparansi hingga free float.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan dibereskan permasalahan pasar saham Indonesia sebelum Mei 2026.

Purbaya juga menilai dari sisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih kuat. Dia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia telah berjalan sinkron.

Menurutnya, anjloknya IHSG saat ini pun menjadi kesempatan yang baik untuk berinvestasi. Sebab, indeks komposit pada beberapa waktu ke belakang dinilai terlalu tinggi.

"Jadi, fiskal moneter aja 6% [pertumbuhan ekonomi] tahun ini bisa tambah yang lain lebih cepat lagi. Jadi kalau bursa saham jatuh gara-gara itu, dan kita tahu itu akan diperbaiki dalam waktu yang tidak terlalu lama sebelum bulan Mei, harusnya sekarang a good time to buy," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Sebagaimana diketahui, IHSG ambruk pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data RTI Business, IHSG melemah 7,35% ke level 8.320,55 pada perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026). Pada pukul 13.40 WIB, IHSG bahkan terkoreksi 8% atau turun 718,44 poin.

Koreksi tajam tersebut mendorong BEI melakukan pembekuan sementara perdagangan sistem perdagangan pada pukul 09:00:00 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar merespons langkah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada hari ini, Jumat (23/1/2026).

Mahendra menyebut bahwa perkara itu merupakan masalah hukum. Dia hanya memastikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan polisi dan akan melihat hasilnya nanti.

“Nah itu sudah masalah hukum ya, nanti kita lihat hasilnya dan koordinasi dengan polisi,” katanya usai rapat dengan Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Kantor Kemenkeu pada Jumat (23/1/2025).

Sekadar informasi, Badan reserse kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di kawasan perkantoran SCBD di Jakarta Selatan hari ini, Jumat (23/1/2026).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan fraud terkait PT DSI. Penggeledahan ini merupakan upaya paksa penyidik pada Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dalam kasus fraud yang kini sudah naik ke tahap penyidikan tersebut.

“Bahwa benar sore ini Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan kegiatan upaya paksa penggeledahan di Kantor Dana Syariah Indonesia," ujar Ade saat dikonfirmasi, Jumat (23/1/2026).

Adapun, Ade menjelaskan kasus ini berkaitan dengan dugaan penipuan, pencatatan laporan palsu hingga pencucian uang terkait penyaluran dana masyarakat terkait PT DSI.

“Atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN tengah melakukan pendataan dan pengkajian terhadap debitur yang terdampak bencana di wilayah Sumatra dan sekitarnya.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi risiko atas potensi terganggunya kemampuan bayar masyarakat yang wilayahnya mengalami bencana.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan perseroan akan menyiapkan langkah restrukturisasi atau pemberian keringanan kredit bagi debitur yang dinilai membutuhkan perlakuan khusus.

Adapun kebijakan ini merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

“Kami menyadari, saat ini cash flow nasabah pasti terganggu sehingga kami mempertimbangkan untuk membantu meringankan, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan regulator,” ujar Ramon kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Dia menjelaskan BTN masih terus melakukan pendataan dan pengkajian terhadap nasabah yang terdampak sebelum memberikan perlakuan khusus.

Di sisi lain, perseroan juga mulai menerjunkan relawan untuk mendukung kebutuhan darurat bencana serta membantu pemulihan layanan bank di wilayah tersebut. BTN juga menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Kami turut berduka dan prihatin atas bencana yang terjadi di wilayah Sumatra dan BTN hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana,” ujarnya.

Adapun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi terkait bencana yang terjadi di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana.

“OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” sebut Dian kepada Bisnis.

Dian menyampaikan OJK sebenarnya telah memiliki payung regulasi yaitu POJK 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana alias POJK Bencana untuk merespons kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Aturan tersebut diterbitkan pada 2022 dan mengatur kebijakan sektor jasa keuangan dalam situasi bencana, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi kepada debitur terdampak.

Kebijakan itu dapat mencakup penyesuaian penilaian kualitas aset tertentu hingga restrukturisasi kredit apabila evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya dukungan tambahan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“POJK terkait kebijakan dalam situasi bencana sudah kita keluarkan tahun lalu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

Di dalam ringkasan POJK tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana, OJK menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan karena Indonesia kerap dilanda bencana alam maupun nonalam yang dapat mengganggu kinerja pelaku industri keuangan dan memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Regulasi tersebut berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, industri pasar modal, serta lembaga keuangan nonbank.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah atau sektor tertentu yang berhak menerima perlakuan khusus beserta jangka waktu pemberlakuannya.

Untuk perbankan, aturan ini mencakup penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit sampai Rp10 miliar, peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi, serta pemberian kredit baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dengan penetapan kualitas kredit yang dinilai terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pihaknya terus memantau dan mendorong penyelesaian fintech P2P lending alias pinjol bermasalah.

Penyelenggara pinjol yang disoroti OJK adalah PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) dan PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran).

“OJK juga memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Tidak hanya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum alias APH, Agusman menyebut pihaknya melakukan fit and proper test ulang terhadap pengurus yang diindikasikan melanggar ketentuan.

“Serta melakukan upaya penegakan hukum dan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku guna memastikan perbaikan tata kelola dan pelindungan konsumen,” tegas dia.

Pada Oktober kemarin, Agusman memastikan khusus untuk KoinP2P OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk proses hukum atas dugaan tindak pidana.

“OJK terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum mengenai proses hukum atas dugaan tindak pidana maupun penyelesaian permasalahan yang terjadi di KoinP2P,” tegasnya dalam lembar jawaban tertulis RDK September 2025, dikutip Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk Akseleran OJK terus memantau ketat dan mendorong upaya penyelesaian permasalahan yang ada di dua fintech lending tersebut.

OJK, katanya, menekankan agar penyelesaian ini dilakukan secara transparan dan dengan tanggung jawab, termasuk melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara ketat terhadap progress action plan pengurus dan pemegang saham untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara menyeluruh,” ucap Agusman.

Di luar hal tersebut, selama Oktober 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 25 penyelenggara pinjaman daring (pindar) atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, ataupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sebagai informasi, tingkat wanprestasi (TWP90) atau rasio kredit macet di industri pindar masih dalam kondisi terjaga yakni berada pada level 2,82% per September 2025.