Bisnis.com, JAKARTA — Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri berhasil memulangkan buronan Interpol Red Notice Michael Steven ke Indonesia.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, mengatakan pemilik manfaat Kresna Life itu dipulangkan dari Maroko melalui mekanisme ekstradisi.

"Keberhasilan ekstradisi ini menunjukkan efektivitas kerja sama internasional Polri melalui jaringan Interpol dan dukungan berbagai instansi terkait," ujar Untung dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Untung menjelaskan, proses pemulangan tersebut bermula ketika Michael Steven ditangkap oleh Kepolisian Maroko pada 12 Maret 2026. Penangkapan dilakukan berdasarkan permintaan Set NCB Interpol Indonesia.

Pemerintah Kerajaan Maroko kemudian mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Indonesia pada 12 Juni 2026.

Selanjutnya, proses serah terima tersangka dilaksanakan pada 20 Juni 2026 di Maroko. Sehari kemudian, buronan Dittipideksus Bareskrim Polri itu tiba di Tanah Air.

"Polri berkomitmen untuk terus memburu serta membawa kembali para buronan yang melarikan diri ke luar negeri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," tutur Untung.

Selanjutnya, kata Untung, Michael Steven akan diserahkan kepada Dittipideksus Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sebagai informasi, Michael Steven merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Dittipideksus Bareskrim Polri. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian investor mencapai sekitar Rp337,4 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) mengonfirmasi penggeledahan kantor yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri pada Rabu (4/3/2026). Perusahaan sekuritas tersebut mengaku kooperatif atas langkah penggeledahan tersebut.

PT MASI menyampaikan, sebagai bagian dari proses hukum yang telah berjalan, mereka menerima kunjungan dari OJK dan Bareskrim Polri terkait klarifikasi dan pengumpulan informasi. Karena itu, perusahaan menyambut baik kehadiran kedua pihak tersebut.

"Proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang sudah lama berjalan. Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan," tulis PT MASI dalam keterangan resmi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3/3026).

PT MASI memastikan, operasional perusahaan tetap berjalan secara normal. Mereka juga menjamin, pelayanan bagi pemegang saham juga disebut tidak terdampak atas penggeledahan.

Sebelumnya, OJK menyampaikan telah melakukan penggeledahan di kantor PT MASI yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu. Penggeledahan dilakukan terkait adanya dugaan tindak pidana pasar modal.

"Ini sebagai bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal. Tindakan ini merupakan langkah tegas OJK dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap industri pasar modal Indonesia," tulis OJK.

Tim Penyidik OJK melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut atau pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Itu terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," ungkap OJK. Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Hal itu berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan tujuh entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nomineeyang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

"Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan Saudara ASS selaku beneficial owner PT BEBS, Saudara MWK selaku mantan direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu," jelas OJK.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait. OJK menegaskan, dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, mereka menggandeng pengadilan negeri dan Korwas PPNS Bareskrim Polri.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan investor dan masyarakat, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga," ucap OJK.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan pidana pasar modal yang menyeret kasus PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) milik Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda.

Melansir prospektus dan laporan tahunannya, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perseroan didirikan pada 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Beton Sadaya. Sejak berdiri, perusahaan memfokuskan kegiatan usahanya pada produksi dan distribusi material beton untuk berbagai kebutuhan proyek konstruksi.

Dalam menjalankan bisnisnya, BEBS menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, hingga ekstra struktural. Segmen tersebut mencakup kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain produk beton, perseroan juga menyediakan material pendukung seperti batu dan pasir. Penyediaan bahan baku tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). BEBS saat itu memberikan harga IPO sebesar Rp100 per saham. Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Adapun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2-Rp860 per saham. Saat ini, saham BEBS berada dalam papan pemantauan khusus, dengan harga saham Rp5 per saham.

Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Asep menggenggam sebanyak 34,95% saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebagai informasi, penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK hari ini dilakukan untuk pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150%.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan untuk memantau potensi pidana pasar modal, khususnya terkait saham gorengan.

Hal tersebut disampaikan Sigit di sela Rapim Polri 2026, di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada Selasa (10/2/2026).

"Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut, khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya," ujar Sigit.

Sigit mengatakan bahwa praktik gorengan saham ini bisa mengganggu ekosistem pasar modal di Indonesia.

Dengan demikian, kata dia, pengusutan ini bertujuan agar fundamental pasar modal di Tanah Air terjaga dengan baik.

"Namun, di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang tengah ditangani Direktorat Pidana Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri saat ini.

Peranannya, terkait dengan kasus manipulasi proses penawaran umum perdana alias IPO PT Multi Makmur Lemindo (PIPA); kasus perdagangan semu terkait PT Narada Aset Manajemen; dan insider trading terkait PT Minna Padi Aset Manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyelidiki 32 kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait dengan manipulasi perdagangan saham atau saham gorengan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi mengatakan penindakan ini menegaskan pergeseran pendekatan regulator dari sekadar sanksi administratif menuju penegakan hukum yang memberikan efek jera.

Dari sisi pidana, OJK mencatat telah menuntaskan lima kasus tindak pidana pasar modal yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Saat ini OJK tengah melakukan pemeriksaan terhadap 42 kasus dugaan tindak pidana pasar modal, dengan 32 kasus di antaranya berkaitan dengan dugaan manipulasi perdagangan saham," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (9/2/2026).

Pola pelanggaran yang diselidiki mencakup berbagai skema yang merusak mekanisme pasar, seperti pump and dump, wash sales, hingga pre-arrange trade. Praktik-praktik tersebut dinilai tidak hanya mendistorsi pembentukan harga saham, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi investor, khususnya investor ritel.

Langkah penegakan pidana ini berjalan seiring dengan penindakan administratif yang terus dilakukan OJK.

Sepanjang periode 2022 hingga Januari 2026, regulator telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 3.418 pihak dengan total denda mencapai Rp542,49 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp240,65 miliar dikenakan kepada 151 pihak yang terlibat dalam manipulasi perdagangan saham.

Selain denda, OJK juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa pembekuan izin, pencabutan izin usaha, serta perintah tertulis, sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin pasar dan menutup ruang bagi pelanggaran berulang.

Penegakan hukum tersebut juga menyasar aspek tata kelola emiten. Pada 6 Februari 2026, OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) beserta pihak-pihak terkait. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan dana hasil penawaran umum, keandalan laporan keuangan, serta integritas proses penjaminan emisi.

OJK menegaskan seluruh langkah penindakan, khususnya di ranah pidana, merupakan bagian dari agenda berkelanjutan untuk memastikan pasar modal Indonesia tumbuh secara sehat, transparan, dan berkeadilan.

Ke depan, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berkomitmen memperkuat koordinasi penegakan hukum, mengoptimalkan momentum reformasi, serta menjaga komunikasi yang proaktif dengan pemangku kepentingan domestik maupun global.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sejak 2022 sampai Januari 2026 telah memberikan sanksi administratif di sektor pasar modal dengan total denda sebesar Rp542,49 miliar kepada 3.418 pihak, termasuk kasus saham gorengan.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan dari kasus tersebut di antaranya terdapat pelanggaran manipulasi perdagangan saham alias aksi menggoreng saham.

"Sebesar Rp240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham kepada 151 pihak," kata Eddy dalam konferensi pers di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Eddy melanjutkan, OJK juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin sebanyak 9 kasus, pencabutan izin 28 kasus, serta 116 perintah tertulis.

Berikutnya, OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkrah, dan ada 42 kasus yang sedang berproses hingga sekarang. Dari 42 itu, 32 kasus terindikasi manipulasi perdagangan saham.

"Dari sisi penyidikan dari periode 2022 sampai 2026 sejumlah perkara sudah masuk tahap penyidikan di mana 1 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan yaitu kasus manipulasi saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk. (SWAT)," tandasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menegaskan komitmen OJK dalam menegakkan pengawasan pasar modal tak berhenti sampai di pengungkapan kasus yang melibatkan dua perusahaan terbuka, PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Hasan mengatakan saat ini OJK juga tengah melakukan pemeriksaan dan penanganan sejumlah kasus yang terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan pasar modal. Meski tak mendetailkan jumlah dan kasus spesifiknya, Hasan memberikan sejumlah indikasi pelanggaran yang diperiksa.

"Sebetulnya macam-macam. Artinya bisa dari laporan publik, bisa dari katakan lah indikasi aliran dana yang tidak sesuai ketentuan, kemudian tentu ada benturan dengan norma-norma yang ada di pasal-pasal terutama di POJK. Nah dari situ lah kemudian dilakukan pengembangan. Tentu tidak semuanya menghasilkan kesimpulan bahwa betul terjadi pelanggaran," ujarnya.

Hasan menjelaskan, apabila dalam pemeriksaan menemukan bahwa indikasi pelanggaran memang terbukti, maka penegakan hukumnya akan tergantung pada kriteria pelanggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami juga punya ketentuan yang membatasi bahwa setiap pelanggaran sudah ada kolom penegakan hukumnya berupa sanksi. Termasuk kalau ada indikasi pidana di pasar modal itu juga dengan kewenangan yang cukup di OJK akan kami tindak lanjutin indikasi dan pelanggaran pidana yang dimaksud," pungkas Hasan.

Bisnis com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut kasus dugaan pidana pasar modal.

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan kerja sama dengan PPATK itu dilakukan untuk menelusuri transaksi keuangan dalam perkara pasar modal.

"Penyidik juga berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan dalam pengungkapan perkara ini," ujar Ade dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (5/2/2026).

Ade menambahkan, kolaborasi ini merupakan komitmen kepolisian untuk menekan kejahatan dalam praktik manipulasi pasar yang merugikan masyarakat hingga industri pasar modal di Indonesia.

Lebih jauh, penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan keuangan sekaligus memperkuat perlindungan investor serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

"Polri juga mengimbau masyarakat untuk selalu memahami profil risiko investasi dan memastikan bahwa setiap produk keuangan ditawarkan secara transparan serta sesuai dengan ketentuan regulator," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang tengah ditangani Bareskrim saat ini.

Perinciannya, terkait dengan kasus manipulasi proses penawaran umum perdana alias IPO PT Multi Makmur Lemindo (PIPA); kasus perdagangan semu terkait PT Narada Aset Manajemen; dan insider trading terkait PT Minna Padi Aset Manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA – Dua perusahaan manajer investasi, PT Narada Asset Management dan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) tengah menjadi sorotan karena berada di pusaran kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang sedang diusut Polri. Sebelum kasus ini, dua perusahaan pengelola reksa dana itu sudah punya rapor merah dalam rekam jejaknya.

Dalam kasus paling anyar, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh MPAM, mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, lalu Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler.

Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” ujarnya dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Selain itu, Bareskrim Polri juga menetapkan dua petinggi PT Narada Aset Manajemen sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana pasar modal terkait manipulasi reksa dana saham. Kasus ini berkaitan dengan insider trading PT Narada Aset Manajemen.

Modusnya, praktik perdagangan ini diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu terhadap harga saham, membuat harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

"Penyidik telah mengungkap fakta dugaan manipulasi terkait underlying asset produk reksadana, jadi underlying produk reksadana, yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal. Jadi, underlying produk reksadana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal melalui jaringan afiliasi maupun nominee," kata Ade.

Menelisik kasus lama, PT Narada Asset Management pada 13 November 2019 silam pernah dibekukan atau sunpensi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena gagal membayar pembelian beberapa efek saham senilai Rp177,78 miliar. Kinerja reksa dananya juga anjlok, sehingga seluruh produk Narada disuspensi. Dua produk yang disorot saat itu yakni Narada Saham Indonesia dan Narada Campuran I.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai asset under management (AUM) Narada pernah mencapai titik tertinggi pada Oktober 2019, dengan capaian senilai Rp1,97 triliun. Selepasnya, torehan AUM perusahaan susut hingga Rp97,81 miliar pada Desember 2025.

Sementara itu, PT Minna Padi Asset Manajemen juga pernah mengalami kasus serupa. Pada 21 November 2019, OJK membubarkan 6 produk reksa dana Minna Padi AM lantaran menjanjikan hasil investasi pasti sebesar 11% dalam jangka waktu 6 bulan hingga 12 bulan pada 2 reksa dana, yaitu Minna Padi Pasopati Saham dan Minna Padi Pringgondani Saham.

Namun, perusahaan gagal bayar. Total dana kelola dari enam produk reksa dana tersebut senilai Rp5,72 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, pada Desember 2019 silam, pihak Minna Padi AM menyampaikan ke nasabah bahwa mereka akan bertanggung jawab dan menjamin pengembalian dana nasabah minimal tabungan pokok dikembalikan. Akan tetapi, pada pertengahan Februari 2020 dalam pertemuan dengan nasabah yang membahas pengembalian uang nasabah Minna Padi AM, manajemen memutuskan pengembalian akan dilakukan dalam bentuk 20% cash, 30% dalam bentuk saham, dan 50% hangus.

Tawaran perusahaan itu dikomplain nasabah, sampai manajemen meminta izin kepada OJK pembayaran dimundurkan ke 18 Mei 2020. Kemudian, pada 15 Mei 2020 Minna Padi AM mengatakan nilai saham akan dibayar sesuai kemampuan dan sesuai kondisi pasar saat itu yang tertekan imbas pandemi Covid-19, yang berarti nilai pembayaran dan waktu pembayaran turun dan dimundur lagi.

Diberitakan Bisnis pada 16 Agustus 2020, salah satu sumber yang mengetahui perkembangan pelunasan kepada nasabah menyebutkan bahwa Minna Padi AM baru melunasi 20% dana nasabah dari ketentuan pembayaran sebesar Rp6 triliun. Semestinya, dana Rp6 triliun tersebut harus dilunasi dengan tenor sampai 18 Mei 2020.

Dalam prosesnya, pada 15 Mei 2020 sebenarnya Minna Padi AM telah melayangkan surat kepada OJK untuk membayar dengan batas kemampuan finansial yang dimiliki. Namun, hal ini ditolak oleh regulator. Perseroan telah menyatakan hal tersebut kepada para nasabah pada 5 Juni 2020. Kemudian perseroan sempat bermanuver dengan meminta izin untuk melaksanakan lelang terbuka sisa saham pada 22 Juni 2020.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham atau reksa dana. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan akan memperketat syarat penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) dan melakukan revisi aturan usai kasus pidana pasar modal menjerat PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI akan berupaya meningkatkan kualitas perusahaan tercatat ke depannya, seperti menerapkan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi. Hal tersebut seperti financial test, governance, bisnis perusahaan terkait, dan growth opportunity atau peluang pertumbuhannya.

“Itu yang kami perhatikan sekali di draf kami,” ujar Nyoman, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia juga menjelaskan Bursa akan meningkatkan level papan akselerasi. Level papan akselerasi akan ditingkatkan sebagaimana persyaratan papan pengembangan yang ada saat ini.

“Jadi sudah naik kelas. Dulu kan akselerasi, pengembangan, terus utama. Yang akselerasi nih, persyaratan financial test-nya sudah kami naikkan ke tahapan pengembangan, pengembangan naik ke utama,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Nyoman, perusahaan yang masuk ke bursa merupakan perusahaan yang memang sizeable, dengan kualitas keuangan dan operasional yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya.

Selain itu, ujarnya, Bursa akan memperketat governance, dengan mewajibkan direksi dan komisaris emiten baru memiliki sertifikasi atau waktu tempuh pendidikan yang cukup terkait dengan good corporate governance, Undang-Undang Perusahaan terbuka, dan Undang-Undang Pasar Modal.

Hal ini menurutnya memiliki tujuan agar mereka yang masuk ke pasar modal adalah orang-orang yang berkualitas. Menurut Nyoman, selain perusahaan yang berkualitas, Direksi, Komisaris, dan Komite Audit juga wajib berkualitas.

“Setelah masuk menjadi perusahaan tercatat, ada juga pendidikan berkelanjutan buat mereka. Dan untuk menyiapkan laporan keuangan, yang saat ini belum ada ketentuan, yang mesti punya sertifikasi, kami akan wajibkan memiliki catat Chartered Accountant,” tuturnya.

Sebagai informasi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi IPO PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Bisnis.com, JAKARTA—Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) dibuka jeblok pada perdagangan hari ini, Rabu (4/2/2026), terimbas sentimen negatif kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang diungkap oleh Bareskrim Polri.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga pukul 09.15 WIB, saham PIPA terpantau merosot 31 poin atau 14,62% ke level Rp181. Sementara itu, saham MINA melorot 34 poin atau 10,4% ke level Rp310 per saham.

Anjloknya saham PIPA dan MINA terjadi setelah Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan pidana pasar modal pada Selasa (3/2/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memblokir 14 sub-terkait kasus dugaan pidana pasar modal PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan dari 14 sub-rekening PT MPAM dan perusahaan terafiliasi yang diblokir, terdapat enam rekening milik reksadana senilai Rp467 miliar.

Adapun, nilai saham ratusan miliar pada sub-rekening itu merupakan harga efek yang terhitung per 15 Desember 2025. "Di antaranya, dari 14 sub-rekening efek yang dilakukan pemblokiran, 6 sub-rekening efek tersebut merupakan milik reksadana dengan jumlah aset saham kurang lebih sebesar Rp467 miliar," ujar Ade di Equity Tower, Jakarta, pada Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan, pihaknya telah menetapkan 44 saksi dan sejumlah ahli mulai dari pidana hingga pasar modal. Setelah itu, penyidik Dirtipideksus Bareskrim menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini.

Perinciannya, Dirut PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM) Djoko Joelijanto, pemegang saham PT MPAM Edy Suwarno (ESO) dan istrinya, Eveline Listijosuputro (EL) sebagai tersangka kasus insider trading.

"Penyidik juga telah menetapkan tersangka dalam perkara a quo terhadap saudara DJ, Direktur Utama PT MPAM, yang kedua saudara ESO, pemegang saham di PT Minna Padi Aset Manajemen, PT Minna Padi Investama maupun PT Sanurhasta Mitra, dan juga saudara EL, ini juga merupakan istri dari saudara ESO," imbuhnya.

Adapun, Ade mengemukakan kasus ini berkaitan dengan praktik insider trading. Dalam hal ini, PT MPAM diduga dengan sengaja menjadi underlying asset produk reksadana dengan lawan transaksi akun milik ESO dan ESI (adik ESO).

Setelah itu, ESO yang merupakan pemegang saham di PT MPAM memiliki saham juga di PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra. Sementara itu, ESI memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi PT MPAM.

Kemudian, ESO menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi PT MPAM dengan harga murah. "Yang selanjutnya dijual kembali kepada reksadana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut dugaan tindak pidana pasar modal terkait PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yakni DJ selaku Direktur Utama PT MPAM; ESO selaku pemegang saham PT MPAM; dan EL selaku istri tersangka ESO.

"Jadi ada tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam penyidikan perkara a quo," ujar Ade di Equity Tower, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan praktik kongkalikong perdagangan saham. PT MPAM itu diduga dengan sengaja menjadi underlying asset produk reksadana dengan lawan transaksi akun milik ESO dan ESI (adik ESO).

Setelah itu, ESO yang merupakan pemegang saham di PT MPAM memiliki saham juga di PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra. Sementara itu, ESI memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi PT MPAM.

Dalam hal ini, ESO menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi PT MPAM dengan harga murah.

"Yang selanjutnya dijual kembali kepada reksadana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi," imbuhnya.

Adapun, Ade mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa 44 saksi dan sejumlah ahli pidana hingga pasar modal terkait dengan perkara ini.

Selanjutnya, Bareskrim juga memblokir 14 sub-rekening saham milik PT MPAM dan afiliasinya. Total nilai saham pada rekening itu mencapai Rp467 miliar.

"Di antaranya, dari 14 sub-rekening efek yang dilakukan pemblokiran, 6 sub-rekening efek tersebut merupakan milik reksadana dengan jumlah aset saham kurang lebih sebesar Rp 467 Miliar. Ini merupakan harga efek per 15 Desember 2025," pungkasnya.