Bisnis.com, JAKARTA — Departemen Kehakiman Amerika Serikat menjatuhkan dakwaan perdagangan orang dalam (insider trading) terhadap Michele Spagnuolo, seorang insinyur perangkat lunak senior di Google.

Karyawan tersebut dituduh memanfaatkan akses informasi rahasia korporasi untuk meraup keuntungan ilegal sebesar US$1,2 juta atau setara Rp21,4 miliar melalui platform pasar prediksi berbasis kripto, Polymarket.

nsider trading (atau perdagangan orang dalam) adalah praktik ilegal dalam dunia keuangan di mana seseorang melakukan transaksi jual-beli saham, sekuritas, atau aset pasar (termasuk pasar prediksi dan kripto) berdasarkan informasi material yang bersifat rahasia (belum diumumkan kepada publik).

Dalam bahasa sederhana, ini adalah tindakan "curang" di mana seseorang mencari keuntungan finansial atau menghindari kerugian dengan memanfaatkan bocoran informasi internal perusahaan tempat dia bekerja atau informasi yang dia dapatkan secara rahasia.

Spagnuolo, yang menggunakan nama samaran akun "AlphaRaccoon" di Polymarket, tercatat telah bekerja di raksasa teknologi Google selama lebih dari 12 tahun. Jaksa Wilayah AS untuk Distrik Selatan New York, Jay Clayton, menjelaskan tindakan pelaku telah mencederai kewajiban dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak pemberi kerja demi motif keserakahan pribadi.

“Sebagaimana yang didakwakan, Spagnuolo melanggar kewajiban terhadap pemberi kerjanya dan menggunakan informasi bisnis rahasia Google untuk menghasilkan keuntungan perdagangan lebih dari US$1,2 juta di Polymarket," ujar Clayton

Berdasarkan berkas gugatan, skandal ini bermula ketika Spagnuolo mempertaruhkan modal lebih dari US$2,7 juta dalam serangkaian taruhan yang berkaitan dengan kampanye pemasaran tahunan Google bertajuk 2025 Year in Search.

Melalui posisinya, pelaku secara ilegal mengakses data pencarian internal yang bersifat rahasia mengenai daftar selebritas paling populer di dunia sepanjang tahun tersebut untuk memandu keputusan taruhannya di platform Polymarket sebelum data tersebut dirilis resmi ke publik.

Fenomena pelanggaran hukum di pasar prediksi digital ini bukan merupakan kejadian pertama yang ditangani oleh otoritas penegak hukum federal.

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS juga mendakwa seorang prajurit militer AS yang menggunakan informasi rahasia operasi militer terkait penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, untuk meraup keuntungan taruhan sebesar US$400.000 di platform yang sama.

Menanggapi kasus ini, manajemen Polymarket menyatakan komitmen penuhnya dalam menegakkan aturan pasar yang adil dan transparan. Juru bicara platform mengungkapkan investigasi ini berhasil berjalan berkat kerja sama erat antara perusahaan, Kantor Kejaksaan AS, dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).

Karakteristik perdagangan berbasis teknologi blockchain yang transparan dan dapat dilacak (traceable) dinilai menjadi instrumen kunci yang memudahkan aparat mendeteksi rekam jejak digital para pelaku kejahatan siber.

Di sisi lain, perwakilan manajemen Google mengonfirmasi pihaknya bersikap kooperatif dan terus membantu proses penyelidikan yang berjalan. Pihak korporasi menyatakan pelaku mengakses dokumen materi pemasaran tersebut menggunakan alat kerja yang sebenarnya tersedia bagi seluruh karyawan, namun menyalahgunakannya untuk kepentingan taruhan pribadi.

Atas pelanggaran berat terhadap kebijakan internal perusahaan tersebut, Google kini telah menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan sementara (on leave) terhadap Spagnuolo sembari mempersiapkan langkah hukum lanjutan yang diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada awal tahun ini, Polri bergeliat menggulirkan kasus di pasar modal Indonesia. Usai mengusut kasus saham PT Multi Makmur Lemindo (PIPA) hingga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS). Akankah ada kasus-kasus goreng saham lagi yang disorot Polri?

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sedang menangani sejumlah kasus terkait pasar modal, mulai dari dugaan manipulasi nilai saham PIPA sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia atau initial public offering (IPO).

Kemudian, terdapat kasus dugaan pidana pasar modal terkait manipulasi reksadana saham oleh PT Narada Aset Manajemen. Lalu, kasus berkaitan dengan praktik insider trading oleh PT Minna Padi Asset Manajemen.

Terbaru, Polri menangani kasus berkaitan dengan manipulasi saat penawaran saham perdana atau IPO BEBS yang juga menyeret PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Ditanya terkait adanya potensi penyidikan kasus goreng saham lainnya, Dedi menjelaskan bahwa Polri masih akan fokus menangani terlebih dahulu kasus yang sudah ada.

"Ya, ini kita masih dalami dulu. Kita dalami secara komprehensif. Nanti kalau sudah ada hasilnya, dari hasil proses penyidikan itu, update-nya akan disampaikan ke teman-teman," kata Dedi kepada media pada Rabu (11/3/2026).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pemantauan Polri terhadap potensi tindak pidana pasar modal khususnya adalah permainan pembentukan harga saham yang tidak wajar.

“Kita terus mengikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut, khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya,” ujar Sigit pada bulan lalu (10/2/2026).

Sigit menegaskan bahwa praktik gorengan saham bisa mengganggu ekosistem pasar modal di Indonesia sehingga pengusutan oleh polisi diharapkan memperkuat fundamental pasar modal Tanah Air.

“Di satu sisi, kita mendorong agar saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik, sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) membantah keras kabar yang menyebutkan angka sekitar Rp14,5 triliun sebagai bagian dari aset, keuntungan, maupun pendapatan perusahaan.

Klarifikasi ini muncul menyusul langkah penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didampingi Bareskrim Polri ke kantor perseroan, Rabu (4/3/2026).

Direktur Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tomi Taufan, menyatakan bahwa informasi mengenai angka Rp14,5 triliun bukanlah keuntungan perusahaan.

“Terkait angka sekitar Rp14,5 triliun yang disebutkan dalam sejumlah pemberitaan, kami perlu menegaskan bahwa nilai tersebut bukan merupakan keuntungan, aset, maupun pendapatan Mirae Asset Sekuritas,” pungkas Tomi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Manajemen juga menjamin seluruh aset nasabah di bawah naungan Mirae Asset dalam kondisi aman. Seluruh efek dan dana nasabah tercatat dan tersimpan secara resmi dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sesuai regulasi pasar modal, dana serta portofolio investasi nasabah disimpan secara terpisah dari aset perusahaan di bawah pengawasan ketat otoritas terkait. Hal ini guna memastikan perlindungan maksimal bagi para investor.

Tomi menambahkan bahwa Mirae Asset berkomitmen untuk tetap kooperatif dan menghormati proses yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak berwenang.

Perusahaan sekuritas ini juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Kami mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil resmi dari proses yang sedang berlangsung dan tidak menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” pungkas Tomi.

Sebagaimana diketahui, penyidik OJK telah menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas terkait pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material. Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

Adapun kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (initial public offering/IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi Mirae Asset Sekuritas dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak Mirae Asset Sekuritas, Berkah Beton Sadaya (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik pelanggaran pasar modal kembali disorot oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri. Kali ini, giliran transaksi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) lantaran diduga menyalahi aturan.

Perkara ini bermula saat Tim Penyidik OJK melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar aturan pasar modal pada perdagangan saham BEBS.

Berbekal informasi itu, tim penyidik OJK menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia di SCBD, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan lantaran ada dugaan keterlibatan Mirae Asset dalam pelanggaran perdagangan saham BEBS.

"Kenapa di PT ini kita melakukan penggeledahan? Berdasarkan hasil penyidikan kami terhadap PT yang bersangkutan, ini korporasinya [diduga] masih terlibat," ujar Daniel di SCBD, Kamis (4/3/2026).

Lantas, apa saja temuan penyidik OJK dan Bareskrim Polri dalam perkara ini?

Fakta-fakta Penggeledahan Kantor Mirae Asset

1. Hasil Penggeledahan

Berdasarkan pantauan Bisnis di District 8 Treasury Tower, nampak sejumlah penyidik OJK keluar dari gedung pada 14.50 WIB. Mereka terlihat membawa sejumlah dus dan satu koper yang memuat barang bukti usai melakukan penggeledahan di lokasi.

Dalam hal ini, Daniel menjelaskan bahwa temuan hasil penggeledahan itu bakal disortir untuk mengerucutkan barang bukti. Oleh karena itu, dokumen maupun barang bukti elektronik yang tidak diperlukan bakal langsung dikembalikan.

Lebih jauh, Daniel mengemukakan barang bukti yang diambil mayoritas berbentuk file dalam USB. Di samping itu, dalam penggeledahan yang sama Daniel memastikan tidak ada penyitaan terkait aset Mirae.

"Dalam bentuk dokumen yang paling banyak. Yang paling banyak itu dalam bentuk USB. Ya, USB itu barang bukti juga. Aset tidak ada," tutur Daniel.

2. OJK Tetapkan 2 Tersangka

Kemudian, OJK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus perdagangan saham BEBS ini. Mereka yakni ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), serta korporasi PT MASI.

ASS dan MWK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK karena diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Adapun, berkas perkara dua tersangka itu saat ini dalam proses penyelesaian. Artinya, penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan RI. Kini, penyidik tinggal menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel.

3. Modus Operandi

Selanjutnya, Daniel menjelaskan duduk perkara berkaitan dengan manipulasi saat penawaran saham perdana atau IPO.

Misalnya, dalam perdagangan saham BEBS tidak dilaporkan pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam IPO serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," tuturnya.

4. BEBS Cuan Rp14,5 Triliun

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

Kemudian, rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Hasilnya, praktik tersebut telah menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Secara total, Daniel mengungkap bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023, dengan keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Sebagai tindak lanjut, OJK pun membekukan sedikitnya 2 miliar lembar saham BEBS dengan harga sekitar Rp7.000 per saham. Data BEI menunjukkan bahwa BEBS sedikitnya memiliki 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Artinya, pembekuan saham ini hanya mencerminkan 25% dari total saham BEBS yang dimiliki publik.

"Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” tutur Daniel.

5. Mirae Asset Sekuritas Buka Suara

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menyatakan sikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri.

Manajemen Mirae Asset Sekuritas mengonfirmasi telah menerima kunjungan dari pihak berwenang di kantornya yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

Manajemen menjelaskan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah berjalan cukup lama. Mirae pun berkomitmen menghormati seluruh prosedur hukum yang tengah ditempuh.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis keterangan resmi Mirae Asset Sekuritas.

Lebih lanjut, manajemen Mirae Asset Sekuritas memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu jalannya bisnis perusahaan. Layanan transaksi bagi para nasabah dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan indikasi transaksi afiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee terhadap saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS). Nilai total keuntungan dari aksi itu bahkan ditaksir mencapai Rp14,5 triliun.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, menerangkan bahwa aksi insider trading tersebut dilaksanakan pada periode 2021—2023, dengan keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

”Nilainya [keuntungan ilegal] total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Saat ini, OJK membekukan sedikitnya 2 miliar lembar saham BEBS dengan harga sekitar Rp7.000 per saham. Data BEI menunjukkan bahwa BEBS sedikitnya memiliki 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Artinya, pembekuan saham ini hanya mencerminkan 25% dari total saham BEBS yang dimiliki publik.

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

”Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” katanya.

Dalam keterangan resminya, OJK turut menemukan dugaan transaksi semu yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi. Aksi itu dieksekusi oleh enam operator di bawah kendaliASS selaku beneficial owner BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kini, OJK tengah mengirimkan berkas tersangka ke kejaksaan. OJK sedang menanti persetujuan kejaksaan mengenai kelengkapan berkas (P21).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan pidana pasar modal yang menyeret kasus PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) milik Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda.

Melansir prospektus dan laporan tahunannya, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perseroan didirikan pada 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Beton Sadaya. Sejak berdiri, perusahaan memfokuskan kegiatan usahanya pada produksi dan distribusi material beton untuk berbagai kebutuhan proyek konstruksi.

Dalam menjalankan bisnisnya, BEBS menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, hingga ekstra struktural. Segmen tersebut mencakup kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain produk beton, perseroan juga menyediakan material pendukung seperti batu dan pasir. Penyediaan bahan baku tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). BEBS saat itu memberikan harga IPO sebesar Rp100 per saham. Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Adapun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2-Rp860 per saham. Saat ini, saham BEBS berada dalam papan pemantauan khusus, dengan harga saham Rp5 per saham.

Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Asep menggenggam sebanyak 34,95% saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebagai informasi, penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK hari ini dilakukan untuk pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150%.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didampingi Bareskrim Polri telah menggeledah kantor sekuritas berinisial PT MASI di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, hari ini Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di District 8 Treasury Tower, nampak sejumlah penyidik OJK keluar dari gedung pada 14.50 WIB. Mereka terlihat membawa sejumlah dus dan satu koper yang memuat barang bukti usai melakukan penggeledahan di lokasi.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengatakan penggeledahan ini terkait dengan kasus manipulasi penawaran saham perdana atau IPO.

"Kami dari OJK dan Bareskrim Polri melakukan kegiatan penyidikan yaitu penggeledahan. Penggeledahan di PT MA," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menambahkan, kasus ini melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI.

Modusnya, perkara ini dilakukan dengan praktik insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu dalam kurun 2020-2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh," imbuhnya.

Adapun, ASS dan MWK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK karena diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Praktik ini diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

OJK pun menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, sekaligus menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor dan masyarakat.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten sebagai komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan dan memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga," pungkas Ismail.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggeledah perusahaan sekuritas berinisial PT MASI yang berkantor di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Langkah ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal.

Penggeledahan dilakukan tim Penyidik OJK dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020-2022 dan diduga melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS Tbk. MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

OJK menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, OJK senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan, melindungi kepentingan investor dan masyarakat, serta memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui ada 32 kasus di pasar modal Tanah Air. Perkara ini tengah diselidiki otoritas.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan puluhan perkara tersebut mencakup berbagai dugaan pelanggaran serius, mulai dari manipulasi harga, penipuan, penyebaran informasi tidak benar, insider trading, hingga praktik perdagangan semu.

“Kami sedang melakukan proses pemeriksaan khusus terhadap banyak sekali kasus. Ada 32 lainnya,” ujar Hasan kepada wartawan, ditulis Senin (23/2/2026).

Ia tidak menutup kemungkinan sebagian dari 32 kasus tersebut melibatkan figur publik atau influencer keuangan.

Namun, Hasan menekankan seluruh proses masih berada dalam tahap pemeriksaan sehingga OJK belum dapat membuka detail identitas maupun konstruksi perkaranya.

“(Ada yang influencer juga?) Ada kemungkinan,” paparnya.

Publik pun diminta memahami bahwa selama ini OJK tidak berdiam diri, melainkan tetap menjalankan proses pemeriksaan dan pendalaman terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi.

“Ya jadi ada 32 kasus lainnya yang sedang dalam penanganan. Jadi mohon dipahami tentu kami tidak berdiam diri selama ini juga kami lakukan prosesnya. Nah momentum ini kita jadikan untuk percepatan penegakan hukum dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi di sisi integritas di pasar melalui percepatan penyelesaian kasus demi kasus,” beber Hasan.

Menurutnya, percepatan penyelesaian perkara pasar modal sudah dilakukan atas beberapa masalah sebelumnya.

Di mana, OJK telah menjatuhkan sanksi kepada empat pelaku manipulasi perdagangan saham atau gorengan saham yang terjadi sepanjang 2016-2022. Total denda mencapai Rp 11,05 miliar.

Empat pelaku terdiri dari satu badan usaha non jasa keuangan dan tiga orang.

Salah satu individu merupakan influencer dengan jumlah pengikut besar di media sosial.

Hasan menjelaskan, secara normatif pelanggaran di pasar modal mengacu pada ketentuan dalam pasal-pasal 90-an Undang-Undang Pasar Modal.

Dalam rezim tersebut, manipulasi pasar, penipuan, penyampaian informasi yang menyesatkan, insider trading, hingga perdagangan semu merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

Pendekatan yang digunakan OJK bersifat bertahap dan terukur.

Pada tahap awal, regulator dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti perintah tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.

Namun apabila ditemukan unsur pidana atau terdapat ketidakpatuhan terhadap sanksi administratif, OJK memiliki kewenangan untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Ia menegaskan, penegakan hukum bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa pasar modal Indonesia harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan, kewajaran, dan perlindungan investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif kepada influencer Belvin Tannadi berupa denda sebesar Rp5,35 miliar karena terbukti melakukan manipulasi harga saham.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mendalami 32 influencer untuk kasus serupa.

"Belum ada kesimpulannya [pelanggarannya], tapi kalau teman-teman menyimak pelanggaran di pasar modal kan kurang lebih kelompoknya di pasal-pasal 90-an itu, ada manipulasi harga, penipuan, pemanfaatan informasi yang tidak benar, insider trading, dan perdagangan semu. Semua itu jadi dasar pengenaan pelanggaran pidana yang bisa saja pendekatan penyelesaiannya dilakukan secara penafian [penyangkalan]," ujarnya saat ditemui di Kantor BEI Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Hasan mengatakan OJK membuka diri bila ada laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan influencer investasi lainnya. Hal itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan bagaimana OJK memastikan penegakan hukum di pasar modal tidak tebang pilih, termasuk menanggapi soal anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Achilles Sadewa yang juga aktif di media sosial pribadinya memberikan rekomendasi investasi.

"Jadi 32 itu bukan karena tebang pilih, tapi memang karena memenuhi unsur awal bahwa nanti hasilnya terbukti atau tidak tentu harus sama-sama kita buktikan dalam rangkaian pemeriksaan yang harus hati-hati kita lakukan. Tentu kita juga punya azas praduga tak bersalah dalam hal ini," tandasnya.

Khusus anak Purbaya, Hasan menegaskan sampai saat ini OJK belum melakukan pemeriksaan. "Karena memang kami betul-betul melihat keterkaitan dengan apa yang terjadi di pasar," tegasnya.

Hasan mencontohkan bagaimana proses panjang yang dilakukan OJK sebelum memberikan sanksi administrasi kepada Belvin Tannadi (BVN).

Melalui proses yang tidak mudah, OJK menempatkan BVN telah terbukti melakukan pelanggaran pada kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS) Periode 1 sampai 27 September 2021 dan 8 November sampai 29 Desember 2021, PT MD Pictures Tbk. (FILM) Periode 12 Januari sampai 27 Desember 2021, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) Periode 8 Maret sampai 17 Juni 2022.

Salah satu pola transaksi BVN yaitu manipulasi pasar dengan melakukan order beli dan order jual beberapa saham menggunakan beberapa rekening efek sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual yang sebenarnya. Tindakan tersebut menimbulkan terjadinya gambaran semu atas perdagangan saham di Bursa Efek yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal atau investor untuk melakukan transaksi saham dimaksud.

Selain itu, BVN memberikan informasi melalui media sosial terhadap satu atau lebih saham, atau menyampaikan informasi rencana pembelian saham, atau menyampaikan perkiraan pergerakan harga saham tertentu. Namun demikian, di saat yang bersamaan BVN melakukan penjualan atau pembelian saham dengan memanfaatkan reaksi followers atas informasi yang disampaikan tersebut.

"Ini lah yang kita tegakkan dan akan lakukan ke depannya. Terhadap siapa saja? Tentu terhadap semua pihak. Jadi teman-teman, influencer ini bukan sesuatu yang jelek, sepanjang mereka membersamai kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang baik. Tapi jangan lupa, ada rambu-rambu ketentuan yang harus mereka betul-betul patuhi. Batas antara edukasi dengan pelanggaran itu juga harus betul-betul mereka jaga," tandasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Emiten pengolahan aluminium, PT Indal Aluminium Industri Tbk. (INAI) menjelaskan tidak terdapat aksi korporasi maupun informasi material yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham perseroan, menyusul penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur INAI Cahyadi Salim menyampaikan bahwa perseroan secara konsisten berkomitmen menjalankan prinsip keterbukaan informasi kepada investor dan pemegang saham.

Menurutnya, setiap rencana atau tindakan korporasi yang berpotensi memengaruhi keputusan investasi akan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat memengaruhi nilai efek maupun keputusan investasi pemodal. Tidak ada pula rencana aksi korporasi dalam waktu dekat,” ujar Cahyadi dalam paparan publik insidentil di Surabaya, Jumat (6/2/2026).

BEI sebelumnya menghentikan sementara perdagangan saham INAI pada 28 Januari 2026 dalam rangka cooling down, menyusul lonjakan harga kumulatif yang signifikan. Saham INAI tercatat melonjak hingga 102% dari level terendah Rp145 pada periode Juni–Desember 2025 menjadi Rp292 pada 27 Januari 2026. Setelah suspensi dibuka, harga saham INAI bergerak fluktuatif dan ditutup di level Rp177 pada 5 Februari 2026.

Dia menjelaskan, kenaikan kinerja penjualan perseroan terutama dipengaruhi kembali dibukanya akses ekspor ke Amerika Serikat sejak pertengahan 2025. Hal ini menyusul rampungnya kepastian administratif serta ketetapan tarif impor aluminium dan baja sebesar 50% yang berlaku seragam bagi seluruh negara.

“Sejak Juli 2025 kami kembali bisa mengekspor ke Amerika Serikat setelah sempat terhenti sejak awal 2024. Kepastian tarif membuat aktivitas ekspor kembali berjalan dan berdampak pada peningkatan penjualan,” jelasnya.

Dia menambahkan, meski tarif impor tergolong tinggi, perseroan tetap kompetitif karena memiliki diferensiasi kualitas dan spesifikasi produk aluminium ekstrusi yang dibutuhkan pasar Amerika Serikat. Dengan tarif yang setara antarnegara, kualitas produk menjadi faktor pembeda utama.

Dari sisi kinerja, dia menerangkan, hingga September 2025 penjualan INAI menunjukkan tren meningkat. Pada kuartal I/2025, penjualan tercatat Rp207,33 miliar, meningkat menjadi Rp373,17 miliar pada kuartal II/2025, dan kembali naik menjadi Rp583,51 miliar pada kuartal III/2025.

"Komposisi penjualan juga mengalami pergeseran, dengan kontribusi ekspor meningkat menjadi 60,3% pada Januari–September 2025, dibandingkan 46,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara penjualan domestik turun menjadi 39,7%," katanya.

Meski demikian, dia menegaskan, secara tahunan penjualan dan laba bersih 2025 masih tercatat lebih rendah dibandingkan 2024 akibat tekanan tarif dan kebijakan antidumping sebelumnya.

Manajemen menyatakan fokus perseroan pada 2026 adalah mengembalikan volume penjualan dan menjaga daya saing di pasar ekspor, di tengah tantangan kenaikan harga aluminium global yang mencapai 25%–30%.

Terkait ketentuan pasar modal, Cahyadi menegaskan, free float INAI telah berada di kisaran 22%, di atas ketentuan minimum BEI. Perseroan juga memastikan tidak terdapat aktivitas pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam POJK terkait insider trading.

“Intinya, kenaikan harga saham bukan disebabkan oleh aksi korporasi atau kebijakan tertentu dari perseroan. Operasional berjalan normal dan kami tetap fokus pada pemulihan kinerja,” pungkasnya. (K24)