Bisnis.com, JAKARTA -

Perkembangan tindak pidana pencucian uang (money laundering) telah mengubah paradigma penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika sebelumnya upaya pencegahan pencucian uang lebih difokuskan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan, kini profesi-profesi tertentu yang memiliki akses terhadap transaksi hukum dan keuangan juga ditempatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan. Salah satu profesi yang mendapat perhatian khusus adalah notaris.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris memiliki akses terhadap berbagai informasi penting yang berkaitan dengan identitas para pihak, kepemilikan aset, pendirian badan hukum, transaksi saham, maupun transaksi properti.

Posisi strategis tersebut menjadikan notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Atas dasar itulah pemerintah memasukkan notaris sebagai salah satu pihak yang wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi kenotariatan. Di satu sisi, notaris dibebani kewajiban untuk mengenali pengguna jasa, mengidentifikasi pemilik manfaat (beneficial owner), dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Namun di sisi lain, notaris juga terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan seluruh keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dari perspektif kenotariatan, kerahasiaan merupakan jantung profesi notaris. Jabatan notaris dibangun atas dasar kepercayaan bahwa segala informasi yang diberikan oleh para pihak akan dilindungi dan tidak diungkapkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Kewajiban merahasiakan tersebut tidak hanya bersifat etis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris. Bahkan dalam doktrin hukum dikenal adanya hak ingkar (verschoningsrecht), yaitu hak notaris untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang wajib dirahasiakannya karena jabatan.

Perlindungan terhadap hak ingkar tersebut juga mendapat perhatian dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 66 UUJN. Mahkamah pada prinsipnya mengakui bahwa notaris merupakan profesi yang memiliki kewajiban menjaga rahasia jabatan sehingga diperlukan mekanisme perlindungan melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ketika aparat penegak hukum hendak memanggil notaris atau mengambil minuta akta. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap mengakui pentingnya perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan notaris.

Meski demikian, kewajiban kerahasiaan tidak dapat dipahami sebagai kewajiban yang bersifat absolut. Dalam rezim anti pencucian uang, negara memiliki kepentingan yang lebih besar untuk mencegah penggunaan profesi hukum sebagai sarana menyembunyikan hasil tindak pidana.

REZIM BARU

Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, notaris diwajibkan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaksanakan kewajiban pelaporan tertentu kepada PPATK.

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam perubahan peran notaris. Melalui peraturan tersebut, notaris tidak lagi cukup memeriksa identitas formal para pihak, tetapi juga harus memahami profil pengguna jasa, tujuan transaksi, sumber dana, dan pemilik manfaat yang sesungguhnya. Pendekatan ini mengadopsi prinsip customer due diligence yang selama ini diterapkan dalam sektor keuangan.

Dalam konteks ini, notaris sesungguhnya tidak berfungsi sebagai penyidik atau aparat penegak hukum. Notaris tidak diwajibkan membuktikan adanya tindak pidana. Kewajiban notaris hanya sebatas menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan dokumen dan informasi yang secara wajar diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Apabila ditemukan indikasi yang mencurigakan, notaris berkewajiban melaporkannya kepada PPATK sebagai bagian dari mekanisme deteksi dini.

PELAPOR

Penempatan notaris sebagai pihak pelapor juga sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Dalam rekomendasi FATF, notaris termasuk dalam kategori Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs), yaitu profesi non-keuangan yang memiliki risiko tinggi digunakan dalam praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF menilai bahwa profesi hukum sering digunakan untuk membentuk perusahaan cangkang (shell companies), menyamarkan pemilik manfaat, dan menciptakan struktur hukum yang kompleks guna menyembunyikan hasil kejahatan. Karena itu, notaris diposisikan sebagai gatekeeper profession yang berperan menjaga integritas sistem keuangan global.

Dari perspektif hukum pidana, kewajiban pelaporan oleh notaris dapat dibenarkan karena pencucian uang merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Pencucian uang tidak hanya berkaitan dengan penyembunyian hasil kejahatan, tetapi juga memungkinkan hasil korupsi, narkotika, perdagangan orang, dan berbagai tindak pidana serius lainnya masuk ke dalam sistem ekonomi yang legal.

Oleh karena itu, negara berwenang mewajibkan berbagai pihak, termasuk notaris, untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahannya.

Dalam teori hukum pidana dikenal prinsip bahwa kepentingan umum dapat mengesampingkan kepentingan individual sepanjang dilakukan berdasarkan perintah undang-undang. Dengan demikian, kewajiban notaris untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap rahasia jabatan, melainkan sebagai pelaksanaan kewajiban hukum yang ditetapkan negara demi melindungi kepentingan yang lebih luas.

Meskipun demikian, status notaris sebagai pihak pelapor tetap menimbulkan tantangan. Di satu sisi, notaris harus menjaga kepercayaan klien dan kerahasiaan jabatan. Di sisi lain, notaris dituntut untuk mendukung upaya negara dalam memberantas pencucian uang. Tantangan tersebut hanya dapat diatasi melalui keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan penegakan hukum.

Pada akhirnya, kewajiban notaris untuk mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi mencurigakan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap profesi kenotariatan. Sebaliknya, kewajiban tersebut merupakan bentuk transformasi peran notaris dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern.

Notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem hukum dan sistem keuangan nasional. Namun transformasi tersebut harus tetap disertai perlindungan yang memadai terhadap hak ingkar, kerahasiaan jabatan, dan independensi profesi agar kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap terjaga.

TANGERANG - Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil mencegah masuknya Uang Kertas Asing (UKA) tanpa izin resmi di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin, 22 Juni 2026. Tindakan tegas ini merupakan komitmen Bea Cukai dalam menjaga stabilitas moneter dan kedaulatan finansial negara.

Dalam kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan valuta asing berupa uang tunai mata uang USD sebanyak 3.500 lembar pecahan USD100, dengan nilai total mencapai 350.000 USD atau setara dengan Rp6,3 miIiar.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, didampingi Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, I Putu Agus Arjaya, menyatakan penindakan ini berawal dari sistem pengawasan berbasis risiko terhadap penumpang internasional. Saat itu, petugas memberikan atensi pada bagasi milik seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial RR yang tiba dari Thailand.

Melalui pemindaian X-ray, petugas mendeteksi citra densitas mencurigakan yang mengarah pada pembawaan tumpukan uang tunai. Setelah dilakukan edukasi persuasif, pemeriksaan fisik di ruang khusus membuktikan penumpang membawa uang tunai dalam jumlah besar yang tidak dideklarasikan dalam dokumen Customs Declaration serta tidak dilengkapi dokumen izin dari Bank Indonesia (BI).

“Saat ini, barang bukti telah diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dan pelaku tengah menjalani proses penelitian kepabeanan lebih lanjut untuk mendalami kepatuhan administrasi finansial korporasi terkait,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Hengky menyebut kolaborasi antarinstansi yang terdiri dari jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama para pimpinan serta perwakilan dari Bank Indonesia dan PPATK memberikan edukasi mendalam bagi masyarakat dan pelaku perjalanan internasional agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ada tiga aturan yang wajib dipahami oleh setiap penumpang. Pertama, kewajiban deklarasi melalui customs declaration. Hal ini tercantum dalam PMK No. 203/PMK.04/2017 bahwa setiap orang yang membawa uang tunai Rupiah maupun mata uang asing dan/atau instrumen pembayaran lain seperti cek atau bilyet giro dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,- atau yang setara ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia, wajib memberitahukannya secara jujur dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Lihat video: Selundupkan Satwa Langka untuk Kado Ultah Anak, WN India Diciduk Bea Cukai Soetta



Kedua, pembatasan pembawaan uang kertas asing. Dalam PBI No. 20/2/PBI/2018 masyarakat perorangan maupun korporasi non-bank dilarang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp1.000.000.000. Pembawaan di atas nominal tersebut hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Berizin seperti bank atau penyelenggara KUPVA bukan bank/money changer yang telah memperoleh izin resmi dan Persetujuan Pembawaan UKA dari Bank Indonesia.

Ketiga, sanksi administrasi denda. Dalam PMK No. 100/PMK.04/2018 disebutkan penegakan sanksi denda administratif atas pelanggaran di atas dibedah secara spesifik menurut jenis kelalaiannya sebagai berikut:

a. Jika Tidak Diberitahukan (Pelanggaran Pabean): Sesuai Pasal 15 ayat (1), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

b. Jika Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Ketentuan BI): Sesuai Pasal 15A ayat (1) (sebagai aturan pelaksana dari PBI No. 20/2/PBI/2018), dikenai sanksi denda 10% dari seluruh jumlah UKA yang dibawa, paling banyak Rp300.000.000,-

c. Jika Tidak Diberitahukan DAN Tidak Memiliki Izin (Pelanggaran Bersamaan): Sesuai Pasal 15A ayat (7), apabila pelaku terbukti melakukan kedua pelanggaran tersebut sekaligus, maka sanksi denda dijatuhkan secara akumulatif (berlapis). Pelaku dikenai denda pabean sekaligus denda ketentuan Bank Indonesia, sehingga total sanksi denda administratif maksimal gabungan menjadi Rp600.000.000,- yang akan dipotong langsung dari barang bukti uang tunai untuk disetor ke Kas Negara.

“Kami berkomitmen memperketat pengawasan berlapis di pintu gerbang negara. Melalui edukasi regulasi yang masif, diharapkan tingkat kepatuhan pengguna jasa semakin meningkat sehingga setiap aktivitas finansial lintas batas negara berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku,” paparnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap daftar kecamatan di wilayah Jabodetabek dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak sepanjang 2025.

Hasil pemetaan menunjukkan Cengkareng, Jakarta Barat, menjadi kecamatan dengan jumlah pemain judol paling tinggi di kawasan tersebut.

Data yang diunggah PPATK melalui akun Instagram resminya menunjukkan aktivitas judol telah terkonsentrasi hingga tingkat kecamatan. Temuan itu menjadi bagian dari pemetaan sebaran judol nasional yang menempatkan Jabodetabek sebagai salah satu klaster terbesar di Indonesia.

"Data PPATK tahun 2025 menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas judi online di sejumlah wilayah, dengan Jabodetabek menjadi salah satu klaster terbesar secara nasional," tulis PPATK, Selasa (23/6).

[Gambas:Instagram]

Menurut PPATK, pemetaan hingga tingkat kecamatan menunjukkan aktivitas judi online kini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Konsentrasi pemain ditemukan di sejumlah kawasan permukiman padat, pusat aktivitas ekonomi, hingga wilayah yang terhubung dengan mobilitas tinggi masyarakat perkotaan.

PPATK menilai kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau terbatas pada kelompok tertentu.

"Judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja hingga komunitas sekitar kita," tulis lembaga tersebut.

Selain memetakan wilayah, PPATK juga mengungkap profil pemain judi online di Indonesia. Kelompok usia 20-30 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tertinggi, disusul usia 31-40 tahun. Mayoritas pemain tercatat berjenis kelamin laki-laki.

Menurut PPATK, temuan tersebut menunjukkan kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online.

Sebelumnya, PPATK juga mencatat Kabupaten Bogor, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak secara nasional.

Temuan itu memperkuat indikasi bahwa aktivitas judi online masih terkonsentrasi di kawasan Jabodetabek.

Berdasarkan pemetaan PPATK 2025, berikut daftar kecamatan di Jabodetabek dengan jumlah pemain judi online terbanyak:

[Gambas:Youtube]

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut wilayah Jabodetabek menjadi salah satu pusat aktivitas judi online (judol) terbesar di Indonesia.

Temuan itu diungkap melalui unggahan terbaru PPATK yang memetakan sebaran pemain judi online nasional sepanjang 2025.

Dalam unggahan di akun Instagram resminya, PPATK menyebut Jabodetabek membentuk klaster aktivitas judol terbesar di Tanah Air. Dari 10 wilayah dengan jumlah pemain terbanyak secara nasional, sebagian besar berasal dari kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

"Data PPATK tahun 2025 menunjukkan adanya konsentrasi aktivitas judi online di sejumlah wilayah, dengan Jabodetabek menjadi salah satu klaster terbesar secara nasional," tulis PPATK, Selasa (23/6).

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bogor menempati posisi pertama sebagai wilayah dengan jumlah pemain judi online terbanyak, yakni mencapai 103.092 pemain. Nilai deposit yang tercatat dari wilayah tersebut mencapai sekitar Rp414,4 miliar.

Posisi berikutnya ditempati Jakarta Barat dengan 89.320 pemain dan nilai deposit sekitar Rp600,6 miliar. Sementara Jakarta Timur berada di urutan ketiga dengan 81.750 pemain dan deposit Rp425,9 miliar.

Kota Bandung melengkapi daftar empat besar dengan jumlah pemain mencapai 80.549 orang dan nilai deposit sekitar Rp341,7 miliar.

PPATK mencatat dari 10 wilayah dengan jumlah pemain judol terbanyak di Indonesia, empat wilayah berasal dari DKI Jakarta, empat wilayah dari Jawa Barat, dan dua wilayah dari Banten. Kondisi tersebut dinilai membentuk klaster Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional.

[Gambas:Instagram]

Tak hanya berdasarkan wilayah kabupaten dan kota, PPATK juga memetakan sebaran aktivitas judi online hingga tingkat kecamatan. Hasilnya menunjukkan sejumlah titik dengan konsentrasi pemain yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah sekitarnya.

Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemain terbanyak mencapai 21.497 orang. Disusul Cakung, Jakarta Timur sebanyak 14.664 pemain dan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 13.769 pemain.

Sementara itu, Kecamatan Kebayoran Lama di Jakarta Selatan tercatat memiliki 9.948 pemain dan Bekasi Utara sebanyak 7.793 pemain.

PPATK menyebut pemetaan hingga tingkat kecamatan menunjukkan aktivitas judol bukan lagi fenomena yang bersifat abstrak atau jauh dari kehidupan masyarakat.

"Judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja hingga komunitas sekitar kita," tulis PPATK.

Selain wilayah, PPATK juga memotret profil demografi pemain judi online. Kelompok usia 20-30 tahun menjadi kelompok dengan prevalensi tertinggi, disusul kelompok usia 31-40 tahun di posisi kedua.

Mayoritas pemain judi online tercatat berjenis kelamin laki-laki. PPATK menilai kondisi tersebut menunjukkan kelompok usia produktif yang menjadi motor penggerak ekonomi justru termasuk kelompok yang paling rentan terpapar aktivitas perjudian daring.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga masa depan produktif," tulis PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat beberapa wilayah dengan jumlah pemain judi online (judol) terbanyak di Indonesia yang dipimpin oleh Kabupaten Bogor mencapai 103.092 pemain dengan nilai deposit mencapai Rp414,4 miliar.

Mengutip unggahan Instagram @ppatk_indonesia, wilayah Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judol nasional dengan empat wilayah pemain judol terbesar yang total nilai depositnya sekitar Rp1,78 miliar.

"Membentuk klaster Jabodetabek sebagai pusat aktivitas judi online nasional," tulis PPATK dalam unggahannya, Selasa (23/6).

Setelah Bogor, urutan kedua adalah Jakarta Barat dengan 89.320 pemain dengan total nilai deposit sebesar Rp600,6 miliar. Posisi ketiga Jakarta Timur dengan 81.750 pemain dengan nilai deposit sebesar Rp425,9 miliar, kemudian Kota Bandung dengan 80.549 pemain dengan nilai deposit sebesar Rp341,7 miliar.

Berdasarkan klasifikasi 10 provinsi dengan pemain terbesar, DKI Jakarta menyumbang empat daerah, Jawa Barat empat daerah, dan Banten dua daerah.

Kemudian, berdasarkan kecamatan, PPATK mengungkapkan pemain judol terbanyak berasal dari Cengkareng, Jakarta Barat sebanyak 21.497 pemain, Cakung, Jakarta Timur sebanyak 14.664 pemain, Tanjung Priok, Jakarta Utara sebanyak 13.769 pemain, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sebanyak 9.948 pemain, dan Bekasi Utara, Bekasi sebanyak 7.793 pemain.

"Ini menunjukkan bahwa judi online bukan lagi fenomena yang jauh atau abstrak. Ia sudah hadir di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, tempat kerja, hingga komunitas sekitar kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, PPATK mengungkapkan usia produktif menjadi kelompok penyumbang terbesar pemain judol. Mayoritas pemain judol berasal dari rentang usia 20-30 tahun, kemudian dikuti kelompok usia 31-40 tahun. Adapun berdasarkan jenis kelamin, mayoritas pemain judol adalah laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 7:4.

"Artinya, kelompok usia produktif yang menjadi motor ekonomi justru menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online. Yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tetapi juga masa depan produktif," terang PPATK.

Bisnis.com, JAKARTA — Evaluasi atas keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) kini berpotensi dibayangi oleh polemik Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Perubahan atas UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Untuk diketahui, FATF adalah organisasi multilateral yang fokus pada penetapan standar internasional untuk anti pencucian uang, serta penanggulangan pendanaan terorisme dan proliferasi. Indonesia resmi menjadi anggota penuh pada Oktober 2023, setelah menjadi negara G20 terakhir yang resmi bergabung.

Kini, polemik UU P2SK yang baru berpotensi memengaruhi proses evaluasi berkala keanggotaan Indonesia di FATF. Sebab, sejumlah klausul di Omnibus Law Sektor Keuangan ini dipandang berbagai kalangan bisa memicu risiko modus pencucian uang dari modal asing yang masuk ke Tanah Air.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengakui pihaknya terus membahas perkembangan mengenai UU P2SK secara internal. Dia tidak menampik polemik ini bisa turut membayangi posisi keanggotaan tetap Indonesia ke depannya.

"Kami bahas terus di internal mengenai hal ini termasuk dampaknya dari persepsi FATF karena posisi kita sebagai anggota tetap FATF," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Pada wawancara dengan Bisnis akhir 2023 lalu, Ivan menjelaskan bahwa terdapat proses panjang yang dilalui Indonesia untuk meraih kursi keanggotaan FATF. Tahapannya yakni menjalani Mutual Evaluation Review (MER) untuk menguji kepatuhan dan efektivitas rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APU PPT PPSPM) di Indonesia.

Pada Oktober 2023, 39 negara lalu resmi secara aklamasi menyetujui keanggotaan Indonesia berdasarkan seluruh penilaian yang dilakukan sembilan negara contact group. Namun, keanggotaan ini akan terus dievaluasi secara berkala.

Ivan menyebut FATF akan melakukan evaluasi atas kepatuhan Indonesia memenuhi berbagai standarisasi organisasi tersebut pada 2029. Indonesia akan menjalani lagi mekanisme MER oleh FATF, bahkan beberapa negara anggota lain akan hadir langsung dalam ke Tanah Air.

Untuk itu, pemberlakuan UU P2SK diantisipasi oleh PPATK sejak dini dengan koordinasi lintas lembaga. Sebab, UU sapu jagat sektor keuangan ini dipastikan bakal menjadi perhatian FATF.

"Tentunya akan menjadi salah satu concern FATF ke depan. Penjelasan komprehensif dan menyeluruh akan kami jelaskan mengenai semua aspek kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional yang telah dikeluarkan oleh FATF," terang Ivan.

Perkembangan penilaian kepatuhan Indonesia dalam standarisasi FATF terbaru dituangkan dalam laporan bertajuk 'Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures:3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-rating', yang terbit Juni 2026 lalu.

Indonesia berhasil meningkatkan peringkat kepatuhan terhadap Rekomendasi 6 FATF dari sebelumnya Partially Compliant (PC) menjadi Compliant (C). Capaian ini menjadi pengakuan internasional atas penguatan kerangka hukum dan kebijakan Indonesia dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme.

Rekomendasi 6 FATF mengatur penerapan Targeted Financial Sanctions (TFS) sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), khususnya Resolusi 1267 dan 1373, yang bertujuan mencegah aliran dana kepada individu maupun organisasi yang terlibat dalam aktivitas terorisme.

UU P2SK

Beberapa pasal yang dinilai sejumlah kalangan berpotensi memicu ekses negatif adalah pusat finansial internasional Indonesia, serta penerbitan surat utang khusus Danantara yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Pendirian pusat finansial dinilai berbagai kalangan bisa memicu lahirnya suaka pajak di Tanah Air, sebagaimana yang dibangun di Singapura, Hong Kong, maupun Uni Emirat Arab (UEA). Sementara itu, berbagai kalangan menyoroti penerbitan surat utang khusus Danantara yang memberikan perlindungan khusus bagi investornya dari tuntutan pidana hingga gugatan perdata.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai dua kebijakan yang tertuang di UU P2SK ini bisa memicu terciptanya surga pencucian uang di Indonesia.

"Ini adalah kebijakan yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan Indonesia menjadi surga pencucian uang," terangnya kepada Bisnis.

Dari sisi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond, Wijayanto mengkhawatirkan perlindungan negara terhadap investor obligasi tersebut justru sekadar memberikan proteksi atas korupsi dan kejahatan keuangan yang dilakukan.

Apalagi, UU tersebut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

"Yang kami khawatirkan adalah uang-uang hasil bisnis ilegal dan korupsi yang selama ini disimpan di gudang-gudang, akan dicuci juga," tuturnya.

Sejalan dengan surat utang ini, pembentukan pusat finansial turut dikhawatirkan semakin melanggengkan ekosistem pencucian uang di Tanah Air.

Pusat finansial dengan konsep kawasan ekonomi khusus (KEK) ini rencananya akan mencakup family office, pengelola dana pensiun maupun venture, hingga sovereign wealth fund (SWF) sehingga bisa menarik minat investor asing.

"Jika Family Office jadi dibentuk di Bali, maka ekosistem pencucian uang akan lengkap. Uang haram milik WNI dan WNA dari luar negeri, masuk Bali lewat Family Office, lalu dicuci lewat Obligasi Merah Putih ini. Sayang sekali, kepulauan Indonesia akan sama dengan kepulauan Mauritius, menjadi surga pencucian uang," pungkasnya.

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp516,4 miliar. Pengajuan ini dilayangkan menyusul pagu indikatif PPATK tahun 2027 yang disetujui hanya sebesar Rp253,3 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, tambahan anggaran bertujuan memperkuat program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, serta analisis transaksi di sektor perjudian.

"Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami untuk menyampaikan usul tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar 516,4 miliar yang sekiranya dapat dipenuhi pada tahap penetapan pagu anggaran di bulan Juli 2026," kata Ivan saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Tambahan anggaran dibutuhkan untuk dua program utama PPATK. Pertama, program dukungan manajemen internal sebesar Rp106,1 miliar. Anggaran akan digunakan untuk pengelolaan manajemen internal, biaya operasional perkantoran, dan belanja pegawai.

Kedua, tambahan anggaran untuk program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) sebesar Rp410,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah kegiatan strategis.

"Satu, pelaksanaan analisis transaksi dan pemeriksaan PPATK. Kedua, pengelolaan data pelaporan dan pengawasan kepatuhan pihak pelapor PPATK. Ketiga, pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan internasional TPPU, TPPT, dan PPSPM," ujarnya.

PPATK juga membutuhkan tambahan anggaran untuk penyusunan strategi dan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pengelolaan teknologi informasi PPATK, penguatan bidang hukum dan regulasi, serta pendidikan dan pelatihan antipencucian uang.

Ivan menjelaskan, PPATK mengajukan total kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp769,8 miliar. Namun, Kementerian Keuangan dan Bappenas menetapkan pagu indikatif sebesar Rp253,3 miliar.

"PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terungkapnya kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen izin tinggal WNA di Indonesia berawal dari pengembangan penyidikan RPTKA tahun 2025 di Kemnaker dan analisis laporan keuangan dari PPATK.

Perkara ini terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM/Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026. Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan dalam hasil laporan PPATK terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas ditemukan transaksi yang mencurigakan.

"Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019 sampai dengan 2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar," jelas Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Pasalnya, dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji/tunjangan.

Sementara Rp357 miliar atau 97% lainnya, diduga berasal dari pihak-pihak pemohon layanan pengurusan keimigrasian, seperti visa, paspor, tenaga kerja, dan izin tinggal.

Setyo menjelaskan, setelah melakukan pendalaman dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2206) dan Rabu (3/6/2026), terungkap bahwa uang dikumpulkan diduga berasal dari hasil pemerasan.

Wakil Menteri Imipas nonaktif Silmy Karim yang kala itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024 diduga 'meminta jatah' dari pengurusan izin tinggal melalui Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra.

Dalam proses permohonan izin tinggal, setiap dokumen yang diajukan diduga dikenakan biaya tidak resmi pada setiap tahapan pemrosesannya, yang diistilahkan sebagai 'setiap klik ada harganya'. Uang hasil pemerasan dikumpulkan dalam rekening tertentu untuk kemudian disebarkan.

Selama periode 2022-2026, kata Setyo, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas setiap pekan di hari Jumat, salah satunya saudara SK yang menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu," ucapnya.

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka dan telah ditahan selama 20 hari, yakni:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan

tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan

atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut bos judi online (judol) internasional yang bermarkas di Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Hingga kini belum diketahui siapa bos dari sindikat tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra menyebut bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran bekerja sama dengan lembaga lain.

"Nah ini masih penelusuran lagi, pendalaman. Mohon waktu ya, karena kita juga masih koordinasi baik dengan PPATK maupun stakeholder terkait lainnya," kata Wira, Senin (11/5/2026).

Selain menangkap 320 WNA dan 1 WNI, Wira juga menyebut sedang melakukan pemeriksaan mendalam terhadap semua barang bukti baik komputer dan device atau perangkat lainnya guna mengusut jaringan judol ini.

"Nanti kan kami masih akan kita dalami lebih lanjut ya, karena kita masih melakukan analisis terhadap komputer dan lain sebagainya ataupun device-device lainnya," ujar Wira.

Polri menitipkan 320 warga negara asing (WNA) yang diduga tergabung dalam sindikat judi online jaringan internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat (Jakbar) ke pihak Imigrasi. Sementara satu Warga Negara Indonesia (WNI) ditahan di rumah tahanan (rutan) Bareskrim Polri.

Sebelumnya, dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 321 warga negara asing (WNA) dari negara seperti Vietnam, China, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Kamboja. Adapun polisi sudah menetapkan 275 di antaranya sebagai tersangka.

Para pelaku dijerat denga Pasal 426 dan atau Pasal 607 juncto Pasal 20 dan atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pertemuan tersebut sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah memberantas dan mencegah kejahatan keuangan. “PPATK ini memegang peran yang sangat krusial dalam membaca, memetakan, dan menelusuri aliran dana mencurigakan yang kerap menjadi pintu masuk berbagai tindak pidana, mulai dari korupsi, narkoba, judi online, sampai pendanaan kejahatan terorganisir,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

“Jadi ketika Presiden memberi perhatian khusus pada penguatan fungsi PPATK, ini menunjukkan arah yang sangat jelas bahwa pemberantasan kejahatan finansial akan diperketat dari hulunya,” sambungnya.

Sahroni pun menyatakan Komisi III DPR mendukung penguatan peran PPATK karena analisisnya kerap menjadi kunci pengungkapan kasus-kasus besar. “Kami di Komisi III sangat mendukung penguatan peran PPATK ini,” ujarnya.

Dia menuturkan, analisis transaksi keuangan itu sering kali menjadi kunci untuk membongkar kejahatan besar yang tidak terlihat di permukaan. “Sinergi PPATK dengan Polri, Kejaksaan, KPK, dan aparat lainnya harus terus diperkuat agar aliran dana ilegal bisa diputus dan agenda pemberantasan kejahatan yang menjadi prioritas Presiden bisa berjalan maksimal,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk berdiskusi mengenai tata kelola keuangan negara, Minggu (3/5/2026) siang.

Keduannya diundang ke kediaman pribadi presiden di Hambalang, Jawa Barat.

Pertemuan keduanya dengan presiden untuk membahas mengenai keuangan negara yang bebas dari korupsi.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," jelas Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Presiden juga meminta, pengelolaan keuangan mesti berorientasi pada hasil nyata.

Sehingga, dampaknya terasa sampai ke masyarakat luas.

"Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," jelas Teddy.

Mensesneg dan Kepala PPATK segera melaksanakan perintah presiden untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang bersih dari korupsi.

Aliran uang ke luar negeri

Sebelumnya, Kepala PPATK membeberkan ada perputaran dana terkait tambang emas ilegal periode 2023-2025 mencapai Rp 992 triliun yang mengalir ke luar negeri.

Jaringan tambang emas ilegal tersebut tersebar mulai dari Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, hingga Pulau Jawa.

"Nilai total perputaran dana yang diduga berkaitan dengan penambangan emas tanpa izin (PETI) pada periode 2023-2025 sebesar lebih dari Rp 992 triliun," kata Ivan, Sabtu (31/1/2026).

Kemudian, ditemukan pula transaksi mencapai Rp 185 triliun yang terkait dengan jaringan ini.

"Dari hasil analisis transaksi keuangan para pihak yang diduga berkaitan dengan penambangan dan distribusi hasil tambang/hasil olahan emas PETI di seluruh wilayah cluster meliputi Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Medan & sekitarnya, total nilai nominal transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI pada periode 2023-2025 sebesar lebih dari Rp 185 triliun," ujar Ivan.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Panggil Kepala PPATK ke Hambalang, Awasi Aliran Dana Pemerintah" dan "PPATK Endus Duit Tambang Emas Ilegal Rp 992 Triliun, Rp 155 T Mengalir ke Luar Negeri"

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (3/5).

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Hambalang. Ketiganya membahas evaluasi transaksi keuangan.

"Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet, Minggu (3/5).

Teddy menjelaskan pertemuan ketiganya merupakan agenda rutin bulanan untuk membahas pengawasan ketat aliran keuangan pemerintah. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

[Gambas:Instagram]

"Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah. Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat," kata Teddy.

Prabowo menyatakan anggaran negara yang berasal dari uang rakyat harus tepat sasaran. Ia juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkas Teddy.

[Gambas:Youtube]