Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan total nilai Rp78,68 miliar atas kasus manipulasi serta pelanggaran pasar modal.

Untuk kasus manipulasi pasar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyebut untuk besaran sanksi administratif kepada enam pihak perorangan dikenakan mencapai Rp15,9 miliar.

OJK juga memberikan satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu pihak perorangan.

Di luar kasus manipulasi pasar, OJK juga mengenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan kasus di pasar modal lainnya dengan total Rp62,78 miliar yang dijatuhkan kepada 68 pihak.

“Ada satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif berupa pembekuan izin, serta tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis,” kata Hasan.

Hasan pun menambahkan OJK telah menegakkan delapan perintah tertulis dalam penanganan kasus di pasar modal.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat penegakan aturan di pasar modal.

Secara umum, Hasan mengatakan pasar modal Indonesia mengalami pergerakan yang dinamis pada Maret 2026 seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Oleh sebab itu, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2026 telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp15,9 miliar terkait pelanggaran manipulasi di pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menjelaskan bahwa denda tersebut dikenakan OJK kepada enam pihak perorangan. Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif tertulis kepada satu pihak perorangan.

"Selain itu OJK juga telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar total Rp62,78 miliar kepada 68 pihak," ujar Fawzi dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Kasus tersebut terdiri dari satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif pembekuan izin dan tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis, serta delapan perintah tertulis yang sudah ditegakkan OJK.

Penegakan hukum di pasar modal tersebut melengkapi serangkaian penindakan yang dikenakan otoritas sepanjang 2025. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan telah menjatuhkan 3.040 sanksi terhadap 453 perusahaan tercatat sepanjang tahun 2025. Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan keuangan, hingga pemenuhan free float.

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menjelaskan BEI secara konsisten memantau pemenuhan kewajiban emiten dan akan mengenakan sanksi sesuai peraturan Bursa Nomor I-H apabila ditemukan pelanggaran, demi memastikan perdagangan efek berlangsung teratur, wajar, dan efisien. “Sepanjang tahun 2025, BEI telah mengenakan sejumlah 3.040 sanksi kepada 453 perusahaan tercatat,” tutur Kautsar, Senin (2/3/2026).

Berdasarkan data BEI, sanksi terbanyak pada 2025 masih terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan, yakni sebanyak 1.223 sanksi atau naik 2% dibandingkan 2024 yang tercatat 1.203 sanksi. Meski demikian, jumlah perusahaan tercatat yang dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut menurun 20% menjadi 196 emiten dari sebelumnya 246 emiten.

BEI juga menjatuhkan 577 sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan registrasi efek, turun 10% secara tahunan dari 642 kasus. Penurunan juga terlihat dari jumlah perusahaan yang terkena sanksi, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 134 emiten pada 2025 atau turun 29%.

Sementara itu, sanksi atas permintaan penjelasan meningkat 16% menjadi 454 sanksi pada 2025 dari 390 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi meningkat, yakni dari 188 emiten pada 2024 menjadi 214 emiten pada 2025 atau naik 14%.

Adapun pelanggaran terkait kewajiban pemenuhan free float tercatat sebanyak 386 sanksi atau turun 14% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 449 sanksi. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi atas pemenuhan free float juga menyusut 25% menjadi 83 emiten dari sebelumnya 110 emiten.

Sanksi atas kewajiban public expose tahunan juga menurun 11% menjadi 211 sanksi, dari 238 sanksi pada 2024. Jumlah perusahaan yang terkena sanksi turun 3% menjadi 160 emiten dari 165 emiten pada tahun sebelumnya.

Kautsar memastikan ke depan BEI akan terus berupaya untuk meningkatkan disiplin perusahaan tercatat melalui pembinaan berkelanjutan, pemantauan pemenuhan kewajiban, pengenaan sanksi atas pelanggaran pemenuhan kewajiban, serta berbagai inisiatif lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik pelanggaran pasar modal kembali disorot oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri. Kali ini, giliran transaksi saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) lantaran diduga menyalahi aturan.

Perkara ini bermula saat Tim Penyidik OJK melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar aturan pasar modal pada perdagangan saham BEBS.

Berbekal informasi itu, tim penyidik OJK menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia di SCBD, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus menjelaskan bahwa penggeledahan ini dilakukan lantaran ada dugaan keterlibatan Mirae Asset dalam pelanggaran perdagangan saham BEBS.

"Kenapa di PT ini kita melakukan penggeledahan? Berdasarkan hasil penyidikan kami terhadap PT yang bersangkutan, ini korporasinya [diduga] masih terlibat," ujar Daniel di SCBD, Kamis (4/3/2026).

Lantas, apa saja temuan penyidik OJK dan Bareskrim Polri dalam perkara ini?

Fakta-fakta Penggeledahan Kantor Mirae Asset

1. Hasil Penggeledahan

Berdasarkan pantauan Bisnis di District 8 Treasury Tower, nampak sejumlah penyidik OJK keluar dari gedung pada 14.50 WIB. Mereka terlihat membawa sejumlah dus dan satu koper yang memuat barang bukti usai melakukan penggeledahan di lokasi.

Dalam hal ini, Daniel menjelaskan bahwa temuan hasil penggeledahan itu bakal disortir untuk mengerucutkan barang bukti. Oleh karena itu, dokumen maupun barang bukti elektronik yang tidak diperlukan bakal langsung dikembalikan.

Lebih jauh, Daniel mengemukakan barang bukti yang diambil mayoritas berbentuk file dalam USB. Di samping itu, dalam penggeledahan yang sama Daniel memastikan tidak ada penyitaan terkait aset Mirae.

"Dalam bentuk dokumen yang paling banyak. Yang paling banyak itu dalam bentuk USB. Ya, USB itu barang bukti juga. Aset tidak ada," tutur Daniel.

2. OJK Tetapkan 2 Tersangka

Kemudian, OJK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus perdagangan saham BEBS ini. Mereka yakni ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), serta korporasi PT MASI.

ASS dan MWK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK karena diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Adapun, berkas perkara dua tersangka itu saat ini dalam proses penyelesaian. Artinya, penyidik telah mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan RI. Kini, penyidik tinggal menunggu berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel.

3. Modus Operandi

Selanjutnya, Daniel menjelaskan duduk perkara berkaitan dengan manipulasi saat penawaran saham perdana atau IPO.

Misalnya, dalam perdagangan saham BEBS tidak dilaporkan pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam IPO serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," tuturnya.

4. BEBS Cuan Rp14,5 Triliun

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

Kemudian, rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka. Hasilnya, praktik tersebut telah menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Secara total, Daniel mengungkap bahwa aksi insider trading di saham BEBS dilaksanakan pada periode 2021—2023, dengan keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

Sebagai tindak lanjut, OJK pun membekukan sedikitnya 2 miliar lembar saham BEBS dengan harga sekitar Rp7.000 per saham. Data BEI menunjukkan bahwa BEBS sedikitnya memiliki 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Artinya, pembekuan saham ini hanya mencerminkan 25% dari total saham BEBS yang dimiliki publik.

"Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” tutur Daniel.

5. Mirae Asset Sekuritas Buka Suara

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menyatakan sikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri.

Manajemen Mirae Asset Sekuritas mengonfirmasi telah menerima kunjungan dari pihak berwenang di kantornya yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

Manajemen menjelaskan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah berjalan cukup lama. Mirae pun berkomitmen menghormati seluruh prosedur hukum yang tengah ditempuh.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis keterangan resmi Mirae Asset Sekuritas.

Lebih lanjut, manajemen Mirae Asset Sekuritas memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu jalannya bisnis perusahaan. Layanan transaksi bagi para nasabah dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan pidana pasar modal yang menyeret kasus PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) milik Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda.

Melansir prospektus dan laporan tahunannya, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perseroan didirikan pada 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Beton Sadaya. Sejak berdiri, perusahaan memfokuskan kegiatan usahanya pada produksi dan distribusi material beton untuk berbagai kebutuhan proyek konstruksi.

Dalam menjalankan bisnisnya, BEBS menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, hingga ekstra struktural. Segmen tersebut mencakup kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain produk beton, perseroan juga menyediakan material pendukung seperti batu dan pasir. Penyediaan bahan baku tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). BEBS saat itu memberikan harga IPO sebesar Rp100 per saham. Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Adapun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2-Rp860 per saham. Saat ini, saham BEBS berada dalam papan pemantauan khusus, dengan harga saham Rp5 per saham.

Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Asep menggenggam sebanyak 34,95% saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebagai informasi, penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK hari ini dilakukan untuk pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150%.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) tengah mengusut tiga kasus dugaan tindak pidana pasar modal sekaligus.

Tiga perkara tersebut memiliki modus yang berbeda mulai dari manipulasi nilai perusahaan, insider trading hingga perdagangan semu yang dilakukan masing-masing emiten maupun korporasi.

Satu dari perkara itu berkaitan dengan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan manipulasi nilai PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (MML) sebelum melantai di Bursa Efek Indonesia atau initial public offering (IPO).

3 Kasus Pasar Modal yang Ditangani Bareskrim

Nah, berikut ini tiga kasus pasar modal yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri :

1. Manipulasi IPO PIPA

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat terpidana Direktur PT MML Junaedi. Bos emiten dengan kode saham PIPA itu dinilai telah melakukan curang saat perdagangan saham.

Salah satu modusnya yakni dengan gorengan saham PT MML melalui jasa konsultasi perusahaan milik terpidana eks Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia, Mugi Bayu Pratama.

Singkatnya, tindakan itu pun dinilai telah menguntungkan diri Junaedi, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek atau saham.

Adapun, Junaedi dan Mugi dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.

Kemudian, Dirtipideksus Bareskrim Polri telah mengembangkan perkara Junaedi ini dan mengendus dugaan tindak pidana pasar modal terkait kelayakan PT MML saat IPO.

Pada intinya, kepolisian menilai bahwa PT MML seharusnya tidak layak melakukan IPO karena diduga telah memanipulasi nilai aset perusahaan. Dalam proses IPO itu, PT MML menggunakan PT Shinhan Sekuritas sebagai perusahaan penjamin atau sekuritas.

Tercatat, total nilai aset PT MML saat melakukan IPO itu sebesar Rp97 miliar.

"Penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di BEI, dikarenakan valuasi aset perusahaan sejatinya tidak memenuhi persyaratan," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak di sela penggeledahan Shinhan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

2. Kasus Reksadana Narada

Dalam kasus ini, Bareskrim telah menetapkan Komisaris Utama PT Narada Aset Manajemen (NAM) Made Adi Wibawa (MAW) dalam kasus dugaan pidana pasar modal terkait manipulasi reksadana saham.

Selain Adi, Direktur Utama PT Narada Adikara Indonesia berinisial DV juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ade Safri menjelaskan kasus ini berkaitan dengan perdagangan semu PT Narada Aset Manajemen.

Modusnya, kata dia, praktik perdagangan ini diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu terhadap harga saham.

"Penyidik telah mengungkap fakta dugaan manipulasi terkait underlying asset produk reksadana, jadi underlying produk reksadana, yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal. Jadi, underlying produk reksadana yang berasal dari saham-saham proyek yang dikendalikan oleh pihak internal melalui jaringan afiliasi maupun nominee," jelasnya.

Pola transaksi ini diduga dirancang untuk menciptakan gambaran semu terhadap harga saham, sehingga harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan nilai fundamental atau nilai fundamental yang sebenarnya.

Alhasil, harga yang terbentuk di pasar tidak mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Adapun, praktik manipulasi saham ini dapat menimbulkan distorsi harga, serta persepsi kinerja portofolio yang tidak riil.

Selain itu, praktik perdagangan ini dapat mempengaruhi harga efek dan menyesatkan investor yang menggunakan harga pasar sebagai acuan dalam mengambil keputusan investasi.

Adapun, selama proses penyidikan kasus Narada ini kepolisian telah memeriksa 70 saksi, termasuk ahli pasar modal.

Tak hanya memeriksa saksi, Bareskrim juga telah menyita sub-rekening efek dengan total nilai kurang lebih Rp207 miliar (harga per Oktober 2025).

3. Insider Trading Minna Padi Asset Manajemen

Total ada tiga tersangka dalam perkara ini mulai dari Dirut PT Minna Padi Asset Manajemen (MPAM) Djoko Joelijanto, pemegang saham PT MPAM Edy Suwarno (ESO) dan istrinya, Eveline Listijosuputro (EL).

Ade mengemukakan kasus ini berkaitan dengan praktik insider trading. Dalam hal ini, PT MPAM diduga dengan sengaja menjadi underlying asset produk reksadana dengan lawan transaksi akun milik ESO dan ESI (adik ESO).

Perlu diketahui, ESO merupakan pemegang saham di PT MPAM memiliki saham juga di PT Minna Padi Investama dan PT Sanurhasta Mitra.

Sementara itu, ESI memiliki saham pada perusahaan yang terafiliasi PT MPAM.

Kemudian, ESO menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM, untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi PT MPAM dengan harga murah.

"Yang selanjutnya dijual kembali kepada reksadana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi," kata Ade.

Adapun, Ade mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa 44 saksi dan sejumlah ahli pidana hingga pasar modal terkait dengan perkara ini.

Selanjutnya, Bareskrim juga memblokir 14 sub-rekening saham milik PT MPAM dan afiliasinya, termasuk enam sub-rekening saham reksadana dengan total nilai Rp467 miliar.