Bisnis.com, JAKARTA — NCB Interpol Divhubinter Polri telah menangkap buronan Interpol Beijing Zheng Rongjing (43) terkait kasus penipuan online.

Sekretaris NCB Interpol Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan Zheng merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing.

"Subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu kampung terbesar di Kamboja," ujar Untung di Bareskrim, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, penangkapan ini dilakukan atas permintaan NCB Interpol Beijing pada (5/3/2026). Kemudian, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, Zheng tercatat sempat memasuki wilayah Indonesia pada Rabu (24/6/2026).

Zheng mendarat di Tanah Air dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia QZ-475, mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan," imbuhnya.

Setelah ditangkap, Zheng sempat diperiksa di Rutan Polda Metro Jaya untuk mengetahui tujuannya ke Indonesia. Hasilnya, Zheng diketahui akan bertemu dengan pihak yang siap menampung dirinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, Zheng rencananya bakal dikembalikan lagi ke negara asalnya melakukan Interpol Beijing.

"Penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memperkuat kerjasama penegakan hukum lintas negara, yang khususnya dalam penanganan kejahatan transnasional terorganisir serta pemberantasan jaringan scam internasional yang merugikan masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Polisi menangkap buronan paling dicari atau most wanted asal China, Zheng Rongjing terkait kasus online scam. Penangkapan dilakukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta) pada Kamis, 25 Juni 2026.

"Bahwa subjek diketahui merupakan salah satu buronan yang masuk dalam daftar most wanted dari Interpol Beijing dengan aktivitas yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu compound terbesar di Kamboja," kata Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Jumat (26/6/2026).

Untung menyebut NCB Beijing pada 5 Maret 2026 telah mengajukan permintaan untuk melakukan pencarian keberadaan dan penangkapan terhadap Zheng Rongjing "Yang bersangkutan merupakan pemain besar dari tindak pidana online scam," ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan koordinasi, kata Untung, Zheng memasuki wilayah Indonesia pada hari Rabu, 24 Juni 2026 pukul 23.50 dengan menggunakan maskapai penerbangan Air Asia QZ-475, mendarat di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta.

"Sesaat setelah mendarat, kemudian kami dengan dibantu rekan-rekan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, rekan-rekan dari Ditjen Imigrasi, melakukan penangkapan dan mengamankan yang bersangkutan. Bahwa penangkapan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak Imigrasi yang selanjutnya untuk subjek kami amankan di Polda Metro Jaya," ujarnya.

Menurut Untung, usai ditangkap pihaknya mendalami tujuan kedatangan Zheng ke Indonesia. "Tentunya kalau seorang pemain besar dari online scam datang ke Indonesia, di sini tentunya sudah ada yang siap untuk menampung, di sini tentunya sudah siap infrastrukturnya," ucap Untung.

Bisnis.com, JAKARTA — Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri berhasil memulangkan buronan Interpol Red Notice Michael Steven ke Indonesia.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, mengatakan pemilik manfaat Kresna Life itu dipulangkan dari Maroko melalui mekanisme ekstradisi.

"Keberhasilan ekstradisi ini menunjukkan efektivitas kerja sama internasional Polri melalui jaringan Interpol dan dukungan berbagai instansi terkait," ujar Untung dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Untung menjelaskan, proses pemulangan tersebut bermula ketika Michael Steven ditangkap oleh Kepolisian Maroko pada 12 Maret 2026. Penangkapan dilakukan berdasarkan permintaan Set NCB Interpol Indonesia.

Pemerintah Kerajaan Maroko kemudian mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Indonesia pada 12 Juni 2026.

Selanjutnya, proses serah terima tersangka dilaksanakan pada 20 Juni 2026 di Maroko. Sehari kemudian, buronan Dittipideksus Bareskrim Polri itu tiba di Tanah Air.

"Polri berkomitmen untuk terus memburu serta membawa kembali para buronan yang melarikan diri ke luar negeri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," tutur Untung.

Selanjutnya, kata Untung, Michael Steven akan diserahkan kepada Dittipideksus Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sebagai informasi, Michael Steven merupakan tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal, penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditangani Dittipideksus Bareskrim Polri. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian investor mencapai sekitar Rp337,4 miliar.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memburu Mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, Jurist Tan (JT) yang masih buron hingga saat ini. Kejagung meminta red notice kepada Interpol terkait salah satu tersangka korupsi Chromebook Kemendikbudristek periode 2019–2022 yang diduga berada di luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa saat ini belum ada persetujuan dari pihak Interpol terkait pencarian JT. “Yang jelas kalau untuk Chromebook ini kan JT ini sudah kita mintai Red Notice ke Interpol Lyon melalui NCB di sini. Sampai saat ini belum ada approve dari pihak Interpol pusat ya kita tinggal menunggu aja,” kata Anang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (12/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan Interpol namun juga bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya guna membantu mencari JT. “Tapi kita tetap berkoordinasi tidak hanya mengandalkan jalur Interpol tapi juga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang kita bisa anggap bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang bisa membantu kita,” tegas dia.

Anang menekankan, hingga saat ini pihaknya masih berkomitmen dan berupaya untuk menghadirkan JT, mantan Stafsus Nadiem Makarim yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Yang jelas kami berkomitmen penyidik untuk berusaha menghadirkan JT,” pungkas dia.

JAKARTA - Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengajak pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus (Task Force) untuk mengantisipasi kejahatan transnasional. Hal ini dilakukan lantaran Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dalam melakukan kejahatan transnasional.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko mengatakan kejahatan transnasional ini biasanya berupa penipuan, love scamming, investasi online hingga judi online. Adapun kejahatan transnasional yang dimaksud yakni para pelaku datang ke Indonesia melakukan kejahatan daring dan mengincar korban-korban yang juga berasal dari luar Indonesia.

"Tadi pagi kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk men-highlight bahwa fenomena ini sudah berkembang sangat cepat dan perlu kita melakukan duduk bersama, melakukan konsolidasi untuk pembentukan task force," ujar Untung, Sabtu (9/5/2026).

Untung menuturkan Interpol Indonesia juga sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) terkait negara-negara mana yang memiliki catatan kejahatan transnasional. Menurutnya, hal ini dilakukan agar tidak ada warga negara asing yang masuk Indonesia demi melakukan kejahatan.

JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mengajukan permohonan red notice untuk pendakwah Syekh Ahmad Al-Misry. Hal ini menyusul status tersangka pendakwah itu dalam kasus dugaan pelecehan seksual.

"Sedang dalam proses pengajuan red noticenya melalui portal interpol," ujar Kepala Bagian Kejahatan Transnasional (Kabag Jataranin) Set NCB Interpol Indonesia, Kombes Ricky Purnama kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Ricky juga memastikan Syekh Ahmad Al-Misry merupakan warga negara kebangsaan Indonesia. Status kewarganegaraan itu diterimanya melalui naturalisasi resmi melalui permohonan pasangan kawin campur dengan wanita berkewarganegaraan Indonesia.

"Status WNI-nya sudah tervalidasi disetujui melalui jalur naturalisasi dengan usulan sebagai pasangan kawin campur dengan wanita Indonesia," lanjut dia.

Sejalan dengan itu, polisi juga tengah berkomunikasi terhadap otoritas Mesir untuk mengonfirmasi apakah Syekh Ahmad Al-Misry juga berstatus warga negara Mesir.

"Sedang kita komunikasikan juga ke otoritas mesir untuk validasi status kewarganegaraannya," tandas dia.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan pendakwah Syekh Ahmad Misry atau SAM sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan terhadap sejumlah santri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik melakukan gelar perkara.

"Berdasarkan pelaksanaan Gelar perkara oleh Penyidik atas dasar laporan polisi nomor : LP/B/586/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 28 November 2025 penyidik telah menetapkan saudara SAM sebagai tersangka," kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap buronan Interpol kasus penipuan online lintas negara. Pelaku berinisial LCS dibekuk Bareskrim saat berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pelaku diamankan setelah Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian lintas negara. "Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kerja sama kepolisian Indonesia dan luar negeri sangat baik terutama dalam pemberantasan kejahatan siber, khususnya penipuan online yang banyak meresahkan masyrakat di berbagai negara," ujar Penasihat Ahli Kapolri Edi Hasibuan, Kamis (7/5/2026).

Menurut Edi, penjahat internasional ini diketahui banyak melakukan penipuan online dengan korban di berbagai negara. Cara penipuan sindikat nyaris sama. Jaringan penipuan online ini bermarkas di Kamboja.

"Seluruh jaringan pelaku juga tersebar di berbagai negara di dunia. Kita apresiasi kinerja Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono bersama stafnya yang sudah berhasil mengamankan buronan Interpol," kata anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, LCS ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Minggu, 3 Mei 2026. LCS sebelumnya telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kasus ini tercatat memiliki 23 Laporan Polisi (LP) dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini bentuk keseriusan kami dalam menindak pelaku kejahatan siber, khususnya penipuan online yang merugikan masyarakat luas," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perburuan saudagar minyak kesohor di Tanah Air, Riza Chalid masih terus diupayakan aparat penegak hukum di Indonesia.

Riza Chalid sendiri saat ini telah berstatus dua tersangka dalam dua perkara mega korupsi yang berbeda. Pertama, terkait dengan kasus tata kelola minyak mentah dan produk periode 2018-2023.

Dalam perkara tersebut, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka kasus minyak mentah jilid II pada (11/4/2026). Dia jadi tersangka lantaran diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Kemudian, usai tak pernah menghadiri pemeriksaan penyidik, Riza Chalid pun telah ditetapkan sebagai buronan. Di samping itu, status red notice Interpol Riza Chalid juga telah terbit pada Januari 2026.

Meskipun berstatus buronan internasional, Riza Chalid masih tak kunjung menginjakan kaki di Indonesia. Terlebih, keberadaannya pun masih dilacak oleh penyidik yang bekerja sama dengan Hubinter Polri.

Selang tiga bulan dari penetapan red notice itu. Kini, Riza Chalid menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait Petral periode 2008-2015. Perannya hampir sama, ayah Kerry Andrianto itu diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.

Dampak Punya 2 Status Tersangka

Pengamat Hukum, Aan Eko Widiarto mengatakan dengan dua status tersangka yang melekat kepada seseorang, maka proses pertanggung jawaban tersangka semakin mendesak.

Terlebih, dengan adanya dua status hukum terhadap Riza Chalid ini telah memberikan kans kepada penegak hukum untuk memburu aset tersangka lebih luas.

"Dampaknya dengan semakin banyak status tersangka apalagi intensitas kejahatannya extra ordinary maka semakin urgen meminta pertanggungjawaban pidananya dengan mengikuti proses hukum," ujar Aan kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, kans penangkapan Riza Chalid bisa berpeluang besar apabila proses perburuan ini bisa dibarengi dengan kemauan pemerintah.

"Agar bisa segera ditangkap diperlukan kemauan/willingness dari pemerintah yang akan menggerakkan polisi dan jaksa berikut jaringan interpol. Kalau soal kemampuan, saya yakin mumpuni," pungkasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan sejatinya tidak ada yang "spesial" dari dua status tersangka yang melekat pada Riza Chalid.

Namun demikian, menurut Fickar, dua status tersangka yang dimiliki seseorang berdampak pada pembebanan hukum saat vonis di pengadilan nantinya.

"Ya istimewanya pelaku kejahatan diberbagai urusan, sehingga bisa lebih dari sekali ditetapkan," tutur Fickar kepada Bisnis.

Langkah Kejagung

Jampidsus Kejagung RI, Febrie Adriansyah mengemukakan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Interpol untuk memboyong Riza Chalid ke Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Febrie menyatakan saat ini pihaknya tengah melakukan perburuan aset terhadap Riza Chalid. Sebab, dengan adanya dua status tersangka terhadap Riza Chalid, maka peluang menyita aset pengusaha minyak itu lebih besar.

"Dengan penetapan tersangka baru ini kan semua berkembang, setidak-tidaknya aset lagi dikejar," ujar Febrie di Kejagung, dikutip Senin (13/4/2026).

Sementara itu, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan bahwa perburuan Riza Chalid tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pasalnya, posisi Riza Chalid yang berada di luar negeri telah menghambat penangkapan karena berada di luar yurisdiksi Indonesia.

"Tapi karena memang ini menyangkut yurisdiksi negara lain ya, di luar yurisdiksi Indonesia memang sepertinya kita memang perlu waktu tapi semua upaya yang terbaik sudah kita lakukan," tutur Syarief.

Diduga di Malaysia

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Riza Chalid diduga berada di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Namun, ia menegaskan bahwa kepastian lokasi tersebut masih perlu didalami lebih lanjut.

“Yang kami dengar ada di Malaysia. Tapi pasti atau tidaknya mesti diselidiki,” ujar Yusril di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Yusril menjelaskan, apabila keberadaan Riza Chalid di Malaysia terbukti, maka pemerintah Indonesia dapat menempuh jalur ekstradisi untuk memulangkannya.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa dirinya tidak menangani langsung perkara tersebut. Proses hukum dan diplomasi terkait pemulangan tersangka akan melibatkan kementerian teknis terkait.

“Saya tidak menangani langsung masalah ini ya, saya kira mungkin Pak Menlu sama Pak Menkum akan menangani masalah ini,” jelasnya.

DENPASAR - Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali menangkap warga negara asing (WNA) asal Inggris, SL (45). Buronan Interpol itu ditangkapdi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai saat proses pemeriksaan keimigrasian setibanya di Bali dari rute penerbangan Singapura-Denpasar.

Berdasarkan data dan koordinasi intelijen, SL diduga merupakan pimpinan sebuah organisasi kriminal internasional. la disinyalir menjadi dalang yang mengendalikan anggota jaringannya dalam operasi pengelolaan perusahaan fiktif serta tindak pidana pencucian uang.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bugie Kurniawan memberikan peringatan kepada sindikat kejahatan transnasional jika daerahnya bukan tempat persembunyian buronan internasional.

"Keberhasilan penangkapan SL ini adalah bukti nyata ketajaman insting dan tingginya jam terbang petugas dan pejabat pendaratan kami di TPI Bandara Ngurah Rai. Sistem kami terintegrasi dengan baik, dan petugas kami sangat berpengalaman dalam mendeteksi dan mengamankan DPO Interpol," kata Bugie dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin (30/3/2026).

Bugie menambahkan, penangkapan ini menunjukkan sistem peringatan dini dan koordinasi yang solid antara Imigrasi dengan jaringan penegak hukum internasional berjalan sangat efektif.

Dengan hal tersebut kata dia, memastikan buronan kasus kejahatan berat tidak akan bisa bebas masuk ke wilayah Indonesia.

Setelah berhasil diamankan di area kedatangan internasional, pihak Imigrasi Ngurah Rai langsung melakukan proses serah terima SL kepada Kepolisian Resor (Polres) Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Penyerahan ini dilakukan guna penanganan hukum lebih lanjut sesuai dengan prosedur penyerahan buronan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dampak status red notice Interpol bagi pengusaha minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan dampak status buronan Interpol itu telah mempersempit ruang gerak Riza Chalid.

"Dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," ujar Anang di Kejagung, dikutip Rabu (4/2/2026).

Kemudian, dia menekankan bahwa salah satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu tidak akan langsung tertangkap meskipun sudah berstatus red notice.

Sebab, terdapat kedaulatan hukum yang berbeda masing-masing negara. Alhasil, aparat penegak hukum di Indonesia harus mengedepankan jalur diplomasi sebelum melakukan penangkapan.

"Tapi ingat bahwa ini kan terbitnya Red Notice tidak serta merta langsung kita dapat menangkap ini, ini kan ada di negara lain. Tentu di situ juga ada kedaulatan hukum kepentingan nasional masing-masing dan sistem hukum yang berbeda, ini perlu pendekatan baik itu diplomasi hukum," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025).

Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Selang sekitar enam bulan kemudian, status red notice Riza Chalid dari Interpol pun resmi diterbitkan atau tepatnya pada Jumat (23/1/2026).

Adapun, dalam kasusnya Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Sementara itu, berdasarkan dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap sudah mengantongi posisi buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Chalid.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan informasi itu berada di salah satu negara Asia Tenggara alias Asean.

"Informasi dari penyidik sih ada di salah satu negara. Ya negara wilayah Asean," ujar Anang di Kejagung, Selasa (3/2/2026).

Namun demikian, Anang belum bisa mengungkap negara itu secara spesifik. Sebab, hingga saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan Polri untuk melakukan pengejaran.

Kemudian, dia juga menyatakan bahwa korps Adhyaksa sudah menerima pengumuman terbitnya status red notice dari Riza Chalid. Status buron Interpol itu diharapkan dapat mempercepat penangkapan pengusaha minyak asal Indonesia itu.

"Informasi penyidik tapi kita tidak bisa memastikan yang jelas dengan terbitnya Red Notice ini akan membatasi ruang gerak yang bersangkutan, karena akan termonitor oleh Imigrasi seluruh negara-negara yang terikat dengan Interpol," imbuhnya.

Lebih jauh, Anang menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah ekstradisi untuk memulangkan Riza Chalid ke Indonesia.

Adapun, langkah ini menjadi opsi kedua jika jika negara yang ditempati Riza Chalid tidak membantu proses penangkapan. Di samping itu, Anang memastikan ruang gerak buronan kasus tata kelola minyak itu semakin sempit setelah dipastikan hanya memiliki status paspor saja.

"Salah satunya apabila nanti itu dideportasi, kan kita siap juga timnya, tentu harus kehadiran penyidik. Karena kita sendiri sudah mencabut [paspornya] kan. Yang jelas kita tinggal menunggu itikad baik dari negara-negara yang diduga berada keberadaan MRC di negara tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Riza Chalid telah ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (10/7/2025). Pengusaha minyak itu ditetapkan sebagai tersangka atas statusnya sebagai beneficiary owner PT Orbit Terminal Merak.

Dalam kasus ini, Riza diduga telah melakukan intervensi kebijakan terhadap tata kelola minyak Pertamina dengan memberikan rencana kerja sama penyewaan terminal BBM di Merak.

Dalam dakwaan anaknya, Kerry Adrianto, Riza Chalid juga diduga telah diuntungkan dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 sebanyak Rp2,9 triliun bersama anak dan koleganya. Keuntungan itu diperoleh dari penyewaan terminal BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Hubinter Polri mengungkap status red notice untuk bekas Stafsus Nadiem Makarim masih dalam proses penerbitan Interpol.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris NCB Divhubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko menyusul pengumuman red notice tersangka Riza Chalid.

Untung menyampaikan meski status red notice itu masih proses penerbitan, namun pihaknya sudah memetakan keberadaan Jurist Tan.

"Untuk calon subjek Interpol Red Notice atas nama Jurist Tan, kami juga sudah petakan yang bersangkutan berada di mana. Dan untuk Red Notice-nya sedang dalam proses," ujar Untung di Mabes Polri, dikutip Senin (2/2/2026).

Dia menambahkan tim Hubinter Polri sudah melakukan komunikasi dengan Interpol, termasuk pengumpulan informasi terhadap Jurist Tan untuk keperluan penerbitan red notice.

Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak bisa menunggu informasi resmi dari Polri atau pihak terkait lainnya untuk status red notice Jurist Tan tersebut.

"Kita tunggu aja dalam waktu dekat ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, bekas Stafsus Nadiem ini telah mangkir tiga kali setelah ditetapkan sebagai tersangka. Alhasil, kini Jurist Tan telah berstatus buron atau DPO.

Selain itu, paspor dari Jurist Tan juga telah dicabut setelah penyidik korps Adhyaksa berkoordinasi dengan pihak keimigrasian RI.

Dengan demikian, sejumlah upaya hukum ini diharapkan dapat segera memboyong Jurist Tan ke Tanah Air setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (15/6/2025) malam.