Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pelaku industri pasar modal terkait tingginya risiko kejahatan korporasi mulai dari manipulasi pasar hingga penyalahgunaan dana nasabah.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Kunto Ariawan, dalam sosialisasi antikorupsi bersama PT RHB Sekuritas Indonesia, pada Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan melalui acara tersebut pihaknya membongkar berbagai modus fraud dan korupsi, mulai dari manipulasi pasar (pump and dump) hingga penyalahgunaan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merugikan investor ritel serta merusak kredibilitas ekonomi nasional.

“Dalam kasus penyalahgunaan dana atau efek nasabah, terdapat praktik penggunaan Rekening Dana Nasabah tanpa izin, bahkan menjual saham nasabah tanpa instruksi sah,” ungkap Kunto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (20/4/2026).

Dia menyebut perusahaan sekuritas atau oknum internal berpotensi menjadi penyebab fraud di sektor pasar modal. Menurutnya, manipulasi pasar merupakan modus yang kerap ditemukan.

Modus tersebut dikemas dengan cara melakukan transaksi berlebihan untuk komisi (churning), rekayasa harga penutupan (marking the close), serta manipulasi pasar melalui transaksi semu dan penyebaran rumor palsu.

Praktik itu berpotensi merugikan investor ritel dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal. Para pihak tidak bertanggung jawab juga kerap memberikan informasi tidak benar, seperti menjanjikan keuntungan di instrumen saham yang memiliki risiko fraud besar atau menutupi fakta material emiten.

Kunto menyampaikan modus lainnya berupa transaksi di luar sistem resmi (off-market dealings). Umumnya nasabah diminta mengirimkan uang ke rekening pribadi oknum dengan janji memberikan hasil tinggi atau akses saham ekslusif yang ternyata palsu.

Walhasil, Kunto menegaskan bahwa penting pencegahan korupsi di sektor tersebut dan penguatan tata kelola perusahaan. Dia menuturkan bahwa hal ini sejalan dengan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

“Pencegahan korupsi di sektor swasta, fokus pada pembangunan sistem bersifat self-assessment, praktis, dan dapat disesuaikan dengan ukuran serta kapasitas korporasi,” jelasnya.

Upaya pencegahan lainnnya adalah pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta penerapan prinsip good corporate governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih melakukan pendalaman atas kasus dugaan pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, menerangkan bahwa kasus yang menyeret nama Mirae Asset saat ini tengah masuk dalam proses pemeriksaan terhadap potensi pelanggaran pada aspek pidana.

”Nah kalau perdatanya tentu di tempat kami dan sejauh ini untuk kasus yang serupa, sebetulnya sudah pernah kami lakukan. Jadi unsur pidana-nya yang sekarang sedang ditindaklanjuti dalam pemeriksaan,” katanya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (13/3/2026).

Ihwal potensi pencabutan izin maupun pemberian sanksi terhadap Mirae Asset atau pihak terkait, Hasan hanya menegaskan bahwa pihaknya akan menanti hasil penyidikan oleh Penyidik Jasa Keuangan. Keputusan baru akan diambil selepas penyidikan rampung.

Hasan menerangkan, upaya penggeledahan terhadap kantor Mirae Asset belakangan dilakukan regulator dalam rangka pengumpulan bukti dan informasi terhadap kasus tersebut. Nantinya, bukti tersebut akan digunakan regulator sebagai bahan penyidikan.

”Jadi ini proses biasa sebetulnya untuk penyidikan dalam rangka pembuktian apakah unsur pelanggaran pidana itu terpenuhi, tercukupi, atau tidak,” katanya.

Sebelumnya, Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Praktik ini diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) membantah keras kabar yang menyebutkan angka sekitar Rp14,5 triliun sebagai bagian dari aset, keuntungan, maupun pendapatan perusahaan.

Klarifikasi ini muncul menyusul langkah penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang didampingi Bareskrim Polri ke kantor perseroan, Rabu (4/3/2026).

Direktur Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Tomi Taufan, menyatakan bahwa informasi mengenai angka Rp14,5 triliun bukanlah keuntungan perusahaan.

“Terkait angka sekitar Rp14,5 triliun yang disebutkan dalam sejumlah pemberitaan, kami perlu menegaskan bahwa nilai tersebut bukan merupakan keuntungan, aset, maupun pendapatan Mirae Asset Sekuritas,” pungkas Tomi dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).

Manajemen juga menjamin seluruh aset nasabah di bawah naungan Mirae Asset dalam kondisi aman. Seluruh efek dan dana nasabah tercatat dan tersimpan secara resmi dalam sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Sesuai regulasi pasar modal, dana serta portofolio investasi nasabah disimpan secara terpisah dari aset perusahaan di bawah pengawasan ketat otoritas terkait. Hal ini guna memastikan perlindungan maksimal bagi para investor.

Tomi menambahkan bahwa Mirae Asset berkomitmen untuk tetap kooperatif dan menghormati proses yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak berwenang.

Perusahaan sekuritas ini juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

“Kami mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil resmi dari proses yang sedang berlangsung dan tidak menarik kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya,” pungkas Tomi.

Sebagaimana diketahui, penyidik OJK telah menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas terkait pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material. Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

Adapun kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (initial public offering/IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi Mirae Asset Sekuritas dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak Mirae Asset Sekuritas, Berkah Beton Sadaya (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan 2 miliar lembar saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) seiring dengan dugaan praktik goreng saham pada periode 2021—2023.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menerangkan bahwa sedikitnya terdapat dua pasal yang dilanggar oleh BEBS, yaitu mengenai proses penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dan transaksi semu.

Dalam proses IPO, BEBS disebut melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lantaran tidak melaporkan pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam IPO pada 2021. Selain itu, BEBS juga disebut menyampaikan laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai realita.

Terhadap transaksi semu atau juga dikenal goreng-menggoreng saham, BEBS diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

”Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Melansir data BEI, BEBS memiliki sedikitnya 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Dengan begitu, pembekuan 2 miliar lembar saham hanya mencerminkan 7,06% dari total saham beredar di publik.

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

Tidak tanggung-tanggung, nilai keuntungan ilegal yang didapatkan berbagai pihak mencapai Rp14,5 triliun. Kasus pelanggaran pasar modal ini juga diduga melibatkan Mirae Asset Sekuritas.

”Nilainya [keuntungan ilegal] total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya

Dalam kasus ini, OJK menetapkan dua tersangka dengan inisial AS dan M. Dalam keterangan resminya, inisial ASS bertindak selaku beneficial owner BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kini, OJK tengah mengirimkan berkas tersangka ke kejaksaan. OJK sedang menanti persetujuan kejaksaan mengenai kelengkapan berkas (P21).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pidana pasar modal terkait harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengatakan dua tersangka itu berinisial ASS dan MWK.

Secara terperinci, ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), serta korporasi PT MASI.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan duduk perkara berkaitan dengan manipulasi saat penawaran saham perdana atau IPO. Misalnya, tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam IPO serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," imbuhnya.

Adapun, rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Di samping itu, Daniel mengungkap total cuan dari praktik ilegal ini sebesar Rp14,5 triliun. Uang triliunan itu pun kini telah dibekukan oleh OJK untuk sementara.

"Nilainya total semua 14,5 T. 14,5 T itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada 2 Miliar lembar saham dengan harga saham sekitar 7.000 sekian, yang totalnya 14,4 sekian T. Itu kami freeze, sementara tidak boleh dilakukan perdagangan," pungkasnya.

Atas perbuatannya, ASS dan MWK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK karena diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan indikasi transaksi afiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee terhadap saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS). Nilai total keuntungan dari aksi itu bahkan ditaksir mencapai Rp14,5 triliun.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, menerangkan bahwa aksi insider trading tersebut dilaksanakan pada periode 2021—2023, dengan keuntungan ilegal mencapai Rp14,5 triliun.

”Nilainya [keuntungan ilegal] total semua Rp14,5 triliun. Itu dari saham-saham yang kami freeze,” katanya kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Saat ini, OJK membekukan sedikitnya 2 miliar lembar saham BEBS dengan harga sekitar Rp7.000 per saham. Data BEI menunjukkan bahwa BEBS sedikitnya memiliki 28,30 miliar lembar saham yang beredar di publik. Artinya, pembekuan saham ini hanya mencerminkan 25% dari total saham BEBS yang dimiliki publik.

Menilik data historis, harga BEBS pada periode 2021—2023 memang mengalami lonjakan yang signifikan. Tertinggi, harga sahamnya sempat terbang hingga 1.350% ke level Rp1.450 dalam lima tahun terakhir. Memasuki paruh kedua 2023 hingga saat ini, harga saham BEBS kembali ambles ke level Rp5 per saham.

Pada 2022, BEBS pernah melakukan stock split saham. Perusahaan memecah nilai saham dengan rasio 1:5. Dengan begitu, harga Rp7.000 yang disebutkan OJK kemungkinan berasal dari harga selepas stock split senilai sekitar Rp1.400 per saham.

”Ada sekitar 2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000 sekian, yang totalnya Rp14 triliun sekian. Itu kami freeze. Sementara tidak boleh dilakukan perdagangan,” katanya.

Dalam keterangan resminya, OJK turut menemukan dugaan transaksi semu yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi. Aksi itu dieksekusi oleh enam operator di bawah kendaliASS selaku beneficial owner BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Kini, OJK tengah mengirimkan berkas tersangka ke kejaksaan. OJK sedang menanti persetujuan kejaksaan mengenai kelengkapan berkas (P21).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menyatakan sikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri.

Manajemen Mirae Asset Sekuritas mengonfirmasi telah menerima kunjungan dari pihak berwenang di kantornya yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka klarifikasi serta pengumpulan data dan informasi.

Manajemen menjelaskan bahwa proses ini merupakan kelanjutan dari pengembangan penyidikan atas perkara yang telah berjalan cukup lama. Mirae pun berkomitmen menghormati seluruh prosedur hukum yang tengah ditempuh.

“Perusahaan menghormati dan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang sedang berlangsung dan mendukung sepenuhnya permintaan data dan informasi yang diperlukan,” tulis keterangan resmi Mirae Asset Sekuritas.

Lebih lanjut, manajemen Mirae Asset Sekuritas memastikan bahwa proses hukum ini tidak mengganggu jalannya bisnis perusahaan. Layanan transaksi bagi para nasabah dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui, penyidik OJK telah menggeledah kantor Mirae Asset Sekuritas terkait pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material. Praktik tersebut diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal.

Adapun kasus tersebut berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi Mirae Asset Sekuritas dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak Mirae Asset Sekuritas, Berkah Beton Sadaya (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor Mirae Asset Sekuritas Indonesia terkait dugaan pidana pasar modal yang menyeret kasus PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) milik Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda.

Melansir prospektus dan laporan tahunannya, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perseroan didirikan pada 2019 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Berkah Beton Sadaya. Sejak berdiri, perusahaan memfokuskan kegiatan usahanya pada produksi dan distribusi material beton untuk berbagai kebutuhan proyek konstruksi.

Dalam menjalankan bisnisnya, BEBS menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, hingga ekstra struktural. Segmen tersebut mencakup kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain produk beton, perseroan juga menyediakan material pendukung seperti batu dan pasir. Penyediaan bahan baku tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). BEBS saat itu memberikan harga IPO sebesar Rp100 per saham. Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Adapun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2-Rp860 per saham. Saat ini, saham BEBS berada dalam papan pemantauan khusus, dengan harga saham Rp5 per saham.

Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Asep menggenggam sebanyak 34,95% saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebagai informasi, penggeledahan yang dilakukan Tim Penyidik OJK hari ini dilakukan untuk pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material yang melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas.

Selain itu, penyidik OJK juga menemukan dugaan transaksi semu sebagaimana diatur dalam Pasal 104 juncto Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka.

Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150%.

Dugaan tindak pidana pasar modal ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 dan diduga melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI, dengan modus insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu.

Dalam proses penanganan perkara tersebut, Penyidik OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi, yang berasal dari pihak PT MASI, PT BEBS, pihak perbankan, pihak nominee, serta pihak-pihak lain yang terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didampingi Bareskrim Polri telah menggeledah kantor sekuritas berinisial PT MASI di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, hari ini Rabu (4/3/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di District 8 Treasury Tower, nampak sejumlah penyidik OJK keluar dari gedung pada 14.50 WIB. Mereka terlihat membawa sejumlah dus dan satu koper yang memuat barang bukti usai melakukan penggeledahan di lokasi.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengatakan penggeledahan ini terkait dengan kasus manipulasi penawaran saham perdana atau IPO.

"Kami dari OJK dan Bareskrim Polri melakukan kegiatan penyidikan yaitu penggeledahan. Penggeledahan di PT MA," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menambahkan, kasus ini melibatkan ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI.

Modusnya, perkara ini dilakukan dengan praktik insider trading, manipulasi IPO, dan transaksi semu dalam kurun 2020-2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh," imbuhnya.

Adapun, ASS dan MWK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK karena diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penggeledahan di kantor PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) yang berlokasi di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Praktik ini diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

OJK pun menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, sekaligus menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor dan masyarakat.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten sebagai komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan dan memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga," pungkas Ismail.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi denda kepada tiga pihak yang terlibat dalam manipulasi perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC).

Praktik yang terjadi pada periode Januari hingga April 2016 ini melibatkan perputaran transaksi semu dengan nilai total mencapai Rp92,85 miliar.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan pihak yang dikenakan sanksi adalah korporasi PT Dana Mitra Kencana serta dua individu berinisial MLN dan UPT.

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UU P2SK terkait penciptaan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan dan harga efek di bursa.

PT Dana Mitra Kencana dijatuhi sanksi berupa denda Rp2,1 miliar karena terbukti melakukan transaksi saham IMPC secara tidak langsung di pasar reguler melalui skema pendanaan yang terstruktur kepada belasan nasabah.

Dalam pemeriksaannya, OJK menemukan PT Dana Mitra Kencana mengirimkan dan menerima dana untuk digunakan bertransaksi saham IMPC kepada 17 nasabah. Total nilai pertemuan transaksi antarnasabah tercatat mencapai Rp43,72 miliar selama periode pemeriksaan empat bulan tersebut.

Selain korporasi, OJK juga menghukum UPT dan MLN dengan denda Rp1,8 miliar. Keduanya terbukti bekerja sama dalam mengoordinasikan transaksi tidak wajar dengan memanfaatkan 12 akun nasabah sebagai perantara.

Adapun nilai pertemuan transaksi yang dihasilkan dari kelompok tersebut bahkan lebih besar, yakni mencapai Rp49,12 miliar di pasar reguler.

“Dalam skema 'patungan saham' ini, pihak pengendali menyediakan dana awal untuk transaksi pembelian, lalu menerima kembali dana hasil penjualan dari rekening-rekening efek yang mereka kuasai,” ujar Hasan, Jumat (20/2/2026).

Modus yang dijalankan para pihak ini dinilai telah menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai keadaan pasar dan harga saham IMPC. Transaksi tersebut tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual yang sebenarnya, melainkan hasil rekayasa pihak-pihak terkait.

OJK menegaskan bahwa aktivitas itu dilakukan dengan tujuan memengaruhi pihak lain atau investor publik agar melakukan transaksi pada saham IMPC.

Sepanjang 2022 hingga 2026, OJK telah memberikan sanksi administratif kepada ribuan pihak guna membersihkan pasar modal dari praktik manipulatif.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan berkas perkara kasus transaksi semu atau menyesatkan atas perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) kepada Jaksa Penuntut Umum alias P-21.

Perkara ini terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018. Dalam penyidikan, OJK menduga para tersangka bersekongkol melakukan transaksi saham SWAT dengan menggunakan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek. Pola tersebut menciptakan gambaran semu mengenai harga saham SWAT di Pasar Reguler.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi menyebut transaksi melalui rekening efek pihak nominee tersebut mengakibatkan pertemuan transaksi sebanyak 60.121 kali atau sekitar 10% dari total transaksi. Volume transaksi mencapai 639.778.200 saham atau sekitar 14,7%, dengan nilai transaksi sebesar Rp230,89 miliar atau 13,3%. OJK menilai pola transaksi dilakukan melalui dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk menaikkan harga, serta pola buying market impact pada periode 8 Juni hingga 5 Juli 2018.

"Atas perbuatan tersebut, Penyidik OJK menyimpulkan telah terjadi tindak pidana pasar modal sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan/atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar," ulas Ismail dalam pernyataan tertulis, Kamis (15/1/2026).

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, pada Selasa (13/1), penyidik OJK melaksanakan Tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali. Selanjutnya, proses hukum akan dilanjutkan oleh penuntut umum.

OJK menyatakan dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, lembaga tersebut terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian. Kerja sama itu dilakukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

OJK juga menegaskan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan berkelanjutan terhadap setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas pasar modal serta memberikan perlindungan kepada investor dan masyarakat