Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset NEXT Indonesia Center Ade Holis menyarankan pemerintah untuk menerapkan mekanisme verifikasi riil terhadap aset wajib pajak guna menghindari praktik penghindaran pajak ketika melakukan repatriasi aset.

Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menjelaskan sistem pelaporan pajak selama ini dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak.

Bila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hanya mengandalkan dokumen pelaporan oleh wajib pajak, ia khawatir terjadi upaya penghindaran pajak melalui manipulasi data.

“Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengungkapan sukarela, tetapi juga perlu memastikan adanya verifikasi riil terhadap aset yang dimiliki wajib pajak,” kata Ade.

Repatriasi aset merupakan proses pengembalian atau pemindahan aset, harta, atau dana milik warga negara maupun perusahaan dari luar negeri kembali ke negara asalnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu maksimal enam bulan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan merepatriasi asetnya.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah berencana melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dana luar negeri yang belum dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, terutama pelaku usaha, salah satu sanksi yang disiapkan adalah larangan menjalankan bisnis di tanah air.

Menurut Ade, skema pelaporan pajak secara sukarela memberikan celah manipulasi dokumen maupun pelaporan nilai aset yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Sebagai contoh, penelitian NEXT Indonesia Center menemukan dugaan kasus misinvoicing dalam ekspor Indonesia akibat faktur yang tidak sinkron antara negara asal barang dengan negara tujuan ekspor dengan nilai 40,2 miliar dolar AS per tahun sepanjang periode 2014-2023.

Modus yang digunakan berupa manipulasi kode barang atau HS Code oleh eksportir, di mana harga barang yang diekspor lebih rendah dari seharusnya. Praktik ini menimbulkan potensi hilangnya sumber penerimaan negara.

Oleh sebab itu, Ade berpendapat pemerintah perlu menyiapkan mekanisme verifikasi riil terhadap aset wajib pajak, termasuk melalui pencocokan data kepemilikan aset yang berada di luar negeri.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat memetakan penerimaan pajak secara lebih akurat.

Dia juga menilai repatriasi aset perlu diikuti dengan penguatan hukum perpajakan, mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kekurangan pembayaran pajak atau harta yang belum dilaporkan sesuai ketentuan.

Ade menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, maupun kenaikan jumlah pajak jika ada temuan kurang bayar pajak.

Terkait ancaman pembatasan bisnis bagi wajib pajak yang enggan melakukan repatriasi, Ade mengingatkan pemerintah tetap perlu memastikan setiap bentuk pembatasan bisnis dilakukan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang jelas.

Langkah itu bertujuan agar kebijakan perpajakan yang dilakukan tidak mengganggu iklim berusaha di Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty selama masa jabatannya.

Sebagai gantinya, otoritas fiskal memberikan tenggat waktu enam bulan bagi wajib pajak untuk memulangkan hartanya yang berada di luar negeri sebelum otoritas fiskal melakukan penindakan tegas.

Purbaya menjelaskan, keengganannya untuk kembali memberlakukan tax amnesty bukan tanpa alasan. Menurutnya, program pengampunan pajak di masa lalu justru berisiko menciptakan kerentanan integritas, baik bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun bagi wajib pajak itu sendiri yang terus-menerus dibayangi pemeriksaan.

Sebelumnya, pada masa Reformasi, program tax amnesty sempat diberlakukan pada 2016 dan terakhir kali 2022.

"Selama saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan tax amnesty. Tapi kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga tidak disogok tapi diperiksa terus. Saya melihat kasihan orang-orang itu," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Oleh karena itu, bendahara negara lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Dia meminta seluruh wajib pajak, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan di masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air (repatriasi).

Jika wajib pajak abai dan tidak memanfaatkan momentum pelonggaran tersebut maka Purbaya memastikan pemerintah akan mengambil langkah penegakan hukum yang keras apabila harta tersebut terdeteksi di kemudian hari.

"Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri dan tidak cepat-cepat dimasukkan, saya kasih waktu lah sampai akhir tahun. Kalau [nanti] masuk dan ketahuan, kita sikat. Jadi yang punya modal di luar, cepat-cepat masuk ke sini," tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuh Purbaya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu pun memberikan pesan tegas kepada komunitas bisnis dan dunia usaha agar segera membenahi kepatuhan pajaknya dari sekarang.

"Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita tidak akan ada tax amnesty lagi," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya segera memperpanjang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026. Kebijakan itu ditetapkan setelah mendapat arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

"Iya (rencana perpanjangan masa lapor SPT Badan) direlaksasi sampai 31 Mei (2026)," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis (30/4/2026).

"Tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya, kami akan segera rilis," ujarnya.

Ia menjelaskan keputusan perpanjangan masa pelaporan diambil guna memberikan kepastian dan tambahan waktu bagi wajib pajak dalam menyiapkan kelengkapan administrasi, perhitungan, serta kebenaran data pelaporan pajak tahunan.

Menurut Bimo, kebijakan relaksasi tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dirilis secara resmi setelah seluruh proses administrasi dan penandatanganan keputusan selesai dilakukan.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan relaksasi untuk pembayaran pajak, namun keputusan tersebut masih dalam tahap perhitungan dan analisis sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

Bimo menjelaskan relaksasi pelaporan tidak disebabkan kendala teknis sistem, melainkan tingginya permintaan dari wajib pajak yang mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan.

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 4.000 permohonan relaksasi dari wajib pajak badan, selain juga permintaan dari masyarakat umum serta asosiasi perantara perpajakan yang turut menjadi pertimbangan pemerintah.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan juga permohonan dari asosiasi intermediaries, tax intermediaries," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tetap memperhitungkan kesiapan penerimaan negara sebelum menetapkan kebijakan, dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak hingga akhir April yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

"Jadi kami pertimbangkan betul, kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di bulan April ini. Maka tadi arahan Pak Menteri untuk relaksasi pelaporannya itu insya Allah akan segera kami rilis," ucapnya.

Bimo memastikan jangka waktu relaksasi pelaporan SPT badan akan berlaku hingga 31 Mei 2026, memberikan tambahan waktu sekitar satu bulan bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajibannya.

Ia menambahkan keputusan resmi terkait relaksasi pelaporan segera diterbitkan melalui keputusan direktur jenderal pajak dan akan diumumkan pada hari yang sama setelah proses penandatanganan selesai.

"Yak. Sebentar lagi (keputusan dirjennya) saya tanda tangan," tegasnya.

Situs sistem inti perpajakan Coretax DJP dilaporkan mengalami gangguan pada Kamis (30/4) sore. Saat diakses, laman coretaxdjp.go.id menampilkan pesan "502 Bad Gateway" sekitar pukul 15.00 WIB.

Gangguan tersebut terjadi di hari terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 bagi wajib pajak orang pribadi.

Merespons hal itu, akun X resmi layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) @kring_pajak menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Beberapa wajib pajak mengalami kendala serupa, dimungkinkan karena meningkatnya load akses sehubungan dengan jatuh tempo pelaporan SPT," tulis Kring Pajak melalui akun media sosialnya.

DJP menyebut gangguan tersebut saat ini masih dalam penanganan tim terkait. Wajib pajak juga diminta untuk mencoba sejumlah langkah teknis sebelum kembali mengakses sistem.

"Clear cookies dan cache pada browser, gunakan browser lain, gunakan private window/incognito, serta gunakan jaringan internet berbeda, dan mohon mencoba secara berkala," lanjutnya.

[Gambas:Twitter]

Seperti diketahui, pemerintah menetapkan batas akhir pelaporan SPT Tahunan pada Kamis (30/4), setelah sebelumnya diperpanjang dari 31 Maret 2026. Perpanjangan tersebut juga disertai relaksasi penghapusan sanksi denda bagi wajib pajak yang melapor hingga akhir April.

Berdasarkan data DJP teranyar per 30 April 2026 pukul 13.00 WIB, total pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 12.705.335 SPT. Angka tersebut terdiri dari 11.933.994 SPT OP dan 771.341 SPT Badan.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax DJP tercatat mencapai 18.837.611, yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 17,66 juta.

Dengan tenggat waktu yang tersisa hanya hitungan jam, gangguan pada sistem Coretax berpotensi menghambat wajib pajak yang belum menyampaikan laporan SPT tahunannya.

Hingga berita ini ditayangkan, laman resmi Coretax terpantau masih mengalami gangguan. Pihak CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kasubdit Humas DJP untuk mengonfirmasi gangguan tersebut dan saat ini masih menunggu respons terkait.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

Ia menjelaskan relaksasi yang diberikan saat ini baru mencakup pelaporan SPT, sedangkan untuk pembayaran masih dalam tahap kajian.

"Saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya dan akan segera kami rilis," kata Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Menurut dia, permintaan perpanjangan cukup tinggi, tercermin dari sekitar 4 ribu permohonan yang masuk dari wajib pajak badan serta dorongan dari asosiasi intemediary dan pelaku usaha.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan asosiasi intermediary," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bimo menegaskan keputusan relaksasi tetap memperhitungkan target penerimaan negara, khususnya pada April 2026.

Untuk itu, DJP masih mengkaji kemungkinan relaksasi pembayaran agar tetap selaras dengan ketentuan undang-undang dan kondisi penerimaan pajak.

"Untuk perpanjangan relaksasi pembayaran sedang kami hitung dahulu, sedang kami analisis dahulu. Kira-kira akan segera kami umumkan setelah analisis final," ucapnya.

Sementara itu, DJP mencatat sejauh ini jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai sekitar 12,6 juta hingga 12,7 juta.

Angka tersebut setara sekitar 67 persen dari wajib SPT, dengan target tahun ini mencapai lebih dari 15 juta pelaporan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) Badan atau PPh pasal 29 sampai dengan 31 Mei 2026.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto usai memantau penyampaian SPT tahunan PPh pada hari terakhir, Kamis (30/4/2026).

"Konsultasi kami tadi pagi dengan Pak Menteri, Pak Menteri memutuskan untuk memberikan relaksasi," terang Bimo kepada wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Namun demikian, Bimo menegaskan bahwa relaksasi yang sudah diputuskan untuk diberikan baru terkait dengan pelaporan SPT saja.

Adapun DJP Kemenkeu masih akan menghitung dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan relaksasi bagi pembayaran SPT WP Badan.

"Relaksasi ini ada dua hal. Yang sudah diputuskan untuk pelaporan SPT. Yang pembayaran SPT kami masih akan menghitung dahulu terkait pengamanan target April 2026," pungkasnya.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 Mei 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12 juta SPT per 27 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 27 April 2026 tercatat 12.109.636 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan wajib pajak, setoran SPT Tahunan untuk tahun buku Januari–Desember berasal dari 10.238.700 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.319.777 orang pribadi nonkaryawan, 539.198 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 501 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan dari sektor migas dengan jumlah tiga SPT dalam mata uang rupiah dan 20 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, laporannya berasal dari 11.403 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu berasal dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 mencapai 11,1 juta per 12 April 2026.

"Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai 12 April 2026 tercatat 11.112.624 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/4).

Adapun rincian pelaporan SPT untuk tahun buku Januari-Desember 2025, terbanyak datang wajib pajak orang pribadi karyawan, yakni mencapai 9.654.060 wajib pajak.

Pelaporan berikutnya berasal dari wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mencapai 1.182.082, diikuti laporan dari wajib pajak badan dalam mata uang rupiah sebanyak 273.630 orang, dan 192 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara, untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan per 1 Agustus 2025, pelaporan SPT Tahunan datang dari 2.628 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 32 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Adapun untuk aktivasi akun Coretax, DJP mencatat progresnya hingga sejauh ini mencapai 17.960.031 akun.

[Gambas:Youtube]

Jumlah itu terdiri atas 16.875.690 wajib pajak orang pribadi, 993.312 wajib pajak badan, 90.802 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

DJP juga menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Adapun wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan fasilitas Coretax Mobile guna mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjabarkan bahwa Coretax Mobile merupakan fasilitas khusus yang diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang laporan akhirnya berstatus SPT Tahunan Nihil.

"Coretax Mobile/M-Pajak merupakan sistem Coretax DJP versi mobile yang dapat diakses melalui aplikasi M-Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan," jelas Inge dalam Pengumuman No. PENG-29/PJ.09/2026, yang dikeluarkan pada Selasa (7/4/2026).

Layanan ini dapat diakses secara langsung melalui aplikasi M-Pajak untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya.

Lebih lanjut, otoritas pajak merinci tiga kriteria utama Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan aplikasi Coretax Mobile ini. Ketentuan kriteria tersebut mencakup:

Pertama, berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kedua, hanya memiliki penghasilan yang berasal dari pekerjaan dari satu pemberi kerja, atau berstatus murni sebagai karyawan.

Ketiga, menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan status Normal, yang artinya bukan merupakan laporan pembetulan, dengan hasil akhir Nihil.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria di atas, pelaporan dapat dimulai dengan mengunduh dan melakukan instalasi aplikasi M-Pajak yang tersedia secara resmi di Playstore bagi pengguna Android maupun AppStore untuk perangkat iOS. Setelah aplikasi terpasang di gawai, pengguna cukup menekan tombol "Login" lalu memilih opsi "Lanjutkan Masuk Coretax".

Langkah berikutnya, pengguna harus masuk menggunakan akun Coretax DJP masing-masing untuk mulai membuat konsep SPT. DJP menegaskan agar seluruh proses pengisian SPT Tahunan tersebut dilakukan secara benar, lengkap, dan jelas.

Adapun panduan tata cara pelaporan yang komprehensif telah disediakan oleh pemerintah dan dapat diakses publik melalui tautan resmi di https://s.kemenkeu.go.id/SPTMpajak.

Di tengah tingginya ancaman kejahatan siber, DJP juga memberikan peringatan keras dan mengingatkan masyarakat bahwa Coretax Mobile hanya dapat diunduh melalui toko aplikasi resmi. Guna mencegah modus penipuan yang kerap mengatasnamakan DJP, masyarakat diminta untuk menghindari instalasi aplikasi melalui tautan (link) tidak dikenal ataupun instalasi dari luar Playstore dan AppStore.

Wajib pajak juga diimbau untuk selalu berhati-hati dan hanya mengakses layanan perpajakan melalui laman atau aplikasi yang resmi dirilis instansi. Apabila masyarakat masih menemui kendala teknis atau memerlukan bantuan asistensi lebih lanjut, DJP membuka saluran pengaduan melalui layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau dapat langsung mendatangi kantor pajak terdekat.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 25 Maret 2026 mencapai 9.072.935 SPT.

Artinya, capaian tersebut baru 60,4% dari target 15 juta SPT mendekati batas akhir pelaporan untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) yakni 31 Maret 2026. Sementara itu, batas akhir pelaporan untuk WP badan yakni 30 April 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa rata-rata pelaporan SPT harian saat periode libur Idulfitri turun dari hari kerja sebelumnya. Pelaporan harian maksimal hanya 86.000 SPT.

"Selama libur/cuti bersama [18—24 April] jumlah SPT masuk tercatat bervariasi di angka 16.500 s.d 86.000 SPT," terang Inge kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis, DJP sebelumnya mencatat rata-rata pelaporan harian sebelum mulai cuti bersama 18 Maret 2026 yakni bisa mencapai 250.000 SPT per hari.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan membuka peluang untuk memperpanjang periode pelaporan SPT tahunan PPh bagi WP OP sampai dengan 30 April 2026.

"Kami perpanjang kalau perlu. Akhir April lah," terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Purbaya meyakini perpanjangan periode pelaporan SPT selama satu bulan ini akan cukup bagi WP menjalankan kewajibannya. Di sisi lain, dia pun mengakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi WP dalam mengisi SPT di Coretax.

Bahkan, Purbaya mengaku turut ditemani oleh pegawai DJP untuk mengisi SPT pribadinya. Dia menyebut masih ada gangguan teknis pada sistem inti administrasi perpajakan itu.

"Terus terang saya enggak ngisi sendiri. Saya ditemani oleh orang pajak. Masuk, muter lagi. Gimana sih lu empat kali baru bisa masuk? Kadang-kadang sistemnya muter-muter, enggak ngasih tahu ke kita sehingga kita anggap hang, kita masukin lagi. Jadi itu harusnya diuji oleh mereka [DJP], tetapi saya enggak tahu kenapa mereka enggak nguji itu," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sudah mencapai 8.874.904 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti menyebut data itu per 24 Maret 2026 sampai dengan pukul 00.00 WIB. Dengan demikian, tingkat pelaporan baru mencapai sekitar 59,1% dari target 15 juta SPT.

Secara terperinci, untuk tahun pajak Januari–Desember 2025, mayoritas SPT yang sudah masuk yakni dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan 7.826.341 SPT.

Kemudian, 863.272 SPT dari WP OP nonkaryawan, serta 183.583 SPT dari WP badan berdenominasi rupiah dan 138 SPT dari WP badan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, jumlah SPT yang sudah masuk beda tahun buku mulai 1 Agustus 2025 1.549 WP badan denominasi rupiah dan 21 WP badan denominasi dolar AS.

Di sisi lain, tingkat aktivasi akun Coretax sampai dengan periode yang sama yakni keseluruhan mencapai 16.723.354 WP.

Perinciannya meliputi 15.677.209 WP OP, 955.508 WP badan, 90.411 WP instansi pemerintah, dan 226 WP penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto telah memprediksi pelaporan bisa mencapai 8,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 atau pada periode awal cuti bersama dan Lebaran 2026.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT tahunan PPh tahun 2025 akan berakhir pada 31 Maret 2026 bagi WP OP dan 30 April 2026 bagi WP Badan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komunitas Konsultan Pajak yang tergabung dalam Kopijatigota Pro Bono Tax Advisory mendampingi wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui sistem Coretax Dirjen Pajak Kemenkeu.

Antusiasme wajib pajak terlihat tinggi dalam kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono (Posbapao) yang digelar komunitas konsultan pajak Kopijatigota di kawasan Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Layanan ini memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax.

Konsultan Pajak Kopijatigota Rahmad Adam mengatakan minat masyarakat untuk berkonsultasi cukup tinggi. Bahkan sebelum layanan dimulai, sejumlah wajib pajak sudah datang dan menunggu untuk mendapatkan bantuan pelaporan pajak.

“Kami baru datang saja sudah ada yang menunggu. Artinya kebutuhan pendampingan pelaporan SPT melalui Coretax memang cukup besar,” ujar Adam, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini dimulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Tercatat 52 wajib pajak datang langsung untuk berkonsultasi terkait pelaporan pajak mereka.

Sebagian besar peserta yang datang merupakan pegawai ASN dan karyawan swasta yang bekerja di lingkungan Gedung Smesco. Selain itu, terdapat pula beberapa wajib pajak orang pribadi dari kalangan pelaku UMKM yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi.

Dalam proses pendampingan, tim Kopijatigota menemukan sejumlah kendala yang masih banyak dialami wajib pajak terkait penggunaan sistem Coretax. Salah satu masalah yang paling sering muncul adalah belum melakukan aktivasi akun Coretax, sehingga mereka tidak dapat mengakses layanan pelaporan pajak secara digital.

Selain itu, terdapat pula wajib pajak yang sudah mencoba melakukan aktivasi namun mengalami kendala teknis, sehingga membutuhkan bantuan langsung dari konsultan pajak anggota kopijatigota agar proses aktivasi dapat berjalan dengan benar.

Permasalahan lain yang kerap muncul adalah ketidaktahuan wajib pajak mengenai cara pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax. Banyak peserta yang mengaku masih bingung mengenai alur pengisian maupun dokumen yang perlu disiapkan.

Adam juga menyoroti kasus yang cukup sering terjadi, yaitu wajib pajak perempuan yang sudah menikah namun memiliki bukti potong pajak sendiri, tetapi belum memahami bagaimana cara melaporkannya dalam SPT melalui sistem Coretax.

“Kami membantu menjelaskan cara melaporkan bukti potong tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” jelasnya.

Melalui kegiatan Pos Bantuan Pajak Pro Bono ini, Kopijatigota berharap masyarakat semakin memahami penggunaan sistem Coretax dan dapat melaporkan SPT Tahunan tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan 31 Maret.