Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset NEXT Indonesia Center Ade Holis menyarankan pemerintah untuk menerapkan mekanisme verifikasi riil terhadap aset wajib pajak guna menghindari praktik penghindaran pajak ketika melakukan repatriasi aset.

Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menjelaskan sistem pelaporan pajak selama ini dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak.

Bila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hanya mengandalkan dokumen pelaporan oleh wajib pajak, ia khawatir terjadi upaya penghindaran pajak melalui manipulasi data.

“Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengungkapan sukarela, tetapi juga perlu memastikan adanya verifikasi riil terhadap aset yang dimiliki wajib pajak,” kata Ade.

Repatriasi aset merupakan proses pengembalian atau pemindahan aset, harta, atau dana milik warga negara maupun perusahaan dari luar negeri kembali ke negara asalnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu maksimal enam bulan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan merepatriasi asetnya.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah berencana melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dana luar negeri yang belum dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, terutama pelaku usaha, salah satu sanksi yang disiapkan adalah larangan menjalankan bisnis di tanah air.

Menurut Ade, skema pelaporan pajak secara sukarela memberikan celah manipulasi dokumen maupun pelaporan nilai aset yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Sebagai contoh, penelitian NEXT Indonesia Center menemukan dugaan kasus misinvoicing dalam ekspor Indonesia akibat faktur yang tidak sinkron antara negara asal barang dengan negara tujuan ekspor dengan nilai 40,2 miliar dolar AS per tahun sepanjang periode 2014-2023.

Modus yang digunakan berupa manipulasi kode barang atau HS Code oleh eksportir, di mana harga barang yang diekspor lebih rendah dari seharusnya. Praktik ini menimbulkan potensi hilangnya sumber penerimaan negara.

Oleh sebab itu, Ade berpendapat pemerintah perlu menyiapkan mekanisme verifikasi riil terhadap aset wajib pajak, termasuk melalui pencocokan data kepemilikan aset yang berada di luar negeri.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat memetakan penerimaan pajak secara lebih akurat.

Dia juga menilai repatriasi aset perlu diikuti dengan penguatan hukum perpajakan, mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kekurangan pembayaran pajak atau harta yang belum dilaporkan sesuai ketentuan.

Ade menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, maupun kenaikan jumlah pajak jika ada temuan kurang bayar pajak.

Terkait ancaman pembatasan bisnis bagi wajib pajak yang enggan melakukan repatriasi, Ade mengingatkan pemerintah tetap perlu memastikan setiap bentuk pembatasan bisnis dilakukan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang jelas.

Langkah itu bertujuan agar kebijakan perpajakan yang dilakukan tidak mengganggu iklim berusaha di Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembicaraan mengenai program pengampunan pajak aliastax amnestykerap kali muncul setiap kali pemerintah ingin menambah penerimaan negara secara instan.

Secara teoritis,tax amnestybisa menghasilkan ‘uang tebusan’ dari wajib pajak yang mengungkapkan harta yang sebelumnya tak dilaporkan sehingga meningkatkan kas negara dalam jangka pendek.

Pada masa Reformasi, otoritas fiskal pertama kali memberlakukantax amnestypada 2016 hingga 2017. Lima tahun kemudian alias pada 2022, pemerintah kembali memberlakukan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau kerap disebuttax amnestyjilid II.

Dua kali pengampunan pajak untuk para konglomerat itu seakan tidak cukup. Pada tahun lalu, wacanatax amnestykembali mencuat: saat itu, DPR memasukkan RUU Tax Amnesty ke dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Tanggapan negatif muncul dari kalangan pengusaha, akademisi, hingga konsultan pajak. Salah satu alasan yang kerap muncul adalah menimbulkan bahaya moral karena pemberlakuantax amnestysecara rutin hanya akan menurunkan kepatuhan sukarela dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh.

Akhirnya, hingga akhir tahun, pembahasan RUU Tax Amnesty tidak berlanjut. Kendati demikian, kebutuhan mengerek pendapatan negara semakin mendesak: berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga koperasi desa/kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Otoritas fiskal tetap harus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara demi membiayai berbagai dana untuk berbagai program presiden. Direktorat Jenderal Pajak pun memilih memeriksa kembali programtax amnestyjilid II—bukan melanjutkan ke jilid III.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan akan kembali mengejar para peserta PPS atautax amnestyjilid II lalu, terutama mereka yang terindikasi belum mendeklarasikan asetnya secara lengkap.

“Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap,” ungkap Bimo dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).

Tampaknya, pernyataan Bimo membuat para konglomerat peserta tax amnestyperiode sebelumnya resah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sampai mengadakan jumpa pers khusus untuk mengklarifikasi pernyataan anak buahnya itu.

Purbaya mengaku terjadi kegaduhan di kalangan dunia usaha. Bantah pernyataan anak buahnya, bendahara negara itu menjamin bahwa harta yang sudah didaftarkan secara sukarela dalam program pengampunan pajak tidak akan diutak-atik atau digali kembali oleh otoritas fiskal.

Ke depannya, sambungnya, kepatuhan wajib pajak hanya akan diukur berdasarkan pembayaran pajak dari aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi seperti biasa. Terkait pernyataan Bimo, Purbaya menyatakan tidak segan untuk memberikan teguran keras.

"Saya akan tegur DJP [Direktorat Jenderal Pajak] agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Di samping itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga menyampaikan ketidaksenangannya atas programtax amnesty.

Menurutnya, program pengampunan pajak justru berpotensi menciptakan kerentanan integritas, baik bagi pegawai di lingkungan DJP maupun bagi wajib pajak itu sendiri yang terus-menerus dibayangi pemeriksaan.

Oleh sebab itu, Purbaya berjanji tidak akan ada lagi program pengampunan pajak aliastax amnestyselama masa jabatannya.

"Selama saya jadi menteri keuangan, saya tidak akan melakukantax amnesty. Tapi kenapa? Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga tidak disogok tapi diperiksa terus. Saya melihat kasihan orang-orang itu," ujarnya.

Dia lebih memilih pendekatan penegakan kepatuhan secara reguler. Purbaya meminta seluruh wajib pajak, khususnya kalangan pengusaha, untuk menjalankan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak dengan benar tanpa mengharapkan adanya pengampunan pada masa depan.

Purbaya memberikan masa tenggang selama kurang lebih enam bulan ke depan bagi para pemilik modal yang masih menyembunyikan atau memarkir dananya di luar negeri untuk segera dibawa pulang ke Tanah Air alias repatriasi.

Dia memperingatkan bahwa dana gelap di luar negeri yang tidak ditarik sesuai batas waktu yang ditentukan, pada akhirnya akan diblokir dari sistem ekonomi domestik dan tidak bisa digunakan untuk ekspansi usaha di Indonesia.

"Setelah itu kalau masuk, kita periksa betul. Jadi yang sudah punya uang di luar pun tidak akan bisa dipakai untuk bisnis di sini lagi," imbuhnya.

Lulusan Perdue University itu pun memberikan pesan tegas kepada komunitas bisnis dan dunia usaha agar segera membenahi kepatuhan pajaknya dari sekarang.

"Jadi teman-teman bisnis bayar pajak yang betul, kita tidak akan adatax amnestylagi," tutupnya.

Arahan Prabowo

Sementara dari sisi parlemen, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun tetap tidak menutup kemungkinan adanyatax amnestyjilid III.

Meski Purbaya sudah menegaskan tidak akan menggelar tax amnesty selama dirinya menjadi menteri keuangan, Misbhakun menekankan bahwa keputusan akhir ada di tangan presiden.

“[Tak adatax amnesty] kecuali ada perintah lain dari Pak Prabowo,” kata Misbhakun saat ditemui Bisnis di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Hanya saja, legislator dari Partai Golkar itu mengklaim bahwa memang tidak ada lagi rencana pembahasan RUU Tax Amnesty meski sempat masuk Prolegnas Prioritas 2025. Dia pun meminta isutax amnestytidak dihembuskan lagi.

Dia juga mendorong agar otoritas pajak tidak lagi mengejar pesertatax amnestyperiode sebelumnya. Misbakhun mengklaimtax amnestytidak dirancang untuk mengejar wajib pajak.

“Tujuannya adalah mengampuni,” ucapnya.

Senada, Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mendukung apabila wajib pajak pesertatax amnestyyang belum memenuhi ketentuan repatriasi diberi peringatan saja, bukan menjadi target.

“Berdasarkan yang saya ketahui di lapangan, masalah repatriasi ini lebih karena kealpaan saja,” ungkap Fajry kepadaBisnis, Senin (11/5/2026).

Oleh sebab itu, jika ternyata ada yang belum memenuhi ketentuan, maka otoritas pajak hanya perlu memberikan solusi. Dia mencontohkan sudah ada program Pas Final untuk pengampunan harta yang belum dilaporkan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kasus yang menjerat nama Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono dan bekas Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi terkait dengan program Tax Amnesty.

Namun demikian, kabar ini belum jelas duduk perkaranya, pasalnya pihak Kejaksaan Agung alias Kejagung belum memberikan secara detail informasi terkait perkara yang menimpa Victor dan Ken Cs.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang ga terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ada informasi yang diterima olehnya mengenai penyidikan yang bergulir di Korps Adhyaksa. Namun, dia mengaku beberapa anak buahnya sudah dimintai keterangan oleh penyidik.

"Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan," tuturnya.

Fakta Tax Amesty Jilid I

Tax amnesty merupakan satu di antara sekian banyak terobosan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang perpajakan. Implementasi kebijakan tersebut merupakan rekonsiliasi antara wajib pajak dengan pemerintah.

Dengan kata lain, pemerintah bisa mendapatkan dana dalam sekejap untuk melanjutkan pembangunan. Sementara bagi WP, tax amnesty bisa menjadi peluang untuk memperbaiki kepatuhan tanpa harus takut dikejar-kejar sanksi yang tinggi.

Selama sembilan bulan pelaksanaan kebijakan, pemerintah telah mengantongi data deklarasi harta senilai Rp4.884,2 triliun yang Rp1.036,7 triliun di antaranya berasal luar negeri. Selain itu, otoritas pajak juga mencatat adanya repatriasi aset senilai Rp146,7 triliun dan uang tebusan dari wajib pajak senilai Rp114,5 triliun.

Kendati demikian, pengampunan pajak tak hanya menyisakan cerita manis. Bisnis mencatat, dibalik limpahan data ribuan triliun tersebut ada beberapa hal yang patut menjadi catatan.

Dari sisi tingkat partisipasi misalnya, jumlah wajib pajak yang ikut pengampunan pajak kurang dari 1 juta atau tepatnya hanya 973.426. Jumlah tersebut hanya 2,4% dari wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2017 yakni pada angka 39,1 juta.

Sementara itu untuk uang tebusan, dengan realisasi Rp114,5 triliun jumlah tersebut masih di luar ekspektasi pemerintah yang sebelumnya berada pada angka Rp165 triliun. Realisasi repatriasi juga sama, dari janji yang dalam pembahasan di DPR sebesar Rp1.000 triliun, otoritas pajak ternyata hanya bisa merealisasikan sebesar Rp146,7 triliun.

Tak heran sebenarnya jika hampir 8 tahun pascapelaksanaan tax amnesty, tingkat kepatuhan WP juga masih jauh panggang dari api. Tak banyak berubah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi data kepatuhan pajak menunjukkan rasio kepatuhan WP masih pada angka 83%. Angka itu masih di bawah standar yang ditetapkan OECD yakni pada angka 85%.