JAKARTA - Munculnya kembali kekhawatiran global akibat wabah hantavirus membuat publik internasional kembali menyoroti industri vaksin dunia. Saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020–2022, sejumlah perusahaan farmasi global berubah menjadi raksasa ekonomi baru dengan keuntungan fantastis dari penjualan vaksin.

Beberapa perusahaan bahkan mencatat lonjakan pendapatan terbesar dalam sejarah korporasi mereka. Nilainya mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat (AS) hanya dalam waktu singkat, didorong kontrak pembelian pemerintah, vaksinasi massal global, hingga kebutuhan booster tahunan.

Daftar Perusahaan Pembuat Vaksin Covid-19 yang Untung Besar

Berikut daftar perusahaan pembuat vaksin Covid-19 yang meraup keuntungan besar selama pandemi.

1. Pfizer dan BioNTech

•Produk vaksin: Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

•Laba bersih: USD31,3 miliar

•CEO Pfizer: Albert Bourla

•Pendiri BioNTech: Pasangan ilmuwan Turki-Jerman; Ugur Şahin dan Ozlem Tureci

Pfizer dan BioNTech menjadi pasangan paling sukses dalam bisnis vaksin Covid-19. Keduanya mengembangkan vaksin berbasis mRNA pertama yang mendapat persetujuan luas di dunia Barat.

Laporan tahunan Pfizer menunjukkan bahwa vaksin Comirnaty menghasilkan pendapatan sekitar USD37,8 miliar pada 2022 saja. Pada 2021, penjualannya juga hampir mencapai USD36,8 miliar, menurut situs webnya.

Total pendapatan Pfizer sepanjang 2022 menembus rekor USD100,3 miliar, tertinggi dalam sejarah perusahaan. Laba bersihnya mencapai USD31,3 miliar.

Sementara itu, BioNTech yang sebelumnya hanya perusahaan bioteknologi kecil asal Jerman berubah menjadi perusahaan dengan cadangan kas puluhan miliar dolar AS berkat pembagian keuntungan vaksin bersama Pfizer. Bahkan komunitas investor di Reddit menyebut BioNTech sebagai perusahaan yang “membuat uang dalam jumlah tidak biasa dari vaksin Covid-19.”

2. Moderna

•Produk vaksin: Spikevax

•Laba bersih: USD12,2 miliar (2021) dan USD8,4 miliar (2022)

•CEO Moderna: Stéphane Bancel

Moderna menjadi simbol ledakan industri mRNA selama pandemi. Sebelum Covid-19, perusahaan ini belum pernah menjual produk vaksin secara massal. Namun pandemi mengubah segalanya.

Dalam periode pandemi, Moderna membukukan laba bersih sekitar USD12,2 miliar pada 2021 dan USD8,4 miliar pada 2022.

Vaksin Spikevax menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Namun setelah pandemi mereda, penjualan vaksin Moderna anjlok drastis hingga lebih dari 90 persen pada 2024 akibat menurunnya permintaan booster.

Kini Moderna kembali menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut disebut tengah meneliti vaksin hantavirus di tengah munculnya wabah terbaru pada 2026.

Moderna dipimpin CEO Stéphane Bancel. Investor awal Moderna termasuk perusahaan investasi besar seperti Flagship Pioneering.

3. Sinovac Biotech

•Produk vaksin: CoronaVac

•Laba bersih: USD5,1 miliar (semester pertama 2021)

•Pendiri Sinovac: Yin Weidong, ilmuwan dan pengusaha bioteknologi asal China

Sinovac menjadi salah satu perusahaan Asia yang paling diuntungkan selama pandemi. Vaksin CoronaVac digunakan secara luas di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Menurut berbagai laporan finansial yang dikutip komunitas investor dan media-media ekonomi, Sinovac membukukan penjualan sekitar USD11 miliar hanya pada semester pertama 2021, dengan laba bersih sekitar USD5,1 miliar. Pada semester kedua 2021, penjualannya masih mencapai sekitar USD8,4 miliar.

Keberhasilan CoronaVac didukung kontrak besar dengan banyak negara berkembang yang membutuhkan akses vaksin cepat dan murah.

4. AstraZeneca

•Produk vaksin: Vaxzevria (AstraZeneca-Oxford)

•Laba bersih: USD112 hingga USD115 juta (pada 2021 saja)

•CEO AstraZeneca: Pascal Soriot

Berbeda dengan Pfizer atau Moderna, AstraZeneca awalnya menjual vaksin Covid-19 dengan prinsip non-profit selama fase darurat pandemi.

Namun seiring waktu, perusahaan mulai memperoleh keuntungan moderat dari distribusi vaksin global. Vaksin AstraZeneca dipakai luas di Eropa, Asia, hingga Afrika karena harganya lebih murah dan penyimpanannya lebih mudah.

Pendapatan total AstraZeneca tahun 2021 mencapai sekitar USD37,4 miliar. Sedangkan untuk penjualan vaksin Covid-19 AstraZeneca (Vaxzevria) mencapai sekitar USD4,1 miliar pada 2021.

Meski demikian, perusahaan menghadapi berbagai kontroversi terkait laporan efek samping pembekuan darah yang sempat memicu penghentian penggunaan di sejumlah negara.

5. Johnson & Johnson

•Produk vaksin: Janssen COVID-19 Vaccine

•Laba bersih: USD20,9 miliar

•CEO Johnson & Johnson: Joaquin Duato

Johnson & Johnson sempat menarik perhatian karena vaksinnya hanya membutuhkan satu dosis.

Namun performa bisnis vaksin ini tidak sebesar Pfizer maupun Moderna. Bahkan perusahaan tercatat mengalami biaya penghentian produksi sekitar USD1,5 miliar setelah permintaan vaksin menurun tajam.

Meski demikian, vaksin Janssen tetap menjadi bagian penting program vaksinasi global pada awal pandemi.

Penjualan vaksin Janssen pada 2021 mencapai sekitar USD2,39 miliar. Pada 2022, Johnson & Johnson memperkirakan penjualan vaksin Covid-19 sekitar USD3–3,5 miliar.

Tetapi perusahaan tidak memisahkan angka laba bersih khusus vaksin Janssen dalam laporan publiknya. Yang dipublikasikan adalah laba bersih keseluruhan perusahaan. Laba bersih total Johnson & Johnson tahun 2021 mencapai sekitar USD20,9 miliar.

Bagaimana dengan Bill Gates?

Di atas kertas, tidak ada perusahaan vaksin Covid-19 besar yang benar-benar milik Bill Gates seperti Pfizer atau Moderna.

Namun, Bill Gates melalui Bill & Melinda Gates Foundation memang memiliki pengaruh besar dalam ekosistem vaksin global melalui: investasi, pendanaan riset, dukungan teknologi mRNA, serta pendanaan organisasi vaksin dunia seperti CEPI dan Gavi.

Karena itu, nama Bill Gates sering dikaitkan dengan industri vaksin global, meski dia bukan pemilik langsung perusahaan vaksin raksasa.

Beberapa entitas yang terkait kuat dengan Gates antara lain:

1. CureVac (Jerman)

CureVac adalah perusahaan yang paling sering disebut terkait investasi Bill Gates.

Pada 2015, Gates Foundation menginvestasikan sekitar USD52 juta ke CureVac untuk pengembangan teknologi mRNA dan fasilitas produksi vaksin.

Perusahaan ini kemudian menjadi salah satu pionir teknologi mRNA, bersamaan dengan Moderna dan BioNTech. Selama pandemi Covid-19, CureVac mencoba mengembangkan vaksin Covid sendiri, tetapi kalah cepat dibanding Pfizer-BioNTech dan Moderna.

Gates Foundation bukan pemilik mayoritas, melainkan investor strategis dan mitra pendanaan riset.

2. CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations bukan perusahaan vaksin, tetapi organisasi pendanaan pengembangan vaksin global.

CEPI didirikan bersama oleh: pemerintah Norwegia, India, World Economic Forum, Wellcome Trust, dan Gates Foundation.

Selama pandemi Covid-19, CEPI menginvestasikan lebih dari USD1,5 miliar, mendukung 14 kandidat vaksin, dan serta ikut memimpin program distribusi vaksin global COVAX.

CEPI juga ikut mendanai AstraZeneca-Oxford, Novavax, dan berbagai vaksin generasi baru.

3. Gavi, the Vaccine Alliance

Gavi, the Vaccine Alliance juga sangat terkait dengan Gates Foundation.

Bill Gates merupakan salah satu donor terbesar organisasi ini. Bahkan pada 2025, menurut Reuters, Gates Foundation kembali menjanjikan dana USD1,6 miliar untuk Gavi.

Gavi berperan membeli dan mendistribusikan vaksin ke negara-negara miskin, termasuk vaksin Covid-19 melalui COVAX.

Pandemi dan “Ledakan Emas” Industri Vaksin

Pandemi Covid-19 menciptakan pasar vaksin terbesar dalam sejarah modern. Pemerintah di seluruh dunia berlomba membeli miliaran dosis vaksin dalam waktu sangat singkat.

Model bisnis baru berbasis teknologi mRNA juga membuat perusahaan seperti Moderna dan BioNTech melonjak dari pemain kecil menjadi kekuatan utama industri farmasi global.

Namun ketika pandemi mereda, banyak perusahaan mulai menghadapi penurunan pendapatan drastis akibat melemahnya permintaan vaksin booster. BioNTech bahkan mulai memangkas ribuan pekerja dan mengalihkan fokus ke terapi kanker.

Kini, munculnya wabah hantavirus kembali memunculkan spekulasi apakah industri vaksin global akan kembali memasuki siklus keuntungan besar seperti era Covid-19. Namun sejumlah ahli menilai hantavirus tidak memiliki potensi pandemi global sebesar Covid-19.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak melalui tiga kantor wilayah di Jawa Timur melakukan aksi serentak memblokir rekening milik 3.185 penunggak pajak . Langkah penegakan hukum ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Mei 2026, menyasar aset yang tersebar di 11 bank besar yang berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan menekankan, bahwa langkah ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang patuh.

“Kami mengimbau Wajib Pajak (WP) yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi utang pajaknya. DJP tetap mengedepankan kepatuhan sukarela, tetapi terhadap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik setelah seluruh tahapan penagihan dilakukan, tindakan penegakan hukum, termasuk pemblokiran, akan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan akuntabel,” ujar Max Darmawan dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

DJP Punya Aturan Baru, Saham Penunggak Pajak Bisa Disita



Aksi ini melibatkan Juru Sita Pajak Negara dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III. Tidak hanya terbatas pada rekening bank, otoritas pajak juga menyisir aset keuangan lainnya seperti polis asuransi, subrekening efek, hingga instrumen keuangan lainnya di berbagai lembaga jasa keuangan.

Tindakan pemblokiran ini merupakan bagian dari penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang dinilai tidak kooperatif. Sebelumnya, DJP telah melayangkan Surat Teguran dan Surat Paksa, namun para penunggak tersebut tetap tidak melunasi utang pajaknya meskipun telah melewati jatuh tempo.

Kewenangan DJP dalam membekukan rekening nasabah ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

Melalui operasi serentak ini, DJP bertujuan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya. Kejar 200 Penunggak Pajak Kakap, DJP Amankan Rp13,1 Triliun di 2025



Selain untuk mengamankan penerimaan negara guna pembangunan nasional, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak demi keberlanjutan ekonomi Indonesia.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan risiko dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty . Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek fiskal, tetapi juga membahayakan integritas serta keamanan para petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan.

Purbaya menyoroti banyaknya pegawai pajak yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum akibat implementasi kebijakan pengampunan pajak di masa lalu. Hal inilah yang menjadi alasan kuat baginya untuk tidak lagi menggulirkan program serupa di masa depan.

"Karena tax amnesty itu berbahaya bagi Kementerian Keuangan, sama orang-orang pajak, sehingga orang-orang kami diperiksa terus oleh Kejaksaan sampai sekarang. Ada yang diperiksa gara-gara tax amnesty sebelumnya kan," ungkap Purbaya dalam media briefing di kantornya, kemarin.

DJP Bikin Kisruh, Purbaya Pastikan Tak Ada Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty Jilid II



Purbaya pun meminta para pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan sukarela secara murni tanpa harus menunggu adanya fasilitas pengampunan dari pemerintah. "Jadi ke depan mungkin kita tidak akan melakukan tax amnesty lagi. Jadi teman-teman pebisnis bayar pajak yang betul, kita enggak akan ada tax amnesty," tegasnya.

Sebelumnya Purbaya telah berjanji bahwa selama dirinya memimpin bendahara negara, Indonesia tidak akan menambah daftar periode pengampunan pajak setelah sebelumnya terlaksana pada 2016 dan 2022. Purbaya menilai kebijakan ini menciptakan kerentanan besar bagi petugas pajak untuk terseret dalam praktik suap maupun tindak pidana korupsi.

Pengusaha Diminta Tak Usah Was-was Soal Pemeriksaan WP Tax Amnesty Jilid II



"Menimbulkan kerentanan untuk pegawai pajak saya. Bisa disogok, bisa juga nggak disogok, tapi diperiksa terus. Sehingga saya melihat orang-orang itu kasian," jelas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS tersebut.

Dibandingkan memberikan ruang yang berisiko bagi pegawainya, Purbaya memilih untuk mendorong kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih transparan dan stabil.

Adapun Kementerian Keuangan mengimbau dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menanggapi isu tax amnesty secara berlebihan. Menkeu menegaskan bahwa tidak akan ada pengampunan pajak baru, kecuali jika terdapat instruksi langsung dari pimpinan tertinggi negara.

"Selama saya menjabat Menteri Keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto," kata Purbaya.

Terkait para peserta yang sudah mengikuti program sebelumnya, Purbaya memastikan tidak akan ada pengejaran yang tidak perlu, kecuali bagi mereka yang melanggar komitmen pembayaran yang telah disepakati.

“Kalau menurut saya sih sudah clear, kalau sudah ikut tax amnesty ya sudah, kalau nggak penting-penting amat nggak usah dikejar-kejar, kecuali yang ada janji mau bayar sekian tapi belum bayar itu yang dikejar,” kata Purbaya.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia ( APINDO ) mengimbau para pengusaha agar tetap tenang dan tidak khawatir terkait pemeriksaan terhadap peserta tax amnesty jilid II dan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketua Komite Perpajakan, Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, Siddhi Widyaprathama menyebut, bahwa PPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbeda dengan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tahun 2016-2017.

Ia menjelaskan, dalam kebijakan PPS khususnya kebijakan yang memperoleh tarif Pajak Penghasilan final lebih rendah, terdapat persyaratan dan komitmen tertentu yang memang wajib dipenuhi oleh peserta. DJP Bikin Kisruh, Purbaya Pastikan Tak Ada Pemeriksaan Peserta Tax Amnesty Jilid II

Di mana di dalamnya mencakup pengungkapan harta secara benar dan lengkap, repatriasi harta dari luar negeri, maupun realisasi investasi pada Surat Berharga Negara dan/atau kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemberitaan mengenai pemeriksaan peserta PPS tidak semestinya dimaknai sebagai perubahan kebijakan ataupun langkah pemeriksaan secara umum terhadap seluruh peserta program, melainkan sebagai bagian dari penegakan ketentuan atas kewajiban yang sejak awal telah melekat dalam skema PPS berdasarkan UU HPP,” jelas Siddhi dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2026).

Ia menyebut sepanjang pelaksanaan PPS telah dilakukan secara benar, lengkap, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Purbaya Tolak Tax Amnesty, Rupiah Bisa Terkapar Sampai Rp17.000



Menurutnya, apabila DJP melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap peserta PPS yang diduga belum sepenuhnya memenuhi syarat dan ketentuan dimaksud, hal tersebut pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan yang sejak awal telah diatur dalam UU HPP beserta peraturan pelaksananya, dan bukan merupakan kebijakan baru.

Lebih jauh Siddi mengatakan, bahwa APINDO juga telah melakukan komunikasi dengan DJP dan memahami bahwa arah pengawasan maupun pemeriksaan dimaksud ditujukan secara terukur terhadap Wajib Pajak yang terindikasi belum melaksanakan kewajiban PPS sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait validitas pengungkapan harta maupun realisasi komitmen repatriasi dan investasi.

"APINDO percaya bahwa hubungan yang konstruktif antara otoritas pajak dan dunia usaha merupakan fondasi penting bagi peningkatan kepatuhan sukarela dan penguatan penerimaan negara secara berkelanjutan," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dengan menegur Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) menyusul adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty jilid II . Pernyataan Menkeu guna meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak.

Purbaya memastikan, bahwa rencana pengecekan kembali terhadap harta wajib pajak yang diduga belum sepenuhnya terungkap dalam program PPS tidak akan dilanjutkan. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim usaha dan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

Pandangan Purbaya Soal Proses Hukum Mantan Dirjen Pajak Suryo Utomo Periode 2016–2020



"Jadi itu gak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan informasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," ujar Menkeu Purbaya dalam media briefing di kantornya, Senin (11/5/2026).

Mengingat program PPS telah resmi berakhir pada tahun 2023, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengungkit atau menggali informasi lama terkait pengampunan pajak tersebut.

Bagi pengusaha maupun individu yang telah berpartisipasi, Purbaya mengimbau agar mereka fokus menjalankan aktivitas bisnis secara normal dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan perolehan saat ini.

Sikap Purbaya Tolak Tax Amnesty Jilid 3 Bikin Rupiah Terkapar ke Rp16.749 per USD



Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan bagi wajib pajak yang sudah beriktikad baik mengikuti program pengampunan dari pemerintah agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di lapangan.

Sebagai langkah perbaikan tata kelola informasi, Purbaya kini mensentralisasi pengumuman setiap kebijakan perpajakan. Ke depannya, hanya Menteri Keuangan yang berwenang menyampaikan kebijakan kepada publik, sementara DJP diposisikan murni sebagai lembaga eksekutor.

"Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan DJP lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu pajak hanya eksekutor saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan," tegasnya.

Dengan adanya keputusan ini, Purbaya berharap koordinasi antara penentu kebijakan dan pelaksana teknis dapat lebih sinkron, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal maupun sektor riil.

OTAWA - Selama beberapa dekade, Kanada dipandang sebagai negara yang tertinggal secara global dalam pendanaan pertahanan. Hanya dua tahun yang lalu, rekrutmen sangat buruk sehingga mantan menteri pertahanan memperingatkan bahwa angkatan bersenjata berada dalam "spiral kematian".

Sekarang, angkatan darat Kanada tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade, mencapai jumlah rekrutan tertinggi dalam 30 tahun dan berpotensi membalikkan kekurangan personel kronis yang telah melanda militer negara itu.

Peningkatan selama dua tahun terakhir terjadi ketika dunia bergulat dengan konflik bersenjata besar dan ketidakpastian geopolitik, dan ketika Kanada berkomitmen miliaran dolar dalam pendanaan militer baru setelah bertahun-tahun gagal memenuhi kewajiban NATO-nya.

Hal ini juga bertepatan dengan peningkatan nasionalisme yang tidak lazim yang muncul sejak Presiden AS Donald Trump menyebut Kanada sebagai "negara bagian ke-51" - pernyataan yang dipandang banyak orang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dari tetangga terdekatnya.

Dekade Militer Kanada Hadapi Spiral Kematian selama Beberapa Dekade, Tahun Ini Mulai Bangkit

1. Dipicu Sentimen Trump dan Perang Rusia

Charlotte Duval-Lantoine, seorang peneliti di Canadian Global Affairs Institute yang meneliti budaya militer Kanada, mengatakan bahwa meskipun mungkin ada "efek Trump" di balik peningkatan pendaftaran militer baru-baru ini, permohonan militer sudah mulai melonjak pada tahun 2022, sekitar waktu invasi Rusia ke Ukraina.

"Ketika orang melihat bahwa dunia tidak seaman sebelumnya, bahwa negara mereka mungkin berisiko… kita cenderung melihat orang bergabung dengan militer," katanya, dilansir BBC.

Konflik global bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong peningkatan tersebut. Tingkat pengangguran kaum muda Kanada yang tinggi - yang berada di angka hampir 14% pada bulan Maret - serta janji keamanan kerja dan upah yang lebih tinggi setelah Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan kenaikan gaji terbesar untuk personel militer dalam satu generasi, juga merupakan faktor, tambah Duval-Lantoine.

2. Terjebak Antara AS dan Rusia

Terjebak di antara AS dan Rusia, Kanada harus membuktikan bahwa mereka mampu mempertahankan wilayah Arktiknya

Dalam melaksanakan ibadah haji, selain rukun dan syarat haji, ada beberapa hal yang wajib hajidan hal-hal yang sunnah. Hal-hal apa saja yang diwajibkan dan disunnahkan tersebut? Simak ulasannya berikut ini:

Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi dalam "Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz" yang dalam edisi Indonesia menjadi "Panduan Fiqih Lengkap" (Pustaka Ibnu Katsir, 2007M) mengatakan haji adalah salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah, mempunyai rukun, hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah .

Khusus tentang hal-hal yang diwajibkan dalam haji:

1. Berihram dari miqat-miqat

Yaitu dengan melepas pakaian dan mengenakan pakaian ihram, kemudian niat dengan mengucapkan:



“Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah ‘umrah.”

Atau:



“Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.”

2. Bermalam di Mina pada malam hari-hari Tasyriq

Hal ini karena Rasulullah SAW bermalam di sana. Beliau memberi keringanan bagi pengembala unta di Baitullah, mereka melontar pada hari Nahr (hari raya kurban), sehari setelahnya, lalu dua hari setelahnya dan pada hari mereka menyelesaikan ibadah haji (nafar).[7]

”Rasulullah memberi keringanan kepada mereka, ini merupakan dalil akan wajibnya hal ini bagi yang lainnya.

3. Melempar jumrah secara tertib

Yaitu dengan melempar jumrah ‘Aqabah pada hari Nahr menggunakan tujuh kerikil, lalu melempar ketiga jumrah pada hari-hari tasyrik setelah matahari tergelincir, setiap jumrah dilempar dengan tujuh kerikil, dimulai dengan jumrah Ula kemudian jumrah Wustha dan diakhiri dengan jumrah ‘Aqabah.

4. Thawaf Wada’

Berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma: “Telah diperintahkan kepada manusia agar mengakhiri ibadah hajinya dengan thawaf di Baitullah, namun diberi kelonggaran bagi wanita haidh.”[8]

5. Mencukur rambut atau memendekkannya

Mencukur dan memendekkan rambut disyari’atkan, baik dalam al-Qur-an, as-Sunnah maupun ijma’.

Allah SWT berfirman:



“Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesunguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut...” [ QS Al-Fath/48 : 27]

Dari Abdullah bin ‘Umar ra bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdo’a:



“Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur (gundul) rambutnya.” Mereka berkata, “Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?” Beliau berdo’a lagi, “Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur (gundul) rambutnya.” Mereka berkata, “Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?”

Beliau berdo’a lagi, “Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur (gundul) rambutnya.” Mereka berkata, “Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?”

Beliau berdo’a lagi, “Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya.

”Jumhur ahli fiqih berselisih pendapat akan hukum mencukur atau memendekkan rambut ini. Sebagian besar dari mereka berpendapat hukumnya wajib, orang yang meninggalkannya wajib membayar dam, sedangkan ahli fiqh madzhab Syafi’i berpendapat mencukur atau memendekkan rambut merupakan salah satu di antara rukun-rukun haji. Faktor yang membuat mereka berselisih pendapat adalah karena tidak adanya dalil yang menguatkan pen-dapat yang pertama maupun yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh al-Albani.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo yang menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjalani wajib lapor ke-25 pada hari ini, Kamis (7/5/2026). Wajib lapor ini merupakan buntut laporan yang dilayangkan Jokowi pada 30 April 2025 lalu.

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin merasa bahwa pihaknya merasa direpotkan dengan prosedur hukum yang harus ia jalani selama setahun terakhir. Ia menyebut aktivitas 'wara-wiri' ke Polda Metro ini sebagai beban pekerjaan tambahan yang harus dirasakan selama ini.

"Siang ini, kami kembali direpotkan oleh pekerjaan dari saudara Joko Widodo ini. Gara-gara laporan saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu atau lebih tepatnya setahun yang lalu, ya. Kami harus wara-wiri wajib lapor ke Polda Metro Jaya, ke-25 kali," kata Khozinudin usai wajib lapor.

Dia menyebut hal ini harus dilakukan imbas Jokowi sebagai pihak pelapor tidak pernah ingin menunjukkan bukti fisik ijazah tersebut di hadapan publik.

"Itu semua gara-gara laporan Joko Widodo (Jokowi) yang tidak pernah bertanggung jawab untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan ijazahnya pun tidak pernah ditunjukkan di forum apapun termasuk di pengadilan," ujarnya.

Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan data sebagai aset utama dalam administrasi perpajakan

Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, restitusi pajak menjadi salah satu sisi yang paling sensitif dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Di satu sisi, restitusi merupakan hak fundamental Wajib Pajak dalam sistem self-assessment, yaitu sebuah mekanisme yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Namun di sisi lain, ketika nilai restitusi meningkat tajam tanpa kontrol yang memadai, ia dapat menjadi tekanan serius bagi penerimaan negara. Di sinilah dilema kebijakan muncul: bagaimana memastikan hak Wajib Pajak tetap terpenuhi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Tekanan tersebut bukan sekadar persepsi, melainkan tercermin dalam data yang cukup mencolok. Sepanjang tahun 2025, realisasi restitusi pajak mencapai lebih dari Rp360 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan pada awal 2026, tren permohonan restitusi menunjukkan akselerasi yang lebih cepat dari proyeksi.

Dalam perspektif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lonjakan ini berdampak langsung pada net revenue, karena setiap pengembalian pajak akan mengurangi penerimaan bersih yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Lebih jauh lagi, berbagai kajian menunjukkan bahwa sistem restitusi yang kurang presisi berpotensi menimbulkan compliance gap. Laporan OECD dalam Tax Administration 2023 menekankan bahwa ketidaktepatan dalam pemberian restitusi dapat membuka ruang bagi kesalahan klaim hingga praktik manipulasi, terutama dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kompleks.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, cenderung menghadapi risiko lebih tinggi karena keterbatasan integrasi data dan kapasitas pengawasan. Dalam konteks ini, peningkatan restitusi tidak selalu identik dengan meningkatnya kepatuhan, tetapi bisa juga mencerminkan celah administrasi yang belum tertutup secara optimal.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyempurnaan kebijakan pengembalian pendahuluan untuk memastikan fasilitas restitusi dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran dan berkeadilan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-28/2026.

Penetapan kebijakan ini tentunya sebagai respon strategis untuk menjaga keseimbangan antara pelayanan yang cepat dan pengawasan yang efektif, serta bagian dari upaya berkelanjutan DJP dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, serta selaras dengan agenda reformasi perpajakan yang terus berlangsung.

Salah satu perubahan penting dalam PMK-28/2026 tersebut adalah penegasan kriteria penerima restitusi pendahuluan. Jika sebelumnya pendekatan cenderung lebih luas, kini pemerintah mempersempitnya dengan basis kepatuhan yang lebih terukur.

Wajib Pajak yang berhak diprioritaskan adalah mereka yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang baik, tidak memiliki tunggakan, serta memenuhi indikator administratif tertentu. Pengembalian pendahuluan tetap diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria pengembalian pendahuluan, maka hak Wajib Pajak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap dapat diproses melalui mekanisme restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbasis data

Transformasi paling mendasar dalam PMK-28/2026 terletak pada penguatan basis data. Penggunaan mekanisme penelitian sebagai pengganti pemeriksaan untuk restitusi pendahuluan menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengandalkan analisis data sebagai tulang punggung pengambilan keputusan.

Pendekatan ini sejalan dengan tren global yang menempatkan data sebagai aset utama dalam administrasi perpajakan. Di Eropa, Pemerintah Inggris melalui HM Revenue and Customs, telah mengembangkan sistem Connect, yaitu sebuah platform analitik yang mengintegrasikan berbagai sumber data untuk mendeteksi anomali dan risiko ketidakpatuhan. Melalui sistem tersebut Pemerintah Inggris dapat melakukan proses verifikasi secara lebih cepat, tanpa harus selalu melalui pemeriksaan lapangan yang memakan waktu.

Di kawasan Asia, Inland Revenue Authority of Singapore juga mengadopsi pendekatan serupa melalui pemanfaatan data analytics dan machine learning. Hasilnya, waktu pemrosesan restitusi dapat dipangkas secara signifikan, sementara tingkat kepatuhan tetap terjaga.

Indonesia saat ini mulai mengarah pada model tersebut, terutama dengan pengembangan sistem inti perpajakan yang lebih terintegrasi. Melalui basis data yang kuat, pemerintah dapat melakukan pre-populated analysis, melakukan verifikasi data secara otomatis, dan mengidentifikasi potensi risiko sejak awal. Ini memungkinkan restitusi diproses lebih cepat bagi Wajib Pajak patuh tanpa mengabaikan aspek pengawasan.

Langkah ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis risiko. Dalam literatur perpajakan modern, pendekatan ini dikenal sebagai risk-differentiated compliance, di mana otoritas pajak mengalokasikan sumber daya pengawasan berdasarkan profil risiko Wajib Pajak.

Dengan demikian, tidak semua Wajib Pajak diperlakukan sama, melainkan disesuaikan dengan tingkat kepatuhan dan potensi risiko masing-masing. Sehingga dengan memperjelas batasan seperti nilai maksimal restitusi dipercepat dan kriteria administratif lainnya, pemerintah berupaya memastikan bahwa fasilitas benar-benar dinikmati oleh pihak yang tepat. Ini bukan sekadar pembatasan, tetapi bentuk kalibrasi ulang agar kebijakan lebih presisi.

Keadilan layanan

Kebijakan yang tertuang dalam PMK-28/2026 membuat penentuan kriteria dan penguatan data yang lebih ketat. Namun di balik itu terdapat tujuan yang lebih mendasar yaitu menciptakan keadilan dalam layanan perpajakan. Selama ini, salah satu kritik terhadap sistem restitusi adalah potensi ketimpangan perlakuan antara Wajib Pajak besar dan kecil. Tanpa kriteria yang jelas, fasilitas percepatan bisa saja lebih mudah diakses oleh entitas dengan kapasitas administratif yang lebih kuat.

Selanjutnya, kebijakan tersebut juga berupaya menetapkan parameter yang lebih objektif. Di mana Wajib Pajak dengan kriteria tertentu terlepas dari ukuran usahanya yang dapat memperoleh fasilitas sepanjang memenuhi indikator kepatuhan. Hal ini tentunya membuka peluang yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini mungkin kurang terakomodasi, namun menjadi bagian perekonomian nasional yang signifikan dalam mendukung penerimaan negara.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keseimbangan ini tidak mudah dicapai. India, misalnya, sempat menghadapi lonjakan klaim restitusi dalam sistem GST pada awal implementasinya, yang kemudian direspons dengan penguatan verifikasi berbasis data dan integrasi sistem faktur elektronik. Sementara itu, Kanada melalui Canada Revenue Agency mengembangkan sistem risk scoring untuk menentukan prioritas pengembalian pajak, sehingga proses dapat dipercepat tanpa mengorbankan pengawasan.

Indonesia kini berada pada jalur yang sama. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berbasis data, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dikembalikan benar-benar sah dan tepat sasaran.

Target untuk menjaga nilai restitusi dalam batas yang lebih terkendali menjadi bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal secara keseluruhan. Lebih dari itu, kebijakan ini juga mencerminkan perubahan cara pandang: bahwa kualitas layanan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari ketepatan dan keadilan.

Pada akhirnya, PMK-28/2026 adalah upaya untuk menjaga keseimbangan yang selama ini menjadi tantangan klasik dalam kebijakan fiskal. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan bahwa dunia usaha mendapatkan kepastian dan likuiditas melalui restitusi yang cepat. Di sisi lain, negara juga harus melindungi penerimaan dari potensi kebocoran.

Melalui pendekatan yang lebih selektif, berbasis data, dan berorientasi pada keadilan, pemerintah melalui DJP saat ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kemudahan tetap diberikan, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Wajib Pajak yang patuh akan merasakan percepatan layanan, sementara yang berisiko akan tetap berada dalam pengawasan yang proporsional. Di mana penyesuaian mendasar dilakukan pada mekanisme pengembalian pendahuluan agar kemudahan pengembalian pendahuluan tersebut lebih akurat, selektif, dan tepat sasaran.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Koordinator tim hukum Troya (Tifa and Roy's Advocate) Refly Harun mengungkap sudah 6 bulan Roy Suryo dan dokter Tifa atau sejak November 2025 dicekal serta melakukan rutinitas wajib lapor. Keduanya menjadi tersangka kasus tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Refly menilai kebijakan pencekalan dan wajib lapor tidak transparan sekaligus membelenggu. Mekanisme wajib lapor dibebankan kepada tersangka meski berkas perkara diklaim sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

“Wajib lapor itu walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya membelenggu. Semacam rantai bagi tersangka untuk tidak bisa pergi ke mana-mana. Bayangkan kalau rumahnya mas Roy itu di luar kota kan ribetnya minta ampun,” ujar Refly dikutip Minggu (3/5/2026).

Menurut dia, tidak adanya aturan yang jelas mengenai batasan waktu wajib lapor, terutama saat berkas sudah berpindah kewenangan ke Kejaksaan. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya kesewenang-wenangan dalam prosedur hukum.

Refly menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi terhadap Roy Suryo dan dr Tifa sebagai tersangka. Salah satunya terkait kelambatan proses birokrasi hukum.

Karena itu, dia bakal melayangkan surat resmi ke Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan perkara yang menjerat kliennya. Surat itu rencananya diserahkan besok, Senin, 4 Mei 2026.

Draf surat tersebut sebenarnya telah rampung dan tertanggal 30 April. Namun, karena kendala teknis hari libur, pengiriman baru bisa dilakukan awal pekan depan. Langkah ini diambil guna memenuhi tenggat waktu 15 hari kerja sebagaimana disyaratkan Komnas HAM.

"Maka, kemudian baru disampaikan pada 4 Mei," kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (1/5/2026).

“Surat ini berisi mengenai kemungkinan adanya pelanggaran HAM. Misalnya lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara (P19) yang lebih dari 70 hari. Itu potensial melanggar hak asasi manusia,” lanjutnya.

Melalui laporan ke Komnas HAM, Refly berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan perkara agar hak-hak warga negara tetap terlindungi selama proses hukum berjalan.

Melaksanakan ibadah hajibagi perempuan merupakan salah satu bentuk Safar Wajib (perjalanan wajib). Kondisi bersafar inilah yang memberi informasi pentingnya keberadaan mahram bagi kaum muslimah. Namun, masih ada selisih di antara para ulama tentang status hukumnya.

Menurut Ustadz Ahmad Zain, ada beberapa pendapat mengenai mahram yang wajib tidaknya mendampingi perempuan ini ketika melakukan safar wajib.

Pendapat pertama, seorang perempuan tidak boleh melaksanakanibadah hajikecuali dengan mahramnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari keduanya. Mereka berdalil dengan keumuman hadis yang melarang seorang wanita melakukan safar tanpa mahram, di antaranya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya.”Lalu ada seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan hajji.”Maka Beliau bersabda, “Tunaikanlah haji bersama istrimu.” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa mahram adalah syarat wajib haji bagi seorang perempuan muslimah.

Pendapat kedua, seorang perempuan muslimah dibolehkan melaksanakan ibadah haji tanpa mahram. Mahram bukanlah syarat wajib haji bagi seorang perempuan muslimah. Ini adalah pendapat Hasan Basri, Auza’i, Imam Malik Syafi’I, dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau, serta pendapat Zhahiriyah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dalam riwayat terakhir beliau (al-Majmu’: VIII/382, al-Furu’: III/ 177).

Imam Malik menyatakan bahwa mahram bisa diganti dengan rombongan perempuan yang bisa dipercaya selama perjalanan aman. Imam al-Baji al-Maliki berkata: “Adapun yang disebut oleh sebagian ulama dari teman-teman kami, itu dalam keadaan sendiri dan jumlah yang sedikit. Adapun dalam keadaan jumlah rombongan sangat banyak, sedang jalan – yang dilewati – adalah jalan umum yang ramai dan aman, maka bagi saya keadaan tersebut seperti keadaan dalam kota yang banyak pasar-pasarnya dan para pedagang yang berjualan, maka seperti ini dianggap aman bagi perempuan yang bepergian tanpa mahram dan tanpa teman wanita. “ (al-Muntaqa: III/17).

Dalil mereka adalah sebagai berikut:

1. Hadis Adi bin Hatim radhiyallahu'anhu, bahwa NabiShallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Seandainya kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorangperempuan yang mengendarai kendaraan berjalan dari Al-Hirah hingga melakukan thawaf di Kakbah tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah.” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut berisi tentang pujian dan sanjungan pada suatu perbuatan, hal itu menunjukkan kebolehan.Sebaliknya hadis yang mengandung celaan kepada suatu perbuatan menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. (Umdatu al-Qari).

2. Atsar Ibnu Umar radhiyallahu'anhu

Ibnu Umar berkatabahwa beliau memerdekakan beberapa budak perempuannya.Kemudian beliau berhaji dengan mereka.Setelah dimerdekakan, tentunya mereka bukan mahram lagi bagi Ibnu Umar.Berarti para wanita tersebut pergi haji tanpa mahram.(Disebutkan Ibnu Hazm dalam al-Muhalla).

3. Atsar Aisyah radhiyallahu'anha.

Dari Aisyah tatkala ada orang yang menyampaikan kepada beliau bahwa mahram adalah syarat wajib haji bagi wanita muslimah, beliau berkata, “Apakah semua wanita memiliki mahram untuk pergi haji?” (Riwayat Baihaqi).

4.Kaidah fiqhiyah

- Masalah safar perempuan termasuk dalam katagori muamalah, sehingga bisa kita cari alasan dan hikmahnya, yaitu untuk menjaga keselamatan wanita itu sendiri dan ini bisa terwujud dengan adanya teman-teman wanita yang bisa dipercaya apalagi dalam jumlah yang banyak dan jalan dianggap aman.

“Hukum yang ditetapkan dengan ijtihad bisa berubah menurut perubahan waktu, keadaan, tempat dan perorangan.”

- Berdasarkan kaidah tersebut, sebagian ulama kontemporer seperti Syaikh Abdurrazaq Afifi (Fatawa wa Rasail: I/201) membolehkan seorang wanita bepergian sendiri atau bersama beberapa temannya yang bisa dipercaya dengan naik pesawat, diantar oleh mahramnya ketika pergi dan dijemput juga ketika datang. Bahkan keadaan seperti ini jauh lebih aman dibanding jika seorang wanita berjalan sendiri di dalam kota, khususnya kota-kota besar.

“Apa-apa yang diharamkan karena zatnya, tidaklah dibolehkan kecuali dalam keadaan darurat, dan apa-apa yang diharamkan dengan tujuan menutup jalan (kemaksiatan), maka dibolehkan pada saat dibutuhkan.”

- Ketidakbolehan wanita melakukan safar tanpa mahram tujuannya untuk menutup jalan kemaksiatan dan bahaya baginya. Oleh karena itu, hal itu menjadi dibolehkan manakala ada kebutuhan, khususnya jika ditemani dengan rombongan yang dipercaya dan keadaan jalan aman.

Pendapatyang kuat bahwa mahram bukanlah syarat wajib haji bagi wanita muslimah berdasarkan hadis dan atsar di atas.Tetapi boleh bersama rombongan perempuan yang bisa dipercaya, khususnya jika keadaan aman.

Adapun hadis Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu yang mensyaratkan mahram, peristiwa tersebut bukan pada haji wajib, tetapi pada haji yang sunnah. Sebab, haji baru diwajibkan pada tahun 10 Hijriyah, dimana Rasulullah pada waktu itu juga melaksanakan ibadah haji.

Walaupun demikian, diharapkan bagi wanita yang ingin melaksanakan haji dan umrah atau melakukan safar wajib lainnya, hendaknya bersama mahramnya, karena itu lebih terhindar dari fitnah dan marabahaya lainnya.

Dengan demikian Islam dipahami sebagai agama yang selalu menjaga kehormatan dan keselamatan perempuan, sekaligus memberikan solusi-solusi yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun secara sosial disaat tidak ada pilihan lain. Wallahu A’lam.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) menegaskan ekosistem dan nilai halal mampu memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi syariah global.

“(Oleh karena itu) Pemerintah pun terus mendorong penguatan pasar domestik melalui fasilitasi branding, standardisasi mutu, hingga business matching internasional,” kata Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan berdasarkan laporan global tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam sektor ekonomi Islam dengan nilai ekspor halal mencapai 64,42 miliar dolar AS.

Salah satu bentuk penguatan ekosistem halal, lanjut Muti, adalah melalui program peningkatan kelas dan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional.

“Sejak diinisiasi pada 2021, program (seperti) Festival Syawal ini fokus mendorong pelaku UMK untuk naik kelas melalui sertifikasi halal, edukasi, dan penguatan rantai pasok,” ujar Muti.

Menurut dia, pemberdayaan usaha mikro dan kecil tersebut harus dilakukan secara komprehensif agar memiliki daya saing yang kuat.

“Bagi kami, pemberdayaan UMK bukan hanya soal menerbitkan sertifikat halal, tetapi membekali mereka agar bisa naik kelas,” katanya.

Adapun hingga tahun 2025, Festival Syawal tercatat telah mengedukasi hampir 10.000 peserta dan memfasilitasi sertifikasi bagi lebih dari 1.500 UMK.

Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengingatkan halal merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan menjaga kualitas hidup masyarakat.

“Makanan halal bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi barrier utama dalam menjaga kualitas hidup,” ujar dia.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum MUI K M Cholil Nafis menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap produk pangan modern.

“Penetapan halal harus melalui audit ketat oleh tenaga profesional dan tetap menjadi kewenangan ulama dalam sinergi bersama pemerintah,” kata Cholil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026