REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12 juta SPT per 27 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 27 April 2026 tercatat 12.109.636 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan wajib pajak, setoran SPT Tahunan untuk tahun buku Januari–Desember berasal dari 10.238.700 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.319.777 orang pribadi nonkaryawan, 539.198 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 501 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan dari sektor migas dengan jumlah tiga SPT dalam mata uang rupiah dan 20 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, laporannya berasal dari 11.403 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu berasal dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (24/2/2026), berpotensi bergerak menguat seiring data ekonomi dalam negeri yang tercatat solid.

IHSG dibuka naik 31,97 poin atau 0,38 persen ke posisi 8.428,05. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 menguat 0,92 poin atau 0,11 persen ke posisi 848,68.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan secara teknikal IHSG masih berpeluang menguat terbatas.

“Berdasarkan analisis teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance di kisaran 8.310–8.450. Potensi koreksi tetap terbuka, sehingga perlu kehati-hatian,” ujar Nico di Jakarta, Selasa.

Pajak Januari tumbuh kuat

Dari dalam negeri, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,7 persen secara tahunan (yoy), setara 4,9 persen dari target APBN 2026.

Kenaikan terutama ditopang PPN dan PPnBM yang melonjak 83,9 persen (yoy) menjadi Rp45,3 triliun, mencerminkan konsumsi domestik yang tetap kuat, serta penurunan restitusi 23 persen berkat perbaikan manajemen restitusi.

PPh badan tumbuh 37 persen (yoy) menjadi Rp5,7 triliun. Sementara itu, PPh orang pribadi dan PPh 21 sebesar Rp13,1 triliun masih terkontraksi 20,4 persen (yoy) akibat faktor administratif, termasuk deposit Rp6,1 triliun yang belum dipindahbukukan. Jika disesuaikan, pertumbuhannya diperkirakan bisa mencapai 16,5 persen (yoy).

Adapun PPh final, PPh 22, dan PPh 26 turun 11 persen (yoy) menjadi Rp26 triliun. Pajak lainnya melonjak 685,8 persen (yoy) menjadi Rp16,1 triliun, termasuk tambahan deposit Rp15,4 triliun yang juga belum dipindahbukukan.

Nico menilai kinerja Januari 2026 menunjukkan sinyal awal yang cukup kuat bagi penerimaan negara, terutama dari sisi konsumsi.

“Ini mengindikasikan daya beli domestik relatif terjaga di awal tahun, yang positif bagi pertumbuhan kuartal I. Namun perlu dicermati bahwa sebagian pertumbuhan juga dipengaruhi faktor teknis seperti penurunan restitusi dan belum dipindahbukukannya sejumlah deposit pajak,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan pada 2025 mencapai Rp530,3 triliun atau meningkat 2,23 persen dibandingkan 2024. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuh insentif dinikmati oleh rumah tangga.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, mayoritas belanja perpajakan dialokasikan dalam bentuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Insentif tersebut muncul sebagai konsekuensi kebijakan fiskal yang memberikan pembebasan maupun keringanan pajak pada sektor tertentu.

“Artinya, ketentuan yang seharusnya dikenakan pajak, dalam praktiknya dibebaskan. Itu yang dicatat sebagai belanja perpajakan,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kelompok rumah tangga menjadi penerima manfaat terbesar dengan porsi 55,2 persen atau setara Rp292,7 triliun. Nilai tersebut terutama berasal dari pembebasan PPN atas barang dan jasa yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat.

Menurut Suahasil, insentif tersebut mencakup pembebasan PPN untuk sektor perumahan dan bahan makanan pokok, serta dukungan fiskal bagi sektor pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Pemerintah juga memberikan insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui tarif PPh final, serta fasilitas tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi.

“Jika dikategorikan berdasarkan penerima manfaat, belanja perpajakan ini paling besar diterima oleh rumah tangga, kemudian dunia usaha dalam rangka memperkuat iklim investasi,” kata Suahasil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak per September 2025 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini terjadi karena adanya peningkatan restitusi pajak.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak dilihat dari dua sisi, yakni realisasi bruto dan realisasi neto (setelah dikurangi restitusi pajak).

Realisasi penerimaan pajak bruto per September 2025 mencapai Rp1.619,20 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi bruto pada 2024 sebesar Rp1.588,21 triliun. Rinciannya, Pajak Penghasilan (PPh) Badan meningkat 6 persen (year on year/yoy) menjadi Rp304,63 triliun, PPh orang pribadi naik 39,4 persen menjadi Rp16,90 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) turun 3,2 persen menjadi Rp702,20 triliun, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik 18,4 persen menjadi Rp19,69 triliun.

“Kalau kita lihat angka neto, tahun ini (per September) Rp1.295,28 triliun, masih di bawah penerimaan pajak neto tahun lalu sebesar Rp1.354,86 triliun. Salah satu sebabnya adalah karena tahun ini memang terjadi peningkatan restitusi pajak,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025) lalu.

Sebagai informasi, restitusi pajak merupakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kondisi tersebut terjadi ketika wajib pajak (WP) membayar pajak padahal seharusnya tidak ada kewajiban pajak yang terutang.

Selain itu, restitusi juga dapat berupa pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), PPN, atau PPnBM. Jika pajak yang dibayarkan WP lebih besar daripada yang seharusnya, maka sesuai ketentuan perpajakan, WP berhak mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut.

“Restitusi ini juga berarti uang dikembalikan kepada masyarakat, dunia usaha, dan wajib pajak, sehingga uang itu beredar di tengah-tengah perekonomian,” jelas Suahasil.

“Kita berharap dengan uang yang beredar di tengah perekonomian, termasuk yang berasal dari restitusi pajak, hal itu dapat membantu menggerakkan ekonomi nasional,” tambahnya.