Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut tidak ada relaksasi lagi untuk periode pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP). WP yang terlambat melaporkan SPT pajak pribadi melewati hari ini, Kamis (30/4/2026), akan dikenakan denda.

Untuk diketahui, otoritas pajak sebelumnya telah merelaksasi pelaporan SPT tahunan PPh OP yang awalnya berakhir 31 Maret 2026. Relaksasi dilakukan dengan menghapus sanksi administratif bagi WP OP yang melaporkan dan membayarkan SPT-nya lewat 31 Maret sampai 30 April 2026 atau hari ini.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto berkelakar, WP OP yang masih terlambat melaporkan SPT-nya usai diperpanjang satu bulan ibarat mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah.

"Sayang sekali, untuk orang pribadi kan sudah kami tambah satu bulan. Berarti itu kalau jadi murid, itu murid yang failed kuliahnya, karena enggak submit tugas walaupun sudah diperpanjang satu bulan," terangnya di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo pun menyampaikan mohon maaf karena pihaknya tidak bisa lagi memberikan relaksasi untuk WP OP. Dia menyebut WP pribadi yang terlambat melaporkan SPT-nya akan terkena denda sesuai dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pada UU tersebut, dijelaskan bahwa denda untuk SPT PPh WP perorangan yang terlambat sebesar Rp100.000.

"Ya mohon maaf, denda enggak besar. Silakan dibaca di undang-undang," tutur Bimo.

Di sisi lain, relaksasi diberikan kepada WP Badan yang hari ini seharusnya terakhir melaporkan SPT PPh pasal 29. Setelah pertimbangan dan permintaan sekitar 4.000 WP, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disebut menyetujui perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Badan dari hari ini sampai dengan 31 Mei 2026.

Bimo menyebut ada sekitar 4.000 permintaan yang diterima fiskus yaitu WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," tuturnya.

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) sebelumnya yakni satu bulan.

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Berdasarkan data DJP sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini, total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut perpanjangan batas akhir pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) badan atau PPh pasal 29 didasari oleh banyaknya permohonan dari wajib pajak (WP) terkait.

Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 permintaan perpanjangan periode pelaporan dari WP Badan, masyarakat umum, asosiasi dan pihak penghubung atau tax intermediaries.

"Jadi kami pertimbangkan betul. Kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di April ini, maka tadi arahan Pak Menteri [Keuangan] untuk relaksasi laporannya itu insyaallah akan segera kami rilis," terang Bimo di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Bimo menyebut relaksasi atau perpanjangan periode pelaporan ini sama dengan yang diterapkan untuk SPT PPh orang pribadi (OP) yakni satu bulan. Untuk itu, periode pelaporan SPT Badan yang harusnya berakhir hari ini, Kamis (30/4/2026), diperpanjang sampai Minggu (31/5/2026).

Keputusan atau payung hukum pemberian relaksasi pelaporan SPT Badan ini akan segera diunggah oleh DJP. Namun, untuk pembayaran SPT, otoritas pajak mengaku masih harus menghitung lagi pengaruhnya terhadap capaian penerimaan pajak April 2026.

Meski demikian, Bimo menyebut data sampai 29 April 2026 kemarin menujukkan penerimaan pajak masih tumbuh dua digit seperti tiga bulan sebelumnya. Kepastian soal relaksasi pembayaran SPT ditentukan oleh kinerja penerimaan sampai dengan 30 April ini.

"Jadi sampai 29 April kemarin itu pertumbuhan masih sangat positif di atas 18%, Januari sampai 29 April. Nah 30 April ini kami harus pastikan supaya sesuai dengan target," tuturnya.

Adapun relaksasi pelaporan SPT tahunan PPh Badan ini sudah direstui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk diketahui, sebagaimana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas akhir penyampaian SPT bagi WP Badan adalah 30 April setiap tahunnya.

Namun demikian, Bimo menyebut Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, Bimo menyebut total SPT PPh yang sudah masuk baik WP orang pribadi (OP) maupun Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Di sisi lain, Bimo memastikan periode penyampaian dan pembayaran SPT PPh orang pribadi atau pasal 21 berakhir hari ini. Sebelumnya, periode pelaporan dan pembayarannya sudah diperpanjang dari 31 Maret sampai 30 April 2026.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan pihaknya segera memperpanjang tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026.

"Iya (rencana perpanjangan masa lapor SPT Badan) direlaksasi sampai 31 Mei (2026)," kata Bimo dalam jumpa pers di sela mengunjungi KPP Madya Jakarta, Kamis.

Bimo menyampaikan kebijakan itu ditetapkan setelah mendapat arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

"Tadi pagi saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya, kami akan segera rilis," ujarnya.

Ia menjelaskan keputusan perpanjangan masa pelaporan diambil guna memberikan kepastian dan tambahan waktu bagi wajib pajak dalam menyiapkan kelengkapan administrasi, perhitungan, serta kebenaran data pelaporan pajak tahunan.

Menurut Bimo, kebijakan relaksasi tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera dirilis secara resmi setelah seluruh proses administrasi dan penandatanganan keputusan selesai dilakukan.

Ia menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan relaksasi untuk pembayaran pajak, namun keputusan tersebut masih dalam tahap perhitungan dan analisis sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

Bimo menjelaskan relaksasi pelaporan tidak disebabkan kendala teknis sistem, melainkan tingginya permintaan dari wajib pajak yang mengajukan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Badan.

Ia mengungkapkan terdapat sekitar 4.000 permohonan relaksasi dari wajib pajak badan, selain juga permintaan dari masyarakat umum serta asosiasi perantara perpajakan yang turut menjadi pertimbangan pemerintah.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan juga permohonan dari asosiasi intermediaries, tax intermediaries," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tetap memperhitungkan kesiapan penerimaan negara sebelum menetapkan kebijakan, dengan mempertimbangkan capaian penerimaan pajak hingga akhir April yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

"Jadi kami pertimbangkan betul, kami hitung betul dengan kerangka kesiapan penerimaan yang memang harus kami capai di bulan April ini. Maka tadi arahan Pak Menteri untuk relaksasi pelaporannya itu insya Allah akan segera kami rilis," ucapnya.

Bimo memastikan jangka waktu relaksasi pelaporan SPT badan akan berlaku hingga 31 Mei 2026, memberikan tambahan waktu sekitar satu bulan bagi wajib pajak untuk menyampaikan kewajibannya.

Ia menambahkan keputusan resmi terkait relaksasi pelaporan segera diterbitkan melalui keputusan direktur jenderal pajak dan akan diumumkan pada hari yang sama setelah proses penandatanganan selesai.

"Yak. Sebentar lagi (keputusan dirjennya) saya tanda tangan," tegasnya.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah mencapai 12,7 juta per 30 April 2026 pukul 12.00 WIB. Realisasi pelaporan itu mencapai sekitar 83,2 persen dari target 15 juta wajib pajak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 31 Mei 2026.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan mempertimbangkan berbagai masukan dari wajib pajak.

Ia menjelaskan relaksasi yang diberikan saat ini baru mencakup pelaporan SPT, sedangkan untuk pembayaran masih dalam tahap kajian.

"Saya sudah meminta arahan dari Pak Menteri dan beliau memberi arahan untuk mempertimbangkan relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya dan akan segera kami rilis," kata Bimo di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Menurut dia, permintaan perpanjangan cukup tinggi, tercermin dari sekitar 4 ribu permohonan yang masuk dari wajib pajak badan serta dorongan dari asosiasi intemediary dan pelaku usaha.

"Kemudian juga ada permohonan dari masyarakat umum dan asosiasi intermediary," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bimo menegaskan keputusan relaksasi tetap memperhitungkan target penerimaan negara, khususnya pada April 2026.

Untuk itu, DJP masih mengkaji kemungkinan relaksasi pembayaran agar tetap selaras dengan ketentuan undang-undang dan kondisi penerimaan pajak.

"Untuk perpanjangan relaksasi pembayaran sedang kami hitung dahulu, sedang kami analisis dahulu. Kira-kira akan segera kami umumkan setelah analisis final," ucapnya.

Sementara itu, DJP mencatat sejauh ini jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai sekitar 12,6 juta hingga 12,7 juta.

Angka tersebut setara sekitar 67 persen dari wajib SPT, dengan target tahun ini mencapai lebih dari 15 juta pelaporan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu)mencatat realisasi pelaporan surat pemberitahuan alias SPT tahun pajak 2025 baru mencapai 7,2 juta atau 47,15% dari target sebanyak 15,27 juta SPT.

Sementara jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT yakni sebanyak 19,05 juta, realisasi kepatuhan formal wajib pajak hanya sekitar 37,7%.

Data tersebut ditarik per 10 Maret 2026, atau 21 hari jelang batas waktu akhir penyampaian SPT pajak penghasilan (PPh) bagi orang pribadi (OP) yakni 31 Maret, sedangkan bagi badan yakni 30 April 2026.

"Dalam beberapa hari terakhir kami melihat trend penyampaian SPT cukup positif dan terdapat waktu yang cukup sampai dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 31 Maret 2026 dan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan hingga akhir April 2026," terang Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, Inge menyebut jumlah wajib pajak (WP) yang wajib menyampaikan SPT Tahunan adalah sebanyak 19.051.508. Namun, DJP menargetkan WP yang menyampaikan SPT Tepat Waktu sebanyak 15.273.761.

Adapun jumlah WP yang terdata telah melakukan aktivasi akun pada sistem inti administrasi perpajakan, atau Coretax adalah sebanyak 15.883.598 WP.

Inge menyebut otoritas pajak tetap mengimbau agar WP tetap melaporkan SPT tahunan lebih awal mengingat hari kerja efektif sebelum batas akhir pelaporan hanya sampai 18 Maret, sebelum masuk libur Idulfitri.

"Kami tetap mengimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan lebih awal melalui sistem Coretax DJP agar proses pelaporan dapat dilakukan dengan lebih nyaman sebelum batas waktu yang ditetapkan," terangnya.

Harapan Dirjen Pajak

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut rata-rata pelaporan SPT per harinya mencapai sekitar 250.000 SPT. Dia memperkirakan jumlah pelaporan bisa mencapai 8,5 juta SPT sebelum masuk waktu libur Lebaran.

Di samping itu, fiskus turut menyediakan berbagai opsi pelaporan lain yang diharapkan memudahkan WP mengakses Coretax.

Contohnya, penggunaan Coretax Form untuk pengisian offline bagi WP yang memiliki SPT nihil dan satu pemberi kerja, serta akses M-Pajak melalui perangkat Android dan iOS.

"Mudah-mudahan dengan seperti itu kami bisa sekaligus smoothing beban sistem dari hari ke hari," tuturnya.

Khusus melalui Coretax, DJP juga disebut telah memperluas bandwidth sistem digital itu untuk memperkuat layanannya kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan serius pemerintah karena sampai dengan Minggu (8/3/2026) pukul 24.00 WIB jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan alias SPT Pajak tahun 2025 baru sebanyak 6,69 juta.

Jumlah itu setara dengan 47,78% dari target kepatuhan wajib pajak sebanyak 14 juta SPT pada tahun ini. Sebagian besar pelaporan SPT itu dilakukan melalui Coretax sebanyak 6,68 juta. Sedangkan Coretax Form 5.216 SPT.

Adapun wajib pajak orang pribadi karyawan masih mendominasi pelaporan SPT. Jumlahnya mencapai 5,94 juta. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang hanya 595.835 SPT.

Sementara itu wajib pajak badan masih di kisaran 141.055 untuk dalam negeri. Sementara itu wajib pajak asing di kisaran 116. Otoritas pajak juga mencatat adanya laporan SPT yang berbeda tahun buku sebanyak 1.194. Semuanya wajib pajak badan baik asing maupun domestik.

Selain pelaporan SPT, Ditjen Pajak juga mencatat sebanyak 15,61 juta wajib pajak telah melakukan aktivasi Coretax. Sama dengan SPT, WP orang pribadi mendominasi aktivasi akun di sistem inti perpajakan dengan jumlah sebesar 14,59 juta. Sebaliknya WP Badan tercatat sebanyak 931.532, WP Instansi Pemerintah 90.124 dan WP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebanyak 225.

Strategi DJP

Adapun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) optimistis sebanyak 8,5 juta surat pemberitahuan alias SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) sebelum libur Idulfitri.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memperkirakan tambahan sekitar 2,5 juta SPT sampai dengan 18 Maret 2026 mendatang bisa terwujud apabila rata-rata pelaporan setiap harinya yakni 250.000 SPT bisa dipertahankan.

"Katakan 10 hari x 250.000 itu sekitar 2,5 juta ya. 2,5 juta dari 6 juta sekarang berarti 8,5 [juta] gitu ya," terangnya pada taklimat media di kantor DJP, Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Untuk bisa mencapai prediksi itu, Bimo memastikan pihaknya akan proaktif alias 'jemput bola' dan tidak mengandalkan sukarela WP. DJP disebut akan membuka kantor layanan sampai dengan hari Sabtu dan Minggu selama sekitar dua pekan ke depan sebelum Lebaran.

Di sisi lain, otoritas pajak turut meluncurkan dua metode baru pelaporan SPT yang kini melalui sistem inti administrasi perpajakan yakni Coretax. Dua metode baru itu yakni Coretax Form dan melalui M-Pajak atau Coretax Mobile.

Penggunaan Coretax Form bisa dimanfaatkan dengan mengunduh formulir yang bisa diisi offline oleh WP. Kemudian, pengisiannya bisa dilakukan secara offline sebelum nantinya membutuhkan akses internet untuk mengunggah ke sistem Coretax. Namun, fitur ini hanya bisa digunakan untuk WP dengan SPT nihil.

"Pada saat peak hours ketika sistem sedang di-hit misalnya tadi [diakses oleh] 350.000 sekian wajib pajak, [atau] apabila di daerah-daerah yang mungkin penetrasi internetnya masih kurang baik, itu bisa dilakukan secara manual offline dulu. Setelah lengkap, baru bisa di-submit-kan secara online," terang Bimo.

Coretax Mobile

Adapun untuk Coretax Mobile, Bimo menargetkan aplikasi anyar dari DJP itu bisa mulai tersedia baik di sistem operasi Android maupun iOS (iPhone) dalam dua minggu ke depan.

"Dengan adanya kanal pelaporan yang lebih fleksibel ini untuk memastikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan bisa diakses dari berbagai perangkat," pungkas eselon I Kemenkeu lulusan Taruna Nusantara itu.

Secara terperinci, total 6.002.570 SPT yang sudah masuk ke DJP itu mencakup pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025 dengan didominasi oleh 5.872.158 SPT dari WP OP. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Di sisi lain, sebanyak 15.268.493 WP sudah mengaktivasi akun Coretax.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS.

Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax pada awal 2026 masih minim dari instansi pemerintah.

Dari total 11,27 juta akun Coretax yang telah melakukan login atau aktivasi hingga 3 Januari 2026, hanya 88.409 akun berasal dari instansi pemerintah, menjadi yang terendah dibandingkan wajib pajak individu dan badan.

Pada periode yang sama, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 8.160 SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 telah disampaikan. Pelaporan tersebut mayoritas berasal dari wajib pajak individu, sementara kontribusi kelompok nonindividu, termasuk instansi pemerintah, belum terlihat signifikan .

DJP mencatat, wajib pajak individu masih mendominasi baik dari sisi pelaporan SPT maupun aktivitas penggunaan Coretax.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyampaikan bahwa pelaporan dini mencerminkan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan capaian administratif, tetapi juga partisipasi publik yang lebih aktif.

"Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu,” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (3/1/2025).

Lebih lanjut, berdasarkan data DJP, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi dengan total 8.160 SPT. Dari SPT yang masuk tersebut sebanyak 6.085 SPT dilaporkan oleh orang pribadi karyawan dan 1.498 SPT oleh orang pribadi nonkaryawan.

Sementara itu, wajib pajak badan menyumbang 577 SPT, yang terdiri atas badan berdenominasi rupiah dan valuta asing .

Pada hari yang sama, DJP mencatat lebih dari 69,14 ribu wajib pajak mengakses sistem Coretax untuk berbagai keperluan administrasi perpajakan. DJP menilai hal ini menandakan bahwa sistem tersebut tidak hanya diaktifkan, tetapi juga digunakan secara aktif oleh wajib pajak.