Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyampaikan alasan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta program Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nantinya menjadi manajer bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Desa Merah Putih (KNDMP).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan tujuan latsarmil bagi peserta SPPI tidak disamakan dengan pendidikan calon maupun anggota militer. Para peserta ditegaskan tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya.

"Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. jelasnya dalam jumpa pers, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dia menjelaskan, tujuan Latsarmil adalah untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ketut memaparkan korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis KDMP dan KNDMP dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas," paparnya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan latihan disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil.

Penekanannya bukan pada kemampuan fisik tempur, melainkan pembentukan mental, tanggung jawab, daya juang, dan kemampuan memecahkan masalah (problem solving).

Terkait dengan adanya insiden korban jiwa dalam pelaksanaan program sebelumnya, Kemhan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan almarhumah.

Sebagai bentuk tanggung jawab, penyelenggara telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, hingga mengurus pemenuhan hak-hak peserta.

Lebih lanjut, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan. Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) memberikan santunan Rp50 juta kepada keluarga peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil).

Mereka mengikuti latihan sebelum dikukuhkan sebagai manajer baik untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kita memberikan santunan ya setiap orang itu Rp50 juta," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat jumpa pers, Sabtu (27/6/2026).

Selain memberikan santunan, Kemenhan juga membantu proses pengantaran jenazah hingga pemakaman sebagai bentuk tanggungjawab sebagai pihak penyelenggara.

"Kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan langsung sampai pengantaran mulai dari proses di kejadian di tempat sampai dengan pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan tetap menjalin komunikasi dengan keluarga korban dan terus melakukan koordinasi lebih lanjut.

Tak hanya itu, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan.

Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemenhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan.

Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih sebagai buntut dari meninggalnya lima peserta saat menjalani masa pendidikan.

Langkah korektif ini difokuskan pada perombakan total aspek skrining kesehatan pra-latihan, penyesuaian porsi beban fisik oleh satuan TNI pelatih, hingga peningkatan respons kedaruratan medis di lapangan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menginstruksikan perubahan metode instruksi agar lebih adaptif tanpa menghilangkan esensi penanaman nilai kedisiplinan korporasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan pemeriksaan riwayat dan kondisi fisik mutakhir menjadi poin krusial yang dirombak agar intensitas latihan bisa didesain secara personal.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," ujar Ketut saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, setiap satuan TNI yang bertindak sebagai intermedian pelatih wajib menyelaraskan tingkat latihan fisik dengan profil klinis para peserta. Dari sisi mitigasi risiko di area latihan, kesiapan tim medis juga diperketat demi memastikan tindakan penyelamatan korban sakit dapat berjalan secara instan dan maksimal.

Selain pengawasan klinis, Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan pergeseran orientasi kurikulum pendidikan agar tidak hanya bertumpu pada ketahanan fisik kasar, melainkan turut mempertimbangkan stabilitas mental para calon manajer tersebut.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata Ketut.

Sistem kepelatihan ini sebelumnya menuai sorotan tajam setelah lima calon manajer, yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari, meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN telah mencabut hak guna usaha alias HGU seluas 85.244,925 hektare milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan puluhan ribu hektare itu memiliki nilai Rp14,5 triliun. "Total nilainya menurut LHP BPK sekitar 14,5 triliun total nilainya," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, total ada enam perusahaan milik PT SGC. Salah satu HGU yang terbit di Lampung itu adalah milik anak usaha PT Sweet Indo Lampung.

"PT-nya ada enam, nanti daftarnya kita kasih. Tapi grupnya sama. Satu grup SGC. Saya enggak mau sebut singkatannya, pokoknya inisialnya SGC," imbuhnya.

Nusron menjelaskan pencabutan HGU ini karena enam perusahaan itu telah menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atau Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Kemudian, pencabutan HGU milik SGC ini dilakukan setelah Kementerian ATR melakukan rapat koordinasi dengan Kejagung, Polri, Kemenhan, TNI AU hingga KPK.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah peringatan kepada enam anak usaha SGC. Namun, kata Nusron, surat itu tidak diindahkan pihak korporasi.

"Karena sebelum kita melakukan tindakan ini, kita sudah kirim surat peringatan, kita sudah kirim surat untuk melakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan, tetapi mereka memang yang bersangkutan keberatan. Jadi kita sudah antisipasi langkah selanjutnya," pungkasnya.

Nusron menjelaskan, setelah pencabutan HGU, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Juga akan dilakukanpengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan tembusan TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," tutur Nusron.

Nusron menegaskan keputusan pencabutan HGU tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mendengarkan pandangan hukum dari berbagai pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN telah mencabut hak guna usaha alias HGU seluas 85.244,925 hektare milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan puluhan ribu hektare itu memiliki nilai Rp14,5 triliun. "Total nilainya menurut LHP BPK sekitar 14,5 triliun total nilainya," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, total ada enam perusahaan milik PT SGC. Salah satu HGU yang terbit di Lampung itu adalah milik anak usaha PT Sweet Indo Lampung.

"PT-nya ada enam, nanti daftarnya kita kasih. Tapi grupnya sama. Satu grup SGC. Saya enggak mau sebut singkatannya, pokoknya inisialnya SGC," imbuhnya.

Nusron menjelaskan pencabutan HGU ini karena enam perusahaan itu telah menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atau Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Kemudian, pencabutan HGU milik SGC ini dilakukan setelah Kementerian ATR melakukan rapat koordinasi dengan Kejagung, Polri, Kemenhan, TNI AU hingga KPK.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah peringatan kepada enam anak usaha SGC. Namun, kata Nusron, surat itu tidak diindahkan pihak korporasi.

"Karena sebelum kita melakukan tindakan ini, kita sudah kirim surat peringatan, kita sudah kirim surat untuk melakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan, tetapi mereka memang yang bersangkutan keberatan. Jadi kita sudah antisipasi langkah selanjutnya," pungkasnya.

Nusron menjelaskan, setelah pencabutan HGU, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Juga akan dilakukanpengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan tembusan TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," tutur Nusron.

Nusron menegaskan keputusan pencabutan HGU tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mendengarkan pandangan hukum dari berbagai pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN mencabut hak guna usaha (HGU) enam perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan pencabutan izin itu merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK pada 2015 dan 2019, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2022.

"Ditemukannya adanya hak guna usaha atau sertifikat HGU seluas 85.244,925 hektare yang terbit atas nama PT Sweet Indolampung dan kawan kawan, ada 6 entitas lainya tapi satu grup," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Nusron menjelaskan HGU milik SGC itu dicabut lantaran enam perusahaan itu berdiri di atas tanah milik negara atau milik Lanud Pangeran M. Bun Yamin.

Kemudian, dicabutnya HGU itu telah disepakati berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, Polri, Kemenhan hingga TNI AU.

"Dari rapat tadi alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan cq. TNI AU kami nyatakan cabut, yang hari ini di atasnya ada tanaman tebu dan ada pabrik gula," imbuhnya.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pengelolaan lahan dari wilayah HGU tersebut nantinya akan diserahkan kepada TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," pungkasnya.

KOMPAS.com - Bank Mandiri berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan) membangun lima jembatan bertipe Bailey untuk membantu pemulihan konektivitas wilayah yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dalam menjalankan peran sebagai agen pencipta nilai sosial dan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam percepatan penanganan dampak bencana.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan berharap, kehadiran jembatan Bailey dapat menjadi solusi sementara yang efektif sebelum pembangunan infrastruktur permanen direalisasikan.

Riduan mengatakan, langkah tersebut penting untuk memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak dapat kembali berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, inisiatif tersebut juga mencerminkan sinergi lintas sektor antara Bank Mandiri dan Kemenhan dalam merespons kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Riduan menjelaskan, jembatan Bailey dipilih karena memiliki karakteristik yang adaptif, mudah dipasang, serta dapat dipindahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, jembatan ini sesuai untuk kondisi wilayah pascabencana.

“Sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat penanganan bencana. Jembatan Bailey dipilih karena instalasinya relatif cepat dan sangat sesuai untuk kondisi wilayah terdampak sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/1/2026).

Lebih lanjut, Riduan berharap, jembatan tersebut juga dapat menjadi sarana penghubung vital bagi mobilitas warga, distribusi bantuan kemanusiaan, serta akses terhadap layanan publik.

Dengan begitu, proses pemulihan sosial dan ekonomi di daerah terdampak dapat berlangsung lebih optimal.

Salurkan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan

Selain pembangunan jembatan, Bank Mandiri juga menyalurkan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan. Sejak akhir November hingga pertengahan Desember 2025, perseroan telah menyalurkan dan menyiapkan lebih dari 288.889 paket bantuan ke wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan tersebut meliputi paket sembako, obat-obatan, keperluan wanita dan balita, selimut, genset, air bersih, kasur lipat, hingga pakaian layak pakai.

Konsistensi tersebut menegaskan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah yang terus hadir, bergerak cepat, dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Pada awal 2026, Bank Mandiri juga terlibat aktif dalam mendukung pembangunan 600 unit hunian darurat (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, sebagai bagian dari upaya pemulihan jangka menengah.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri kembali mengirimkan Relawan Mandiri Tanggap Bencana untuk mendampingi masyarakat secara langsung di lapangan. Relawan tahap kedua ini diterjunkan untuk menggantikan relawan tahap awal di Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Relawan Mandiri Tanggap Bencana batch kedua berjumlah 20 orang yang berasal dari lintas unit bisnis dan kantor wilayah, termasuk Mandiri Emergency Response Unit (Team MERU) Mandiri Club.

Di lapangan, para relawan tidak hanya membantu pendistribusian logistik dan bantuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap operasional posko tanggap bencana.

Layanan yang diberikan meliputi pengelolaan posko dapur umum, kesehatan, pendidikan, serta program trauma healing bagi masyarakat terdampak.

Emiten keamanan siber PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) mengumumkan bahwa anak usahanya, PT ITSEC Cyber Academy atau ITSEC Cyber & AI Academy menandatangani kontrak kerja sama dengan PT Republik Technetronic Nusantara (RTN). RTN merupakan penyedia layanan bagi Kementerian Pertahanan atau Kemhan.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI, manajemen menyampaikan bahwa melalui kontrak yang ditandatangani pada 24 Desember, anak usaha CYBR ditunjuk untuk menyelenggarakan pelatihan keamanan siber dan AI dengan kurikulum yang mengacu pada standar internasional.

Program itu bertujuan membekali peserta dengan kemampuan praktikal dan pemahaman terkini atas tren ancaman siber internasional dan pengembangan teknologi AI.

Dari sisi komersial, nilai kontrak tersebut mencapai US$ 60 juta atau Rp 1 triliun (kurs Rp 16.690 per US$) dengan periode pelaksanaan selama empat tahun sejak kontrak ditandatangani.

Manajemen CYBR menilai kontrak itu berpotensi memberikan sejumlah dampak strategis bagi Perseroan, antara lain memperkuat portofolio layanan edukasi dan pengembangan talenta di bidang keamanan siber dan kecerdasan buatan melalui ITSEC Cyber & AI Academy.

Selain itu, kontrak itu dinilai berpotensi berkontribusi terhadap pendapatan Perseroan melalui lini bisnis pelatihan. Hal ini bergantung pada realisasi dari jadwal dan ruang lingkup layanan.

Perseroan juga menilai kerja sama itu dapat meningkatkan kedudukan CYBR sebagai penyedia solusi keamanan siber yang terintegrasi, termasuk penguatan kapabilitas bagi sumber daya manusia.

Manajemen juga menegaskan bahwa keterlibatan Kemhan berada dalam konteks end-user melalui RTN. ITSEC Cyber & AI Academy bertindak sebagai pelaksana pelatihan sesuai ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dalam kontrak.

“Pelatihan yang dikembangkan ITSEC Cyber & AI Academy dirancang berbasis kebutuhan nyata dan standar global, dengan pendekatan yang menyatukan penguasaan teknologi software dan hardware dalam satu kerangka pembelajaran terintegrasi,” kata Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Rudolf Dannacher dalam keterangan pers, Selasa (30/12).

Program itu tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kesiapan operasional dan ketahan jangka panjang melalui kurikulum yang adaptif terhadap dinamika ancaman siber global.

Patrick Rudolf Dannacher menjelaskan, pendekatan itu memastikan peserta tidak hanya memahami teknologi, tetapi mampu mengimplementasikan secara strategis di lingkungan nyata.

“Ke depan, ancaman siber diproyeksikan semakin kompleks, terorganisir dan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tidak hanya digunakan sebagai alat pertahanan, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku ancaman untuk meningkatkan skala dan kecanggihan dari serangan,” ujar dia.

Oleh karena itu, pengembangan kapabilitas SDM dinilai menjadi kunci. Pelatihan yang adaptif dan berbasis teknologi terkini diperlukan agar institusi mampu merespons dinamika ancaman dengan cepat dan tepat.

“ITSEC sangat terbuka untuk menjajaki penerapan model pelatihan serupa di berbagai kementerian dan lembaga. Kerangka pelatihan dirancang modular dan fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan mandat, kebutuhan dan profil risiko masing-masing institusi,” kata Patrick Rudolf Dannacher.

Menurut dia, pendekatan itu memungkinkan penguatan kapabilitas lintas-sektor, dengan fokus pada pembangunan kesiapan jangka panjang di bidang keamanan siber dan pengembangan SDM.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) mengantongi kontrak untuk pelatihan cybersecurity dan AI Kementerian Pertahanan senilai US$60 juta atau sekitar Rp1 triliun (asumsi kurs Rp16.771 per dolar AS).

Manajemen CYBR menyampaikan anak perusahaan PT ITSEC Cyber Academy telah menandatangani perjanjian dengan PT Republik Technetronic Nusantara untuk menyelenggarakan pelatihan cybersecurity dan AI untuk Kementerian Pertahanan atau Kemenhan.

Sebagai informasi, Republik Technetronic Nusantara merupakan penyedia layanan bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

“ITSEC Cyber & AI Academy ditunjuk untuk menyelenggarakan pelatihan cybersecurity dan AI dengan kurikulum yang disusun mengacu pada standar internasional dan dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan praktikal serta pemahaman terkini atas tren ancaman siber global dan pengembangan teknologi AI,” tulis manajemen CYBR, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (29/12/2025).

Adapun, nilai dari kontrak ini adalah sebesar US$60 juta atau sekitar Rp1 triliun, dengan periode pelaksanaan 4 tahun sejak kontrak ditandatangani.

CYBR memandang kontrak ini akan memperkuat portofolio layanan edukasi dan pengembangan talenta di bidang keamanan siber dan AI melalui ITSEC Cyber & AI Academy. Selain itu, kontrak ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan perseroan melalui lini bisnis pelatihan (academy) sesuai realisasi jadwal dan ruang lingkup layanan.

Kontrak ini juga dipandang dapat meningkatkan kedudukan perseroan sebagai penyedia solusi keamanan siber yang terintegrasi, termasuk pengembangan kapabilitas sumber daya manusia.

CYBR juga menjelaskan keterlibatan Kementerian Pertahanan berada dalam konteks end-user melalui PT Republik Technetronic Nusantara.

Sementara itu, ITSEC Cyber & AI Academy bertindak sebagai pelaksana pelatihan sesuai ruang lingkup kerja sama yang disepakati pada kontrak.

Sebagai informasi, saham CYBR tercatat menguat 22,14% hingga pukul 11.30 WIB. Saham CYBR diperdagangkan pada level Rp1.455-Rp1.730 per saham. Saham CYBR tercatat telah menguat 337% sejak awal tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk (CYBR), emiten keamanan siber, melalui anak usahanya yaitu PT ITSEC Cyber Academy menandatangani kontrak kerja sama dengan Republik Technetronic Nusantara (RTN), penyedia layanan bagi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Adapun nilai kontrak tersebut mencapai US$60 juta atau Rp1 triliun dengan periode pelaksanaan selama 4 (empat) tahun sejak kontrak ditandatangani.

Dilansir dari keterbukaan informasi IDX, Senin (29/12/2025), melalui kontrak yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 tersebut, ITSEC Cyber & AI Academy yang sahamnya dimiliki CYBR sebesar 99% telah ditunjuk untuk menyelenggarakan pelatihan Keamanan Siber dan Kecerdasan Buatan dengan kurikulum yang mengacu pada standar internasional.

Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan praktikal serta pemahaman terkini atas tren ancaman siber internasional dan pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

Manajemen CYBR menilai kontrak ini berpotensi memberikan sejumlah dampak strategis bagi Perseroan, antara lain memperkuat portofolio layanan edukasi dan pengembangan talenta di bidang keamanan siber dan kecerdasan buatan melalui ITSEC Cyber & AI Academy.

Selain itu, kontrak tersebut dinilai berpotensi berkontribusi terhadap pendapatan Perseroan melalui lini bisnis pelatihan (academy), hal ini bergantung pada realisasi dari jadwal serta ruang lingkup layanan. Perseroan juga menilai kerjasama ini dapat meningkatkan kedudukan CYBR sebagai penyedia solusi keamanan siber yang terintegrasi, termasuk penguatan kapabilitas bagi sumber daya manusia.

Manajemen juga menegaskan bahwa keterlibatan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berada dalam konteks end-user melalui RTN. Adapun ITSEC Cyber & AI Academy bertindak sebagai pelaksana pelatihan sesuai ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dalam kontrak.

Sebelumnya, ITSEC mencatat pendapatan konsolidasian sebesar Rp297,2 miliar pada kuartal III/2025, tumbuh 78% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Dari sisi laba, perusahaan mempertahankan laba bersih Rp11,5 miliar dengan margin kotor 46%, didukung efisiensi operasional serta peningkatan kontribusi produk bernilai tambah.

Selain itu, total liabilitas perusahaan turun 28%, sementara total aset meningkat 24%, menghasilkan posisi ekuitas yang lebih kuat senilai Rp316,8 miliar.

Adapun, kas dan setara kas melonjak 105% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp22,9 miliar.

Presiden Direktur ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan, pertumbuhan pendapatan konsolidasian dengan profitabilitas yang terjaga didorong oleh pelaksanaan strategi yang disiplin dan keberhasilan ekspansi platform Intellibron.

“Pertumbuhan ITSEC pada kuartal III/2025 didorong oleh kinerja kuat di segmen Managed Security Services, OT [Operational Technology] Security, serta kesuksesan komersial Intellibron, platform intelijen ancaman berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan sepenuhnya oleh tim riset dan pengembangan ITSEC,” kata Dannacher dalam keterangan resmi, Minggu (2/11/2025).

Platform Intellibron, lanjut Dannacher, awalnya dirancang untuk mendukung 60 juta pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Namun, kini platform tersebut menjadi kontributor pendapatan terbesar ITSEC pada 2025 karena mampu menghadirkan layanan keamanan siber yang skalabel, otomatis, dan prediktif bagi berbagai jenis organisasi.

Dannacher menambahkan, Intellibron telah diadopsi oleh perusahaan di sektor keuangan, telekomunikasi, dan infrastruktur, serta memperluas jangkauannya ke India, Afrika, dan Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kemampuan mitigasi risiko. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi, situasi darurat kerap terjadi secara tiba-tiba dan menuntut respons cepat serta tepat.

Dalam kondisi seperti ini, kemampuan navigasi menjadi faktor krusial, terutama ketika jalur evakuasi terputus atau akses komunikasi terbatas.

Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki jika tinggal atau berada di daerah rawan bencana ialah penguasaan alat Global Positioning System (GPS).

Tak hanya untuk masyarakat, penguasaan GPS juga menjadi penting bagi berbagai elemen lain, tak terkecuali jurnalis yang meliput di daerah tersebut.

Pelatih Menlatpur Kostrad Kapten Infanteri Syaepurrahman mengatakan penguasaan GPS sangat penting dalam situasi rawan, seperti bencana maupun daerah rawan konflik, karena berbagai alasan krusial.

GPS memungkinkan setiap individu menemukan rute tujuan, terlebih jika banyak rute terputus dan membuat orang perlu mencari jalan alternatif untuk mencapai titik tertentu.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan awak media dalam mendukung peliputan kegiatan lapangan, Kementerian Pertahanan memberikan pembekalan navigasi menggunakan GPS yang dilaksanakan pada siang dan malam hari di Resimen Latihan dan Pertempuran (Menlatpur) Kostrad Sanggabuana, Karawang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program “Kemhan Bekali Awak Media Prosedur Kedaruratan di Daerah Rawan untuk Tingkatkan Keselamatan” yang digagas oleh Kementerian Pertahanan RI, dari 15-20 Desember 2025. Pembekalan ini diikuti 42 jurnalis dari berbagai media, termasuk jurnalis TV, media online, media cetak, hingga radio.

"Pembekalan navigasi dirancang untuk menjawab tantangan ketika berada di lapangan terbuka, wilayah terpencil, maupun area dengan keterbatasan visibilitas dan infrastruktur," ungkapnya, Kamis (18/12/2025).

Penguasaan keterampilan navigasi dinilai sangat penting agar seseorang mampu menyesuaikan diri ketika beraktivitas di wilayah rawan, baik di daerah bencana maupun wilayah konflik. Kemampuan ini menjadi bekal utama untuk menjaga keselamatan pribadi di tengah kondisi lapangan yang berubah cepat dan sarat risiko.

Dalam sesi pembekalan, para instruktur menekankan bahwa tahap awal pembelajaran harus dimulai dari pemahaman teori. Peserta perlu mengenal fungsi serta prinsip kerja GPS, termasuk cara membaca koordinat dan menentukan titik awal maupun tujuan perjalanan.

Setelah menguasai aspek teoritis, peserta perlu juga untuk mempraktikkan pengetahuan tersebut melalui simulasi langsung di lapangan. Latihan dan praktik langsung ini bertujuan agar individu terbiasa menggunakan GPS dalam situasi nyata, sehingga kemampuan navigasi dapat diterapkan secara efektif dan aman.

Namun, katanya, ada kalanya kebutuhan navigasi juga tak hanya pada siang hari. Sebagai pendalaman, individu juga perlu berlatih dengan latihan navigasi malam hari yang memanfaatkan GPS dan kompas prisma.

Dalam sesi latihan kali ini, peserta dibekali kemampuan menjaga orientasi arah dalam kondisi cahaya terbatas, menentukan azimut, serta memahami prosedur keselamatan selama bergerak di malam hari.

Terakhir Syaepurrahman mengatakan pentingnya ketelitian dan kedisiplinan dalam navigasi. Peserta juga diingatkan akan berbagai potensi gangguan, seperti kondisi medan, cuaca, hingga keberadaan benda logam yang dapat memengaruhi akurasi kompas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah bertahun-tahun fokus pada segmen kendaraan niaga lewat Mahindra Scorpio Pick-up, single cabin maupun double cabin, RMA Indonesia selaku distributor resmi berencana menghadirkan mobil penumpang mulai tahun depan. Langkah ini menjadi sinyal penting bagi Mahindra yang selama ini hanya mengandalkan mobil niaga dengan target market perusahaan perkebunan dan pertambangan.

Kabar tersebut disampaikan Country Manager RMA Indonesia Toto Suharto usai acara penyerahan bantuan empat unit Mahindra Scorpio Double Cabin 4x4 kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Bantuan tersebut disalurkan melalui kerja sama RMA Indonesia dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung penanganan bencana banjir di Sumatra.

Toto menyebut, keputusan menghibahkan Mahindra dilakukan karena kebutuhan mobil operasional yang tangguh dan siap digunakan di medan berat seperti daerah bencana yang menimpa Sumatera sekarang.

Menurut Toto, Mahindra mungkin terdengar kurang populer di perkotaan karena selama ini hanya menjual dua model pikap tanpa lini mobil penumpang. “Gaungnya tidak begitu kedengeran karena tidak ada passenger car. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendatangkan passenger car,” ujarnya.

Ia memberi sinyal bahwa model yang masuk bisa berupa kendaraan bermesin bensin maupun listrik, sebab Mahindra di India sudah memiliki portofolio kendaraan listrik.

Selama ini, keberadaan Mahindra lebih dikenal di sektor industri. Unit-unitnya tersebar cukup merata, terutama di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan sebagian wilayah Jawa yang memiliki area pertambangan. Karena fokus penggunaan berada di lapangan, kata Toto, kendaraan Mahindra jarang terlihat di kota-kota besar seperti Jakarta.

Namun, Toto menegaskan, Mahindra juga bisa digunakan sebagai kendaraan hobi, seperti off-roading atau aktivitas overland.