Kementerian Kehutanan melaporkan sudah ada belasan ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Namun, mayoritas bisnis masih di tahap awal sehingga manfaat ekonominya belum optimal. Maka itu, program-program pendampingan menjadi kunci penting keberhasilan bisnis.

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara maupun hutan adat oleh mashyarakat setempat. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Hingga awal 2025, sebanyak 8,3 juta hektare hutan di seluruh Indonesia sudah dilabeli status Perhutanan Sosial dan lebih dari 15 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) terbentuk. Namun, sekitar 90 persen bisnis KUPS masih di tahap awal, yaitu kategori biru dan perak.

Sebagai informasi, terdapat empat kategori KUPS yaitu biru, perak, emas, dan platinum. Biru bagi KUPS yang baru mendapat hak pengelolaan. Perak bagi kelompok yang sudah menyusun rencana kerja usaha dan melakukan kegiatan usaha.

Emas untuk kelompok yang sudah memiliki unit usaha dan memasarkan produk. Sedangkan, platinum adalah kelompok usaha yang sudah memiliki pasar luas baik nasional maupun internasional.

Kerja Sama WRI dan Norway, Pendampingan di Lima Provinsi

Salah satu program pendampingan digawangi oleh WRI Indonesia bersama KKI Warsi dan Kawal Borneo Community Foundation (KBCF). Program yang diberi nama Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods ini mencakup sekitar 57.854 hektare perhutanan sosial yang tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Program ini berjalan sejak 2021, dengan dukungan pendanaan dari Norway’s International Climate and Forest Initiative, yang disalurkan melalui Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Setelah berjalan lima tahun, program ini dilaporkan telah membantu kelompok-kelompok usaha dalam menghasilkan produk Perhutanan Sosial yang beragam.

Managing Director WRI Indonesia Arief Wijaya memaparkan, 50 ribuan hektare Perhutanan Sosial tersebut terdiri dari 19 unit skema Hutan Desa, 14 unit skema Hutan Kemasyarakatan, dan empat unit skema Hutan Adat. Total terdapat 86 unit KUPS dari berbagai komunitas yang didampingi lewat program ini untuk menghasilkan beragam produk agroforestri maupun kegiatan ekowisata.

“Antara lain kopi, madu, ekowisata, dan berbagai produk hasil hutan bukan kayu,” kata Arief, dalam Lesson Learned Workshop “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera”, di Jakarta, pada Kamis (19/2).

Program juga mendorong keterlibatan perempuan dan kelompok muda, salah satunya di KUPS Padusi Etnobotani dari Padang, Sumatera Barat. KUPS ini berisikan 19 orang perempuan yang mengelola hasil hutan menjadi berbagai produk, termasuk produk herbal.

Arief mengatakan, program ini masih akan terus berjalan. "Berkelanjutan sebagaimana mandat nota kesepahaman antara WRI Indonesia dengan Kementerian Kehutanan,” ujarnya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berharap keberhasilan perogram ini bisa direplikasi di tempat lain. “Ini cerita-cerita baik yang akan kami sebarkan ke tempat-tempat lain, yang direplikasi tempat lain, sehingga 16.000 KUPS yang lain bisa lebih berdaya lagi,” ucapnya.

Peneliti McGill University menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi pada teknologi pengubah urin manusia menjadi listrik. Teknologi ini bisa jadi alternatif solusi untuk menangani masalah sanitasi dan kelistrikan di daerah terpencil, Kawasan kumuh, hingga rumah sakit.

Teknologinya menggunakan microbial fuel cell (MFC), yaitu sistem bioelektrokimia yang memanfaatkan bakteri untuk mengubah limbah organik, dalam hal ini urin manusia, menjadi listrik. Studi terbaru McGill menemukan semakin pekat kadar urin, semakin optimal kemampuan teknologi tersebut dalam menghasilkan listrik.

Tim McGill menguji empat MFC dua ruang dengan campuran air limbah sintetis dan urin dengan kadar 20 persen, 50 persen, dan 75 persen. Sistem diuji selama dua pekan untuk mengukur produksi listrik, efektivitas penguraian polutan, dan dinamika mikroba di dalamnya.

Hasilnya menunjukkan bahwa kadar urin lebih tinggi, yaitu 50 hingga 75 persen, menghasilkan listrik lebih besar dibandingkan kadar rendah.

“Urin mengandung ion dan senyawa organik penting yang mempercepat aktivitas mikroba,” kata peneliti Vijaya Raghavan yang juga adalah Profesor di bidang Bioresouce Engineering, seperti dikutip dari laman situs McGill, Jumat (19/2). Dengan kata lain, bakteri bekerja lebih optimal ketika “makanan”-nya lebih kaya.

Studi ini juga menemukan dominasi mikroba yang berbeda untuk kadar urin yang berbeda. Pada kadar 50 persen urin, Sediminibacterium lebih banyak ditemukan. Sedangkan pada konsentrasi 75 persen, Comamonas menjadi kelompok yang dominan.

Perubahan dominasi spesies diduga memengaruhi perbedaan jumlah listrik yang dihasilkan.

Selain menghasilkan energi, teknologi ini berpotensi difungsikan sebagai biosensor murah. Perubahan sinyal listriknya dapat mencerminkan tingkat polusi organik, sehingga dapat membantu pemantauan kualitas air limbah tanpa peralatan yang kompleks.

“Memanfaatkan urin sebagai sumber daya mendukung sanitasi berkelanjutan dan pemulihan nutrisi sekaligus mengurangi tekanan pada sistem air tawar,” kata Vijaya.

Pemanfaatan Teknologi MFC di Berbagai Negara

Teknologi berbasis MFC ini sudah mulai dikomesialisasikan. Salah satu yang terkenal yaitu PEE Power yang dikembangkan oleh tim akademisi dari University of the West of England (UWE Bristol).

Sejak 2015, PEE Power ini diuji coba di berbagai festival musik di Inggris. Uji coba ini bukan hanya untuk mendemonstrasikan kemampuannya menghasilkan listrik dari urin, tapi meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya sanitasi berkelanjutan.

Pada 2018, PEE Power resmi masuk tahap komersialisasi. Teknologi tersebut kemudian diperkenalkan ke sekolah-sekolah di wilayah terpencil atau daerah yang belum terjangkau layanan listrik di sejumlah negara berkembang.

Mengutip situs UWE Bristol, sistem PEE Power telah dipasang di sekolah menengah, sekolah berasrama, serta komunitas off-grid di Uganda, Kenya, dan Afrika Selatan. Secara keseluruhan, instalasi tersebut melayani lebih dari 3.600 siswa dan anggota komunitas.

Sebelum sistem MFC dipasang, masyarakat setempat melaporkan kekhawatiran terkait keamanan. Banyak siswa merasa tidak aman menggunakan toilet pada malam hari karena tidak adanya penerangan yang memadai.

Nama dua konglomerat besar, Sugianto Kusuma alias Aguan dan Tomy Winata, kembali mencuat di pasar modal. Keduanya tercatat sebagai penerima manfaat akhir (ultimate beneficial owner) di balik kepemilikan saham PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD). Namun, struktur kepemilikan tersebut turut menjadi sorotan regulator.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan kepada perseroan terkait struktur kepemilikan dan pencantuman penerima manfaat akhir dalam laporan bulanan registrasi pemegang efek. Hal tersebut lantaran nama keduanya tidak tertera dalam laporan perusahaan pada periode sebelumnya.

Selama ini perseroan mencantumkan PT Kresna Aji Sembada sebagai pemilik manfaat dalam setiap laporan perubahan data kepada kementerian hukum dan ham. Manajemen JIHD beralasan hal itu lantaran mereka memahami pemilik manfaat akhir merupakan perseorangan yang memiliki saham di atas 25% atau menerima laba atau rugi sebanyak 25% dari kinerja perseroan.

"Pada data dokumen perseroan yang tersedia tidak terdapat pemegang saham dalam bentuk perseorangan yang memiliki kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung di atas 25% sehingga pada saat laporan tidak teridentifikasi pemilik manfaat dalam bentuk perorangan,” tulis manajemen JIHD dalam penjelasan kepada BEI yang dikutip Rabu (18/2).

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang disampaikan perseroan, total saham JIHD tercatat sebanyak 2,329 miliar lembar. Dari jumlah itu, kepemilikan yang terafiliasi dengan pengendali mencapai 1,238 miliar saham atau setara 53,18%. Sementara sisanya berada di tangan non-pengendali dan publik.

Masih merujuk dokumen perusahaan, per akhir Januari 2026, jumlah saham free float JIHD tercatat 550,44 juta lembar atau setara 23,63% dari total saham tercatat. Angka ini relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Jumlah pemegang saham tercatat sebanyak 6.133 investor, turun dari 6.334 pada bulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan konsolidasi ringan di level ritel maupun institusi.

Dengan komposisi pengendali yang kuat di atas 50% serta free float di kisaran 23%, struktur JIHD mencerminkan pola klasik emiten properti-perhotelan yang masih terkonsentrasi pada kelompok pengendali. Kehadiran Aguan dan Tomy Winata sebagai penerima manfaat akhir mempertegas bahwa JIHD berada dalam orbit konglomerasi besar dengan kontrol yang terpusat.

Aguan dan Tommy Winata di Daftar Penerima Manfaat Akhir JIHD

Nama Tomy Winata tercatat secara langsung sebagai pemegang 306,24 juta saham atau setara 13,15% dari total saham JIHD. Ia juga menjabat sebagai Komisaris perseroan. Sementara Sugianto Kusuma atau Aguan menjabat sebagai Presiden Komisaris.

Selain kepemilikan langsung tersebut, struktur pengendali JIHD turut diwarnai oleh PT Kresna Aji Sembada yang menggenggam 932,40 juta saham atau 40,03%. Entitas ini menjadi tulang punggung kepemilikan mayoritas di JIHD.

Jika digabungkan, kepemilikan Tomy Winata dan entitas terafiliasi pengendali menempatkan kelompok ini sebagai pemegang saham mayoritas dengan kendali efektif atas arah strategis perseroan.

Di sisi lain, meski tidak tercatat secara langsung sebagai pemegang saham individual di atas 5%, posisinya muncul dalam bagian “Final Beneficiaries of Share Ownership” bersama Tomy Winata. Hal ini menunjukkan adanya struktur kepemilikan tidak langsung melalui entitas korporasi tertentu yang menempatkan Aguan sebagai ultimate beneficial owner.

Selain kelompok pengendali, pemegang saham besar lainnya adalah PT Catur Kusuma Abadi dengan kepemilikan 164,60 juta saham atau 7,07%. Sementara pemegang saham publik dengan porsi di bawah 5% secara agregat menguasai 550,44 juta saham atau 23,63% dalam bentuk scripless.

Profil JIHD, Pengendali Kawasan SCBD

JIHD didirikan pada 7 November 1969 untuk melanjutkan pembangunan Hotel Borobudur Inter-Continental yang kini dikenal sebagai Hotel Borobudur Jakarta. Hotel tersebut diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Maret 1974 dan sempat menjadi tuan rumah konferensi PATA pada April 1974. JIHD resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 29 Februari 1984, menandai transformasinya menjadi perusahaan terbuka.

Ekspansi JIHD berlanjut ketika pada 1992 perseroan menjadi pemegang saham pengendali PT Danayasa Arthatama, pengembang dan pengelola kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) seluas sekitar 50 hektar di jantung bisnis Jakarta. Portofolio usaha kemudian berkembang ke sektor real estat dan mixed-use melalui PT Pacific Place Jakarta yang mulai beroperasi pada 2007, serta lini jasa telekomunikasi melalui PT Artha Telekomindo yang terkonsolidasi setelah akuisisi Danayasa Arthatama.

JIHD bersama entitas anaknya berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan nilai pemegang saham, serta menjaga hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan.

Nama dua konglomerat besar, Sugianto Kusuma alias Aguan dan Tomy Winata, kembali mencuat di pasar modal. Keduanya tercatat sebagai penerima manfaat akhir (ultimate beneficial owner) di balik kepemilikan saham PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (JIHD). Namun, struktur kepemilikan tersebut turut menjadi sorotan regulator.

Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan kepada perseroan terkait struktur kepemilikan dan pencantuman penerima manfaat akhir dalam laporan bulanan registrasi pemegang efek. Hal tersebut lantaran nama keduanya tidak tertera dalam laporan perusahaan pada periode sebelumnya.

Selama ini perseroan mencantumkan PT Kresna Aji Sembada sebagai pemilik manfaat dalam setiap laporan perubahan data kepada kementerian hukum dan ham. Manajemen JIHD beralasan hal itu lantaran mereka memahami pemilik manfaat akhir merupakan perseorangan yang memiliki saham di atas 25% atau menerima laba atau rugi sebanyak 25% dari kinerja perseroan.

"Pada data dokumen perseroan yang tersedia tidak terdapat pemegang saham dalam bentuk perseorangan yang memiliki kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung di atas 25% sehingga pada saat laporan tidak teridentifikasi pemilik manfaat dalam bentuk perorangan,” tulis manajemen JIHD dalam penjelasan kepada BEI yang dikutip Rabu (18/2).

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang disampaikan perseroan, total saham JIHD tercatat sebanyak 2,329 miliar lembar. Dari jumlah itu, kepemilikan yang terafiliasi dengan pengendali mencapai 1,238 miliar saham atau setara 53,18%. Sementara sisanya berada di tangan non-pengendali dan publik.

Masih merujuk dokumen perusahaan, per akhir Januari 2026, jumlah saham free float JIHD tercatat 550,44 juta lembar atau setara 23,63% dari total saham tercatat. Angka ini relatif stabil dibanding bulan sebelumnya. Jumlah pemegang saham tercatat sebanyak 6.133 investor, turun dari 6.334 pada bulan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan konsolidasi ringan di level ritel maupun institusi.

Dengan komposisi pengendali yang kuat di atas 50% serta free float di kisaran 23%, struktur JIHD mencerminkan pola klasik emiten properti-perhotelan yang masih terkonsentrasi pada kelompok pengendali. Kehadiran Aguan dan Tomy Winata sebagai penerima manfaat akhir mempertegas bahwa JIHD berada dalam orbit konglomerasi besar dengan kontrol yang terpusat.

Aguan dan Tommy Winata di Daftar Penerima Manfaat Akhir JIHD

Nama Tomy Winata tercatat secara langsung sebagai pemegang 306,24 juta saham atau setara 13,15% dari total saham JIHD. Ia juga menjabat sebagai Komisaris perseroan. Sementara Sugianto Kusuma atau Aguan menjabat sebagai Presiden Komisaris.

Selain kepemilikan langsung tersebut, struktur pengendali JIHD turut diwarnai oleh PT Kresna Aji Sembada yang menggenggam 932,40 juta saham atau 40,03%. Entitas ini menjadi tulang punggung kepemilikan mayoritas di JIHD.

Jika digabungkan, kepemilikan Tomy Winata dan entitas terafiliasi pengendali menempatkan kelompok ini sebagai pemegang saham mayoritas dengan kendali efektif atas arah strategis perseroan.

Di sisi lain, meski tidak tercatat secara langsung sebagai pemegang saham individual di atas 5%, posisinya muncul dalam bagian “Final Beneficiaries of Share Ownership” bersama Tomy Winata. Hal ini menunjukkan adanya struktur kepemilikan tidak langsung melalui entitas korporasi tertentu yang menempatkan Aguan sebagai ultimate beneficial owner.

Selain kelompok pengendali, pemegang saham besar lainnya adalah PT Catur Kusuma Abadi dengan kepemilikan 164,60 juta saham atau 7,07%. Sementara pemegang saham publik dengan porsi di bawah 5% secara agregat menguasai 550,44 juta saham atau 23,63% dalam bentuk scripless.

Profil JIHD, Pengendali Kawasan SCBD

JIHD didirikan pada 7 November 1969 untuk melanjutkan pembangunan Hotel Borobudur Inter-Continental yang kini dikenal sebagai Hotel Borobudur Jakarta. Hotel tersebut diresmikan Presiden Soeharto pada 23 Maret 1974 dan sempat menjadi tuan rumah konferensi PATA pada April 1974. JIHD resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 29 Februari 1984, menandai transformasinya menjadi perusahaan terbuka.

Ekspansi JIHD berlanjut ketika pada 1992 perseroan menjadi pemegang saham pengendali PT Danayasa Arthatama, pengembang dan pengelola kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) seluas sekitar 50 hektar di jantung bisnis Jakarta. Portofolio usaha kemudian berkembang ke sektor real estat dan mixed-use melalui PT Pacific Place Jakarta yang mulai beroperasi pada 2007, serta lini jasa telekomunikasi melalui PT Artha Telekomindo yang terkonsolidasi setelah akuisisi Danayasa Arthatama.

JIHD bersama entitas anaknya berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan nilai pemegang saham, serta menjaga hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan.

Strategi ekspansi regional yang dijalankan emiten dekapan Prajogo Pangestu PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat industri petrokimia nasional. Ekspansi tersebut dilakukan melalui Aster Chemicals and Energy Pte Ltd, entitas Chandra Asri Group yang mengelola aset energi dan kimia di Singapura.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer menilai ekspansi Chandra Asri merupakan strategi yang tidak hanya memperkuat posisi regional perusahaan, tetapi juga mendukung penguatan industri dalam negeri. Menurut Miftahul melalui entitas ini perusahaan memperoleh akses pada pasar energi dan kimia yang lebih matang dan stabil.

Dengan ekspansi regional, Chandra Asri dinilai memperluas bisnis mencakup pengelolaan kilang, ethylene cracker, aset kimia hilir, hingga jaringan ritel bahan bakar. Langkah ini turut memperluas basis usaha di Asia Tenggara sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu segmen bisnis.

“Bisa dibilang menunjukkan keseriusan Chandra Asri Group memperkuat posisi regional sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional, yang ke depannya bisa mengurangi ketergantungan impor dan memberi efek berganda bagi industri dalam negeri,” kata Mifta seperti dikutip Rabu (18/2).

Keberadaan aset regional tersebut dinilai mempertegas peran Indonesia dalam rantai pasok dan rantai nilai industri kawasan. Melalui jaringan operasional yang semakin luas, perusahaan dapat menyinergikan produksi dalam negeri dengan akses pasar regional.

Pendapatan dari aset regional kemudian katanya bisa dialokasikan kembali untuk mendukung investasi dan pengembangan usaha di Indonesia. Pendekatan ini lanjut dia, dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong perusahaan domestik tumbuh berskala regional agar lebih adaptif terhadap dinamika global, sekaligus memperkuat struktur permodalan dan kapasitas produksi industri nasional.

Senada dengan Mifta Analis Pasar Modal Stocknow, Hendra Wardana, menyebut akuisisi aset energi di Singapura memberikan nilai strategis bagi perusahaan dalam mengelola risiko pasar energi. Ia menambahkan, diversifikasi geografis juga penting untuk menjaga stabilitas pendapatan di tengah fluktuasi siklus industri petrokimia.

“Akuisisi aset energi di Singapura memberi TPIA eksposur pada pasar yang lebih matang dan stabil, sekaligus memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko volatilitas harga energi,” tuturnya.

Selain ekspansi regional, implementasi strategi perusahaan juga tercermin melalui realisasi investasi di dalam negeri, salah satunya pembangunan pabrik Chlor Alkali–Ethylene Dichloride (CA-EDC) di Cilegon. Proyek ini diproyeksikan membuka peluang kerja sekitar 3.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan sekitar 250 pekerja saat pabrik beroperasi.

Fasilitas tersebut akan memiliki kapasitas produksi 400.000 ton per tahun soda kaustik padat atau 827.000 ton dalam bentuk likuid, serta 500.000 ton per tahun Ethylene Dichloride. Kehadiran pabrik ini mampu menekan ketergantungan impor produk chlor alkali hingga Rp4,9 triliun per tahun, sementara seluruh produksi EDC akan diekspor dan berpotensi menambah devisa negara hingga Rp5 triliun per tahun.

Uni Eropa resmi melarang perusahaan menghancurkan pakaian dan alas kaki yang tidak terjual. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menekan produksi berlebihan industri fesyen sekaligus mendorong praktik ekonomi sirkular, yaitu model produksi yang menekankan pakai ulang, perbaikan, dan daur ulang.

Komisioner Bidang Lingkungan, Air, dan Ekonomi Sirkular Kompetitif di Komisi Eropa Jessika Roswall mengatakan, perlu upaya nyata untuk menanggulangi sampah dari industri tekstil. “Dengan langkah baru ini, sektor tekstil akan didorong untuk bergerak menuju praktik yang berkelanjutan dan sirkular, sehingga kita bisa meningkatkan daya saing serta mengurangi ketergantungan kita,” ujar Roswall, dikutip dari situs resmi European Comission, Senin (16/2).

Masalah limbah tekstil memang tidak kecil. Menurut program lingkungan PBB (UNEP), mengacu pada Ellen MacArthur Foundation, sekitar 92 juta ton limbah tekstil dihasilkan secara global setiap tahun. Ini termasuk pakaian yang tidak terjual dan yang tidak pernah dipakai. Bila diangkut dengan kapal kontainer terbesar dunia yang berkapasitas sekitar 2 juta ton, maka butuh sekitar 46 kapal untuk mengangkut sampah seberat ini.

Limbah fesyen ini berkontribusi pada pencemaran lingkungan serta pemborosan sumber daya seperti air dan energi. Di Eropa,sekitar 4-9 persen tekstil yang tidak terjual dihancurkan setiap tahunnya. Penghancuran ini disestimasi menghasilkan 5,6 juta ton karbon dioksida, hampir setara emisi bersih (net emisi) Swedia tahun 2021.

Larangan Berlaku Juli 2024

Larangan tersebut merupakan turunan dari Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) yang mulai berlaku pada Juli 2024. Regulasi ini mengatur agar produk yang beredar di pasar Uni Eropa lebih tahan lama, mudah diperbaiki, dapat digunakan kembali, serta lebih efisien dalam penggunaan sumber daya.

Melalui ketentuan terbaru Komisi Eropa, perusahaan dilarang memusnahkan tekstil dan alas kaki yang tidak laku dijual di pasar Uni Eropa. Aturan ini berlaku bagi perusahaan besar mulai 19 Juli 2026. Perusahaan menengah akan menyusul pada 2030. Sementara itu, usaha kecil dan mikro untuk sementara dikecualikan.

Komisi Eropa menyatakan, aturan ini dirancang agar perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola stok. Alih-alih dimusnahkan, produk yang tidak terjual didorong untuk dijual kembali, didonasikan, diperbaiki, diproduksi ulang (remanufacturing), atau didaur ulang. Pemusnahan hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, misalnya karena alasan keselamatan atau produk sudah rusak berat.

Selain itu, perusahaan diwajibkan melaporkan jumlah barang konsumsi yang tidak terjual dan dibuang, beserta alasan pemusnahannya. Format pelaporan dibuat seragam untuk memudahkan pengawasan dan meningkatkan transparansi.

ESPR sendiri mencakup hampir seluruh produk fisik yang dipasarkan di Uni Eropa, kecuali makanan, pakan, dan obat-obatan. Bagi industri fesyen, yang selama ini dikenal memiliki siklus produksi cepat dan volume besar, kebijakan ini menandai berakhirnya era “produksi banyak, jual cepat, buang sisanya”, setidaknya untuk pasar Eropa.

Di Indonesia, sampah tekstil masih jadi problem besar. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Indonesia menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil setiap tahun, dengan hanya 300 ribu ton atau sekitar 10 persennya yang didaur ulang. Sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dikabarkan menyegel kawasan konsesi pertambangan emas milik PT Citra Palu Mineral (CPM), anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Diduga terkait temuan pembukaan hutan tanpa izin di area tersebut.

Berdasarkan laporan Antara, penyegelan ditandai dengan pemasangan papan plang besi berbentuk segi empat di kawasan konsesi PT CPM. Pada plang tersebut tertulis areal dalam penguasaan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Namun, plang itu tidak mencantumkan keterangan luas lahan PT CPM yang disegel.

General Manager External Affairs and Security PT Citra Palu Minerals (CPM) Amran Amier membenarkan adanya pemasangan plang di area kontrak karya CPM di kawasan hutan oleh Satgas PKH. Namun dia menegaskan, aktivitas tanpa izin yang menjadi temuan bukan dilakukan oleh PT CPM.

“Pada Oktober 2025, Satgas PKH menyampaikan temuan adanya bukaan di kawasan hutan dalam areal Kontrak Karya PT CPM. CPM mengakui adanya bukaan hutan tersebut, namun bukan dilakukan oleh CPM. Sehingga pada Februari 2026 ini dilakukan verifikasi lapangan oleh Satgas PKH. Luasan belum dipastikan karena verifikasi lapangan masih berjalan,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, CPM memegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 67,87 hektare di Blok I Poboya untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi emas, yang telah diperpanjang hingga 7 Juli 2026.

Selain PPKH Eksplorasi Lanjutan, PT CPM juga memiliki PPKH Operasi Produksi seluas 327 hektare di Blok I Poboya yang berlaku sesuai izin operasi produksi CPM yang berakhir pada 2050.

Citra Palu Mineral Pegang Lima Blok Emas, Blok Poboyo Paling Menjajikan

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRM) memiliki 96,97 persen saham PT Citra Palu Minerals (CPM). CPM memegang Kontrak Karya atas konsesi pertambangan seluas 85.180 hektare yang berada di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

Mengutip situs perusahaan, wilayah kontrak CPM terdiri atas lima blok terpisah, dengan prospek emas di Blok Poboya sebagai yang paling menjanjikan. Izin konstruksi dan operasi produksi CPM disetujui pada November 2017, dengan masa konstruksi tiga tahun dan masa produksi selama 30 tahun hingga 2050.

Perusahaan mengoperasikan tiga pabrik emas. Pabrik emas pertama berteknologi Carbon in Leach (CIL) berkapasitas 500 ton per hari di Blok Poboya I mulai beroperasi pada kuartal I 2020. Pembangunan pabrik CIL kedua berkapasitas 4.000 ton per hari rampung pada kuartal IV 2022. Dan, pabrik emas ketiga ditargetkan selesai pembangunan akhir 2025 lalu.

Dalam kegiatan penambangan di Palu, CPM menunjuk Macmahon Holdings Limited asal Australia sebagai kontraktor tambang. Macmahon merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Australia (ASX)

Walhi mengkritik pemerintah soal penanganan kerusakan lingkungan Sumatra. Organisasi pegiat lingkungan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang kelihatan fokus mengurus pengalihan konsesi pasca-pencabutan izin puluhan perusahaan.

Pada Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai melanggar aturan. Tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang pencabutan izin beberapa perusahaan. Pemerintah juga bicara soal pengalihan konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang dicabut izinnya ke Danantara, untuk kemudian dikelola oleh BUMN.

Menurut Walhi, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah pencabutan izin tersebut hanya konsolidasi aset dalam skema investasi negara? “Pergeseran (pemegang konsesi) ini berisiko hanya mengganti aktor pengelola tanpa mengubah paradigma ekstraktif yang selama ini memicu krisis ekologis dan konflik sosial, “ kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Menurut dia, pencabutan izin tersebut seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh atas kerusakan lingkungan serta memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi pelanggar. Pencabutan izin tidak boleh menghentikan proses pidana, perdata, atau kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memulihkan wilayah terdampak, termasuk masyarakat dan ekosistemnya.

Gelapnya Informasi Pencabutan Izin

Walhi menagih informasi detail terkait dasar pencabutan izin ke-28 perusahaan. “Tanpa transparansi, publik tidak dapat menguji apakah keputusan ini benar-benar berbasis bukti dan hukum, atau sekadar keputusan administratif yang minim akuntabilitas,” ucap Uli.

Walhi mendesak keterbukaan penuh seluruh dokumen pencabutan izin kepada publik, termasuk hasil audit lingkungan, peta lokasi, dasar hukum keputusan, serta data luasan dan status lahan.

Untuk itu, Walhi telah bersurat untuk meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uli menambahkan, negara juga wajib membuka proses dan tahapan penegakan hukum terhadap para perusahaan. Sebab, publik berhak mengetahui apakah ada sanksi lanjutan, denda, gugatan, atau kewajiban restorasi yang tetap berjalan.

Walhi juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam penyusunan rencana pemulihan ekologis dan sosial di Sumatra, dan menyampaikan rencana tersebut secara terbuka ke publik.

Sebagai informasi, perusahaan dalam daftar pencabutan izin termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri terbesar di Sumatra Utara Toba Pulp Lestari eks-Indorayon; pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yaitu Agincourt yang merupakan anak usaha United Tractors (UNTR) dan bagian dari Grup Astra; dan pengembang PLTA Batang Toru North Sumatra Hydro Energy.

Ketiganya juga termasuk dalam daftar perusahaan yang digugat perdata oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kerusakan lingkungan di Sumatra.

Kerusakan Hutan, Ancaman Bagi Pesisir

Walhi memperingatkan, pengelolaan lahan dan hutan di hulu yang tidak berorientasi pada pemulihan ekologis akan terus memperparah kerusakan ekosistem pesisir. “Laut dan darat adalah satu kesatuan ekologi. Jika di hulu hanya terjadi pergantian aktor industri tanpa agenda pemulihan, maka pesisir dan laut tetap akan menjadi korban,” kata Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Mida.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam penyusunan rencana pemulihan. “Karena mereka-lah yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penjaga pertama kawasan pesisir,” ujar Mida.

Walhi menekankan, ini kesempatan negara untuk membuktikan bahwa pencabutan izin adalah langkah koreksi menuju tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bukan sekadar perpindahan penguasaan dari korporasi swasta ke korporasi negara tanpa perubahan paradigma.

Pemerintah menyiapkan tunjangan hari raya atau THR 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri sebesar Rp 55 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadan.

“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tahu tanggal pastinya, yang jelas pada awal puasa, kami harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat dijumpai media setelah acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 809 triliun, termasuk anggaran untuk THR bagi ASN, TNI, dan Polri.

Pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa belanja pemerintah pada triwulan I 2026, dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan. “Prediksi kami, ekonomi bisa tumbuh antara 5,5% sampai 6% pada triwulan pertama,” kata dia.

Menurutnya, target pertumbuhan ini merupakan angka yang luar biasa. Apabila hal ini tercapai, ujar Purbaya, Indonesia berhasil keluar dari jebakan pertumbuhan 5%.

Pemerintah juga terus mendorong konsumsi rumah tangga yang diyakini semakin menguat pada triwulan I 2026, terutama didukung momentum libur dan cuti bersama Imlek serta Idul Fitri serta kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Sementara pada sisi penawaran dan investasi, akselerasi dilakukan melalui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebanyak 30 ribu unit senilai Rp 90 triliun dan pembangunan 190 ribu unit rumah komersial, rumah subsidi, maupun bantuan renovasi (BSPS/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dengan total anggaran Rp 20 triliun.

Selain itu, terdapat groundbreaking proyek hilirisasi Danantara senilai US$ 7 miliar atau Rp 110 triliun. Dengan demikian, total dorongan investasi langsung yang teridentifikasi mencapai sekitar Rp 220 triliun.

Usai insiden asap oranye di Cilegon, muncul insiden asap hitam pekat di Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional tungku atau boiler berbahan bakarbiomassadi pabrik kertas di Karawaci, Tangerang, setelah adanya laporan masyarakat soal asap hitam pekat yang menganggu pernapasan.

Pabrik kertas tersebut milik PT Panca Kraft Pratama. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Tungku sejatinya menggunakan pelet kayu atau woodchip, namun temuan di lapangan tidak demikian. “Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal. KLH juga menilai perlunya perbaikan alat pengendali emisi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali. Perusahaan juga diminta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup. “Sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pantauan Katadata, kualitas udara di sekitar wilayah tersebut lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta dan Banten, bahkan pasca-kabar penghentian operasional tungku. Ini dengan melihat data real time dari stasiun pemantauan kualitas udara terdekat.

Pada Jumat (13/2) sekitar Pukul 19.00 WIB, stasiun pemantauan kualitas udara milik KLH di Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang mendekati tidak sehat dengan parameter polutan NO2 (95) dan SO2 (73).

Sedangkan stasiun pemantauan milik swasta IQair di Pergudangan, Jakarta Barat, mencatatkan kualitas udara tidak sehat dengan parameter polutan PM 2.5 (153). Tingginya polutan bisa jadi juga karena konsentrasi kendaraan. Lokasi stasiun pemantauan berada tak jauh dari Jalan Daan Mogot, Cengkareng yang kerap macet.

Selain operasional PLTU dan tungku industri, kendaraan memang menjadi sumber polusi utama Jakarta dan sekitarnya.

Setelah insiden asap oranye di Cilegon, muncul insiden asap hitam pekat di Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional tungku atau boiler berbahan bakarbiomassadi pabrik kertas di Karawaci, Tangerang. Pemicunya, laporan masyarakat sekitar soal asap hitam pekat yang menganggu pernapasan.

Pabrik kertas tersebut milik PT Panca Kraft Pratama. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Tungku sejatinya menggunakan pelet kayu atau woodchip, namun temuan di lapangan tidak demikian. “Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal. KLH juga menilai perlunya perbaikan alat pengendali emisi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali. Perusahaan juga diminta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup. “Sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pantauan Katadata, kualitas udara di sekitar wilayah tersebut lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta dan Banten, bahkan pasca-kabar penghentian operasional tungku.

Pada Jumat (13/2) sekitar Pukul 19.00 WIB, stasiun pemantauan kualitas udara milik KLH di Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang mendekati tidak sehat dengan parameter polutan NO2 (95) dan SO2 (73).

Sedangkan stasiun pemantauan milik swasta IQair di Pergudangan, Jakarta Barat, mencatatkan kualitas udara tidak sehat dengan parameter polutan PM 2.5 (153). Tingginya polutan bisa jadi juga karena konsentrasi kendaraan. Lokasi stasiun pemantauan berada tak jauh Jalan Daan Mogot, Cengkareng, yang kerap macet.

Selain operasional PLTU dan tungku industri, kendaraan memang menjadi sumber polusi utama Jakarta dan sekitarnya.

Kebakaran dilaporkan melanda ratusan hektare area hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kini, bencana asap membayangi provinsi tersebut, termasuk ibukotanya Pekanbaru.

Berdasarkan data GPS Kementerian Kehutanan per Jumat (13/2) pagi, api menyelimuti area sekitar 745,5 hektare, yang mencakup wilayah Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Rohil, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan. Area yang terbakar termasuk hutan produksi, area penggunaan lain (APL), hingga hutan lindung.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menjelaskan, kondisi angin bertiup dari utara ke selatan. "Jadi ada potensi asap dari lokasi-lokasi kebakaran di pesisir menuju Pekanbaru,” kata dia kepada Katadata, pada Jumat (13/2).

Saat ini, pihaknya terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Pekanbaru. Dia berharap Dinas Kesehatan bisa melakukan upaya-upaya mitigasi untuk meminimalkan dampaknya terhadap warga bila situasi kebakaran dan asap memburuk.

Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait dilaporkan sudah menggelar rapat untuk memberi rekomendasi penetapan status siaga provinsi kepada Gubernur Riau.

Pelalawan Berstatus Siaga Darurat Karhutla, Bengkalis Menyusul

Ferdian menjelaskan, kebakaran paling luas berada di Pulau Mendol, tepatnya Desa Teluk Beringin, Kabupaten Pelalawan, yakni mencapai 565 hektare. Saat ini, Kabupaten Pelalawan dalam status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kondisi Siaga berarti kondisi rawan, potensi meluas, sehingga butuh mobilisasi sumber daya untuk pemadaman.

Menurut Ferdian, kebakaran di wilayah tersebut dimulai di lahan berstatus APL, namun kemudian merembet ke wilayah lainnya. Indikasinya, pembakaran lahan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan.

“Awalnya ada masyarakat membersihkan lahan dengan membakar sisa-sisa tumpukan atau merun, karena angin kencang (api) jadi tidak terkendali,” ujarnya.

Menurut dia, rata-rata lokasi kebakaran berdekatan maupun di dalam area kebun sawit, milik masyarakat maupun perusahaan. “Ada beberapa yang di kebun dengan sawit-sawit muda, banyak juga di semak belukar yang kemungkinan dibakar untuk pembersihan. Ada juga di perbatasan hutan tanaman industri,” ujarnya.

Setelah Pelalawan berstatus Siaga Darurat Karhutla, selanjutnya akan ada penetapan status yang sama di Bengkalis.

Sebagai informasi, tim pemadam sudah sekitar sebulan menangani api di Provinsi Riau, tepatnya sejak minggu kedua Januari 2026. Upaya pemadaman di sejumlah wilayah terkendala oleh beberapa hal, di antaranya sumber air yang semakin berkurang dan akses jalan yang sulit ditempuh.

Beberapa lokasi kebakaran dilaporkan tak terguyur hujan hampir selama 20 hari. “Ditambah gambut sudah kering dengan tinggi muka air tanah minus hampir 90 sentimeter,” ucapnya.

Tim pemadam juga berhadapan dengan kondisi angin kencang yang sering berubah arah. "Ini meningkatkan potensi bahaya bagi personal Manggala Agni yang berada di kepala api,” ujar Ferdian.

Di beberapa lokasi yang sulit dijangkau, para pemadam memilih bermalam untuk memudahkan upaya pemadaman.