Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyampaikan alasan latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta program Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nantinya menjadi manajer bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) maupun Kampung Nelayan Desa Merah Putih (KNDMP).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, menjelaskan tujuan latsarmil bagi peserta SPPI tidak disamakan dengan pendidikan calon maupun anggota militer. Para peserta ditegaskan tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya.

"Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. jelasnya dalam jumpa pers, dikutip Minggu (28/6/2026).

Dia menjelaskan, tujuan Latsarmil adalah untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ketut memaparkan korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis KDMP dan KNDMP dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas," paparnya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan latihan disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil.

Penekanannya bukan pada kemampuan fisik tempur, melainkan pembentukan mental, tanggung jawab, daya juang, dan kemampuan memecahkan masalah (problem solving).

Terkait dengan adanya insiden korban jiwa dalam pelaksanaan program sebelumnya, Kemhan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan almarhumah.

Sebagai bentuk tanggung jawab, penyelenggara telah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, hingga mengurus pemenuhan hak-hak peserta.

Lebih lanjut, Ketut menegaskan bahwa atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh khususnya pada aspek kesehatan. Langkah mitigasi yang diterapkan meliputi pengawasan medis ketat, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta dengan faktor risiko.

"Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta," tegasnya.

Sebagai tindakan preventif lanjutan, penyelenggara melakukan observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan penanganan, serta berkoordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan cepat dan optimal.

Ke depannya, Kemhan berkomitmen agar kegiatan latsarmil SPPI dikonsep lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang menggembirakan. Evaluasi dan penyempurnaan program akan terus dilakukan agar penyelenggaraan berjalan aman, profesional, dan akuntabel.

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Diasari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui telah memecat 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan fraud hingga menyalahgunakan wewenangnya.

Bimo berharap tindakannya ini membuat efek jera bagi pegawai lainnya dan mereka bisa bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2025).

Namun, ia mengakui sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki profesionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparnya.

Bimo pun menegaskan jajarannya membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian selama masih berstatus aktif.

Penegasan ini tertuang dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa keberadaan frasa tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan norma hukum dan mengaburkan ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri, yang menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menilai, penambahan frasa tersebut memperluas makna norma dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anggota Polri maupun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar kepolisian.

Akibatnya, terjadi kerancuan dalam tata kelola jabatan publik serta potensi pelanggaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

“Frasa itu tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum,” ujarnya melalui rilis resminya, Kamis (13/11/2025).

Putusan ini diwarnai pendapat berbeda (dissenting opinion) dari dua Hakim Konstitusi, yakni Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, serta satu alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Arsul Sani.

Perkara tersebut diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite, yang menggugat keberadaan pasal dan penjelasan tersebut karena dianggap membuka peluang bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa harus melepaskan statusnya.

Dalam permohonannya, para pemohon menilai hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara dan mengancam profesionalisme birokrasi sipil.

Para pemohon juga mencontohkan sejumlah posisi strategis yang pernah diisi oleh anggota Polri aktif, seperti di KPK, BNN, BNPT, BSSN, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun.

Menurut mereka, hal tersebut mengakibatkan ketimpangan kesempatan bagi warga negara sipil dalam mengisi jabatan publik serta menciptakan potensi dwifungsi Polri dalam pemerintahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi pesan kepada para wisudawan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) untuk mengabdi kepada masyarakat dimanapun penempatan tugas akan diberikan.

Hal tersebut disampaikannya di depan para lulusan Program Studi Diploma III dan Sarjana Terapan Tahun Akademik 2024/2025 Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Rabu (5/11/2025).

Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan bahwa keberhasilan yang diraih para wisudawan atas doa, dukungan, dan pengorbanan banyak pihak, serta menjadi awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam pengabdian kepada negara.

"Tugas teman-teman ke depan bukan lagi mengumpulkan SKS, tapi mengabdi. Dimanapun ditempatkan, kalian berdiri di garis depan pelayanan masyarakat," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa sebagai lulusan PKN STAN, para wisudawan memikul tanggung jawab besar untuk menjadi garda terdepan pelayanan publik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Ia mengingatkan pentingnya bekerja dengan hati serta menjaga nama baik diri, keluarga, almamater, dan instansi.

"Saya titip satu hal, catat ya jangan lupa: bekerjalah dengan hati," ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya mendorong para lulusan untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Tantangan ke depan semakin tidak ringan. Dunia birokrasi tidak boleh jalan di tempat. Belajar terus, cari inovasi, dan adaptasi dengan perkembangan yang ada," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun literasi data, policy thinking, dan kemampuan delivery sebagai fondasi profesionalisme dalam bekerja.

Sebagai informasi, total lulusan PKN STAN pada tahun 2025 sebanyak 991 orang yang terdiri dari 271 lulusan reguler dan 720 lulusan alih program dari enam program studi jenjang Diploma III dan tiga program studi Sarjana Terapan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan pengangkatan tenaga kerja asing atau ekspatriat pada direksi perusahaan BUMN mempertimbangkan kedudukan politik mereka yang bebas dari kepentingan negara, sehingga diharapkan bisa bekerja sebagai profesional.

“Mereka adalah profesional, tidak mengurus negara. Tidak mengambil kebijakan politis untuk negara ini,” ujar Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Selain itu, pengalaman mereka dari negara masing-masing bisa menjadi referensi peta jalan bagi Indonesia.

“Mereka justru membawa contoh, sebuah peta jalan yang pernah dijalani untuk ditiru dan digugu,” tambahnya.

Rohan pun menjelaskan pemberian akses jabatan tinggi kepada ekspatriat diperbolehkan secara hukum.

“Asing itu ada klausa yang secara legal diperbolehkan. Bisa mengangkat. Itu nanti juga termasuk ada di pertambangan, apakah kita punya ahli nikel gitu misalkan. Daripada mereka masuk perusahaannya, kita saja yang rekrut orangnya,” tutur Rohan.