Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026.

Hal ini dilatarbelakangi oleh peristiwa lima calon manajer meninggal dunia saat menjalani Latsarmil.

"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal. Karena itu, saya mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut," tegas Oleh Soleh, dikutip laman resmi DPR, Minggu (28/6/2026).

Dia menegaskan agar Kementerian Pertahanan tidak memandang enteng nyawa para peserta Latsarmil. Menurutnya, mereka adalah peserta terbaik yang memiliki semangat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program tersebut.

"Mereka adalah anak-anak bangsa yang berjuang untuk mendukung keberhasilan program Kopdes Merah Putih dengan mendaftarkan diri sebagai calon manajer. Karena itu, setiap kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa harus menjadi perhatian serius dan tidak boleh dianggap sebagai hal biasa," ujar politisi Fraksi PKB ini.

Dia juga mendesak evaluasi secara menyeluruh dalam sistem pembinaan dan pelatihan. Menurutnya, pelatihan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi para peserta yang berasal dari kalangan sipil, bukan militer, sehingga memiliki perbedaan secara fisik.

"Harus ada evaluasi dan perbaikan total terhadap pola pembinaan serta pelatihan yang diberikan. Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran," ujarnya.

Oleh Soleh menjelaskan bahwa tujuan program itu adalah menyiapkan sumber daya manusia yang dapat mengelola koperasi dan menggerakkan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, aspek keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelatihan.

"Kementerian Pertahanan harus melakukan evaluasi menyeluruh, mengungkap penyebab meninggalnya para peserta secara transparan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang," tandasnya.

Di sisi lain, menurut Kementerian Pertahanan, para peserta telah dinyatakan lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan Latsarmil.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," kata Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI, Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Sebagai informasi, korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti Latsarmil di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengevaluasi secara menyeluruh program latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih sebagai buntut dari meninggalnya lima peserta saat menjalani masa pendidikan.

Langkah korektif ini difokuskan pada perombakan total aspek skrining kesehatan pra-latihan, penyesuaian porsi beban fisik oleh satuan TNI pelatih, hingga peningkatan respons kedaruratan medis di lapangan.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menginstruksikan perubahan metode instruksi agar lebih adaptif tanpa menghilangkan esensi penanaman nilai kedisiplinan korporasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengungkapkan pemeriksaan riwayat dan kondisi fisik mutakhir menjadi poin krusial yang dirombak agar intensitas latihan bisa didesain secara personal.

"Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan," ujar Ketut saat jumpa pers di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat.

Menurutnya, setiap satuan TNI yang bertindak sebagai intermedian pelatih wajib menyelaraskan tingkat latihan fisik dengan profil klinis para peserta. Dari sisi mitigasi risiko di area latihan, kesiapan tim medis juga diperketat demi memastikan tindakan penyelamatan korban sakit dapat berjalan secara instan dan maksimal.

Selain pengawasan klinis, Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan pergeseran orientasi kurikulum pendidikan agar tidak hanya bertumpu pada ketahanan fisik kasar, melainkan turut mempertimbangkan stabilitas mental para calon manajer tersebut.

"Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan," kata Ketut.

Sistem kepelatihan ini sebelumnya menuai sorotan tajam setelah lima calon manajer, yakni Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari, meninggal dunia akibat berbagai komplikasi medis seperti henti jantung, heat stroke, hingga infeksi penyakit kronis saat ditempatkan di beberapa pusat pendidikan militer berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA — Meninggalnya tiga peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti pembekalan oleh TNI memicu sorotan terhadap mekanisme penyelenggaraan program. Kementerian Pertahanan pun didesak melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Rico menyampaikan Kemhan dan panitia seleksi sedang melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi lagi dan proses seleksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan korban jiwa.

Evaluasi, kata dia, mencakup seluruh aspek, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Adapun tiga peserta yang meninggal dunia berasal dari lokasi pendidikan yang berbeda. Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Dia sempat ditangani tim medis sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Baturaja, mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Dia sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit dan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Sementara itu, Novia Rahmadhani Sihotang dari Program SPPI KNMP Tahun 2026 mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Dia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026, sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, tetapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis (TB).

DPR Minta Penjelasan Kronologi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya membuka ruang komunikasi bagi Kementerian Pertahanan maupun unsur pelaksana lainnya untuk memberikan penjelasan agar diperoleh kronologi secara lengkap.

Melalui cara ini, katanya, perbaikan sistem dapat dilakukan secara optimal dan penyempurnaan pelaksanaan program ke depan.

"Komisi I DPR RI akan mencermati perkembangan lebih lanjut serta membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan dan unsur pelaksana, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kronologi, mekanisme pelaksanaan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan ditempuh," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Menurut Dave, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelatihan merupakan langkah penting. Evaluasi tersebut antara lain perlu mencakup kesesuaian kurikulum dan intensitas latihan dengan profil peserta, kesiapan fasilitas kesehatan, mekanisme pemantauan kondisi fisik secara berkala, rasio pendamping terhadap peserta, serta prosedur penanganan keadaan darurat di lapangan.

Dia berpandangan tujuan pelatihan militer mampu membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta etos kerja yang kuat.

Meski demikian, menurut Dave, insiden tersebut menjadi sinyal bagi Kemhan untuk segera melakukan perbaikan sistem, terutama dalam menjamin keselamatan peserta. Dia juga mengimbau agar metode pelatihan disesuaikan dengan karakteristik peserta yang berasal dari beragam latar belakang sipil.

"Esensi pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, dan semangat pengabdian tetap dapat dicapai melalui pendekatan yang adaptif, bertahap, dan berbasis manajemen risiko yang baik," tuturnya.

Dia menambahkan Komisi I DPR RI memandang evaluasi dapat memperkuat sistem pelatihan agar program negara berlangsung secara profesional dengan berlandaskan keselamatan.

Dave turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga calon manajer sekaligus mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Usul Moratorium Pelatihan

Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengusulkan moratorium pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peserta yang akan mengelola koperasi maupun menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Lebih baik moratorium pelatihan militer bagi manajer Koperasi Merah Putih. Tidak ada korelasi untuk kedisiplinan," katanya saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa tragedi ini tidak bisa semata-mata disebut sebagai kecelakaan sehingga perlu ada pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Riko, salah satu tupoksi manajer koperasi adalah menjaga kualitas layanan kepada konsumen dengan baik. Karena itu, dia menilai tidak ada urgensi menggunakan pendekatan maupun pelatihan berbasis militer.

"Pendekatan militer hanya cocok untuk tugas menjaga kedaulatan dan kedaruratan. Bukan untuk pelayanan publik," jelasnya.

Dia berpandangan program pelatihan calon manajer ini hanya membuang anggaran negara dan tidak relevan dengan tugas para peserta ketika mengemban pekerjaan nantinya.

Jika ingin membentuk kedisiplinan, menurutnya, hal itu tidak harus dilakukan secara militeristik. Dia mencontohkan masyarakat Jepang yang disiplin karena pendidikan karakter telah dilakukan sejak usia dini.

"Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak berkaitan dengan pendidikan militer. Saya meyakini pendekatan militer ini dipaksakan hanya untuk mendapatkan proyek uang negara saja," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pembentukan kerja sama strategis antara Indonesia dan Prancis harus memberikan dampak nyata bagi penguatan industri pertahanan nasional, termasuk melalui transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hal itu disampaikan Dave menanggapi semakin luasnya kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis yang mencakup alutsista, radar, pelatihan militer, hingga potensi produksi bersama.

“Komisi I DPR RI memandang pembentukan Comprehensive Strategic Partnership antara Indonesia dan Prancis sebagai tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara,” ujar Dave saat dihubungi Bisnis pada Jumat (29/5/2026),

Menurutnya, kemitraan tersebut menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperluas kerja sama tidak hanya di bidang pertahanan dan ekonomi, tetapi juga di isu strategis lain seperti transisi energi, pendidikan, teknologi, hingga dukungan terhadap multilateralisme.

Dalam konteks pertahanan, dia mengatakan bahwa Komisi I DPR akan mengawal agar setiap bentuk kerja sama benar-benar memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

“Kami akan memastikan bahwa kesepakatan yang melibatkan alutsista, radar, pelatihan militer, maupun potensi produksi bersama tidak berhenti pada pembelian alat dari luar negeri semata,” katanya.

Politisi Golkar itu menekankan bahwa DPR mendorong adanya transfer teknologi yang nyata dalam setiap kerja sama pertahanan dengan Prancis.

“Prinsip yang kami dorong adalah adanya transfer of technology yang nyata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan industri dalam negeri,” ujar Dave.

Indonesia, kata dia, harus mampu berkembang bukan hanya sebagai pengguna alat utama sistem persenjataan, tetapi juga menjadi produsen industri pertahanan yang kompetitif.

“Agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen yang berdaya saing,” imbuhnya.

Selain sektor pertahanan, Dave menilai kemitraan strategis Indonesia-Prancis juga berpotensi memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum internasional, termasuk dalam isu Palestina.

Dia mengatakan dukungan bersama terhadap multilateralisme sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Melalui kemitraan ini, Indonesia dapat lebih lantang menyuarakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Dave menambahkan bahwa kerja sama tersebut juga menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan global yang sesuai dengan amanat konstitusi, termasuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, Komisi I DPR akan terus mengawal implementasi kemitraan strategis Indonesia-Prancis agar tetap berpijak pada kepentingan nasional.

“Komisi I DPR RI akan terus mengawal implementasi dari kemitraan strategis ini, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berpijak pada kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” tandas Dave.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia resmi mengumumkan pembentukan kemitraan pertahanan baru bertajuk Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), sebagai langkah memperkuat kerja sama militer bilateral dan menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Dalam dokumen yang diterima Bisnis, Kesepakatan tersebut diumumkan usai pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin (13/4/2026) waktu setempat.

Dalam pernyataan bersama, kedua negara menegaskan bahwa pembentukan MDCP mencerminkan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, sekaligus memperkuat hubungan pertahanan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Kemitraan ini dirancang sebagai kerangka utama untuk mendorong kerja sama yang lebih luas dan terstruktur, dengan tetap berlandaskan prinsip saling menghormati dan kedaulatan nasional masing-masing negara.

Tiga Pilar Utama

MDCP akan berfokus pada tiga pilar utama kerja sama, yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional dan latihan bersama dan kerja sama operasional

Melalui kerangka ini, Indonesia dan Amerika Serikat juga akan menjajaki pengembangan teknologi pertahanan mutakhir, termasuk kemampuan asimetris generasi baru di sektor maritim, bawah laut, dan sistem otonom.

Selain itu, kedua negara membuka peluang kerja sama dalam bidang pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) guna meningkatkan kesiapan operasional alutsista.

Penguatan Pasukan Khusus

Sebagai simbol peningkatan kepercayaan strategis, kedua pihak juga berkomitmen memperluas pelatihan bersama pasukan khusus. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat interoperabilitas serta hubungan antarpersonel militer kedua negara.

Kerja sama pendidikan militer juga akan diperluas, termasuk pembentukan jaringan alumni pertahanan yang diharapkan dapat mempererat hubungan jangka panjang antara aparat pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat.

Pesan Stabilitas Kawasan

Dalam pernyataan tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang semakin dinamis.

Kemitraan ini juga menandai babak baru dalam hubungan pertahanan Indonesia–AS, yang selama ini telah dibangun melalui berbagai latihan bersama, dialog strategis, serta kerja sama keamanan regional.

“Kemitraan ini mewakili perkembangan berkelanjutan dari hubungan bilateral pertahanan AS-Indonesia, yang dibangun di atas kerja sama selama beberapa dekade. Kedua negara saling mengakui sebagai mitra penting dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kerja sama berdasarkan rasa saling menghormati, kedaulatan, dan kepentingan bersama dalam perdamaian dan stabilitas regional,” demikian isi dokumen tersebut.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menyatakan optimisme bahwa MDCP akan menjadi fondasi penting untuk memperdalam kolaborasi pertahanan ke depan, sekaligus memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis dalam menghadapi tantangan keamanan global yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA - Seiring ketengangan yang tercipta antara keinginan Donald Trump membeli Greenland, wilayah Denmark ini kemungkinan akan dijaga dua kombo berbahaya.

Dilansir dari Danish Defence, dua jet tempur F-35 Denmark dan sebuah pesawat tanker MRTT Prancis telah melakukan misi pelatihan di Greenland tenggara.

“Misi ini bertujuan untuk melatih operasi gabungan yang melibatkan pengisian bahan bakar di udara, penerbangan jarak jauh, dan keselamatan dalam kondisi Arktik yang keras,” bunyi pesan yang dipublikasikan di situs web Angkatan Bersenjata Denmark.

Rute pesawat tersebut berangkat dari Pangkalan Udara Skrydstrup langsung menuju daerah sekitar Kulusuk di pantai timur Greenland.

Pesawat tanker Prancis tersebut berangkat dari pangkalan di Prancis selatan, tempat ia kembali setelah menyelesaikan pelatihan di Greenland.

Selama pelatihan di Atlantik Utara, pesawat tersebut juga melewati Kepulauan Faroe.

Tahun lalu, Denmark dan Prancis melakukan kegiatan pelatihan serupa beberapa kali, tetapi dengan jet tempur F-16 Denmark dan di sepanjang pantai barat Greenland.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan umum operasi udara di wilayah Arktik dan berkontribusi pada pembangunan pengalaman bersama dalam beroperasi di bawah kondisi dingin dan menantang.

Peningkatan aktivitas militer ini menyusul penguatan kehadiran dan aktivitas pelatihan Angkatan Bersenjata Denmark di dan sekitar Greenland pada tahun 2025 bersama dengan sekutu, termasuk Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia.

Upaya ini akan berlanjut pada tahun 2026 dengan berbagai kegiatan berbasis udara, laut, dan darat untuk meningkatkan kemampuan beroperasi di lingkungan Arktik yang ekstrem.

Oleh karena itu, penerbangan yang melibatkan jet tempur F-35 dan pesawat tanker akan terus berlanjut di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin telah meninjau pembangunan Resimen Induk Kodam (Rindam) XXII/Tambun Bungai dan Dodiklatpur Rindam.

Peninjauan itu dilakukan di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Rabu (26/11/2025). Saat kunjungan, Sjafrie didampingi oleh Panglima Kodam (Pangdam) XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan dukungan infrastruktur bagi pusat pendidikan dan pelatihan militer di tanah Borneo ini

"Keberadaan Rindam dan Dodiklatpur Rindam sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme prajurit dan mendukung program strategis pertahanan di pulau Kalimantan," dalam keterangan tertulis, Setjen Kemhan, dikutip Kamis (27/11/2025).

Adapun, pembangunan pembangunan Rindam dan Dodiklatpur diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat di sekitar lokasi.

Misalnya, mendorong kemandirian ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil, serta memperbesar peluang bagi putra-putri daerah untuk bergabung sebagai anggota TNI.

Adapun, rencana pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan dan stabilitas di Kalimantan Tengah, menjadikan Kodam XXII/Tambun Bungai sebagai pilar keamanan yang solid di Pulau Borneo.