Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama, kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin baik, akuntabel serta transparan," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis.

Raihan kembali opini WTP dari BPK RI tersebut berhasil dilakukan secara berturut-turut oleh Pemprov Kalimantan Tengah. Namun gubernur menekankan opini WTP bukan tujuan akhir.

Pihaknya berkomitmen laporan keuangan pemerintah provinsi ke depan semakin berkualitas dan tidak terulang lagi adanya temuan-temuan yang sama.

Agustiar menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara optimal.

"Kepada penjabat sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerah, agar segera menindaklanjuti temuan dari BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku. Tak perlu menunggu 60 hari kerja, secepatnya. Baik temuan administrasi maupun pengembalian kerugian negara," jelasnya.

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Slamet Kurniawan menyampaikan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"BPK tak hanya memberi opini atas laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, di antaranya terkait pengelolaan rumah dinas dan pembukuan retribusi pemakaian rumah dinas yang belum sepenuhnya memadai, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan retribusi sewa rumah dinas.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah provinsi menyusun mekanisme pengelolaan rumah dinas terintegrasi antar perangkat daerah, melakukan inventarisasi aset, memperbarui data aset, serta mengoptimalkan pemungutan retribusi sesuai ketentuan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan capaian positif hasil pemeriksaan tematik terkait pilar strategis pembangunan nasional, yakni ketahanan pangan dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan mengungkap permasalahan signifikan beserta rekomendasi yang bersifat lintas Kementerian/Lembaga/BUMN untuk menyinergikan kebijakan yang terfragmentasi sehingga efektivitas program atau kegiatan pemerintah dapat lebih optimal,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam penyerahan IHPS II Tahun 2025 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikutip dari keterangan resmi BPK RI di Jakarta, Selasa.

Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut, antara lain produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36 persen dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor. Kemudian juga kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton.

Seiring dengan capaian positif, BPK turut merekomendasikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait untuk mendapatkan masukan atas konsep pembangunan data dan sistem informasi lebih terstruktur.

Menko Pangan disarankan pula mempercepat penetapan dokumen Rencana Pangan Nasional (RPN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2025-2029.

Pihaknya juga merekomendasikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) untuk menyempurnakan sistem informasi yang dimiliki masing-masing kementerian, sehingga terwujud ekosistem data pangan yang saling berbagi pakai. Rekomendasi lainnya terhadap Mentan perihal kebutuhan untuk menetapkan perencanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil, serta berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait irigasi.

Untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih. Salah satunya ialah pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan tuberkulosis (TBC) dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.

Terkait desain kebijakan pada pemeriksaan tematik pembangunan manusia, BPK merekomendasikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) berkoordinasi dengan pimpinan K/L untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Penetapan NSPK untuk mengatur hubungan kerja dan koordinasi lintas K/L, pemda, dan pemangku kepentingan terkait secara lebih berkelanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan manusia bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam bidang kesehatan, pihaknya merekomendasikan Menteri Kesehatan melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan guna memperjelas regulasi dan mekanisme pemberian kapitasi (metode pembayaran di muka/pre-payment) khusus untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di daerah 3T serta Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Mengenai sektor pendidikan, BPK merekomendasikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kesepakatan bersama Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan peran pemda dalam peningkatan kualitas dan pendayagunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk kebijakan bidang pendidikan di daerah.

Sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik, IHPS II Tahun 2025 turut memuat hasil pemeriksaan signifikan lainnya, antara lain pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi; pemeriksaan atas kebijakan, tata kelola, dan strategi ketersediaan pupuk; pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN); serta perhitungan bagi hasil migas pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petronas Carigali Ketapang II, dan KKKS PT Pertamina EP.

Selain itu, lanjut Isma, BPK juga berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Upaya ini dilaksanakan melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp274,6 miliar dan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp6,8 triliun, serta pengungkapan illegaldrilling yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai costrecovery ke negara sebesar Rp1,71 triliun,” ungkap dia.

IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, dan 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp42,87 triliun, melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp18,53 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp24,34 triliun.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadyana mengatakan stabilitas keamanan dan pelayanan publik yang profesional akan berdampak optimal jika didukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi instrumen penguatan akuntabilitas agar pembangunan berkelanjutan tidak berhenti pada tujuan, tetapi benar-benar menjadi hasil yang terukur,” ungkapnya kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya dalam entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Polri Tahun 2025, sebagaimana keterangan resmi BPK di Jakarta, Kamis.

Nyoman menambahkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK memiliki keterkaitan langsung dengan agenda keberlanjutan pembangunan nasional.

Menurut dia, peran pemeriksaan BPK tak hanya berhenti pada penilaian kepatuhan administrasi dan kewajaran laporan, tetapi juga berkontribusi dalam memastikan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran negara benar-benar menciptakan manfaat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

"Pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas publik, mendorong efektivitas belanja, serta memastikan adanya mekanisme pengendalian yang memadai agar risiko-risiko tata kelola, sosial, maupun lingkungan dapat dikelola dengan baik," ujar dia.

Sejalan dengan peran strategis Polri sebagai penjaga stabilitas keamanan dan penegak hukum, katanya, BPK berharap agar pengelolaan keuangan di lingkungan Polri semakin mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara efektif dan efisien.

Penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta komitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara konsisten menjadi harapan utama BPK guna mendorong perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, pihaknya juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, yang terdiri dari pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK berharap LHP tersebut dapat menjadi dasar perbaikan yang konstruktif bagi Polri, baik dalam penguatan sistem, peningkatan kepatuhan, maupun optimalisasi kinerja.

"Melalui sinergi yang kuat antara BPK dan Polri, BPK optimistis bahwa pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polri akan semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mendukung terciptanya keamanan, keadilan, serta pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ucap Nyoman.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di Sidoarjo, Selasa.

"Pemeriksaan ini menjadi bagian penting bagi kita untuk mengukur kinerja dalam penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan perbaikan pelayanan publik," kata Khofifah.

Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan menegaskan Pemprov Jatim akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan yang berlaku.

"Untuk itu, kami menegaskan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam ketahanan pangan dan pendidikan menengah," katanya.

LHP yang diserahkan meliputi pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan di Jatim tahun anggaran 2023 hingga semester I 2025 di Surabaya, Kediri, dan Lamongan.

Selain itu, diserahkan pula laporan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah tahun 2024 hingga triwulan III 2025 pada Pemprov Jatim dan instansi terkait lainnya.

Dalam pemeriksaan kinerja bidang ketahanan pangan, BPK mencatat masih terbatasnya desain dan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta koordinasi yang dinilai belum optimal dengan kementerian terkait.

Menanggapi hal tersebut, Khofifah menyebutkan Pemprov Jatim telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.

Pemprov Jatim juga telah menyusun kajian terkait sedimentasi waduk atau rawa, membangun basis data jaringan irigasi tersier sebagai dasar perencanaan rehabilitasi, serta mengendalikan alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan.

"Saya membawa belasan kepala daerah bertemu dengan Menteri PU. Kita punya peta irigasi yang sangat komplit dari Pangdam V Brawijaya. Kita sampaikan ini ke Menteri PU, harapannya adalah bagaimana irigasi tersier ini bisa dimaksimalkan," katanya.

Selain itu, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pengembangan sistem informasi LP2B, menyusun kebijakan penyediaan air bagi sawah di luar daerah irigasi, serta mengevaluasi dampak peningkatan indeks pertanaman dari program irigasi.

Sinkronisasi data antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), lahan pertanian bukan hutan, dan Lahan Baku Sawah (LBS) juga terus dilakukan.

"Kita sudah lakukan sinkronisasi melalui Kanwil ATR/BPN. Dan Kanwil ATR/BPN dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan Dirjen ATR/BPN," ucapnya.

Dalam pemeriksaan kepatuhan atas sarana dan prasarana pendidikan menengah, BPK menyoroti perlunya perbaikan pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Khofifah menjelaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun perencanaan berbasis data, menertibkan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan transparan, serta memperbaiki pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Selama ini kami terus memperkuat pengawasan untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah," ucapnya.

Khofifah berharap rekomendasi dalam LHP dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program ketahanan pangan nasional dan mencetak generasi emas 2045.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp69,21 triliun selama semester I 2025.

“Nilai tersebut terdiri atas pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp25,86 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya, sebesar Rp43,35 triliun,” ucap Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 kepada DPR. IHPS I 2025 merupakan ringkasan dari 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 701 LHP Keuangan, 4 LHP Kinerja, dan 36 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Selain itu, IHPS I 2025 juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pihaknya turut memberikan opini WTP untuk 83 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas dua LKKL.

Kemudian, dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa, sebanyak 491 pemerintah daerah (Pemda) memperoleh opini WTP, 53 pemda memperoleh opini WDP, dan satu pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP).

“BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024, yang seluruhnya memperoleh opini WTP,” ungkapnya.

Pada semester I tahun 2025, pihaknya disebut turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, antara lain dengan komitmen mendukung pemberantasan korupsi melalui penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp71,57 triliun.

Berikutnya ialah penyelesaian permasalahan signifikan terkait isu lintas kementerian/lembaga/BUMN (cross-cutting) melalui rekomendasi antara lain yang terkait dengan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP), penguatan pengendalian atas pemanfaatan sisa dana transfer ke daerah, perbaikan kebijakan formula penghitungan kompensasi listrik, dan perbaikan penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kg.

"BPK sangat mengharapkan sinergi yang utuh dan komitmen berkelanjutan dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk memantau dan memastikan setiap rekomendasi serta tindak lanjut kerugian negara diselesaikan secara tuntas sesuai dengan kewenangannya. Dengan semangat ‘BPK Bermartabat dan Bermanfaat’, kami berharap kolaborasi erat antara BPK dan DPR dapat menjadi jangkar kuat dalam mengawal pelaksanaan AstaCita pemerintah," kata Isma.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025