JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengkaji potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut dapat mencapai 50.000 pekerja akibat tingginya harga gas untuk industri.

Pemerintah menegaskan akan memetakan sektor-sektor yang paling terdampak sekaligus menyiapkan langkah mitigasi guna menekan risiko bertambahnya PHK.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya masih mendalami masukan yang disampaikan kalangan serikat pekerja terkait dampak kenaikan harga gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Menurutnya, Kemnaker akan melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang mengalami peningkatan PHK, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya sebelum merumuskan langkah penanganan.

"Kami harus melakukan kajian terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh,” kata Anwar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Yang jelas, kami akan memetakan sektor-sektor yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya jumlah PHK, kemudian menelaah penyebabnya serta menentukan mitigasi yang perlu dilakukan," lanjut Anwar.

Ia menambahkan, berdasarkan data awal, sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang mencatatkan jumlah PHK cukup besar. Namun, Kemnaker masih melakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan komposisi PHK di masing-masing sektor usaha.

"Kalau tidak salah, salah satunya memang sektor manufaktur. Namun, data detailnya masih kami cek dan akan kami sampaikan setelah proses verifikasi selesai," katanya.

Anwar menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pekerja yang terdampak PHK tetap mendapatkan perlindungan dan memiliki peluang untuk kembali memperoleh penghasilan.

Menurutnya, selain membantu pekerja mendapatkan pekerjaan baru, pemerintah juga membuka alternatif melalui pengembangan kewirausahaan.

"Mitigasi inilah yang paling penting. Ketika seseorang terkena PHK, bagaimana masa transisinya saat mencari pekerjaan baru, kemudian bagaimana peluang lain yang bisa dimanfaatkan,” jelas Anwar.

“Selain diarahkan kembali bekerja, mereka juga bisa memilih mengembangkan usaha melalui program kewirausahaan," lanjutnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kemnaker menyediakan dua jenis pelatihan, yakni pelatihan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja dan pelatihan kewirausahaan bagi pekerja yang ingin membangun usaha sendiri.

Anwar mengatakan pengembangan kewirausahaan membutuhkan dukungan lintas sektor. Karena itu, Kemnaker terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang memiliki program pemberdayaan usaha agar pekerja terdampak PHK memperoleh akses terhadap pelatihan, pendampingan, serta informasi mengenai peluang usaha.

"Kami memiliki program pelatihan siap kerja dan pelatihan kewirausahaan. Namun karena pengembangan usaha membutuhkan ekosistem yang lebih luas, kami juga berkoordinasi dengan kementerian lain yang memiliki tugas di bidang pengembangan kewirausahaan agar peserta memperoleh informasi mengenai potensi usaha yang bisa dijalankan," kata Anwar.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah segera menurunkan harga gas industri. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 50.000 pekerja berpotensi terkena PHK apabila tingginya biaya energi tidak segera diatasi, termasuk di sektor industri keramik yang mulai terdampak kenaikan biaya produksi.

"Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani, ancaman badai PHK bisa terjadi dalam waktu dekat," ujar Andi Gani dalam keterangannya Senin (22/6/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memanfaatkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan selama mencari pekerjaan baru.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah kasus PHK yang hingga Juni 2026 tercatat telah mencapai sekitar 43.000 kasus.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pemerintah terus memperkuat layanan JKP agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, JKP tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga membekali peserta dengan peningkatan kompetensi dan akses terhadap peluang kerja baru.

"Sebagai bentuk mitigasi bagi pekerja yang terkena PHK, kami terus melakukan perbaikan pelayanan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Anwar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Program ini memberikan manfaat berupa bantuan tunai, pelatihan kerja, serta layanan informasi dan penempatan kerja agar peserta dapat segera kembali bekerja," ujar Anwar.

Ia menjelaskan, manfaat pertama dalam JKP adalah cash benefit atau bantuan tunai yang dapat dimanfaatkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama masa transisi setelah kehilangan pekerjaan.

Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan reskilling maupun multi-skilling guna meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.

Tak hanya itu, peserta JKP juga mendapatkan pendampingan serta akses terhadap informasi lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga peluang untuk kembali bekerja menjadi lebih besar.

Selain mendorong pekerja kembali memasuki pasar kerja, Kemnaker juga membuka peluang bagi korban PHK untuk beralih menjadi pelaku usaha melalui berbagai program pelatihan kewirausahaan.

"Kami tidak hanya menyiapkan pelatihan bagi mereka yang ingin kembali bekerja, tetapi juga pelatihan kewirausahaan bagi peserta yang ingin membangun usaha sendiri,” ujarnya.

“Untuk mendukung hal tersebut, kami berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Ekonomi Kreatif, agar peserta memperoleh informasi dan pendampingan mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan," kata Anwar.

Menurut Anwar, sinergi lintas kementerian diperlukan karena pengembangan kewirausahaan membutuhkan ekosistem yang lebih luas, mulai dari peningkatan kapasitas, akses informasi, hingga peluang pengembangan usaha.

Kemnaker berharap berbagai skema perlindungan dan pemberdayaan tersebut dapat membantu pekerja terdampak PHK memperoleh sumber penghasilan baru, baik melalui pekerjaan formal maupun dengan membangun usaha secara mandiri.

“Kementerian-kementerian yang memiliki ruang untuk bisa melakukan pengembangan kewirausahaan, ya kita lihat misalnya di UMKM, kemudian kementerian ekonomi kreatif, ini kan juga menjadi salah satu contoh yang bisa kita jadikan pilihan untuk kewirausahaan,” tegas dia.

Cara Mengajukan Klaim JKP bagi Korban PHK

Pemerintah mengimbau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan sosial selama masa transisi mencari pekerjaan baru. Pengajuan manfaat JKP dapat dilakukan secara daring melalui platform SiapKerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) paling lambat 90 hari sejak tanggal PHK.

Sebelum mengajukan klaim, pekerja perlu memastikan bahwa perusahaan telah melaporkan PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berikut syarat dan tata cara pengajuan klaim JKP:

Syarat Penerima JKP

Pekerja yang ingin mengajukan klaim JKP harus memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu:

• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
• Memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK
• Terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Berusia di bawah 54 tahun saat mengajukan klaim
• Mengalami PHK, baik bagi pekerja dengan status PKWT maupun PKWTT
• Bersedia untuk kembali bekerja setelah memperoleh manfaat JKP

Dokumen yang Harus Disiapkan

Pengajuan klaim dilakukan secara digital. Karena itu, pekerja perlu menyiapkan dokumen berikut dalam bentuk foto atau hasil pemindaian (scan):

• Surat keterangan PHK dari perusahaan
• Bukti penerimaan laporan PHK oleh dinas ketenagakerjaan setempat
• Tanda terima pelaporan PHK dari perusahaan atau dokumen persetujuan PHK yang ditandatangani kedua belah pihak

Cara Mengajukan Klaim JKP

Proses pengajuan klaim dilakukan melalui portal SiapKerja dengan tahapan sebagai berikut:

• Pastikan perusahaan telah melaporkan PHK melalui aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Kemnaker
• Masuk ke portal SiapKerja Kemnaker menggunakan akun yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu
• Pilih menu "Ajukan Klaim", kemudian lengkapi data pribadi, nomor rekening bank, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Unggah seluruh dokumen persyaratan dan lakukan verifikasi identitas melalui swafoto (selfie)
• Setujui pernyataan pengajuan, lalu kirim permohonan klaim

Proses Verifikasi dan Pencairan

Setelah pengajuan diterima, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan. Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, manfaat uang tunai JKP akan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Selain menerima bantuan tunai, peserta JKP juga diwajibkan mengikuti asesmen minat dan kompetensi kerja.

Melalui platform SiapKerja, peserta dapat mengakses berbagai layanan pendukung, mulai dari informasi lowongan kerja hingga program pelatihan keterampilan, guna mempercepat proses kembali bekerja setelah mengalami PHK.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 43.000 kasus.

“Hingga Juni tercatat sekitar 43.000 kasus,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan tersebut dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menekan potensi bertambahnya angka PHK di berbagai sektor usaha.

Dia bilang, perkembangan angka PHK dipantau secara berkala melalui sistem data ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap bulan oleh Kemnaker melalui Pusat Data dan Informasi.

Menurutnya, data terbaru menunjukkan jumlah PHK mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, pemerintah terus melakukan pembaruan dan verifikasi data agar angka yang dipublikasikan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

"Melalui data ketenagakerjaan yang diterbitkan setiap bulan oleh Kemnaker, kami terus memantau pergerakan angka PHK,” ujar dia.

“Data ini terus kami perbarui dan monitor secara berkala sebagai dasar penyusunan langkah kebijakan," lanjut Anwar.

Anwar menegaskan, meningkatnya jumlah PHK menjadi perhatian serius pemerintah. Karena itu, Kemnaker tidak hanya berfokus pada pencatatan data, tetapi juga menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara lebih luas.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat dialog sosial antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah guna mencari solusi terbaik bagi perusahaan yang menghadapi tekanan usaha sehingga PHK dapat dihindari.

"Fokus kami bukan hanya memantau data PHK, tetapi bagaimana melakukan mitigasi sebaik-baiknya agar PHK dapat dicegah,” kata dia.

“Kami mengoptimalkan dialog sosial, baik secara bipartit maupun tripartit, untuk mencari solusi yang terbaik terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan," jelas Anwar.

Ia menambahkan, berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan, termasuk penasihat khusus pemerintah, turut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penanganan PHK.

Anwar berharap langkah-langkah mitigasi tersebut dapat menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus mempertahankan kesempatan kerja di tengah dinamika perekonomian.

Menurut Anwar, penguatan koordinasi dengan pelaku usaha dan serikat pekerja akan terus dilakukan agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan lebih mengedepankan dialog dan menghasilkan solusi yang menguntungkan seluruh pihak.

“Salah satu langkah konkretnya adalah mengoptimalkan tugas dialog sosial, baik secara bipartit maupun tripartit, untuk mencarikan solusi optimal yang berkaitan dengan isu sosial,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi di berbagai sektor berpotensi memperburuk kondisi ketenagakerjaan nasional.

Dia mengatakan, meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya mendorong kenaikan tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga menekan daya beli masyarakat, mempercepat penyusutan kelas menengah, hingga memicu berbagai persoalan sosial.

Menurut Timboel, pemerintah belum menunjukkan langkah konkret untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mewajibkan upaya pencegahan PHK.

Dia bilang, hingga saat ini pemerintah belum memiliki strategi yang jelas untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja di tengah pelemahan ekonomi dan meningkatnya tekanan terhadap dunia usaha.

"Kondisi perekonomian semakin tidak membaik dan salah satu dampaknya adalah terus terjadinya PHK dengan berbagai alasan," kata Timboel dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

"Semakin banyak PHK, maka tingkat pengangguran terbuka akan meningkat, daya beli masyarakat menurun, jumlah kelas menengah berkurang, dan berpotensi memunculkan berbagai masalah sosial," lanjut dia.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menjalankan amanat Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2023 untuk mengupayakan agar PHK tidak terjadi, namun sampai saat ini belum terlihat adanya strategi dan upaya pencegahan PHK yang nyata, termasuk belum terealisasinya pembentukan Satgas PHK yang sebelumnya dijanjikan.

Ia menyoroti sejumlah faktor yang dinilai mempercepat terjadinya PHK, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya produksi industri berbasis bahan baku impor, tingginya suku bunga yang membebani biaya pinjaman dunia usaha, hingga persoalan pasokan listrik yang dinilai dapat mengganggu kegiatan industri.

Selain itu, kebijakan penertiban kawasan hutan dan perkebunan juga disebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sektor padat karya seperti perkebunan sawit.

"Saat ini dunia usaha menghadapi tekanan dari berbagai persoalan geopolitik internasional maupun kebijakan domestik. Pelemahan rupiah, tingginya biaya pinjaman akibat suku bunga yang masih tinggi, ketidakpastian pasokan listrik untuk industri, hingga kebijakan penertiban kawasan hutan dan perkebunan menjadi faktor yang dapat mempercepat PHK," ujarnya.

"Karena itu, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan agar tidak menambah beban dunia usaha yang pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya," lanjut dia.

Menurut Timboel, kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena penciptaan lapangan kerja baru belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai sekitar 2 juta hingga 3 juta orang setiap tahun.

Ia menilai pemerintah perlu lebih fokus menjaga keberlangsungan pekerjaan formal yang sudah ada sembari mempercepat penciptaan lapangan kerja baru.

"Pemerintah harus serius mempertahankan lapangan kerja formal yang ada saat ini karena penciptaan pekerjaan baru belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun," ujar dia.

Dia menegaskan, saat ini rakyat membutuhkan kebijakan yang fokus pada penyelamatan dunia usaha, pembukaan lapangan kerja formal, dan pencegahan PHK agar kondisi ketenagakerjaan tidak semakin memburuk.

"Janji pembukaan 19 juta lapangan kerja dan komitmen mencegah PHK harus diwujudkan dalam langkah yang konkret dan terukur, bukan sekadar janji," tegasnya.

KOMPAS.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang semakin masif di lingkungan kerja diperkirakan akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan mendatang.

Pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Cloudflare, Matthew Prince, memperingatkan bahwa dampak AI terhadap pasar tenaga kerja kemungkinan akan semakin terasa dalam enam hingga 12 bulan ke depan.

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (25/6/2026), Prince mengatakan banyak pemimpin perusahaan saat ini telah mempertimbangkan pengurangan jumlah karyawan seiring meningkatnya kemampuan AI dalam mengerjakan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan manusia.

"Saat saya berbicara dengan rekan-rekan sesama pemimpin perusahaan, hampir semuanya mengatakan, 'Ya, saya akan melakukan itu (PHK massal).' Namun mereka juga mengatakan akan melakukannya ketika perusahaan lain mulai melakukannya," kata Prince, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut justru menunjukkan kepemimpinan yang kurang baik. Karena semakin lama perusahaan menunda keputusan, semakin sulit bagi pekerja yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru ketika gelombang pemangkasan tenaga kerja terjadi secara bersamaan.

"Dalam enam hingga 12 bulan ke depan, ketika kita mulai melihat lebih banyak PHK seperti ini, akan jauh lebih sulit bagi mereka yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru," ujar Prince.

Cloudflare Pangkas 20 Persen Karyawan

Pernyataan Prince muncul tidak lama setelah Cloudflare melakukan restrukturisasi besar-besaran.

Pada Mei 2026, perusahaan penyedia layanan keamanan dan infrastruktur internet tersebut mengumumkan pengurangan sekitar 20 persen tenaga kerjanya secara global. Langkah itu berdampak pada lebih dari 1.100 karyawan dan menjadi PHK terbesar dalam sejarah perusahaan.

Saat itu, Cloudflare menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari transformasi menuju era "agentic AI", yaitu penggunaan sistem AI yang mampu menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara lebih mandiri.

Perusahaan juga mengungkapkan penggunaan alat AI secara internal melonjak hingga 600 persen, yang menjadi salah satu faktor pendorong perubahan struktur organisasi.

Prince mengatakan keputusan tersebut diambil lebih awal karena dianggap sebagai langkah yang paling adil bagi karyawan.

"Begitu kami menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, kami memutuskan bahwa tindakan paling baik bagi tim adalah melakukannya secepat mungkin," kata dia.

Sejumlah Raksasa Teknologi Ikut Pangkas Karyawan

Cloudflare bukan satu-satunya perusahaan teknologi yang melakukan pengurangan tenaga kerja di tengah meningkatnya produktivitas berbasis AI.

Sejumlah perusahaan besar lainnya seperti Amazon, Oracle, Coinbase, Robinhood, Salesforce, Meta, dan Microsoft juga dilaporkan melakukan PHK dengan alasan peningkatan efisiensi yang didukung teknologi AI.

Fenomena tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa otomatisasi berbasis AI akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah fungsi pekerjaan, terutama pekerjaan administratif dan operasional yang bersifat rutin.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kinerja Cloudflare Tetap Tumbuh

Meski melakukan PHK dalam jumlah besar, Cloudflare menegaskan langkah tersebut bukan disebabkan oleh tekanan keuangan perusahaan.

Pada laporan kuartalan terbarunya, Cloudflare mencatat pendapatan sebesar 639,8 juta dollar AS, naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan pada infrastruktur keamanan digital di tengah perkembangan teknologi AI.

Selain itu, jumlah kontrak bernilai lebih dari 1 juta dollar AS meningkat 73 persen secara tahunan. Sementara itu, jumlah pelanggan korporasi besar yang membayar lebih dari 100.000 dollar AS per tahun bertambah 25 persen.

Laba per saham Cloudflare juga melampaui perkiraan para analis pasar.

Sejalan dengan kinerja tersebut, harga saham Cloudflare telah menguat sekitar 13 persen sejak awal tahun hingga saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 orang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (AGN) menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).

Dia mengeklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.

Berdasarkan pendataan di internal KSPSI, jumlah buruh yang terancam PHK lantaran kenaikan harga gas industri disebutnya mencapai sekitar 50.000 orang.

Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.

“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” imbuhnya.

Dia menyebut telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu agar terdapat tindak lanjut pemerintah dalam menyikapi kenaikan harga gas industri.

“Beliau [Bahlil] merespons cepat, mudah-mudahan 2-3 hari ini akan ada keputusan cepat mengenai harga gas industri," ujar Andi Gani.

Di samping itu, dia turut menggarisbawahi keberadaan Satuan Tugas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh (Satgas PHK) yang beberapa waktu lalu telah diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembentukan satgas itu merupakan buah kesepakatan sejumlah serikat buruh dengan pemerintah, tetapi langkah entitas baru tersebut dinilai belum tampak.

“Satgas PHK secepatnya harus diefektifkan," tegas Andi Gani.

Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor formal di Tanah Air sejak awal 2026 mulai tecermin dari lonjakan pengajuan klaim jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Pemerintah dinilai perlu melakukan intervensi terhadap gelombang PHK, baik dari sisi pencegahan maupun penyerapan kembali tenaga kerja yang terdampak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan klaim dua program tersebut sejak awal 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menilai hal ini sejalan dengan meningkatnya frekuensi pekerja yang kehilangan pekerjaan, serta dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Pada saat yang sama, klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga kuartal I/2026.

Menurut Ogi, kenaikan klaim JKP dipengaruhi relaksasi persyaratan pencairan manfaat serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025. Kebijakan itu membuat akses peserta terhadap manfaat JKP menjadi lebih longgar dibandingkan sebelumnya.

Meski begitu, OJK menilai pengelolaan program secara pruden tetap mampu menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial ketenagakerjaan. Ogi mengatakan evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat terus dilakukan agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Terkait hal ini, Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menilai lonjakan klaim tersebut mencerminkan meningkatnya PHK di sektor formal. Hal ini juga dinilai menguak masalah struktural penanganan PHK di Tanah Air.

Menurutnya, pekerja yang terkena PHK dapat mengakses dua manfaat sekaligus, yakni JKP dan pencairan JHT. Sementara itu, pekerja yang mengundurkan diri atau kontrak kerjanya berakhir hanya dapat mencairkan JHT dan tidak berhak atas JKP.

“Dari sisi logika jaminan sosialnya bahwa kenaikan itu memang menggambarkan kenaikannya PHK, betul. Karena dengan PHK dia dapat JKP dan boleh mengambil JHT,” kata Timboel kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Timboel, ketahanan dana JKP di BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbilang aman. Dia memperkirakan rasio klaim JKP masih berada di bawah 50%, sehingga iuran yang masuk masih cukup untuk membiayai pembayaran manfaat sekaligus menopang hasil investasi dana.

Dia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hanya menjalankan fungsi pembayaran manfaat setelah PHK terjadi. Lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja.

Oleh karenanya, Timboel menilai peran pemerintah menjadi jauh lebih penting. Tidak hanya memastikan pembayaran manfaat jaminan sosial berjalan lancar, pemerintah disebutnya juga perlu menekan laju PHK dan membuka lapangan kerja formal baru.

Timboel lantas menyinggung pembentukan satuan tugas (Satgas) Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh pada awal Mei baru sebagai instrumen pencegahan sekaligus penyelesaian PHK. Menurutnya, satgas tersebut dapat berperan untuk mengidentifikasi indikasi PHK di level perusahaan dan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada pemerintah di hulu, sekaligus mendorong penyerapan kembali tenaga kerja ter-PHK di hilir.

“Yang lebih utama adalah untuk menjamin hak bekerja masyarakat kita, adalah membuka lapangan kerja dan mempertahankan pekerjaan, yaitu menghambat laju PHK,” tegasnya.

Pencegahan PHK

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari-April 2026 mencapai 15.425 orang.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terus memantau dampak situasi global terhadap ketenagakerjaan nasional, termasuk risiko tekanan PHK akibat perang di Timur Tengah. Menurut dia, pemerintah melihat potensi PHK tidak dipicu oleh satu faktor tunggal, sehingga langkah mitigasi dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga.

“[PHK] tidak hanya gara-gara satu hal. Dalam rapat-rapat kan kita selalu melihat, ini bagaimana sampai 3 bulan ke depan, apa yang harus disiapkan,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, belum lama ini.

Yassierli menjelaskan koordinasi dilakukan bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk mengurai hambatan investasi dan dunia usaha yang berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mulai menjalankan mekanisme peringatan dini atau early warning system PHK di level perusahaan guna mendeteksi potensi pemutusan kerja lebih awal.

Dia juga mengatakan pemerintah tengah mengoptimalkan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja. Langkah itu dilakukan tidak hanya untuk mengantisipasi PHK, tetapi juga mempercepat penyusunan regulasi ketenagakerjaan dan mendorong peningkatan produktivitas nasional.

Di sisi lain, pemerintah mulai memperbaiki program pelatihan yang menjadi bagian dari manfaat JKP. Perbaikan difokuskan pada kemudahan akses pelatihan dan distribusi informasi kepada pekerja yang terdampak PHK.

“Ini akan semakin kita perbaiki, dan kita berharap ini memang menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang terkena PHK, sehingga mereka mendapatkan upskilling dan reskilling sebelum mereka kemudian bekerja di tempat yang baru,” ujar Yassierli.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai memberi tekanan pada program perlindungan pekerja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sepanjang Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, meningkatnya jumlah pekerja yang terkena PHK menjadi salah satu faktor utama kenaikan klaim tersebut.

“Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JHT dan JKP,” ujar Ogi dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Berdasarkan data OJK, klaim JHT pada Maret 2026 meningkat 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai Rp 1,85 triliun. Kenaikan ini dipicu meningkatnya frekuensi pencairan dana JHT oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Sementara itu, lonjakan lebih tinggi terjadi pada program JKP yang naik 91 persen secara tahunan.

Menurut Ogi, kenaikan tersebut tidak hanya dipengaruhi bertambahnya pekerja terdampak PHK, tetapi juga relaksasi syarat klaim dan peningkatan manfaat yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program JKP.

“Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat,” kata dia.

OJK ingatkan keberlanjutan dana jaminan sosial

Di tengah lonjakan klaim tersebut, OJK menilai pengelolaan program jaminan sosial harus dilakukan secara lebih hati-hati agar keberlanjutan dana tetap terjaga.

Menurut Ogi, evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, diperlukan pengelolaan program yang prudent dan adaptif,” ujar dia.

OJK berharap keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan kesehatan dana jaminan sosial tetap dapat dipertahankan dalam jangka panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan tren PHK yang meningkat.

Kompas.com/Muhammad Idris Ilustrasi BPJS Ketenagakerjaan.

Industri asuransi ikut terdampak

OJK juga mengingatkan bahwa gelombang PHK tidak hanya berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga mulai membayangi industri asuransi komersial, terutama asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit.

Ketika terkena PHK, masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan pokok sehingga pembayaran premi asuransi berpotensi terhenti atau lapse. Di sisi lain, risiko gagal bayar kredit juga meningkat.

“Risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” kata Ogi.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK bahkan dapat meningkatkan risiko klaim secara tidak langsung pada asuransi jiwa kredit, misalnya melalui faktor kesehatan maupun tekanan psikososial.

Untuk meredam risiko tersebut, OJK meminta perusahaan asuransi memperkuat manajemen risiko, termasuk memperketat proses underwriting pada sektor-sektor yang rentan PHK.

Selain itu, perusahaan asuransi diminta menyesuaikan premi sesuai profil risiko terbaru dan memperkuat skema pembagian risiko (risk sharing) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap sehat.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan verifikasi klaim serta integrasi data dengan perbankan agar kualitas kredit debitur dapat dipantau lebih dini.

Dunia usaha mulai waspada

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.500 per dollar AS dapat menekan dunia usaha.

Menurut Shinta, tekanan kurs berisiko memicu kenaikan biaya produksi hingga mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk PHK, apabila berlangsung dalam waktu lama.

“Pelemahan rupiah yang terus menciptakan level all-time low baru menjadi perhatian serius kalangan pengusaha,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul OJK Sebut Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Naik Didorong Tren PHK

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan tidak adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri petrokimia dan plastik.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan PHK dari anggota asosiasi, meskipun kinerja industri sempat tertekan akibat gejolak global dan penurunan aktivitas manufaktur.

“Dengan demikian, Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik’, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai menjelaskan bahwa karakter industri petrokimia yang bersifat siklikal membuat pelaku usaha lebih memilih bertahan melalui penyesuaian operasional ketimbang melakukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, struktur biaya industri yang didominasi bahan baku juga membuat efisiensi lebih difokuskan pada aspek produksi, bukan tenaga kerja.

“Karena itu, kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK,” tegasnya.

Edi menyampaikan bahwa sepanjang pengalamannya di industri kimia dan plastik, belum pernah terjadi PHK secara masif, bahkan hingga saat ini. Menurutnya, fluktuasi kinerja merupakan hal yang lazim terjadi dalam industri tersebut.

Kendati demikian, dia mengakui tekanan terhadap industri saat ini cukup besar, terutama dari sisi pasokan dan harga bahan baku. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk mencari solusi strategis guna menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut Edi yang juga Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk., diperlukan waktu untuk keluar dari tekanan yang ada, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi, mulai dari faktor global hingga domestik.

“Jadi titik-titik mana yang perlu kita lakukan solusi. Nah ini memang semua perlu waktu tidak perlu ada tidak bisa instan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah menjadi krusial, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hulu. Pasalnya, selama ini industri hilir relatif lebih fleksibel karena terbiasa mengakses bahan baku impor dengan tarif yang kompetitif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Namun, dalam situasi krisis, ketergantungan terhadap impor justru menjadi tantangan. Edi menilai ketahanan industri nasional menjadi faktor penting, terutama ketika pasokan global terganggu.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok domestik, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Kepastian suplai dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas industri di tengah gejolak.

Di sisi lain, Edy menyebut bahwa pelaku industri mulai mengamankan pasokan bahan baku melalui berbagai jalur. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan masuknya pasokan baru pada periode Mei hingga Juni, meskipun dengan biaya yang relatif lebih tinggi.

“Nah untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure, kuantitas, sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan cost yang cukup tinggi,” tuturnya.

KOMPAS.com - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan teknologi raksasa (big tech) dinilai bukan sekadar efisiensi biasa, melainkan sinyal peringatan bagi kondisi ekonomi, terutama bagi pekerja kantoran.

Jika menjadi pilihan nomor satu dalam draft NFL adalah impian yang menjanjikan, realitas berbeda kini dihadapi banyak pekerja profesional. Prospek karier di perusahaan besar, khususnya sektor teknologi, dinilai semakin menantang.

Untuk pertama kalinya sejak 2016, perusahaan-perusahaan dalam indeks S&P 500 tercatat mempekerjakan lebih sedikit karyawan pada akhir 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini disampaikan oleh ahli strategi Bank of America, Michael Hartnett.

Dengan kata lain, peluang kerja bagi pekerja kantoran, yang selama ini menjadi tulang punggung korporasi besar di Amerika Serikat (AS), berada dalam kondisi paling sulit dalam satu dekade terakhir.

Tekanan di pasar tenaga kerja terus terasa. Laporan Beige Book dari bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), menunjukkan perusahaan mulai menyadari bahwa mereka bisa menekan biaya dengan merekrut pekerja sementara atau kontrak, tanpa harus berkomitmen jangka panjang.

Strategi ini menjadi alternatif untuk menjaga fleksibilitas sekaligus mengurangi beban biaya tenaga kerja tetap.

KOMPAS.com/BILL CLINTEN ilustrasi logo microsoft

Meta dan Microsoft pangkas karyawan

Mengutip Yahoo Finance, Minggu (26/4/2026), langkah efisiensi terlihat dari dua raksasa teknologi, Meta Platforms dan Microsoft, yang sama-sama mengumumkan rencana pengurangan tenaga kerja.

Meta menyampaikan akan melakukan PHK terhadap sekitar 8.000 karyawan atau sekitar 10 persen dari total tenaga kerja, serta menghapus 6.000 posisi yang sebelumnya masih lowong.

Sementara itu, Microsoft menawarkan program buyout kepada sekitar 7 persen karyawan di bawah level manajemen puncak.

Program ini menyasar karyawan dengan kombinasi usia dan masa kerja tertentu, yakni jika total keduanya melebihi 70.

Baik melalui pendekatan halus seperti buyout maupun pemangkasan langsung, langkah kedua perusahaan ini mencerminkan perubahan strategi di tengah transformasi industri berbasis kecerdasan buatan (AI).

Paradoks: saham naik, lapangan kerja menyusut

Fenomena ini memunculkan paradoks. Di satu sisi, pasar saham mencatat rekor tertinggi dan kemampuan model AI terus berkembang pesat.

Namun di sisi lain, peluang kerja di perusahaan-perusahaan besar yang berada di pusat revolusi ini justru semakin menyempit.

Kondisi tersebut mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nike mengumumkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terbaru pada Kamis (23/4/2026) yang berdampak pada sekitar 1.400 karyawan di seluruh organisasi, dengan sebagian besar berasal dari divisi teknologi.

Dalam memo COO Venkatesh Alagirisamy, perusahaan menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi “Win Now” untuk memperbaiki kinerja.

Caranya antara lain dengan merapikan tim teknologi, memperbarui proses produksi Air, memindahkan sebagian operasional Converse, serta menyatukan pengelolaan bahan baku dengan tim produksi sepatu dan pakaian agar lebih efisien.

“Secara keseluruhan, perubahan ini akan mengakibatkan pengurangan sekitar 1.400 posisi di operasi global, dengan mayoritas berada di bidang teknologi,” tulis Alagirisamy dilansir CNBC.

“Pengurangan ini sangat berat bagi karyawan yang terdampak maupun tim di sekitarnya,” lanjutnya.

Juru bicara Nike menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memposisikan perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri olahraga sekaligus mempercepat pertumbuhan.

PHK ini mencakup karyawan di Amerika Utara, Asia, dan Eropa, serta mewakili kurang dari 2 persen total tenaga kerja global Nike.

“Ini bukan arah baru, melainkan tahap lanjutan dari transformasi yang sudah berjalan,” tambah Alagirisamy.

Nike menyebutkan bahwa karyawan yang terdampak mulai akan diberitahu sejak Kamis.

CEO Elliott Hill tengah berupaya membalikkan kinerja perusahaan setelah beberapa tahun mengalami penurunan penjualan. Meski telah menunjukkan kemajuan awal, proses tersebut tidak lepas dari tantangan.

Sebelumnya, Nike telah mengumumkan pemangkasan 775 pekerjaan pada Januari, terutama di pusat distribusi di Amerika Serikat, sebagai bagian dari percepatan otomatisasi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari target perusahaan untuk kembali pada pertumbuhan jangka panjang yang menguntungkan.

PHK tersebut juga menyusul pemangkasan tenaga kerja pada musim panas tahun lalu yang berdampak pada kurang dari 1 persen staf korporat, dalam upaya penyesuaian bisnis.

Dalam laporan kinerja kuartal fiskal ketiga bulan lalu, Nike memperingatkan bahwa penjualan diperkirakan masih akan menurun sepanjang tahun, terutama akibat proyeksi penurunan sekitar 20 persen di pasar China pada kuartal berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha, khususnya di industri padat karya, menyampaikan efisiensi operasional sebagai salah satu langkah dalam menghadapi kenaikan harga energi dan bahan baku imbas gejolak geopolitik global. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa efisiensi operasional memang menjadi garis pertama pertahanan dalam menghadapi lonjakan biaya produksi akibat tekanan global. Namun, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa PHK merupakan opsi terakhir yang dapat ditempuh perusahaan.

“Hingga saat ini, belum terlihat adanya gelombang PHK yang bersifat masif dan sistemik, penyesuaian yang terjadi masih bersifat case by case dan sangat bergantung pada kondisi masing-masing sektor dan perusahaan,” kata Shinta kepada Bisnis, Kamis (9/4/2026).

Dia melanjutkan, dunia usaha tidak bisa mengabaikan adanya sinyal peringatan dini tekanan kinerja sektor padat karya dan industri lain yang sensitif terhadap aspek biaya dan permintaan.

Menurutnya, sejumlah indikator telah menunjukkan pertanda tersebut, misalnya tecermin dari penurunan PMI manufaktur ke level 50,1 pada Maret 2026, terendah dalam delapan bulan terakhir dan mendekati zona kontraksi. Selain itu, terdapat pula koreksi pada Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang turun 1,26 poin menjadi 51,86 pada Maret tahun ini.

“Jika tekanan ini berlanjut dalam jangka panjang, maka risiko terhadap tenaga kerja tentu akan meningkat. Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa bagi pelaku usaha, PHK adalah opsi terakhir atau menjadi last resort,” ujarnya.

Shinta kemudian memaparkan bahwa pelaku usaha memiliki komitmen kuat untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mempertahankan tenaga kerja sebagai aset produktif.

Hal ini diwujudkan melalui strategi penyesuaian internal seperti peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan pipeline proyek secara lebih selektif, hingga penguatan praktik manajemen risiko seperti nilai lindung valuta asing, diversifikasi pemasok, serta pengelolaan struktur biaya dan arus kas secara disiplin.

Sembari berharap tensi konflik di Timur Tengah segera mereda, Apindo menilai langkah pencegahan ke depan akan menjadi sangat krusial.

Menurut Shinta, yang utama saat ini adalah memastikan stabilitas makroekonomi dan daya beli tetap terjaga, sehingga tekanan terhadap dunia usaha tidak semakin dalam. Selain itu, diperlukan ruang kebijakan yang adaptif untuk membantu dunia usaha menjaga likuiditas dan keberlanjutan operasional.

“Dengan demikian, shock absorption capacity dunia usaha dapat diperkuat, dan risiko efisiensi yang merembet ke tenaga kerja dapat ditekan seminimal mungkin,” tegasnya.