Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi.

Dia menilai, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Hal itu mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

Dia menjelaskan, konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian, daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.

"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2026).

Iqbal juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55.000 pekerja. Menurutnya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Dengan begitu, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, dia berpendapat keniakan harga gas tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi dalam kajian ReforMiner bertajuk 'DampakKonflik Timur Tengah

terhadap Harga LNG, Harga Gas Domestik dan Daya Saing Industri Nasional'.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35%.

Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Komaidi menekankan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3%, industri sarung tangan karet sekitar 7-14%, sedangkan industri kaca sekitar 16% dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi. Tak hanya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri itu terjadi pada gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sementara itu, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak naik atau tetap di kisaran US$6 hingga US$8 per MMBtu.
Bahlil pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau.
"Saya sudah temui juga asosiasi. Saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa formulasi harga yang dicari harus tetap berkeadilan. Artinya, tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja.
"Tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka [pengusaha] inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya," ucap Bahlil.
Kabar ancaman PHK pada karyawan industri imbas kenaikan harga gas pertama kali diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dia mengatakan, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Andi Gani menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Dia mengklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh terancam PHK tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah kabar relokasi dua perusahaan komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Pemerintah memastikan fasilitas produksi kedua perusahaan masih beroperasi normal dan tidak melakukan PHK.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah memerintahkan jajarannya menelusuri informasi yang beredar terkait relokasi dan pemutusan hubungan kerja pada dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

“Pada Ahad (21 Juni 2026), bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam,” kata Febri dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Hasil penelusuran menunjukkan PT JAI dan PT SAI yang disebut dalam pemberitaan masih menjalankan kegiatan produksi seperti biasa. Kedua perusahaan juga masih aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Berdasarkan hasil penelusuran kebenaran informasi ini, Kemenperin sementara menyimpulkan pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut,” ujar Febri.

Menurut Kemenperin, isu relokasi tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembeli dan pemasok kedua perusahaan. Sejumlah mitra bisnis bahkan mempertanyakan kelanjutan kontrak dan komitmen perusahaan ke depan.

“Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini,” kata Febri.

Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan masih ada upaya negosiasi antara serikat buruh dengan pihak manajemen menyusul potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur.

Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan terdapat kurang lebih 4.000 orang pekerja di Pasuruan dan Mojokerto, Jatim yang terancam terkena PHK imbas rencana dua perusahaan komponen otomotif untuk memindahkan lini produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ungkap dia.

“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka 1-2 tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan masih belum mau menyebut identitas dari kedua perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan inisial PT J dan PT S, yang ia sebut memiliki induk perusahaan di Jepang.

Ia mengungkapkan, PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 orang pekerja, dengan 4.000 orang pekerja di antaranya berpotensi terdampak PHK.

“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000 (orang pekerja). Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 (orang), karena ini baru omong-omong. Kan biasanya kalau manajemen itu ambil call tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 (orang),” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah siap untuk mencari jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

“Satu per satu, nanti case, tiap kasus ini kan berbeda-beda penanganannya. Ada yang kita dorong bipartit dulu, ada yang kemudian kita harus datangi, ada yang harus kita panggil manajemennya, dan seterusnya. Itu case by case nanti,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,29% atau 52 poin ke Rp17.795,50 pada perdagangan Selasa (26/5/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,17% ke 99,07.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada perdagangan intraday hari ini sempat melemah 55 poin, dan pada perdagangan esok hari, Rabu (27/5), rupiah diperkirakan akan melanjutkan pelemahan.

"Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.790 sampai Rp17.850," ujarnya, Selasa (26/5/2026).

Ibrahim menjelaskan sentimen yang menyertai pasar keuangan adalah adanya kekhawatiran pasar akan gagalnya perdamaian Amerika Serikat-Iran. Pada Senin malam, AS disebut telah melancarkan serangan baru pada lokasi peluncuran rudal dan kapal penebar ranjau di Iran Selatan.

"Aksi militer baru ini sebagian besar mengimbangi sejumlah laporan sebelumnya yang menyatakan bahwa AS dan Iran telah mencapai kesepakatan kerangka kerja untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Harga minyak turun tajam pada hari Senin setelah laporan-laporan ini, meskipun kurangnya kejelasan di lapangan membatasi penurunan harga minyak mentah," kata Ibrahim.

Sementara dari domestik, sentimen datang dari adanya krisis kepercayaan terhadap krisis ekonomi Indonesia yang sudah mulai nampak di depan mata. Kondisi ini membuat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum jelas sampai kapan terus berlanjut.

Dari sektor ketenagakerjaan, Ibrahim melihat adanya lonjakan PHK dalam sebulan terakhir. Kondisi tersebut mulai berdampak pada sejumlah perusahaan yang melakukan efisiensi hingga menghentikan operasional.

"Tekanan terhadap industri bukan hanya dipicu pelemahan rupiah, namun konflik geopolitik global juga mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang turut menambah biaya produksi perusahaan," ujarnya.

Beberapa sektor industri yang diterpa PHK akhir-akhir ini antara lain sektor elektronik, otomotif, dan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Menurutnya, potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 pekerja dalam tiga bulan ke depan.

"Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja terdampak PHK mencapai 15.425 orang sepanjang Januari hingga April 2026 dan dimungkinkan PHK besar akan berlanjut di bulan berikutnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengungkapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang tahun ini sampai dengan April 2026 didominasi terjadi di wilayah Jawa Barat.

Saiful menyampaikan, berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian, PHK terjadi mayoritas di lapangan industri yang mengandalkan bahan baku minyak maupun plastik, yang saat ini terdampak tensi geopolitik Timur Tengah.

"Yang pasti di daerah Jawa Barat, tentunya [industri] bahan-bahan bakunya tergantung dengan minyak dan plastik," ujarnya kepada wartawan di kawasan Kuningan, Senin (11/5/2026).

Sementara detail perusahaan yang melakukan PHK, Saiful enggan memerincinya. Dirinya memastikan untuk proaktif dan segera memberikan hak-hak bagi para pekerja yang terdampak PHK.

Pihaknya pun saat ini tengah mendata dan memastikan kepada pemberi kerja terkait potensi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan PHK di kemudian hari.

"Tugas kami adalah memastikan bahwa pekerja yang akan terdampak oleh PHK itu segera dapat dilayani dan mendapatkan haknya," tambahnya.

Mengutip laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah buruh yang terdampak PHK mencapai 15.425 orang pada periode Januari hingga April 2026.

Jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

Kemenaker mencatat tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 3.339 orang dalam 4 bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan total 1.581 orang, disusul Banten sebanyak 1.536 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.367 orang dan 1.237 orang.

Bisnis.com,JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) memastikan tidak adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri petrokimia dan plastik.

Ketua Umum Inaplas Suhat Miyarso menyampaikan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan PHK dari anggota asosiasi, meskipun kinerja industri sempat tertekan akibat gejolak global dan penurunan aktivitas manufaktur.

“Dengan demikian, Inaplas juga tidak pernah melaporkan kepada pemerintah terjadinya PHK di industri-industri anggota Inaplas,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Dampak Gejolak Geopolitik Terhadap Industri Plastik’, di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Wakil Ketua Umum Inaplas Edi Rivai menjelaskan bahwa karakter industri petrokimia yang bersifat siklikal membuat pelaku usaha lebih memilih bertahan melalui penyesuaian operasional ketimbang melakukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, struktur biaya industri yang didominasi bahan baku juga membuat efisiensi lebih difokuskan pada aspek produksi, bukan tenaga kerja.

“Karena itu, kalau kita perhatikan sejak 10 tahun terakhir itu tidak ada hampir ada bicara mengenai industri petrokimia dan pengolahan itu PHK,” tegasnya.

Edi menyampaikan bahwa sepanjang pengalamannya di industri kimia dan plastik, belum pernah terjadi PHK secara masif, bahkan hingga saat ini. Menurutnya, fluktuasi kinerja merupakan hal yang lazim terjadi dalam industri tersebut.

Kendati demikian, dia mengakui tekanan terhadap industri saat ini cukup besar, terutama dari sisi pasokan dan harga bahan baku. Oleh karena itu, pelaku industri dituntut untuk mencari solusi strategis guna menjaga keberlangsungan usaha.

Menurut Edi yang juga Direktur PT Chandra Asri Pacific Tbk., diperlukan waktu untuk keluar dari tekanan yang ada, mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi, mulai dari faktor global hingga domestik.

“Jadi titik-titik mana yang perlu kita lakukan solusi. Nah ini memang semua perlu waktu tidak perlu ada tidak bisa instan,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah menjadi krusial, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hulu. Pasalnya, selama ini industri hilir relatif lebih fleksibel karena terbiasa mengakses bahan baku impor dengan tarif yang kompetitif melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Namun, dalam situasi krisis, ketergantungan terhadap impor justru menjadi tantangan. Edi menilai ketahanan industri nasional menjadi faktor penting, terutama ketika pasokan global terganggu.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok domestik, terutama dalam menjamin ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Kepastian suplai dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas industri di tengah gejolak.

Di sisi lain, Edy menyebut bahwa pelaku industri mulai mengamankan pasokan bahan baku melalui berbagai jalur. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan masuknya pasokan baru pada periode Mei hingga Juni, meskipun dengan biaya yang relatif lebih tinggi.

“Nah untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure, kuantitas, sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan cost yang cukup tinggi,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –– Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan tarif impor mobil asal Eropa menuai kritik keras dari industri otomotif Jerman. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan pada sektor otomotif yang tengah menghadapi tantangan global.

Ketua Asosiasi Industri Otomotif Jerman (VDA) Hildegard Mueller menyatakan bahwa rencana kenaikan tarif akan memberikan “beban serius” terhadap hubungan ekonomi transatlantik antara Amerika Serikat dan Eropa.

Menurut Mueller, tambahan pungutan tersebut tidak hanya berdampak pada produsen otomotif di Jerman dan Eropa, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen di Amerika Serikat melalui kenaikan harga kendaraan.

Ia menegaskan bahwa industri otomotif saat ini sedang berada dalam tekanan, baik akibat dinamika pasar global maupun transformasi menuju kendaraan listrik. Kebijakan tarif baru dinilai akan memperburuk kondisi tersebut.

Mueller mendesak pemerintah di Brussel dan Washington untuk segera meredakan ketegangan melalui dialog. Ia juga menyerukan agar kedua pihak tetap mematuhi aturan perdagangan internasional yang telah disepakati bersama.

Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social, di mana ia menyatakan akan menaikkan tarif impor mobil dan truk dari Uni Eropa hingga 25 persen mulai pekan depan.

Trump membenarkan langkah itu dengan menuduh Uni Eropa tidak mematuhi kesepakatan perdagangan yang telah disepakati sebelumnya. Pernyataan tersebut mempertegas potensi meningkatnya ketegangan dagang antara kedua kekuatan ekonomi tersebut.

Menanggapi hal itu, Uni Eropa menyatakan akan tetap membuka berbagai opsi untuk melindungi kepentingannya jika Amerika Serikat mengambil langkah yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan perdagangan bersama.

Kesepakatan yang dimaksud mencakup komitmen kedua pihak untuk menjaga perdagangan yang timbal balik, adil, dan seimbang, sebagaimana disepakati dalam pernyataan bersama tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi gelombang PHK di industri dalam negeri imbas memanasnya kondisi geopolitik.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Selain itu, Kemnaker juga membahas upaya-upaya terkait pencegahan PHK dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang beranggotakan perwakilan serikat pekerja dan pengusaha.

“Berikutnya, Kementerian Keuangan sendiri punya satgas debottlenecking bisnis itu. Kalau ada pengaruh katakanlah yang berdampak ke PHK, kami selalu dilibatkan untuk membahas. Jadi kami pantau,” kata Indah di DPR, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, sepanjang periode Januari-April 2026, Kemnaker mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang. Data ini berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang).

“Januari sampai April 2026 sudah ada, datanya [PHK] 8.389 orang dari Barenbang, sampai hari ini,” ujarnya.

Namun demikian, pihaknya belum memiliki perincian jumlah PHK per provinsi maupun terkait sektor penyumbang PHK terbanyak hingga pekan pertama April 2026.

Adapun, mengacu pada laman Satu Data Ketenagakerjaan di situs web Kemnaker, data PHK teranyar yang dipublikasikan masih mencakup periode Januari 2026.

Pada bulan pertama tahun ini, Kemnaker mencatat total pekerja terdampak PHK mencapai 359 orang, yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

PHK paling banyak terjadi di Jawa Barat dan Sumatra Selatan yang masing-masing tercatat sebanyak 49 orang, atau mencakup 13,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Ancaman PHK Besar-besaran

Sebelumnya, Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan adanya potensi PHK besar-besaran dalam 3 bulan mendatang, lantaran kenaikan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global hingga kebijakan perekonomian dalam negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel telah membuat harga bahan bakar minyak (BBM) industri melambung. Meningkatnya harga energi disebutnya membuat biaya produksi juga membengkak, sehingga perusahaan akan punya pertimbangan untuk menekan biaya ketenagakerjaan.

“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Dia melanjutkan, risiko ini kian besar mengingat BBM industri tidak bersubsidi, di samping pemerintah yang memutuskan belum akan meningkatkan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.

Apabila perang berlangsung lebih panjang, maka Said menyebut biaya bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin di industri akan lebih besar dibandingkan keuntungan suatu perusahaan dari sisi penjualan produk.

Pihaknya lantas menyinggung kebijakan dalam negeri yakni impor ratusan ribu mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dari India. Menurut Said, apabila pengadaan unit kendaraan itu dikerjakan oleh industri otomotif dalam negeri, maka justru akan menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja.

“Kalau mobil impor yang dari India tadi dikerjakan di Indonesia, maka akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru. Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan sejumlah harga kebutuhan masyarakat dipastikan dalam taraf aman, salah satunya harga plastik yang mengalami kenaikan di beberapa wilayah imbas perang di Timur Tengah.

Pramono menegaskan bahwa inflasi di DKI Jakarta juga masih terkendali dan meminta warga di Jakarta tidak perlu panic buying atas fenomena tersebut.

"Di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik. Dan demikian tidak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya lebih dari cukup," katanya saat Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Sebagai pembanding, berdasarkan catatan Bisnis, Pasar Pucang Anom Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan penjualan plastik hingga 40%. Kenaikan terjadi sejak Idulfitri 2026 pada akhir Maret lalu.

Diketahui, Banderol Brent yang tercatat bahkan sempat menyentuh lebih US$100 per barel hingga aktivitas logistik internasional yang terhambat dari kawasan Timur Tengah menuju Asia imbas pembatasan Selat Hormuz terjadi pula di tengah lonjakan harga bahan baku yang juga signifikan.

Salah satu komoditas utama, seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun. Bahkan lonjakan harga plastik menekan daya kerja industri yang berujung pada potensi PHK.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan jika gangguan pasokan bahan baku plastik terus berlanjut, tekanan terhadap industri hilir akan semakin besar.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Dia menyebut kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyebut ekspor kelapa bulat dan kopra Indonesia meningkat tajam ke China, yang membuat industri dalam negeri kesulitan mendapatkan bahan baku.

Imbasnya, banyak pabrik hanya beroperasi di kapasitas minim dan sebagian harus melakukan pemutusan hubungan karyawan (PHK).

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menyebut tren ekspor kelapa bulat dan kopra selama 2–3 tahun terakhir meningkat signifikan.

“Tren ekspor kelapa khususnya kelapa bulat dan kopra menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, baik dari sisi nilai maupun kuantitasnya karena ada kenaikan permintaan global di tengahsupplyterbatas,” kata Eliza,Jumat (28/11/2025).

Eliza mengungkap, lonjakan ekspor kelapa ini lebih banyak dipicu kenaikan harga internasional daripada peningkatan produksi domestik.

“Karena harga ekspor lebih menarik, banyak yang memilih ekspor ketimbang pemenuhan dalam negeri. Makanya harga di dalam negeri melonjak,” ungkapnya.

Core mencatat, pada 2024, volume ekspor kelapa bulat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2023. Permintaan terbesar berasal dari China, terutama untuk kelapa butiran (whole coconut) dan kelapa muda, yang dibutuhkan untuk industri makanan dan minuman seperti coconut water dan olahan kelapa lainnya.

Kondisi ini, sambung dia, mendorong produsen China mengalihkan sebagian kebutuhan bahan baku dari Thailand dan Vietnam ke Indonesia.

Alhasil, Indonesia menjadi eksportir kelapa bulat terbesar ketiga dengan tujuan ekspor ke Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Ini sebuah ironi, di saat ingin hilirisasi kelapa di dalam negeri, industri eksisting saja kesusahan cari bahan baku kelapanya,” ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di Vietnam yang mengalami kenaikan harga kelapa domestik imbas peningkatan permintaan global. Di sisi lain, pasokan menurun akibat perubahan cuaca.

Lebih lanjut, Eliza menuturkan sulitnya mendapatkan bahan baku kelapa ini membuat kapasitas produksi industri domestik tidak berjalan secara optimal.

Dia menyebut beberapa perusahaan harus melakukan PHK, sementara sebagian industri hanya beroperasi di sekitar 33% dari kapasitas totalnya.

“Industri kesulitan bahan baku, kapasitas idle-nya masih besar. Beberapa pabrik bahkan harus PHK pekerjanya,” ujarnya.

Eliza mengungkap keterbatasan pasokan juga disebabkan oleh produksi di tingkat petani skala kecil. Sebab, mayoritas kebun kelapa dikelola secara tradisional dengan teknik konvensional, minim pupuk, dan terbatas teknologi.

Dia menuturkan, sebagian besar petani belum menerapkanGood Agricultural Practice(GAP), sehingga produktivitas tetap stagnan. Di samping itu, lanjutnya, cuaca ekstrim seperti El Nino juga berpotensi menurunkan hasil panen.

Untuk itu, Eliza menilai perlu adanya disinsentif bagi eksportir kelapa bulat dengan meningkatkan bea keluar agar mendorong penjualan ke industri dalam negeri, menjaga kontinuitas bahan baku, dan menambah pendapatan negara.

“Jika tidak segera diterapkan kebijakan yang seperti itu, maka sampai kapanpun hilirisasi di dalam negeri akan menjadi angan-angan,” imbuhnya.

Terlebih, kata dia, hilirisasi kelapa di Indonesia juga masih terbatas. Hal ini terbukti dari Indonesia yang masih mengekspor dalam bentuk kelapa bulat. “Atau jika diolah pun baru diparut atau dikeringkan, belum banyak mengekspor produk turunan lain,” lanjutnya.

Pada 2024, Core mencatat Filipina mengekspor 986.000 ton minyak kelapa mentah, sementara Indonesia hanya 333.000 ton.

Di sisi lain, Untuk produk turunan seperti kopra, Malaysia menempati posisi teratas, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-7, meski banyak mengimpor kelapa dari Indonesia.

Lebih lanjut, dia memaparkan permasalahan lain adalah ketiadaan data valid terkait produksi dan kebutuhan kelapa domestik.

Menurutnya, lebih dari 90% kelapa ditanam petani skala kecil, sehingga sulit mengetahui potensi produksi per wilayah, kebutuhan industri, dan sisa untuk ekspor.

Imbasnya, ketika harga ekspor tinggi, produsen lebih terdorong mengekspor ketimbang memasok industri domestik.

Selain itu, sambung dia, produktivitas kelapa juga relatif stagnan dan belum mencapai titik optimal lantaran komoditas ini mayoritas dikelola petani skala kecil.

“Belum banyak perusahaan perkebunan kelapa, sehingga kelapa ini ditanam dan dikelola secara tradisional sebagai tanaman liar numbuh dengan sendirinya. Tidak seperti perkebunan kelapa sawit yang memang lahannya disediakan khusus untuk kelapa,” pungkasnya.