Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan harga maupun pasokan gas bumi.

Dia menilai, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berasal dari kombinasi berbagai faktor. Hal itu mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, pelemahan daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi agar PHK tidak semakin meluas di sektor industri. Menurutnya, persoalan yang dihadapi dunia usaha jauh lebih kompleks daripada sekadar isu harga energi.

Dia menjelaskan, konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas non-subsidi. Kemudian, daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.

"Di sisi lain ada relokasi sebagian produksi ke negara lain dan pelemahan rupiah yang membuat biaya produksi meningkat. Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, Minggu (28/6/2026).

Iqbal juga meluruskan informasi mengenai gelombang PHK yang disebut mencapai sekitar 55.000 pekerja. Menurutnya, pemerintah masih melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus yang terjadi di lapangan karena tidak seluruhnya merupakan PHK baru.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," katanya.

Dia mencontohkan upaya mitigasi dilakukan di sejumlah perusahaan, seperti Grup Yazaki yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam melalui perundingan bipartit. Dengan begitu, pengurangan tenaga kerja diarahkan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, harga gas hanya merupakan salah satu komponen dalam struktur biaya produksi industri. Oleh karena itu, dia berpendapat keniakan harga gas tidak tepat dijadikan satu-satunya penyebab melemahnya daya saing maupun meningkatnya ancaman PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," ujar Komaidi dalam kajian ReforMiner bertajuk 'DampakKonflik Timur Tengah

terhadap Harga LNG, Harga Gas Domestik dan Daya Saing Industri Nasional'.

Komaidi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan tenaga listrik dalam struktur biaya input industri hanya sekitar 6,35%.

Sebaliknya, komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong yang porsinya mencapai 64,60% hingga 96,76%, tergantung jenis industrinya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya saing industri tidak dapat diselesaikan hanya melalui penurunan harga gas.

Komaidi menekankan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor manufaktur.

ReforMiner juga mencatat tidak semua industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya gas. Porsi biaya gas pada industri oleokimia hanya sekitar 3,3%, industri sarung tangan karet sekitar 7-14%, sedangkan industri kaca sekitar 16% dari total biaya produksi.

Oleh karena itu, Komaidi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan harga gas. Selain mengevaluasi alokasi HGBT, pemerintah juga dapat menambah pasokan gas pipa untuk mengurangi ketergantungan terhadap LNG.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan fleksibilitas bagi industri selama harga LNG global masih tinggi. Tak hanya itu, pemerintah harus mempertimbangkan pemberian insentif pajak langsung yang dinilai lebih efektif dalam menjaga daya saing industri nasional.

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah akan menurunkan harga gas industri non-subsidi sebagai langkah mitigasi untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri.

Menurutnya, kebijakan tersebut menyasar industri yang terdampak lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga energi, terutama industri granit, keramik, serta tekstil dan produk turunannya (TPT).

"Perusahaan yang memang PHK itu terjadi karena harga BBM dan gasnya meningkat tajam akibat perang yang masih panjang dan menimbulkan ketidakpastian, maka mitigasi PHK-nya, khusus di perusahaan-perusahaan granit dan keramik, mitigasinya adalah meminta pemerintah pusat untuk menurunkan harga gas dan BBM non-subsidi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Dia menjelaskan, rencana penurunan harga gas tersebut telah dibahas dalam rapat bersama DPR dan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Pemerintah, lanjutnya, dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin mendatang.

"Hari Senin akan diumumkan penurunan harga gas industri yang non-subsidi tersebut. Jadi penurunan gasnya ada batas bawahnya sekitar USD7 sampai USD14 per, itu membuat perusahaan masih bisa bersaing kompetitif untuk memproduksi," lanjutnya.

Lebih jauh, Iqbal membantah anggapan bahwa sebanyak 55.000 pekerja di industri granit dan keramik akan terkena PHK. Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah total tenaga kerja di sektor tersebut, bukan jumlah pekerja yang akan diberhentikan.

"Tapi dengan adanya penurunan harga gas yang akan diumumkan oleh pemerintah pada hari Senin nanti, Senin sore, itu akan menurunkan potensi ancaman PHK tersebut," kata Iqbal.

Ia mencontohkan kasus PHK yang terjadi di PT Granito, yang menurutnya melibatkan ratusan pekerja. Iqbal menilai kondisi tersebut dipicu tingginya harga BBM dan gas sebagai dampak konflik geopolitik yang masih berlangsung.

"Kalaupun ada, seperti di PT Granito, ya, jumlahnya adalah ratusan yang terjadi PHK. Itu penyebabnya adalah tadi, perang yang berkelanjutan, harga BBM dan gas melambung tinggi. Itu mitigasinya," ungkapnya.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, pemerintah akan menurunkan harga gas industri non-subsidi sebagai langkah mitigasi untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di sejumlah sektor industri.

Menurut Iqbal, kebijakan tersebut menyasar industri yang terdampak lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga energi, terutama industri granit, keramik, serta tekstil dan produk turunannya (TPT).

"PHK itu terjadi karena harga BBM dan gasnya meningkat tajam akibat perang yang masih panjang dan menimbulkan ketidakpastian, maka mitigasi PHK-nya, khusus di perusahaan-perusahaan granit dan keramik, granit dan keramik, mitigasinya adalah meminta pemerintah pusat untuk menurunkan harga gas dan BBM non-subsidi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Kenaikan Harga Gas Industri Picu Gelombang PHK, Mensesneg: Satu-Dua Hari Akan Ambil Keputusan



Ia menjelaskan, rencana penurunan harga gas tersebut telah dibahas dalam rapat bersama DPR dan Satuan Tugas (Satgas) PHK. Pemerintah lanjutnya, dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut pada Senin mendatang.

"Hari Senin akan diumumkan penurunan harga gas industri yang non-subsidi tersebut. Jadi penurunan gasnya ada batas bawahnya sekitar USD7 sampai USD14 per, itu membuat perusahaan masih bisa bersaing kompetitif untuk memproduksi," lanjutnya.

Lebih jauh, Iqbal membantah anggapan bahwa sebanyak 55.000 pekerja di industri granit dan keramik akan terkena PHK. Menurutnya, angka tersebut merupakan jumlah total tenaga kerja di sektor tersebut, bukan jumlah pekerja yang akan diberhentikan.

"Tapi dengan adanya penurunan harga gas yang akan diumumkan oleh pemerintah pada hari Senin nanti, Senin sore, itu akan menurunkan potensi ancaman PHK tersebut," kata Iqbal.

Blok Masela Jadi Solusi, Purbaya Dorong Gas Murah buat Industri



Ia mencontohkan kasus PHK yang terjadi di PT Granito, yang menurutnya melibatkan ratusan pekerja. Iqbal menilai kondisi tersebut dipicu tingginya harga BBM dan gas sebagai dampak konflik geopolitik yang masih berlangsung.

"Kalaupun ada, seperti di PT Granito, ya, jumlahnya adalah ratusan yang terjadi PHK. Itu penyebabnya adalah tadi, perang yang berkelanjutan, harga BBM dan gas melambung tinggi. Itu mitigasinya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengeklaim bahwa pemerintah akan mengumumkan penurunan harga gas industri pada Senin (29/6/2026) besok.

Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyampaikan langkah ini merupakan bentuk mitigasi terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di industri terkait seperti granit, keramik, hingga tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Kemarin kan kita sudah rapatkan itu di DPR bersama Satgas PHK dan hari Senin akan diumumkan penurunan harga gas industri yang non-subsidi tersebut,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Menurutnya, pemerintah akan menurunkan harga gas industri pada rentang US$7 hingga US$14 per MMBtu.

Dengan demikian, Iqbal menyebut bahwa perusahaan-perusahaan terkait akan tetap bisa bersaing kompetitif untuk aktivitas produksi.

Terkait kabar yang beredar bahwa sekitar 50.000 buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri, dia membantah kabar tersebut.

Menurutnya, angka tersebut merupakan perkiraan jumlah karyawan yang berada di beberapa pabrik granit dan keramik, bukan mencerminkan potensi PHK secara keseluruhan.

Dia meyakini penurunan harga gas industri akan menekan potensi PHK karyawan yang ada di sejumlah daerah.

“Penyebabnya adalah tadi, perang yang berkelanjutan, harga BBM dan gas melambung tinggi. Itu mitigasinya,” ujar Iqbal.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ), Prasetyo Hadi menyampaikan, bahwa pemerintah akan segera mengambil keputusan menyangkut persoalan terkait kenaikan harga gas industri . Diketahui hal ini sebelumnya disorot oleh serikat buruh karena berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja ( PHK ) besar-besaran.

Prasetyo menyampaikan bahwa persoalan kenaikan harga gas industri ini juga turut menjadi topik pembahasan di dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan Serikat buruh.

"Hari ini juga kami tadi berdiskusi berkenaan dengan ada beberapa masalah berkaitan dengan masalah suplai gas ke industri," kata Mensesneg dalam konferensi persnya usai pertemuan tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Bahlil Blak-blakan Terkait Isu Naiknya Harga Gas Industri di Jawa



Mensesneg menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian terkait persoalan ini untuk bisa segera dicarikan jalan keluarnya. "Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya," ujarnya.

Beberapa hari sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku menelepon langsung Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri untuk meminta penjelasan soal kenaikan harga gas industri. Kenaikan harga gas disebut berdampak terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) puluhan ribu buruh.

Momen itu terjadi saat Dasco hendak memberikan sambutan di pembukaan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang digelar di Hotel Arcici, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

"Halo Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Iya. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar?" ujar dia melanjutkan.

Merespons pertanyaan Dasco, Simon menyampaikan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan pihak PGN. Pertamina, kata dia, berkomitmen akan mengikuti penyesuaian molekul dari LNG.

"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang-yang sesuai," jawab Simon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab kenaikan harga gas industri yang dikeluhkan oleh para buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sempat menyebut setidaknya 55 ribu orang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) gara-gara harga gas industri naik.

Bahlil mengatakan pasokan gas industri secara nasional aman. Namun, ia tidak menepis adanya kenaikan harga untuk sektor non-HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu).

"Kalau gas secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," ujar Bahlil usai acara Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).

Bahlil menyebut kenaikan harga gas industri disebabkan sumur-sumur gas di wilayah Jawa Barat saat ini produksinya turun. Kemudian, pemerintah beralih menggunakan gas alam cair (LNG) yang didatangkan dari timur Indonesia.

"Untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan dan itu ada penambahan cost. Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya ditaruh diberikan beban harga yang tinggi," ungkapnya.

Bahlil telah bertemu dengan asosiasi serta buruh terkait ini. Ia juga sedang mencari formula harga yang ideal bersama PT Pertamina (Persero).

"Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan harga," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Hal tersebut disampaikan Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam acara Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6).

Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas tersebut. Setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Kepala Pusat Energi dan Pangan Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai kenaikan harga liquefied natural gas (LNG) yang dirasakan sebagian pelanggan industri perlu dilihat secara proporsional dan objektif.
Belakangan, kenaikan harga gas ini disebut menimbulkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Abra mengatakan, tekanan harga tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik global yang mendorong kenaikan harga energi, termasuk LNG domestik, di tingkat hulu maupun pemasok sebagai konsekuensi dari penerapan formula harga yang merujuk kepada harga energi dunia.
"Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri,” ujar Abra dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).
Dia menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri terus mengalami penurunan.
Pada 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBtud, lalu turun 16% menjadi sekitar 400 BBtud pada 2025. Penurunan tersebut berlanjut pada 2026 menjadi sekitar 327 BBtud atau turun sekitar 18%.
Selain karena kondisi penurunan alamiah (natural decline), penurunan ketersediaan pasokan gas pipa untuk industri juga dapat dilihat sebagai akibat kebijakan prioritas dalam penetapan alokasi yang lebih rendah urutannya dibandingkan untuk sektor kelistrikan. Abra berpendapat kondisi ini membuat kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar.
Dengan begitu, LNG menjadi salah satu alternatif pasokan untuk menjaga kontinuitas suplai energi bagi pelanggan industri.
"Namun, harus dipahami bahwa LNG memiliki struktur biaya yang lebih tinggi dibandingkan gas pipa karena rantai pasoknya jauh lebih panjang dan kompleks dan penerapan formula harga yang merujuk pada harga Indonesia Crude Price [ICP] atau referensi harga pasar lainnya,” jelas Abra.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa rantai pasok LNG setidaknya melalui enam tahapan, mulai dari produksi hulu, pencairan atau liquefaction, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi.
Sementara gas pipa konvensional umumnya hanya melalui tiga tahapan utama, yaitu produksi hulu, transmisi, dan distribusi. Perbedaan struktur rantai pasok tersebut membuat harga LNG secara alamiah lebih tinggi dibandingkan gas pipa.
Meski demikian, Abra menekankan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap perlu menjadi perhatian serius. Dia mengingatkan, kenaikan biaya energi dapat menekan struktur biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, memperlemah daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera hadir untuk merumuskan solusi yang menjaga keandalan pasokan sekaligus menjaga daya tahan industri.
"Pada industri tertentu, tekanan ini bisa berdampak terhadap utilisasi pabrik, arus kas, daya saing, bahkan risiko PHK. Maka mitigasi terhadap industri dan tenaga kerja harus menjadi prioritas, tetapi solusinya jangan sampai menciptakan tekanan baru bagi rantai pasok gas nasional,” ujar Abra.
Di satu sisi, dia menilai bahwa posisi badan usaha penyalur gas juga perlu dipahami secara adil. Sebagai pelaku midstream dan niaga gas, ruang geraknya dalam menetapkan harga tidak sepenuhnya fleksibel karena komponen harga gas, alokasi, biaya infrastruktur, serta margin niaga berada dalam koridor regulasi pemerintah.
Dengan demikian, kenaikan harga LNG di tingkat konsumen sangat dipengaruhi oleh biaya perolehan dari pemasok, parameter harga energi global seperti ICP, JCC, dan JKM, nilai tukar rupiah, serta biaya rantai pasok LNG.
"Jika seluruh tekanan dipaksa ditahan di hilir, maka yang terganggu adalah kesehatan keuangan badan usaha yang selama ini menjaga keandalan distribusi gas nasional,” imbuh Abra.

Opsi Tekan Harga

Abra menyampaikan beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan pemerintah. Pertama, pemerintah perlu mendorong optimalisasi harga LNG di tingkat hulu atau pemasok, seperti misalnya penerapan harga khusus domestik dan penerapan batas atas harga atau ceiling price.
Hal ini termasuk memperkuat kontrak jangka menengah-panjang yang lebih stabil agar industri tidak terlalu terekspos volatilitas harga spot.
Kedua, pemerintah perlu mempercepat realokasi pasokan gas untuk kebutuhan domestik, termasuk mengevaluasi kembali porsi ekspor LNG dan gas bumi sepanjang tetap menghormati kontrak yang sudah berjalan dan perubahan kebijakan prioritas dalam penetapan alokasi gas bumi untuk industri.
"Prinsipnya bukan anti-ekspor, tetapi ketika industri dalam negeri kekurangan pasokan gas pipa dan harus membeli LNG yang lebih mahal, maka perlu ada keberpihakan kebijakan agar kebutuhan domestik lebih diamankan,” kata Abra.
Ketiga, Abra mengusulkan agar pemerintah mengkaji skema swap ekspor LNG atau gas. Dalam skema ini, sebagian pasokan LNG yang semula dialokasikan untuk ekspor dapat dialihkan untuk kebutuhan domestik, sementara pembeli luar negeri memperoleh pengganti pasokan dari pemasok lain dengan harga atau biaya yang tetap kompetitif.
Menurut Abra, skema seperti ini membutuhkan negosiasi komersial dan diplomasi energi, tetapi dapat menjadi opsi untuk mengurangi tekanan pasokan domestik tanpa menimbulkan gangguan kontraktual yang besar.
Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) secara menyeluruh, baik dari sisi harga, volume, penerima manfaat, maupun transparansi implementasinya.
Kelima, pemerintah dapat menyiapkan skema mitigasi sementara bagi industri terdampak, misalnya relaksasi kontrak minimum, fleksibilitas volume, penjadwalan ulang produksi, atau dukungan fiskal terbatas dan terukur untuk sektor yang benar-benar padat karya dan strategis.
Keenam, Abra mendorong diversifikasi sumber energi bagi industri, terutama bagi sektor yang masih memungkinkan melakukan substitusi energi tanpa mengganggu proses produksi.
“Diversifikasi energi penting, tetapi tidak boleh dilakukan secara reaktif. Bagi sebagian industri, LNG masih lebih efisien dibandingkan solar industri atau LPG. Maka pilihan energi harus dihitung berdasarkan keekonomian, emisi, dan kontinuitas pasokan, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap kenaikan harga,” ujar Abra.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga gas industri tak lepas dari adanya penurunan produksi di hulu migas.
Dia menjelaskan, pasokan gas pipa di wilayah Jawa bagian barat sedang menurun. Akibatnya, pasokan harus ditopang menggunakan liquefied natural gas (LNG) yang dikirim dari berbagai wilayah produksi seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Di satu sisi, LNG memiliki biaya lebih tinggi, yakni mencapai sekitar US$20 per MMBtu.
"Sebagian sumur-sumur kita di daerah khususnya daerah Jawa Barat ke sini, itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG," tutur Bahlil saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Dia menjelaskan, penggunaan LNG menimbulkan tambahan biaya karena memerlukan proses pencairan, pengangkutan, hingga regasifikasi sebelum disalurkan ke konsumen industri.
Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari formulasi yang dapat menjaga daya saing industri tanpa mengganggu keekonomian penyedia gas. Bahlil mengaku, telah bertemu dengan pelaku industri, asosiasi usaha, hingga perwakilan buruh untuk membahas persoalan tersebut.
Menurutnya, Kementerian ESDM juga sedang melakukan pembahasan teknis bersama PT Pertamina (Persero) guna mencari harga yang dinilai ideal bagi industri.
"Nah, itu yang kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya diberikan beban harga yang tinggi. Saya sudah rapat dengan asosiasi, dengan buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan," tutur Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa secara nasional Indonesia tidak mengalami masalah ketersediaan gas. Tekanan harga hanya terjadi pada kelompok industri yang tidak mendapatkan fasilitas harga gas bumi tertentu (HGBT).
"Kalau gas, secara keseluruhan stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," ujarnya.
Menurutnya, industri penerima HGBT memperoleh harga gas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni di kisaran US$6 hingga US$8 per MMBtu. HGBT lebih rendah dibandingkan harga pasar. Sementara itu, industri di luar skema HGBT harus membeli gas dengan harga komersial.
"Kalau gas, secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah. Yang ada itu adalah ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT," kata Bahlil.
Tingginya harga gas untuk industri disebut memunculkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kabar itu pertama kali diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dia mengatakan, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Andi Gani menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Dia mengklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh terancam PHK tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui harga gas industri mengalami kenaikan.

Namun, kenaikan itu tidak berlaku pada industri yang mendapat fasilitas harga gas bumi tertentu (HGBT).

Menurutnya, kenaikan tersebut dipengaruhi penurunan produksi di sejumlah sumur gas, terutama wilayah Jawa Barat.

Akibatnya, sebagian industri harus menggunakan liquefied natural gas (LNG) yang didatangkan dari wilayah lain seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.

Kondisi itu membuat biaya distribusi meningkat sehingga berdampak pada harga gas yang diterima industri.

"Sebagian sumur-sumur kita di daerah, khususnya Jawa Barat, itu lagi penurunan produksi. Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Ya namanya LNG, itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost," ujar Bahlil di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia mengatakan, pemerintah saat ini sedang mencari formulasi harga yang tidak memberatkan sektor industri.

Sepanjang sepekan terakhir, Kementerian ESDM telah menggelar pembahasan bersama asosiasi industri dan perwakilan buruh terkait persoalan tersebut.

Selain itu, Kementerian ESDM juga melakukan rapat teknis dengan PT Pertamina (Persero) guna mencari skema harga yang dinilai ideal agar industri tetap dapat beroperasi di tengah kenaikan biaya gas.

"Kita lagi mencari untuk menengahi agar jangan juga industrinya diberikan beban harga yang tinggi," kata dia.

Meski harga gas untuk sebagian industri mengalami kenaikan, Bahlil menegaskan stok gas nasional secara keseluruhan masih dalam kondisi aman.

Ia menekankan, kenaikan harga hanya terjadi pada industri yang menggunakan skema harga komersial atau harga pasar karena tidak termasuk penerima HGBT.

"Kalau gas secara keseluruhan, stok kita tidak ada masalah," ucap Bahlil.

Adapun pemerintah telah menetapkan skema baru HGBT untuk tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu.

Sektor tersebut meliputi industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Kebijakan itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Dalam beleid yang diteken Bahlil pada 26 Februari 2025 itu, diatur harga gas untuk bahan bakar ditetapkan sebesar 7 dollar AS (Rp125.937) per MMBTU, sedangkan gas untuk bahan baku sebesar 6,5 dollar AS (Rp116.941) per MMBTU.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko untuk membahas kenaikan harga gas industri.

“Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri,” kata Bahlil saat meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri telah menuai perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak PGN untuk membahas lebih lanjut ihwal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

“Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa.

“Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga, harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana,” kata Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun mengatakan segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil mengatakan bahwa kenaikan harga gas untuk industri itu terjadi pada gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). Sementara itu, Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tidak naik atau tetap di kisaran US$6 hingga US$8 per MMBtu.
Bahlil pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan buruh untuk memperbaiki harga gas industri agar lebih terjangkau.
"Saya sudah temui juga asosiasi. Saya sudah temui juga buruh. Sekarang lagi saya mencari formulasi untuk bagaimana bisa memberikan harga terjangkau," kata Bahlil saat ditemui di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Bahlil menambahkan bahwa formulasi harga yang dicari harus tetap berkeadilan. Artinya, tidak boleh menguntungkan satu pihak tertentu saja.
"Tapi juga tidak bisa terlalu dengan harga yang mereka [pengusaha] inginkan. Sekarang lagi kita mencari formulasi ya," ucap Bahlil.
Kabar ancaman PHK pada karyawan industri imbas kenaikan harga gas pertama kali diungkapkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dia mengatakan, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.
Andi Gani menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).
Dia mengklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.
Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh terancam PHK tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.
“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” katanya.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN buka suara soal potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas kenaikan harga gas industri.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sebelumnya menyebut, sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebut telah naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.
Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima masukan dari asosiasi, pelanggan, maupun serikat pekerja terkait kondisi gas yang mahal.
Dia menjelaskan, saat ini kebutuhan gas bumi untuk pelanggan industri PGN dipenuhi oleh PGN melalui portofolio gas pipa dan gas dari regasifikasi LNG. Menurutnya, yang paling penting, PGN memastikan bahwa pasokan gas bagi seluruh pelanggan pada Juni 2026 tersedia, baik yang bersumber dari gas pipa maupun LNG.
Merujuk pernyataan serikat buruh, Fajriyah menjelaskan bahwa US$8 per MMBtu adalah harga gas pipa, sedangkan US$22 per MMBtu adalah harga gas hasil regasifikasi LNG.
"Perlu dipahami bahwa mekanisme harga LNG memiliki struktur biaya yang berbeda dibandingkan gas pipa, karena mencakup harga pembelian LNG dari produsen LNG, biaya transportasi, penyimpanan hingga regasifikasi. Sehingga secara umum lebih tinggi dari harga gas pipa," jelas Fajriyah kepada Bisnis, Rabu (24/6/2026).
Selain itu, dia juga menyebut kenaikan harga LNG juga menjadi lebih tinggi lagi karena dalam beberapa bulan terakhir, dinamika geopolitik global telah mendorong kenaikan harga energi dunia. Ini termasuk lonjakan Indonesian Crude Price (ICP) dari sekitar US$64 per barel pada Januari menjadi sekitar US$117 per barel pada April 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut turut meningkatkan biaya perolehan LNG yang dikeluarkan PGN untuk produsen LNG. Dari total keseluruhan gas yang dikelola PGN, penyesuaian ini hanya berlaku pada sekitar 21% porsi pasokan berbasis LNG dengan dampak terbesar di wilayah Jawa Bagian Barat.
Sementara itu, sekitar 79% pasokan lainnya, termasuk gas pipa dan pasokan untuk tujuh sektor industri penerima HGBT, tidak mengalami kenaikan dan tetap mengacu pada ketetapan pemerintah.
"PGN telah berupaya menahan dampak kenaikan biaya tersebut selama beberapa bulan di awal tahun dan baru menerapkan penyesuaian secara bertahap pada Juni 2026 setelah melalui evaluasi menyeluruh serta koordinasi dengan kementerian terkait," imbuh Fajriyah.
Dia juga berharap, penyesuaian ini bersifat sementara karena mekanisme harga LNG mengikuti pergerakan indikator energi global secara dinamis. Dengan tren penurunan harga minyak mentah yang mulai terlihat sejak pertengahan Juni 2026, pihaknya berharap harga gas berbasis LNG juga berpotensi mengalami penurunan dalam sekitar tiga bulan ke depan sesuai formula yang berlaku.
Fajriyah mengatakan, penyesuaian harga LNG PGN disusun secara terukur agar harga di dalam negeri tetap berada pada tingkat yang wajar dan suportif bagi industri. Dia menekankan bahwa jika melihat peta harga gas di regional Asia Tenggara, harga penyesuaian LNG domestik relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga jual gas di negara tetangga.
Pada prinsipnya, kata dia, PGN memahami tantangan yang dihadapi pelanggan. Oleh karena itu, selain menjaga keandalan pasokan, PGN akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri untuk mendiskusikan berbagai solusi yang memungkinkan.
Hal itu termasuk optimalisasi penggunaan gas pipa serta skema fleksibilitas komersial, mencakup pengaturan penggunaan aktual, pengelolaan deposit, hingga penyesuaian rencana pemakaian gas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Fokus kami tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pasokan, kepentingan pelanggan, dan ketahanan energi nasional," ucap Fajriyah.