JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memanfaatkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan selama mencari pekerjaan baru.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya jumlah kasus PHK yang hingga Juni 2026 tercatat telah mencapai sekitar 43.000 kasus.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pemerintah terus memperkuat layanan JKP agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, JKP tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga membekali peserta dengan peningkatan kompetensi dan akses terhadap peluang kerja baru.

"Sebagai bentuk mitigasi bagi pekerja yang terkena PHK, kami terus melakukan perbaikan pelayanan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Anwar di Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Program ini memberikan manfaat berupa bantuan tunai, pelatihan kerja, serta layanan informasi dan penempatan kerja agar peserta dapat segera kembali bekerja," ujar Anwar.

Ia menjelaskan, manfaat pertama dalam JKP adalah cash benefit atau bantuan tunai yang dapat dimanfaatkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama masa transisi setelah kehilangan pekerjaan.

Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan reskilling maupun multi-skilling guna meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.

Tak hanya itu, peserta JKP juga mendapatkan pendampingan serta akses terhadap informasi lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga peluang untuk kembali bekerja menjadi lebih besar.

Selain mendorong pekerja kembali memasuki pasar kerja, Kemnaker juga membuka peluang bagi korban PHK untuk beralih menjadi pelaku usaha melalui berbagai program pelatihan kewirausahaan.

"Kami tidak hanya menyiapkan pelatihan bagi mereka yang ingin kembali bekerja, tetapi juga pelatihan kewirausahaan bagi peserta yang ingin membangun usaha sendiri,” ujarnya.

“Untuk mendukung hal tersebut, kami berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Ekonomi Kreatif, agar peserta memperoleh informasi dan pendampingan mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan," kata Anwar.

Menurut Anwar, sinergi lintas kementerian diperlukan karena pengembangan kewirausahaan membutuhkan ekosistem yang lebih luas, mulai dari peningkatan kapasitas, akses informasi, hingga peluang pengembangan usaha.

Kemnaker berharap berbagai skema perlindungan dan pemberdayaan tersebut dapat membantu pekerja terdampak PHK memperoleh sumber penghasilan baru, baik melalui pekerjaan formal maupun dengan membangun usaha secara mandiri.

“Kementerian-kementerian yang memiliki ruang untuk bisa melakukan pengembangan kewirausahaan, ya kita lihat misalnya di UMKM, kemudian kementerian ekonomi kreatif, ini kan juga menjadi salah satu contoh yang bisa kita jadikan pilihan untuk kewirausahaan,” tegas dia.

Cara Mengajukan Klaim JKP bagi Korban PHK

Pemerintah mengimbau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bentuk perlindungan sosial selama masa transisi mencari pekerjaan baru. Pengajuan manfaat JKP dapat dilakukan secara daring melalui platform SiapKerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) paling lambat 90 hari sejak tanggal PHK.

Sebelum mengajukan klaim, pekerja perlu memastikan bahwa perusahaan telah melaporkan PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berikut syarat dan tata cara pengajuan klaim JKP:

Syarat Penerima JKP

Pekerja yang ingin mengajukan klaim JKP harus memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu:

• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
• Memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir sebelum terjadi PHK
• Terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
• Berusia di bawah 54 tahun saat mengajukan klaim
• Mengalami PHK, baik bagi pekerja dengan status PKWT maupun PKWTT
• Bersedia untuk kembali bekerja setelah memperoleh manfaat JKP

Dokumen yang Harus Disiapkan

Pengajuan klaim dilakukan secara digital. Karena itu, pekerja perlu menyiapkan dokumen berikut dalam bentuk foto atau hasil pemindaian (scan):

• Surat keterangan PHK dari perusahaan
• Bukti penerimaan laporan PHK oleh dinas ketenagakerjaan setempat
• Tanda terima pelaporan PHK dari perusahaan atau dokumen persetujuan PHK yang ditandatangani kedua belah pihak

Cara Mengajukan Klaim JKP

Proses pengajuan klaim dilakukan melalui portal SiapKerja dengan tahapan sebagai berikut:

• Pastikan perusahaan telah melaporkan PHK melalui aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Kemnaker
• Masuk ke portal SiapKerja Kemnaker menggunakan akun yang telah terdaftar. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu
• Pilih menu "Ajukan Klaim", kemudian lengkapi data pribadi, nomor rekening bank, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Unggah seluruh dokumen persyaratan dan lakukan verifikasi identitas melalui swafoto (selfie)
• Setujui pernyataan pengajuan, lalu kirim permohonan klaim

Proses Verifikasi dan Pencairan

Setelah pengajuan diterima, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diajukan. Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan, manfaat uang tunai JKP akan ditransfer langsung ke rekening penerima.

Selain menerima bantuan tunai, peserta JKP juga diwajibkan mengikuti asesmen minat dan kompetensi kerja.

Melalui platform SiapKerja, peserta dapat mengakses berbagai layanan pendukung, mulai dari informasi lowongan kerja hingga program pelatihan keterampilan, guna mempercepat proses kembali bekerja setelah mengalami PHK.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para pekerja untuk memahami dan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, sekaligus penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan bahwa JKP dirancang untuk memperkuat pelindungan sosial sekaligus meningkatkan kesiapan pekerja dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

“JKP menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelindungan sosial sekaligus mendukung peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja pekerja,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Indah menambahkan, salah satu fokus layanan JKP adalah bimbingan jabatan melalui konseling karier.

Layanan ini membantu peserta memahami potensi, minat, dan kompetensi kerja yang dimiliki, menyusun rencana karier baru pasca PHK, serta memperoleh arahan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.

Selain itu, konseling karier juga berperan dalam mengurangi stres dan kebingungan akibat kehilangan pekerjaan, meningkatkan kesiapan untuk kembali memasuki dunia kerja, serta memberikan rekomendasi pelatihan atau program peningkatan keterampilan (reskilling) guna memperbesar peluang memperoleh pekerjaan baru.

Adapun layanan bimbingan jabatan dan konseling karier diberikan oleh aparatur ketenagakerjaan atau pengantar kerja pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai tugas pelayanan penempatan tenaga kerja.

Indah menambahkan, pekerja diharapkan memahami syarat kepesertaan Program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

“Kami mengajak pekerja untuk memahami syarat kepesertaan dan manfaat program JKP agar dapat memanfaatkan seluruh layanan yang telah disiapkan pemerintah secara optimal,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang periode Januari-Mei 2026 mencapai 23.470 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.730 orang, Februari 2026 sejumlah 7.443 orang, Maret 2026 sebanyak 5.729 orang, serta April 2026 sejumlah 3.739 orang, dan Mei sebanyak 829 orang ter-PHK.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,49% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," jelas Kemnaker dalam data pada laman resminya, dikutip pada Senin (8/6/2026).

Secara terperinci, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat tercatat sebanyak 5.044 orang dalam lima bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Banten dengan 2.596 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 2.332 orang.

Lebih lanjut, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 1.841 orang dan 1.831 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, antara lain 1.746 orang di DKI Jakarta hingga sedikitnya 11 orang di Papua Barat. Sebanyak 1 kasus PHK tidak teridentifikasi lokasinya.

Adapun, puluhan ribu tenaga kerja terdampak PHK di Tanah Air itu merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) disinyalir mulai berdampak terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama terkait peningkatan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa fenomena PHK dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana tampak pada tren pengajuan klaim dua program tersebut.

“Secara tahunan [YoY] pada Maret 2026, tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1%, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK,” kata Ogi dalam jawaban tertulis, dikutip pada Senin (18/5/2026).

Dia lantas melanjutkan bahwa klaim JKP melonjak lebih tinggi dengan pertumbuhan mencapai 91% secara tahunan hingga bulan ketiga tahun ini.

Menurut Ogi, kenaikan itu dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2025.

Dia kemudian menjelaskan bahwa pengelolaan program yang prudent dan adaptif menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa jumlah buruh yang terdampak PHK sepanjang periode Januari–April 2026 mencapai 15.425 orang.

Mengutip tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 5.424 orang, Februari 2026 sejumlah 6.610 orang, Maret 2026 sebanyak 2.863 orang, serta pada April 2026 sejumlah 528 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 21,65% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," bunyi pernyataan Kemnaker dalam data tersebut, dikutip pada Minggu (10/5/2026).

Belasan ribu tenaga kerja terdampak PHK tersebut merupakan pekerja yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP. Merujuk PP No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai memberi tekanan pada program perlindungan pekerja.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan klaim BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sepanjang Maret 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, meningkatnya jumlah pekerja yang terkena PHK menjadi salah satu faktor utama kenaikan klaim tersebut.

“Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JHT dan JKP,” ujar Ogi dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).

Berdasarkan data OJK, klaim JHT pada Maret 2026 meningkat 14,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan nilai mencapai Rp 1,85 triliun. Kenaikan ini dipicu meningkatnya frekuensi pencairan dana JHT oleh pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Sementara itu, lonjakan lebih tinggi terjadi pada program JKP yang naik 91 persen secara tahunan.

Menurut Ogi, kenaikan tersebut tidak hanya dipengaruhi bertambahnya pekerja terdampak PHK, tetapi juga relaksasi syarat klaim dan peningkatan manfaat yang diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Program JKP.

“Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen secara yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat,” kata dia.

OJK ingatkan keberlanjutan dana jaminan sosial

Di tengah lonjakan klaim tersebut, OJK menilai pengelolaan program jaminan sosial harus dilakukan secara lebih hati-hati agar keberlanjutan dana tetap terjaga.

Menurut Ogi, evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat perlu dilakukan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

“Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, diperlukan pengelolaan program yang prudent dan adaptif,” ujar dia.

OJK berharap keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan kesehatan dana jaminan sosial tetap dapat dipertahankan dalam jangka panjang, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan tren PHK yang meningkat.

Industri asuransi ikut terdampak

OJK juga mengingatkan bahwa gelombang PHK tidak hanya berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga mulai membayangi industri asuransi komersial, terutama asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit.

Ketika terkena PHK, masyarakat cenderung mengutamakan kebutuhan pokok sehingga pembayaran premi asuransi berpotensi terhenti atau lapse. Di sisi lain, risiko gagal bayar kredit juga meningkat.

“Risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur,” kata Ogi.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK bahkan dapat meningkatkan risiko klaim secara tidak langsung pada asuransi jiwa kredit, misalnya melalui faktor kesehatan maupun tekanan psikososial.

Untuk meredam risiko tersebut, OJK meminta perusahaan asuransi memperkuat manajemen risiko, termasuk memperketat proses underwriting pada sektor-sektor yang rentan PHK.

Selain itu, perusahaan asuransi diminta menyesuaikan premi sesuai profil risiko terbaru dan memperkuat skema pembagian risiko (risk sharing) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap sehat.

OJK juga menekankan pentingnya penguatan verifikasi klaim serta integrasi data dengan perbankan agar kualitas kredit debitur dapat dipantau lebih dini.

Dunia usaha mulai waspada

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.500 per dollar AS dapat menekan dunia usaha.

Menurut Shinta, tekanan kurs berisiko memicu kenaikan biaya produksi hingga mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk PHK, apabila berlangsung dalam waktu lama.

“Pelemahan rupiah yang terus menciptakan level all-time low baru menjadi perhatian serius kalangan pengusaha,” ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul OJK Sebut Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Naik Didorong Tren PHK

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK," tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5) mengutip Antara.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

"Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang," kata Ogi.

[Gambas:Youtube]

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

"Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial," ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

"Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat," ucap Ogi.

JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di sejumlah sektor industri mendorong lonjakan klaim jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan signifikan pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hingga Maret 2026.

"Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan resmi, Sabtu (16/5/2026).

OJK mencatat realisasi klaim JHT tumbuh sebesar Rp1,85 triliun secara tahunan atau naik 14,1% (year-on-year/YoY). Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pekerja yang mencairkan dana JHT akibat terdampak PHK.

Sementara itu, lonjakan lebih tajam terjadi pada program JKP. Klaim JKP tercatat meningkat hingga 91% secara YoY, mencerminkan tingginya kebutuhan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di tengah tekanan ekonomi.

Menurut Ogi, peningkatan klaim JKP tidak hanya dipicu oleh bertambahnya jumlah pengangguran, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025.

Merespons tren tersebut, OJK menekankan pentingnya pengelolaan dana jaminan sosial yang lebih hati-hati dan adaptif oleh BPJS Ketenagakerjaan guna menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat bagi peserta.

Ogi menyarankan agar pengelola jaminan sosial melakukan evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat, sehingga tetap selaras dengan dinamika kondisi ekonomi dan profil risiko peserta. OJK meminta BPJS Ketenagakerjaan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak peserta yang terdampak PHK dan ketahanan finansial dana jaminan sosial dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pekerja yang kehilangan pekerjaan berhak menerima manfaat berupa uang tunai setiap bulan melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Besarannya mencapai 60% dari upah terakhir dan diberikan paling lama selama enam bulan.

Meski demikian, terdapat batas atas dalam perhitungannya, yakni maksimal upah yang digunakan sebagai dasar sebesar Rp5 juta. Artinya, walaupun gaji pekerja melebihi angka tersebut, nilai manfaat tetap mengacu pada batas yang telah ditetapkan.

Sebagai gambaran, pekerja dengan upah Rp4 juta akan menerima sekitar Rp2,4 juta per bulan. Sementara itu, bagi pekerja dengan upah Rp6 juta, manfaat yang diterima tetap dihitung dari batas Rp5 juta, yaitu sebesar Rp3 juta per bulan.

Program JKP sendiri ditujukan bagi pekerja yang memenuhi persyaratan administratif, baik yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengandalkan sekaligus memperkuat JKP sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut program ini tidak hanya memberikan dukungan saat pekerja kehilangan pekerjaan, tetapi juga membantu mereka melewati masa transisi untuk kembali ke pasar kerja.

“Negara harus hadir saat pekerja menghadapi masa sulit. Program JKP menjadi bukti bahwa pelindungan pekerja tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, tetapi berlanjut melalui dukungan nyata agar mereka bisa segera kembali bekerja,” kata Yassierli dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip pada Kamis (30/4/2026).

Dia menilai penguatan JKP semakin relevan di tengah dinamika dunia kerja yang berubah cepat, mulai dari transformasi teknologi hingga penyesuaian struktur industri. Dalam kondisi tersebut, sistem perlindungan dinilai perlu mampu memberikan kepastian sekaligus mendorong pekerja untuk bangkit kembali.

Lebih lanjut, JKP dirancang sebagai bantalan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga selama masa pencarian kerja. Selain bantuan tunai, peserta juga mendapatkan akses ke berbagai layanan ketenagakerjaan, seperti informasi lowongan kerja, bimbingan karier, asesmen kompetensi, hingga konseling agar lebih cepat terserap kembali di pasar kerja.

Untuk meningkatkan daya saing, peserta JKP juga memperoleh fasilitas pelatihan kerja dengan biaya satuan sebesar Rp2,4 juta. Program ini ditujukan untuk memperbarui keterampilan (reskilling) maupun meningkatkan kemampuan (upskilling) agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Sejalan dengan itu, Kemnaker turut mengoptimalkan platform SIAPKerja sebagai layanan ketenagakerjaan digital yang terintegrasi. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses pelatihan vokasi, layanan karier, serta informasi lowongan kerja secara lebih mudah dan transparan.

Yassierli menekankan bahwa pelindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, tenaga kerja Indonesia harus tetap adaptif dan tangguh di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

“Kita ingin pekerja kita tidak hanya memiliki jaring pengaman, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan sehingga selalu siap menghadapi dinamika industri,” ujarnya.

Penguatan JKP, lanjut Yassierli, juga didukung oleh penyempurnaan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang agar program semakin responsif terhadap dinamika ketenagakerjaan sekaligus memberikan kepastian manfaat bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menata ulang sejumlah aspek penting, mulai dari pendanaan program, mekanisme kepesertaan, hingga efisiensi penyaluran manfaat. Perusahaan pun diwajibkan untuk memperbarui data kepesertaan secara berkala guna memastikan akurasi penerima manfaat.(Putri Astrian Surahman)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat kehadiran negara dalam memberikan pelindungan bagi pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Menaker, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan program ini tidak hanya menemani pekerja saat kehilangan pekerjaan, tapi juga mendampingi mereka saat menghadapi masa transisi untuk kembali masuk ke pasar kerja.

"Negara harus hadir saat pekerja menghadapi masa sulit. Program JKP menjadi bukti bahwa pelindungan pekerja tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, tetapi berlanjut melalui dukungan nyata agar mereka bisa segera kembali bekerja," kata dia.

Menurut Yassierli, penguatan JKP sangat relevan di tengah dinamika dunia kerja yang berlangsung cepat.

Transformasi teknologi hingga penyesuaian struktur industri dinilai menuntut sistem pelindungan yang mampu memberi kepastian sekaligus membantu pekerja bangkit kembali.

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan JKP dirancang sebagai bantalan sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja selama masa pencarian kerja baru.

Melalui program ini, peserta berhak memperoleh manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan, dengan batas atas upah yang menjadi dasar perhitungan sebesar Rp5 juta.

Selain bantuan tunai, peserta juga memperoleh akses layanan ketenagakerjaan yang komprehensif, di antaranya informasi lowongan kerja, bimbingan karier, asesmen kompetensi, hingga konseling ketenagakerjaan agar peserta lebih cepat kembali terserap di pasar kerja.

Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, peserta JKP juga mendapat manfaat pelatihan kerja dengan biaya satuan sebesar Rp2,4 juta.

Fasilitas ini ditujukan untuk memperbarui keterampilan (reskilling) atau meningkatkan keterampilan (upskilling) agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Sejalan dengan itu, Kemnaker terus mengoptimalkan platform SIAPKerja sebagai sarana layanan ketenagakerjaan digital yang terintegrasi.

Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses pelatihan vokasi, layanan karier, dan informasi lowongan kerja dengan lebih mudah dan transparan.

Yassierli menekankan pelindungan sosial harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, tenaga kerja Indonesia harus dipersiapkan agar tetap adaptif dan tangguh di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

Untuk mendukung efektivitas program, pemerintah mengingatkan perusahaan agar tertib mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepatuhan ini krusial agar hak-hak pekerja untuk mendapatkan pelindungan penuh tetap terjaga saat terjadi kehilangan pekerjaan.

Pemerintah juga terus memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan daerah, serta mitra pelatihan kerja untuk memastikan layanan JKP berjalan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan terkini angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah menembus 8 ribu orang hingga Maret 2026.

Ia mengatakan akan membahas kondisi tersebut dalam rapat rutin sebelum menentukan respons.

"Kita terus monitor. Saya belum bisa sampaikan sekarang. Jadi datanya terus kita monitor. Kita baru mau rapat, nanti kita lihat. Kita ada rapat rutin untuk melihat data dan kemudian bagaimana kita menyikapinya," ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total PHK sejak awal tahun ini hingga Maret 2026 mencapai 8.389 orang.

Data ini berasal dari tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," bunyi laporan Satu Data Kemnaker.

Secara bulanan, jumlah PHK menunjukkan tren menurun sepanjang kuartal I-2026. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun menjadi 526 orang pada Maret.

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," lanjut laporan Kemnaker.

DKI Jakarta juga mencatat 554 kasus PHK, sementara Jawa Tengah mencapai 558 orang. Di wilayah Sumatra, Sumatra Selatan mencatat 495 orang, diikuti Sumatra Utara 168 orang dan Riau 152 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah. Gorontalo hanya mencatat dua kasus, Maluku lima orang, serta Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang. Bengkulu dan Papua juga mencatat angka di bawah 20 orang.

Data Kemnaker ini juga mencatat bahwa angka PHK bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan. Perhitungan tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap, maupun meninggal dunia.

Selain itu, pekerja yang terkena PHK dapat melaporkan statusnya dan mengajukan klaim program JKP paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK sehingga jumlah total dalam periode tertentu masih berpotensi mengalami perubahan. 

[Gambas:Youtube]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat total pemutusan hubungan kerja (PHK) Maret 2026 secara kumulatif sejak Januari mencapai 8.389 orang.

Data ini berasal dari tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pada periode Januari sampai dengan Maret 2026 terdapat 8.389 orang tenaga kerja ter-PHK yang terklasifikasi sebagai peserta program JKP," bunyi laporan Satu Data Kemnaker.

Secara bulanan, jumlah PHK menunjukkan tren menurun sepanjang kuartal I-2026. Pada Januari tercatat 4.590 orang, kemudian turun menjadi 3.273 orang pada Februari, dan kembali menurun menjadi 526 orang pada Maret.

Dari sisi wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yakni 1.721 orang atau sekitar 20,5 persen dari total nasional. Disusul Kalimantan Selatan sebanyak 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang.

"Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," lanjut laporan Kemnaker.

[Gambas:Youtube]

DKI Jakarta juga mencatat 554 kasus PHK, sementara Jawa Tengah mencapai 558 orang. Di wilayah Sumatera, Sumatera Selatan mencatat 495 orang, diikuti Sumatera Utara 168 orang dan Riau 152 orang.

Sementara itu, beberapa provinsi mencatat angka PHK relatif rendah. Gorontalo hanya mencatat dua kasus, Maluku lima orang, serta Papua Barat dan Maluku masing-masing enam orang. Bengkulu dan Papua juga mencatat angka di bawah 20 orang.

Data Kemnaker ini juga mencatat bahwa angka PHK bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan laporan. Perhitungan tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat tetap, maupun meninggal dunia.

Selain itu, pekerja yang terkena PHK dapat melaporkan statusnya dan mengajukan klaim program JKP paling lambat enam bulan setelah tanggal PHK sehingga jumlah total dalam periode tertentu masih berpotensi mengalami perubahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), terdapat manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang bisa digunakan sebagai bentuk perlindungan sosial. Simak cara klaim JKP di aplikasi SiapKerja.

Berdasarkan informasi dari situs JKP.go.id, JKP adalah jaminan sosial berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK. Selain itu, JKP juga ditujukan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir dan membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum PHK.

Untuk bantuan uang tunai, jumlah yang diberikan kepada peserta JKP adalah sebesar 45% dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama, dan 25% untuk 3 bulan berikutnya.

Syarat untuk mengajukan klaim manfaat JKP terbilang cukup mudah. Pekerja hanya perlu terdaftar dan memiliki akun SiapKerja, telah mengajukan laporan PHK, memiliki surat keterangan siap bekerja kembali, serta mempunyai rekening bank aktif.

Mengutip akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan, pengajuan klaim manfaat JKP kini bisa dilakukan secara lebih mudah melalui aplikasi SiapKerja. Akses layanan digital ini menjadi solusi agar pekerja tetap bisa mendapatkan haknya tanpa harus melalui proses yang rumit.

Agar klaim dapat diproses dengan lancar, ada beberapa langkah yang perlu dipahami dan diikuti dengan benar. Berikut langkah-langkahnya.

Cara Klaim JKP di Aplikasi SiapKerja

1. Login Akun SiapKerja

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah masuk ke akun pribadi melalui laman atau aplikasi SiapKerja. Pekerja akan diminta memasukkan email atau nomor telepon serta kata sandi yang telah terdaftar.

2. Klik “Lapor PHK”

Setelah berhasil masuk, pilih menu “Lapor PHK” yang tersedia di halaman beranda untuk memulai proses pengajuan klaim JKP.

3. Lengkapi Data

Selanjutnya, pekerja diminta melengkapi informasi terkait PHK. Data yang diisi meliputi jenis perjanjian kerja, tanggal mulai bekerja, tanggal PHK, hingga kondisi atau alasan terjadinya PHK. Pastikan seluruh informasi diisi dengan benar dan lengkap.

4. Masukkan Data NPWP dan Rekening Bank

Setelah data sebelumnya lengkap, lanjutkan dengan mengisi data pendukung untuk pengajuan klaim, seperti NPWP dan nomor rekening bank yang akan digunakan untuk menerima manfaat JKP.

5. Lakukan Swafoto (Selfie)

Tahap berikutnya adalah melakukan swafoto atau selfie sebagai bagian dari proses verifikasi. Pekerja akan diberikan instruksi yang perlu diikuti agar proses verifikasi berhasil. Setelah swafoto terverifikasi, pengajuan laporan dapat dikirim untuk diproses lebih lanjut.

Mekanisme Pengajuan Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan

Pengajuan klaim manfaat uang tunai dilakukan secara bertahap setiap bulan selama enam bulan. Mekanisme ini telah diatur dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 Pasal 12.

Secara sederhana, tanggal pengajuan klaim pada bulan pertama akan menjadi acuan untuk pengajuan manfaat pada bulan kedua hingga bulan kelima. Peserta perlu memperhatikan tanggal tersebut agar tidak melewatkan jadwal pengajuan berikutnya.

Untuk bulan kedua sampai bulan kelima, pengajuan manfaat harus dilakukan paling lambat lima hari setelah tanggal acuan dari bulan pertama. Jika melewati batas waktu tersebut, ada risiko manfaat tidak dapat diproses.

Sementara itu, untuk pengajuan manfaat pada bulan keenam, waktunya sedikit berbeda. Klaim dapat diajukan paling cepat lima hari kerja sebelum masa pemberian manfaat JKP berakhir, dan paling lambat pada akhir bulan kelima. (Putri Astrian Surahman)