Purwakarta (ANTARA) - Jasa Marga melalui Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance kembali melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan di ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi dari Minggu (28/6) sampai dengan Sabtu (4/7).

Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Agus Susilo dalam keterangannya di Purwakarta, Jawa Barat, Senin, menyampaikan pemeliharaan jalan dilakukan sebagai bentuk komitmen Jasa Marga dalam menghadirkan layanan jalan tol yang andal, khususnya pada periode meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Ia mengatakan selama periode libur sekolah, ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi menjadi salah satu jalur utama yang melayani peningkatan mobilitas masyarakat menuju Bandung dan sekitarnya.

Atas hal tersebut pihaknya terus melaksanakan pemeliharaan jalan secara bertahap, untuk memastikan kualitas perkerasan tetap optimal. Sehingga perjalanan pengguna jalan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan lancar.

"Seluruh pekerjaan dalam kegiatan pemeliharaan jalan ini dilaksanakan dengan menerapkan pengaturan lalu lintas dan pengamanan area kerja secara optimal guna meminimalkan dampak terhadap pengguna jalan," katanya.

Pekerjaan pemeliharaan jalan tol Cipularang dan Padaleunyi itu dilaksanakan mulai Minggu (28/6) hingga Sabtu (4/7), yang meliputi pekerjaan rekonstruksi perkerasan serta pengecatan marka jalan.

Di ruas Tol Cipularang, kegiatan pekerjaan rekonstruksi perkerasan dilaksanakan di sejumlah titik. Baik di ruas tol arah Bandung maupun arah sebaliknya.

Untuk pekerjaan rekonstruksi perkerasan di ruas Tol Cipularang arah Bandung di antaranya:

1. Lajur Bahu Luar, KM 104+693 sampai KM 104+768, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB
2. Lajur 1, KM 111+559 sampai KM 111+664 sebanyak dua titik pekerjaan, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB
3. Lajur Bahu Luar, KM 116+743 sampai 116+929 sebanyak dua titik pekerjaan, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB.

Sedangkan di ruas Tol Cipularang arah Jakarta, pekerjaan rekonstruksi perkerasan dilaksanakan di Lajur 2, KM 109+264 sampai 108+928 sebanyak tiga titik pekerjaan, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB, hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB.

Pekerjaan lainnya berupa pengecatan marka jalan di ruas Tol Cipularang dilakukan di arah Jakarta, yakni di Lajur 1, KM 108+693 sampai KM 80+374 sebanyak 17 titik pekerjaan, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB.

Pekerjaan yang sama juga dilaksanakan di ruas Tol Cipularang arah Bandung di Lajur Bahu Luar, Ramp Jatiluhur yang dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB.

Sementara di ruas Tol Padaleunyi, pekerjaan pengecatan marka jalan dilaksanakan di arah Cileunyi dan arah Padalarang.

Di arah Cileunyi, pekerjaan itu dilaksanakan di Lajur 2 dan Bahu Dalam, KM 143+200 sampai KM 148+400, sebanyak enam titik pekerjaan, pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB.

Kemudian di arah Padalarang, pekerjaan pengecatan marka jalan dilaksanakan di Lajur 2 dan Bahu Dalam, KM 143+760 sampai KM 147+635, sebanyak dua titik pekerjaan, pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB. Selain itu juga dilaksanakan di Lajur 1, KM 147+300, pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB sampai Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB.

Untuk pekerjaan rekonstruksi perkerasan di ruas Tol Padaleunyi dilaksanakan di arah Jakarta, di antaranya:

1. Lajur 1-3, Off Ramp Padalarang, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB
2. Lajur 2, Off Ramp Buah Batu, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB
3. Lajur 2, Off Ramp Pasir Koja, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB
4. Lajur 1, Off Ramp Pasteur, dilaksanakan pada Minggu (28/6), pukul 11.00 WIB hingga Sabtu (4/7), pukul 14.00 WIB.

Pekerjaan pemeliharaan jalan di ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi yang dilaksanakan hingga sepekan ke depan ini merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya Jasamarga juga melakukan kegiatan pekerjaan pemeliharaan jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi pada Minggu (21/6) hingga Sabtu (27/6).

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan sebuah negara bukan ditentukan oleh kemampuannya menghindari persoalan, melainkan oleh keberaniannya menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan. Prabowo menekankan pentingnya budaya terbuka terhadap kritik, masukan, serta upaya mencari solusi secara bersama-sama.

Menurutnya, setiap kesulitan harus dihadapi dengan keberanian, bukan dihindari atau ditutupi. Karena itu, pemerintah harus berani mengakui kekurangan dan bekerja keras mencari jalan keluar.

"Karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. Kesulitan harus dihadapi, dan kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan, dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang diikuti 2.600 peserta, terdiri atas para rektor dan akademisi, di Jakarta Convention Center, dikutip Senin (29/6/2026).

Prabowo menegaskan kepada para rektor dan akademisi setiap usulan yang diterima pemerintah akan dipelajari dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. "Saya terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan," lanjutnya.

Presiden mengatakan pandangan tersebut diperolehnya dari berbagai masukan yang diterima selama ini. Prabowo meyakini bahwa organisasi maupun negara yang berhasil adalah yang mampu mengenali persoalan secara jujur dan mengambil langkah untuk mengatasinya.

"Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, dan negara yang sukses adalah yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan, lalu mengatasinya," tuturnya.

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat peran kebijakan fiskal guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Mengusung tema “Fiskal Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jakarta sebagai Kota Global”, JFF 2026 mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akademisi, praktisi, dunia usaha, serta lembaga terkait untuk mendiskusikan berbagai isu strategis pembangunan, termasuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan penciptaan nilai tambah ekonomi.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Jusuf Anwar, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti dan menghadirkan Prof. Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, sebagai pembicara kunci. Forum ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta, M. Syaibani, serta perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Partisipasi BPDP dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP memiliki peran strategis dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan melalui berbagai program, antara lain pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.

Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menyampaikan bahwa JFF 2026 menjadi momentum penting untuk memperluas jejaring kerja sama sekaligus memperkenalkan kontribusi sektor perkebunan kepada berbagai pemangku kepentingan. JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas.

"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," ujarnya.

BPDP Lokomotif Pelatihan dan Pengembangan SDM Sawit Nasional

Melalui partisipasi dalam JFF 2026, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan dalam mendukung peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPDP akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa biro jasa terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) pada Jumat (26/6/2026). Saksi yang dimaksud ialah Ni Komang Yustarin selaku staf PT Bali Soft dan I Gusti Ngurah Putu Atmadja selaku wiraswasta di Polresta Denpasar Bali.

Dari keterangan mereka, tim penyidik Lembaga Antirasuah menelusuri dugaan permintaan uang oleh dua kantor imigrasi (Kanim). "Penyidik mendalami keterangan kedua saksi selaku biro jasa terkait adanya dugaan permintaan uang selain pembayaran resmi yang sesuai tarif PNBP. Permintaan uang tersebut dilakukan di loket Kanim Ngurah Rai dan Denpasar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Menurutnya, uang tersebut sebagai 'pelicin' agar pengajuan bisa diproses. "Jika biro jasa tidak memberikan uang tambahan, maka berkas pengajuannya tidak diproses, seperti pengajuan KITAS, KITAP, ITK, ataupun VOA," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka di antaranya sebagai berikut:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berbicara tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres). Meski kalah empat kali, Prabowo mengaku tak pernah menganggu pemerintahan yang mendapat mandat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu mendapat sambutan dari para peserta yang hadir. Prabowo kemudian menyampaikan terima kasih karena biasanya hadirin tertawa jika dirinya bercerita pernah empat kali kalah pemilu.

"Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang empat kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa," ujarnya.

Prabowo mengatakan tidak ingin demokrasi Indonesia gaduh. Prabowo tak masalah jika ada yang memiliki pendapat berbeda, namun tidak berarti harus gaduh.

"Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tetapi alternatifnya apa? Apakah kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut," ungkap dia.

Menurut Prabowo, kegaduhan tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh elemen, terutama para ilmuwan dan orang-orang pintar untuk mengabdikan diri membantu masyarakat paling miskin keluar dan lemah keluar dari penderitaan.

"Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu?” imbuhnya.

"Silakan kalau ada yang berpendapat lain. Itu hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu tidak produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," sambung dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus bersatu dan saling mendukung. Hal ini karena hanya bangsa yang bersatu yang dapat meraih kemajuan. Perang dan konflik di berbagai negara salah satunya disebabkan elite yang tidak bersatu.

"Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama itu itu bangsa yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa menjadi potensinya. Ini sejarah mengajarkan sampai hari ini," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 92 atau Pertamax mencapai Rp20.000 per liter apabila sepenuhnya mengikuti harga minyak dunia tanpa intervensi pemerintah. Pemerintah saat ini masih memberikan kompensasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.

"Saya tanya ke kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 saat tanggal 10 Juni kemarin sebetulnya modal kalian berapa. Itu RON 92 sudah USD1,1 per liter. Kalau kita membiarkan, artinya RON 92 itu sekitar Rp19.000 sampai Rp20.000 per liter," kata Bambang dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan intervensi terhadap harga BBM nonsubsidi dengan menetapkan batas atas harga jual agar tidak sepenuhnya mengikuti harga keekonomian pasar.

Menurut Bambang, kebijakan tersebut membuat harga Pertamax saat ini dipertahankan di level Rp16.250 per liter, meski biaya produksi dan harga minyak mentah global mengalami kenaikan signifikan akibat dinamika geopolitik dunia.

"Pemerintah lewat Menteri ESDM hanya boleh menjual RON 92 di harga Rp16.250 dan paling tinggi Rp16.600 misalnya. Artinya untuk harga nonsubsidi, Pertamina tidak dibiarkan penuh menjual dengan harga keekonomian," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut juga menjadi alasan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta belum agresif menjual BBM non subsidi karena harga yang berlaku saat ini dinilai masih berada di bawah harga keekonomian. "Saya terbuka saja, misalkan kawan-kawan SPBU swasta lainnya, apakah mereka mau jual dengan harga seperti sekarang? Kan belum mau," katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan penyesuaian harga BBM non subsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, telah mempertimbangkan dinamika geopolitik global, harga minyak internasional, serta daya beli masyarakat. Pertamina sejak 10 Juni 2026 menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

PAPUA - Ketua Komisi I DPRK Kabupaten Mimika, Alfian Akbar Balyanan menegaskan advokasi perlindungan warga sipil Papua harus bergerak lebih maju. Advokasi tidak boleh hanya berhenti pada seruan moral, ekspresi keprihatinan, atau tekanan sesaat, tetapi harus diperkuat melalui data, riset, jejaring aktor lokal, komunikasi publik, dan dorongan kebijakan yang konkret.

Pernyataan itu disampaikan Alfian dalam kegiatan Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Horison Diana Hotel Timika, Kamis (25/6/2026).

Dalam paparannya bertajuk “Advokasi dan Penguatan Demokrasi di Mimika” Alfian mengapresiasi penyelenggaraan workshop tersebut. Alfian menilai kegiatan ini memiliki pijakan yang kuat karena sejalan dengan mandat konstitusi, terutama kewajiban negara untuk melindungi warga, menghormati hak masyarakat adat, menjamin rasa aman, serta membuka ruang partisipasi warga dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.

“Saya mengapresiasi kegiatan workshop ini. Advokasi warga sipil tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Ia harus naik kelas menjadi data, argumen, jejaring, dan keputusan kebijakan yang benar-benar melindungi masyarakat,” tegas Alfian.

Alfian menekankan, advokasi yang efektif harus dibangun secara sistematis. Prosesnya dimulai dari pemetaan masalah, pengumpulan data lapangan, identifikasi aktor dan sasaran kebijakan, penyusunan pesan advokasi, pembentukan koalisi, strategi komunikasi publik, hingga pengawalan aspirasi ke ruang pengambilan keputusan.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Menurut Alfian, tanpa data dan riset, advokasi mudah dipatahkan. Sebaliknya, dengan basis data yang kuat, aspirasi masyarakat akan lebih mudah diterima sebagai agenda kebijakan yang rasional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Advokasi yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling jelas datanya, paling tepat sasarannya, dan paling konsisten mengawal perubahan kebijakan,” ujarnya.

Alfian juga menilai perlindungan warga sipil Papua membutuhkan kerja kolaboratif antara masyarakat adat, pemuda, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan DPRK. Kolaborasi tersebut penting agar setiap persoalan warga tidak berhenti di ruang keluhan publik, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah kelembagaan yang konkret.

“DPRK Mimika memiliki peran strategis sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan komunikasi politik, DPRK harus memastikan suara warga dapat masuk ke dalam proses kebijakan secara bermartabat”, jelasnya.

Dalam konteks Mimika Papua, Alfian mencontohkan pentingnya advokasi dalam penyelesaian persoalan lokal, termasuk isu tapal batas Mimika dan Dogiyai. Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat harus dikelola melalui kanal advokasi yang tepat, mulai dari komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRK, hingga kementerian terkait.

“Papua tidak kekurangan suara. Yang harus diperkuat adalah kemampuan mengolah suara itu menjadi data, argumentasi, jejaring, dan kebijakan. Di situlah advokasi menemukan kekuatannya,” kata Alfian.

Alfian berharap workshop yang diselenggarakan MPSI dapat memperkuat kapasitas aktor lokal Papua dalam melakukan advokasi berbasis riset. Ia menilai perlindungan warga sipil hanya akan berjalan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan membaca masalah, menyusun bukti, membangun koalisi, dan mendorong solusi melalui jalur kebijakan.

“Perlindungan warga sipil Papua bukan hanya agenda kemanusiaan, tetapi juga agenda demokrasi dan konstitusi. Karena itu, advokasi harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan berorientasi pada kebijakan yang melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah memastikan keamanan dan kenyamanan terhadap investor yang berinvestasi di Aceh, dan menepis semua isu miring tentang Aceh di tengah adanya temuan gas di South Andaman oleh Mubadala Energy.

“Saya perlu menjamin itu untuk menepis isu-isu miring tentang Aceh. Jika perlu setiap investor silahkan ke Polda Aceh untuk memastikan sendiri,” kata Irjen Pol Marzuki dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu.

Penegasan ini disampaikan Irjen Pol Marzuki menanggapi pertanyaan mengenai keamanan investasi di Aceh yang muncul dalam rapat terkait revisi Plane of Development (PoD) atau dokumen perencanaan pengelolaan gas blok Andaman bersama pemerintah Aceh serta stakeholder lainnya.

Mengenai keamanan di Aceh juga sudah terbukti sebagai yang terbaik di Sumatera. Catatan Aceh paling aman tersebut berdasarkan beberapa data yang diterbitkan oleh Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta skor dari Goodstats.

Kapolda menyatakan keamanan dan kenyamanan di Aceh sudah terbukti secara fakta dan data. “Tak perlu meragukannya. Polda Aceh mendukung program pembangunan pemerintah Aceh,” ujar Kapolda Aceh.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah Aceh sedang menyiapkan revisi PoD terkait skema pengelolaan temuan lapangan gas Tengkulo South Andaman (blok Andaman) oleh Mubadala Energy untuk kemudian dibahas bersama SKK Migas.

Revisi PoD proyek lapangan gas Tengkulo South Andaman ini untuk disesuaikan dengan arah pembangunan Aceh sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Revisi PoD ini, dilakukan karena pemerintah Aceh menginginkan skema penyaluran gas dan kondensat langsung ke darat (onshore pipelining) kemudian diproses dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun, Lhokseumawe.

Sehingga, pengelolaan gas blok Andaman bisa berdampak pada multiplier effect ekonomi dengan bertumbuhnya sektor-sektor industri-industri serta membuka lapangan usaha lainnya.

Sementara itu, Tim PoD Pemerintah Aceh, Prof Dr Mahidin menyampaikan bahwa pembahasan PoD terkait temuan gas Blok Andaman telah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah Aceh dengan SKK Migas dan Mubadala Energy.

Dalam sejumlah pertemuan itu, pihak Mubadala Energy mempersoalkan mengenai keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daratan Aceh.

“Aman dan nyaman itu satu kesatuan. Mereka mempersoalkannya dan menjadikannya sebagai alasan untuk proses migas di tengah laut,” kata Mahidin.

Terkait hal ini, Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail mengatakan jika yang menjadi persoalan adalah keamanan dan kenyamanan di Aceh, maka itu hanya sebagai alasan mencari titik kelemahan saja. Padahal faktanya Aceh sangat aman.

“Buktinya, Medco (PT Medco E&P Malaka anak perusahaan PT Medco Energy Internasional Tbk) beroperasi di sektor hulu migas di tengah hutan Aceh Timur. Mereka aman tenteram di sana,” tegas Asiyah.

Untuk diketahui, Gubernur Aceh juga telah menyurati Menteri ESDM terkait permintaan agar pengolahan gas temuan Mubadala Energy tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe.

Dalam suratnya, Gubernur Aceh juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, permohonan penundaan sementara PoD atau dokumen perencanaannya karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Aceh.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi selama libur sekolah 2026 hingga Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna menjaga daya beli, meningkatkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selain pada periode libur sekolah, pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," kata Menhub dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berbagai program diskon tarif dan insentif transportasi disiapkan untuk moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan transportasi udara dengan total nilai stimulus transportasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.

Dudy menyampaikan kebijakan itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi Semester II Tahun 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan telah diumumkan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Ia menuturkan pemerintah mengumumkan stimulus tersebut lebih awal agar masyarakat memiliki kesempatan mempersiapkan perjalanan lebih baik.

"Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dudy.

Pada periode libur sekolah tahun 2026, pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai sekitar Rp663,26 miliar.

Adapun rinciannya untuk diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar Rp96,21 miliar, untuk diskon tarif angkutan laut PT Pelni (Persero) sebesar Rp67,33 miliar, serta untuk pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan Rp26,96 miliar.

Pemerintah juga masih menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar Rp472,73 miliar.

Program tersebut ditargetkan memberikan manfaat kepada sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan.

Rinciannya meliputi lebih dari 1,17 juta penumpang kereta api, lebih dari 693 ribu penumpang kapal laut, lebih dari 164 ribu penumpang jasa penyeberangan, lebih dari 377 kendaraan pengguna jasa penyeberangan, serta lebih dari 2,3 juta penumpang pesawat.

Masyarakat dapat menikmati diskon tiket kereta api komersial kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif dasar angkutan laut sebesar 30 persen pada seluruh trayek kapal penumpang PT Pelni (Persero) untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Sementara itu, pada layanan penyeberangan, pemerintah memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan golongan II serta IVA pada 14 pelabuhan dan tujuh lintasan penyeberangan selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Selain untuk periode libur sekolah, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

Pada periode tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp883,4 miliar yang terdiri atas Rp161,4 miliar untuk program diskon kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan serta Rp722 miliar untuk insentif transportasi udara.

Program tersebut diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 6,14 juta masyarakat, yang terdiri atas sekitar 1,04 juta penumpang kereta api, 414 ribu penumpang kapal laut, lebih dari 188 ribu penumpang dan 467 ribu kendaraan pengguna jasa penyeberangan, serta sekitar 3,7 juta penumpang pesawat.

Pada masa Natal dan tahun baru, masyarakat kembali dapat menikmati diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Diskon tarif dasar angkutan laut sebesar 30 persen berlaku pada periode 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, sedangkan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Secara keseluruhan, stimulus transportasi pada periode libur sekolah dan Natal dan tahun baru 2026/2027 diperkirakan memberikan manfaat kepada lebih dari 11,6 juta pengguna transportasi.

Program itu menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah Semester II Tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun yang diharapkan dapat menjaga konsumsi domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Sidik Pramono

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (FIA UI) dan Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG)

Di hadapan publik, wajah Badan Gizi Nasional adalah Makan Bergizi Gratis. Selama setahun terakhir, keduanya menjadi frasa yang teramat lekat dan nyaris tak terpisahkan. Dalam pelbagai percakapan publik, keberadaan BGN seolah ekadar pelaksana program MBG. Seolah tak ada yang salah. Tetapi benarkah hanya melulu begitu?

Rujukan utama untuk mencermati keberadaan BGN adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan juga penjabarannya dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029. BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

Jika menilik kedua produk hukum tersebut, mandat yang harus dijalankan oleh BGN adalah memperkuat koordinasi antarlembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia.

Menilik regulasi yang ada, ruang gerak BGN tentunya tak sebatas operator MBG. Sejak kelahirannya, BGN sesungguhnya dirancang sebagai institusi yang memimpin orkestrasi perbaikan gizi nasional yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan juga masyarakat sipil.

Cukup dengan menilik struktur organisasinya, keberadaan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Promosi dan Kerja Sama, serta Deputi Pemantauan dan Pengawasan, memperlihatkan bahwa BGN semestinya lebih dari sekadar operator MBG. Tambahan lagi, selama 22 bulan usia BGN, sudah terbentukkah Dewan Pengarah yang mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional?

Realitas yang kemudian terjadi memang mengarah pada tertutupnya fungsi orkestrasi BGN oleh dominasi program MBG. Setidaknya sebagaimana tecermin dalam banyak diskusi publik, BGN tereduksi hanya sekadar operator yang memastikan MBG terselenggara dengan target semassif mungkin.

Publik lebih mengenal BGN melalui pembukaan dapur di berbagai wilayah target (yang kemudian dikotori oleh dugaan jual-beli titik dapur!), distribusi makanan (yang kemudian memunculkan dugaan lancung pengadaan sepeda motor dan pengadaan lainnya!), target penerima manfaat (yang justru distribusi di wilayah 3T dengan kerawanan gizi tinggi selalu menimbulkan tanda tanya!), pengadaan bahan baku pangan (yang konon sampai seekor sapi dibutuhkan setiap SPPG dalam sehari!), hingga penanganan kasus keracunan makanan (yang di awal-awal pelaksanaan program sempat “teredam” dalam pemberitaan!).

Penyempitan mandat kelembagaan (dengan segenap “pembelokannya”) tersebut berisiko menghambat pencapaian tujuan pemenuhan gizi nasional dalam jangka panjang. Pertanyaan utamanya yang kembali layak diapungkan: apakah BGN dimaksudkan untuk membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang komprehensif ataukah sekadar menjadi kendaraan administratif bagi program MBG atau bahkan instrumen politik untuk kelompok kepentingan tertentu?

Kompleksitas persoalan gizi

Rencana Strategis BGN mencantumkan, dalam lima tahun terakhir, prevalensi stunting di Indonesia memang menurun, namun masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Data-data tersebut mengingatkan bahwa persoalan gizi bukan hanya sekadar penyediaan makanan (secara gratis).

Selama bertahun-tahun Kementerian Kesehatan mengelola intervensi kesehatan ibu dan anak, termasuk dengan pendirian pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos pelayanan terpadu (posyandu) untuk mendekatkan kepada target sasaran. Kementerian Pendidikan menjalankan pendidikan kesehatan dan gizi, termasuk dengan pemberian makanan tambahan yang dikoordinasikan oleh masing-masing sekolah.

Kementerian Sosial mengelola bantuan sosial, terutama dengan sasaran utama keluarga prasejahtera. Kementerian Pertanian membenahi hal-hal terkait urusan produksi pangan, dengan ultimate goal antara lain tersedianya pangan pokok yang terjangkau oleh semua kalangan. Pun pemerintah daerah yang menjalankan berbagai program konvergensi stunting dan layanan dasar yang ditugaskan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebagaimana ilustrasi di atas, penanganan masalah gizi bersifat multidimensional, mencakup banyak sub-isu dan melibatkan banyak aktor dengan mandat dan sumberdaya yang juga beragam. Hal tersebut menegaskan bahwa persoalan gizi memang tidak mungkin diselesaikan satu institusi sendirian.

Jika kenyataan lapangan mengindikasikan program-program tersebut berjalan dalam logika sektoral masing-masing, bukankah hal tersebut memperingatkan adanya kegagalan koordinasi antarlembaga (coordination failure) untuk pencapaian tujuan kolektif yang sama? Jika jawabannya “ya”, bukankah itu menjadi justifikasi (ter)penting dan strategis mengapa lembaga seperti BGN harus dilahirkan?

Kembali ke mandat

Dengan realitas dan tantangan sekompleks itu, BGN semestinya hadir sebagai institusi metagovernance, yang berfungsi mengatur arena kebijakan, menyelaraskan, dan mengoordinasikan berbagai jaringan aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik. Fungsi koordinator, mediator, ataupun fasilitator menempatkan pemerintah tak melulu menjadi pelaksana utama setiap program (Jessop, 2003).

BGN semestinya berperan selayaknya konduktor yang memandu orkestrasi pembangunan gizi nasional; peran yang lebih penting sebagai pengarah, penghubung, dan pengendali agar berbagai aktor bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Tugas strategis BGN meliputi penyelarasan kebijakan pemenuhan gizi nasional, integrasi data dan informasi gizi, harmonisasi program lintas-kementerian/lembaga, penguatan kapasitas pemerintah daerah, pengembangan sistem pemantauan gizi nasional, serta mobilisasi kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Dengan kesadaran bahwa MBG hanyalah salah satu instrumen dalam orkestrasi besar pemenuhan gizi nasional, sudah semestinya tak seluruh energi BGN tersedot untuk pengelolaan program MBG yang sangat besar, kompleks, dan menyita perhatian publik. Jangan malahan terjadi mission drift, pembelokan dari mandat strategis menuju aktivitas operasional yang memboroskan seluruh sumberdaya.

Risiko makin menguat karena reduksi tak berhenti sebatas persepsi publik, tetapi merembet pada reduksi kebijakan ataupun alokasi sumberdaya. Padahal bukankah pertimbangan utama pembentukan BGN justru fungsi koordinasi dan orkestrasi?

Pelurusan kembali mandat besar BGN sangat penting untuk menjawab tantangan persoalan gizi, terutama dengan membangun tata kelola pemenuhan gizi nasional yang terintegrasi. Tulisan ini tentunya tidak dimaksudkan lagi untuk mempersoalkan perlu-tidaknya atau penting-tidaknya program MBG.

Hanya saja, ketika BGN semakin identik dengan satu program saja, lantas bagaimana memposisikan “mandat besar” dan “praktik yang menyempit” tersebut, ketika mandat strategis malahan tereduksi menjadi orientasi yang sangat operasional?

Akhirnya, pertanyaan ulang yang perlu direnungkan: apakah memang BGN ingin diingat di masa depan sekadar sebagai penyelenggara makan siang gratis terbesar di dunia?

Yogyakarta, DIY (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut hasil dari pendataan Sensus Ekonomi 2026 oleh petugas akan menjadi dasar untuk memetakan potensi ekonomi wilayah kabupaten dan kota provinsi ini menjadi lebih akurat.

"Beliau (Gubernur DIY) sangat mendukung pelaksanaan sensus ini karena hasilnya akan menjadi dasar untuk memetakan potensi ekonomi wilayah DIY secara lebih akurat," kata Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih seusai mendampingi petugas Sensus Ekonomi 2026 mendata Gubernur DIY di Kompleks Keraton Yogyakarta, DIY, Selasa.

Menurut dia, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerima pelaksanaan sensus dengan terbuka dan memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya Sensus Ekonomi di DIY, mengingat pentingnya data ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Hasil Sensus Ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai potensi, karakteristik, dan dinamika ekonomi DIY yang selama ini kuat di sektor pendidikan, pariwisata, jasa, ekonomi kreatif, dan UMKM.

"Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih presisi dan sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Dia mengatakan seluruh informasi yang diberikan responden kepada petugas Sensus Ekonomi dijamin kerahasiaannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Menurut dia, data yang dihimpun hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan, bukan untuk perpajakan maupun penegakan hukum.

"Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan sangat aman dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Tidak ada kaitannya dengan pajak ataupun kepentingan administratif lainnya," katanya.

Lebih lanjut, kata dia, hingga saat ini, progres pelaksanaan pendataan Sensus Ekonomi di DIY mencapai sembilan persen dan sebanyak 4.082 petugas sensus telah diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota DIY sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Untuk kelancaran pelaksanaan sensus, BPS DIY juga mengimbau masyarakat mengenali identitas petugas resmi yang dilengkapi rompi, tanda pengenal, serta surat tugas resmi dari BPS guna menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus, salah satunya penyebaran informasi yang belum merata di masyarakat.

Karena itu, BPS mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga para ketua RT, dukuh, dan pemerintah kalurahan yang aktif membantu menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pengamat Pasar Modal Budi Frensidy mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN (Surat Berharga Negara), BI mengelola stabilitas moneter dan pasar keuangan, sementara Danantara adalah investor negara,” kata Budi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keterlibatan Kemenkeu, BI, dan Danantara sebagai pemegang saham BEI dimungkinkan secara konsep, namun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Budi mengingatkan bahwa BEI merupakan infrastruktur pasar yang harus netral, independen, dan dipercaya seluruh pelaku pasar.

Di satu sisi, keterlibatan negara dapat memperkuat modal, mempercepat pengembangan infrastruktur pasar, serta memberi arah strategis jangka panjang.

Namun di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan persepsi adanya pengaruh kepentingan fiskal, moneter, maupun investasi negara terhadap bursa.

Karena itu, Budi menilai kepemilikan Kemenkeu, BI, hingga Danantara sebaiknya bersifat strategis namun terbatas agar tidak mendominasi pengambilan keputusan operasional BEI.

“Harus ada pemisahan tegas antara fungsi pemegang saham, regulator, pengawas pasar, dan pelaku investasi,” kata dia.

Dari sisi praktik internasional, Budi menyebut model serupa telah diterapkan di beberapa negara.

Pemerintah Hong Kong melalui Exchange Fund menjadi salah satu pemegang saham HKEX dengan kepemilikan sekitar 6 persen. Selain itu, Bursa Malaysia juga telah melakukan demutualisasi dan membangun kerangka tata kelola untuk mengelola potensi konflik kepentingan.

“Jadi model yang relevan untuk Indonesia bukan kepemilikan negara yang dominan, melainkan model minority strategic ownership dengan governance ketat,” jelas Budi.

Ia menambahkan, mitigasi juga diperlukan yang mencakup pembatasan kepemilikan, larangan intervensi operasional, serta fit and proper test yang memastikan independensi direksi.

Selain itu, diperlukan komite independen untuk menangani benturan kepentingan, transparansi keputusan strategis, dan pengawasan kuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Intinya, demutualisasi harus membuat BEI lebih profesional dan kompetitif, bukan berubah menjadi perpanjangan tangan pemerintah,” kata Budi.

Adapun peluang Kemenkeu, BI, hingga Danantara untuk dapat menjadi pemegang saham BEI disebutkan dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU baru tersebut telah disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026