Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengakui aktivitas perdagangan bursa karbon Indonesia masih relatif rendah.

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran pengembangan bursa karbon di Indonesia tidak mudah. Namun, ia menilai RI masih lebih baik penerapannya dibanding bursa karbon di beberapa negara lain.

"Iya memang (perdagangan di bursa karbon masih rendah) karena kalau kita lihat memang tidak mudah men-develop (mengembangkan) ini, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa bursa lain kita sebenarnya cukup baik," ujar Kiki ketika ditemui di sela-sela acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Jika bursa karbon di Indonesia ingin maju seperti China, Kiki menilai perlu dukungan yang lebih masif. 

OJK sendiri telah menyediakan dukungan melalui program Satu Karsa.

Satu Karsa adalah sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang dikolaborasikan bersama Kementerian Kehutanan.

Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.

"Dengan Kementerian Kehutanan melalui program Satu Karsa, mungkin di awal bulan Juli kita akan launch bersama, di mana nanti akan beberapa proyek yang juga nanti akan dihitung unit carbon-nya yang bisa diperdagangkan di bursa," ujar Kiki.

Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pasar primer sekaligus pasar sekunder karbon di Indonesia.

"Kita dukung dari mulai primary market-nya kepada secondary market-nya supaya pasar karbon di Indonesia semakin maju dan berkembang," ujar Kiki.

Kiki menambahkan saat ini OJK sudah memiliki semacam guidance atau pedoman bagi industri jasa keuangan agar bisa ikut mendukung cita-cita Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.

Pedoman itu diwujudkan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang menjadi petunjuk pembiayaan bagi industri jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi hingga dana pensiun, dalam mendukung cita-cita Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.

"Bagaimanapun juga semua inisiatif ini tidak akan bisa tanpa didukung dari sektor keuangan," ujar Kiki.

Berdasarkan data OJK, jumlah pengguna jasa yang terdaftar di IDXCarbon baru 155 entitas sejak diluncurkan hingga 29 Mei 2026. Sebagai pembanding, peserta bursa karbon Uni Eropa mencapai 11 ribu dan China 3.300.

Secara agregat, volume transaksi bursa karbon Indonesia baru 1,98 juta ton setara karbon dioksida (tCO2e) dengan nilai transaksi Rp93,76 miliar.

Sepanjang Mei lalu, volume transaksi transaksi 219 ton CO2e dengan nilai Rp13,33 juta dan frekuensi transaksi sebanyak 11 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencatat volume transaksi 554 ton CO2e dengan nilai Rp42,58 juta dan frekuensi 15 kali transaksi.

Adapun jumlah proyek yang tercatat di Indonesia baru 10 Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dengan total unit karbon tersedia mencapai 3,14 juta ton CO2e.

Pegadaian memperkuat investasi pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan memberangkatkan tujuh karyawan terbaik untuk menempuh studi magister (S2) di sejumlah universitas ternama dunia. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menyiapkan talenta yang memiliki wawasan global untuk mendukung transformasi bisnis di masa depan.

Pelepasan peserta Program Beasiswa Internal Jenjang Magister Luar Negeri Batch IV Tahun 2026 berlangsung di Pegadaian Tower, Jakarta, Jumat (26/6). Melalui Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship, perusahaan memberikan beasiswa penuh kepada karyawan terpilih untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Direktur Human Capital PT Pegadaian (Persero), Tribuana Tunggadewi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam membangun pemimpin masa depan yang mampu menghadapi perubahan industri.

"Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship merupakan wujud komitmen perusahaan dalam membangun future leaders yang berwawasan global, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga membawa pengalaman dan praktik bisnis internasional yang dapat diterapkan untuk mendukung pengembangan perusahaan. Pegadaian memandang investasi pada pengembangan talenta sebagai langkah jangka panjang untuk memperkuat daya saing.

Tujuh penerima beasiswa berasal dari berbagai divisi strategis dan unit kerja daerah. Bidang studi yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan, mulai dari hukum finansial, teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), hingga manajemen lingkungan.

"Kami meyakini bahwa investasi pada human capital adalah investasi jangka panjang yang akan melahirkan talenta-talenta unggul, membawa pulang praktik bisnis terbaik dunia, memperkaya perspektif organisasi, serta mengakselerasi transformasi Pegadaian," imbuh Tribuana.

Sebagai informasi, para peserta diterima di sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia, di antaranya Imperial College London di Inggris, University of Edinburgh di Skotlandia, Australian National University, dan University of Melbourne di Australia.

Sebelum dinyatakan lolos, seluruh penerima beasiswa menjalani proses seleksi yang berlangsung hampir satu tahun, mulai April 2025 hingga Maret 2026. Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi dan rekam jejak kinerja, tes kemampuan bahasa asing berstandar internasional, asesmen etika dan potensi diri, wawancara dengan jajaran direksi, hingga memperoleh Letter of Acceptance dari universitas tujuan.

Proses tersebut dirancang untuk memastikan peserta tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga integritas serta kesiapan menjadi representasi perusahaan di lingkungan akademik internasional.

Keberangkatan para penerima beasiswa akan dilakukan secara bertahap mulai Juli hingga September 2026, mengikuti kalender akademik masing-masing universitas. Pegadaian berharap pengalaman belajar di luar negeri dapat memperkuat kapasitas talenta internal sekaligus mendukung peningkatan daya saing perusahaan di tingkat nasional maupun global.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggenjot pertumbuhan ekowisata di daerah 3T (terpencil, terdepan, terluar) lewat akses infrastruktur baik jalan darat, transportasi sungai, layanan listrik, komunikasi dan digitalisasi, untuk meningkatkan jumlah kunjungan.

"Potensi ekowisata di Kaltim sangat banyak, di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu misalnya, ada beberapa destinasi cantik seperti beberapa air terjun dan Batu Dinding. Lokasinya jauh, sehingga Pemprov membersamai dengan infrastruktur pendukung," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda, Selasa.

Dukungan infrastruktur di Kutai Barat dan Mahakam Ulu difokuskan membuka keterisolasian sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan, seperti ruas Tering–Ujoh Bilang sepanjang 136 km yang sudah terealisasi 90 km dengan target tuntas 2027, menggunakan APBD Kaltim Rp90 miliar 2026.

Ada pula jalan lingkar wisata berupa perbaikan akses jalan ke destinasi Gunung S, Danau Jempang, Goa Ngereng, Linggang Purwodadi di Kutai Barat, termasuk jalan penghubung desa wisata berupa pengerasan dan perkerasan untuk memudahkan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Bentuk dukungan lainnya, menurut dia, adalah penyediaan layanan listrik lewat jaringan PLN dan PLTS terpusat, serta jaringan komunikasi digital untuk memudahkan operasional layanan wisata.

Ia menjelaskan, berbagai fasilitas pendukung juga akan terus diupayakan seperti pusat informasi, penginapan, dan jalur aman. Ketiganya menjadi fondasi agar potensi wisata alam, budaya, dan ekowisata dapat dinikmati pengunjung sekaligus mengangkat ekonomi warga lokal.

"Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya daerah," ujar Ririn dalam Bincang Pariwisata di Samarinda tersebut.

Bincang ini dihadiri Hendri Kurniawan selaku Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Dian Rosita selaku Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim, dan Anas Maghfur selaku Ketua Indonesian Fashion Chamber (IFC) Provinsi Kaltim.

"Pariwisata dan ekonomi kreatif Kaltim akan tetap maju melalui sinergi lintas sektor. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena aksi kecil yang dilakukan dan promosi yang dilakukan terus menerus, pasti bisa berkembang dan maju," kata Ririn.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ganesha Operation melalui konsep Ganesha Operation E-Sport sukses menggelar The Champion Race 2026, ajang kompetisi e-sport pendidikan nasional tahunan yang dipuncaki pada Sabtu (27/6) di Auditorium Cornerstone, Kota Bandung.

Di akhir pertandingan, tiga siswa keluar sebagai The Champion, yakni Fakhri Abbad El Fathin (SDN Cibubur 04 Jakarta) untuk kategori SD, Azka Fakhry Susanto (SMPN 1 Kota Blitar) untuk kategori SMP, dan Human Rafif Purnomo (SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan) untuk kategori SMA.

Ketiganya merupakan bagian dari 18 finalis The Champion Race 2026, yang harus menjawab soal-soal di antara sorak-sorai pendukung dari tribun penonton. Hitungan waktu yang terus berjalan, dan nama-nama peserta yang naik turun di leaderboard yang terbuka, membuat suasana semakin tegang.

Berbeda dari ujian atau olimpiade pada umumnya, The Champion Race menempatkan para peserta dalam situasi bertanding secara real-time menggunakan aplikasi GO Expert. Setiap jawaban yang masuk langsung memengaruhi posisi peserta pada leaderboard di layar utama, dengan pertandingan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi GO.

"Belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di buku, tetapi juga dalam setiap arena, termasuk di sini, dalam The Champion Race." ujar Direktur Utama Ganesha Operation, Bob Foster.

Untuk sampai ke babak Grand Final, peserta harus menyelesaikan minimal 6.000 soal di aplikasi GO Expert dengan tingkat ketepatan minimal 75 persen, meraih nilai 100 pada satu di antara ujian di sekolah, serta melewati 1 babak penyisihan dan 2 babak semifinal di cabang GO masing-masing.

Salah seorang finalis kategori SMP, Puspa Aristadewi dari Bantul, Jawa Tengah, mengakui sengitnya kompetisi The Champion Race 2026.

"Di grand final, atmosfernya benar-benar menegangkan. Ada banyak sekali suporter yang menyaksikan dan itu pengalaman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya, tampil di panggung seramai ini," ujar Puspa.

Kualitas kompetisi diperkuat dengan kehadiran dewan juri dari kalangan akademikus yang diketuai oleh Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Muchtaridi. Anggota dewan juri terdiri atas Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Nasrul Wathoni; Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN, Ade Mulyanah; Dosen dan Peneliti STEI, Institut Teknologi Bandung (ITB), Kevin Marojahan Banjar Nahor; serta Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Mochamad Whilky Rizkyanfi.

Adapun babak ini turut dihadiri Kepala Bidang Pembinaan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora, serta Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta, Ubaidillah.

Di tahun ketiga penyelenggaraan ini, juara pertama The Champion Race 2026 kategori SMA mendapat hadiah motor dan tabungan pendidikan. Sementara untuk kategori SMP dan SD, juara pertama mendapat hadiah laptop dan tabungan pendidikan.

Dengan konsep perpaduan teknologi, kompetisi akademik, dan atmosfer pertandingan, Ganesha Operation E-Sport menegaskan diri sebagai pendekatan baru dalam dunia pendidikan Indonesia, bahwa belajar yang serius tidak selalu berat dijalani, dan tak harus kehilangan kesenangan di dalam kompetisi yang intens.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba biodiesel 50 persen (B50) menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

[Gambas:Youtube]

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan.

"Jadi insya Allah kami sangat optimistis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti pada 1 Juli 2026," kata Bahlil.

Ia menambahkan penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

Pemerintah menargetkan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026. Menjelang penerapan kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut hasil uji coba tahap akhir menunjukkan performa positif.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih merampungkan pengujian sebelum pelaksanaan mandatori B50 diberlakukan secara penuh. Berdasarkan hasil sementara, tingkat keberhasilan uji coba mencapai sekitar 80-90 persen.

"Per 1 Juli 2026 akan diimplementasikan. Saya mungkin satu minggu lagi akan melakukan rapat dengan tim uji coba," ujar Bahlil saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (8/6) dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurut Bahlil, hasil pengujian sejauh ini menunjukkan kualitas B50 cukup baik, termasuk dari sisi kandungan air yang dinilai lebih baik dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya.

"Sekarang kan kita uji coba terus. Semuanya 80 sampai 90 persen dari hasil uji coba alhamdulillah baik, bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 dan B50 itu lebih baik di B50," ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan regulasi agar implementasi B50 dapat berjalan serentak di berbagai sektor mulai Juli mendatang.

Eniya menyebut penerapan B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan hingga akhir 2026. Pemerintah memperkirakan penghematan devisa mencapai Rp157,28 triliun serta peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun.

"Untuk proyeksi hingga Desember 2026 dengan adanya penambahan 50 persen ini, maka penghematan devisa yang bisa dilakukan mencapai Rp157,28 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO juga merambah naik menjadi Rp24,68 triliun," ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Seiring transisi dari program B40 menuju B50, pemerintah juga menaikkan target penyaluran biodiesel pada 2026. Alokasi yang semula ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter (KL) meningkat menjadi 17,60 juta KL setelah kebijakan baru diterapkan mulai Juli.

Meski demikian, skema insentif tidak berubah. Pemerintah tetap memberikan dukungan insentif hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), sementara sektor non-PSO mengikuti mekanisme harga pasar.

"Alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja," ujar Eniya.

Selain manfaat ekonomi, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, kebijakan tersebut ditargetkan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang 2026.

Eniya menambahkan, program biodiesel sebelumnya juga mencatat realisasi yang tinggi. Pada 2025, penyaluran biodiesel B40 mencapai 14,94 juta KL atau sekitar 95,67 persen dari target yang ditetapkan untuk sektor PSO maupun non-PSO.

"Manfaat mandatori biodiesel telah kita ketahui bahwa biodiesel 40 persen itu sudah dilakukan sejak tahun 2025 lalu dan ini menghasilkan total realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 14,94 juta KL, capaiannya 95,67 persen terserap untuk sektor PSO dan non-PSO," katanya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pelepasan ekspor PT Export Tani Nusantara untuk produk pinang ke Bangladesh dan Maladewa di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pada Jumat (12/6). Ekspor startup binaan IPB ini dinilai sebagai simbol keberhasilan pelaku usaha Indonesia dalam menembus pasar global.

Pada saat bersamaan, di IPB juga digelar program Campuspreneur yang diluncurkan Kemendag pada 2 April lalu dengan tajuk Pengembangan Wirausaha Muda Berorientasi Ekspor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, program tersebut bermitra dengan 19 perguruan tinggi, termasuk IPB, sebagai wujud komitmen bersama untuk mencetak wirausaha muda yang berdaya saing global.

Mendag mengatakan, pelepasan ekspor ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi dari ide menjadi produk, dari produk menjadi usaha, hingga menjadi eksportir dapat diwujudkan.

Menurutnya, hal ini turut menjadi gambaran konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui Program Campuspreneur.

Adapun Program Campuspreneur sendiri dirancang sebagai ekosistem yang menghubungkan perguruan tinggi dengan pasar. Melalui program ini, mahasiswa dan alumni dapat memperoleh pembinaan kewirausahaan, akses informasi pasar, pendampingan ekspor, business matching, hingga promosi produk.

"Berbagai kegiatan tersebut hari ini kita hadirkan melalui diskusi panel, pameran produk, coaching clinic, dan konsultasi bisnis," pungkas Budi Santoso.

Kegiatan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi; Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono; Sekretaris Ditjen PEN, Sugih Rahmansyah; Sekretaris BPSDMP, Yan Triono; Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan, Abu Amar.

Kemudian, juga hadir Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Sukoco; Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Bayu Nugroho; Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dewi Rokhayati; Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Nurimansyah; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag, N.M. Kusuma Dewi.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (SAKA), perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) yang merupakan bagian dari Subholding Gas Pertamina, terus memperkuat komitmennya dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagai upaya partisipasi aktif dalam menjaga ketahanan energi nasional. Komitmen tersebut ditandai dengan diperolehnya persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan (Plan of Development/POD) Lapangan Ronggolawe – PHE-7 di Wilayah Kerja (WK) Pangkah dari SKK Migas. Lapangan ini direncanakan mulai berproduksi (onstream) pada akhir tahun 2029.

“Persetujuan POD ini merupakan langkah penting dalam upaya SAKA mengakselerasi pengembangan sumber daya migas menjadi produksi yang memberikan nilai tambah bagi Perusahaan,” sambut Ibu Fuji Koesumadewi selaku Direktur Eksplorasi dan Pengembangan SAKA.

Persetujuan POD tersebut didukung oleh hasil analisis yang komprehensif dari sumur RGL-3, sehingga memberikan dasar teknis yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan lapangan. Sebelumnya, pada tahun 2025 SAKA telah menyerahkan dokumen Penentuan Status Eksplorasi (PSE) Lapangan Ronggolawe sebagai tindak lanjut atas keberhasilan penemuan hidrokarbon pada sumur eksplorasi RGL-1 pada tahun 2012, yang kemudian dikonfirmasi melalui kegiatan appraisal sumur RGL-3 pada tahun 2024 di WK Pangkah.

Pengembangan lapangan ini diproyeksikan dapat memberikan kontribusi produksi hingga mencapai 5.126 barrel minyak per hari (BOPD) pada masa puncak produksinya. Secara keseluruhan, lapangan ini diperkirakan memiliki sumber daya mencapai 10 juta barrel minyak yang dapat dimanfaatkan hingga berakhirnya masa kontrak kerja sama, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan produksi migas nasional.

Keberadaan hidrokarbon pada Struktur Ronggolawe teridentifikasi pada lapisan CD Carbonate. Potensi tersebut dibuktikan melalui serangkaian evaluasi teknis, meliputi uji kandung lapisan (Drill Stem Test), pengujian tekanan reservoir, serta pengambilan dan analisis sampel fluida. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan potensi lapangan yang prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Dalam rencana pengembangan Lapangan Ronggolawe – PHE-7 yang telah disetujui, akan dilakukan pengeboran empat sumur pengembangan yang selanjutnya dihubungkan dengan fasilitas produksi eksisting di WK Pangkah melalui jaringan pipa bawah laut.

Pengembangan Lapangan Ronggolawe – PHE-7 merupakan strategi unitisasi antara WK Pangkah dan WK West Madura Offshore (“WMO”) yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi WMO. Hal ini sejalan dengan upaya SAKA dalam mengoptimalkan produksi di WK Pangkah sekaligus mempercepat monetisasi temuan eksplorasi menjadi lapangan yang berproduksi.

“Dalam pelaksanaannya, SAKA akan terus mengedepankan efisiensi dan efektivitas biaya maupun kegiatan operasional, dengan tetap menjunjung tinggi aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan,” tambah Ibu Fuji.

Dengan dukungan dari pemangku kepentingan dan mitra kerja, pengembangan Lapangan Ronggolawe – PHE-7 diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan produksi migas Perusahaan serta nasional. Lebih dari itu, SAKA berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pengembangan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus memantau kondisi sektor jasa keuangan setelah Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya menghormati langkah BI yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global.

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki itu OJK bersama BI, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berkoordinasi dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memantau perkembangan terkini.

"Kita melakukan assessment terus, terutama terhadap bagaimana ketahanan sektor jasa keuangan kita," ujar Kiki di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/6).

Ia mengatakan pengawasan dilakukan khususnya terhadap perbankan yang memiliki eksposur besar terhadap pergerakan nilai tukar. Selain itu, OJK juga mencermati keterkaitan risiko antar sektor, termasuk hubungan antara sektor perbankan dan pasar modal.

"Dan sampai saat ini kita melihat bahwa kondisi sektor jasa keuangan kita masih terjaga. Tapi tentu saja kita tidak lengah dan terus mencermati berbagai perkembangan yang ada," katanya.

Meski demikian, Kiki mengakui ketidakpastian global masih tinggi, termasuk akibat konflik yang memanas di Timur Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Kiki juga menanggapi maraknya seruan "sell Indonesia" yang sempat beredar di kalangan investor asing dan media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai ajakan tersebut tanpa melakukan analisis yang rasional.

"Gini loh teman-teman, kan kita sendiri tinggal di Indonesia. Kita lihat juga bagaimana Indonesia ini secara fundamental sebetulnya kita lihat baik ya. Jadi kalau menurut saya kalau ada ajakan-ajakan seperti itu jangan telan mentah-mentah," ujarnya.

Kiki menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga masyarakat perlu lebih jernih dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di pasar.

"Jadi kita harus lebih rasional lah untuk segala ajakan-ajakan seperti itu. Kita sayang lah sama Indonesia, kita cintai negara kita, dengan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih," katanya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan rumor yang dapat memperburuk sentimen pasar.

"Jadi salah satu bentuk kita mencintai negara kita, sama-sama kita menjaga lah situasi saat ini, jangan menambah dengan rumor-rumor yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperluas literasi keuangan hingga tingkat desa dengan menyasar lebih dari 6 juta anggota PKK sebagai agen edukasi keuangan masyarakat.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan dalam rangka Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 yang digelar OJK bersama Tim Penggerak PKK di Jakarta, Selasa (9/6).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagaimana kita ingin meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi masyarakat Indonesia terutama dari kelompok perempuan. Karena kita semua paham bagaimana peran perempuan terhadap pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Friderica.

Ia menilai perempuan juga berperan besar dalam pengembangan UMKM yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah dan nasional.

"Perempuan tidak hanya kemudian di masyarakat saja, banyak juga UMKM-UMKM yang dimotori oleh perempuan. Kita lihat bagaimana ini kemudian bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di semua daerah di Indonesia dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

[Gambas:Youtube]

Friderica menyebut jaringan PKK yang menjangkau hingga tingkat desa menjadi sarana efektif untuk memperluas literasi keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan perempuan memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan keluarga.

"Menteri keuangannya, finance director-nya ini adalah ibu-ibu. Nah tentunya ini sangat penting dalam membangun generasi masa depan kita," kata Dicky.

Ia menambahkan anggota PKK berpotensi menjadi duta literasi keuangan karena memiliki jaringan luas hingga tingkat desa.

"Ibu-ibu ini sangat berpotensi untuk menjadi duta literasi keuangan. Karena anggotanya hampir 6 juta atau bahkan lebih dari 6 juta sampai ke desa," ujarnya.

Dicky juga mengingatkan pentingnya literasi di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat.

"Digital ini punya manfaat tapi sekaligus risiko atau mudarat. Jadi inklusi tidak bisa hanya sekadar akses, tapi harus diikuti dengan pemahaman," katanya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

Menurutnya, dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, sejauh ini masih relatif terkendali. Pada perdagangan Jumat (5/6) sore, rupiah berada di level Rp18.036 per dolar AS.

"Terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, OJK melihat bahwa dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan khususnya di perbankan saat ini masih relatif terkendali," kata Friderica dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari ketahanan permodalan perbankan yang masih kuat. Hingga April 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan tercatat sebesar 23,97 persen.

"Hal ini kalau rekan-rekan media bisa lihat dari rasio kecukupan modal perbankan yang masih solid dengan capital adequacy ratio per April tahun ini masih sebesar 23,97 persen, sehingga ini masih memberikan ruang yang cukup, ruang penyangga yang cukup dalam menyerap berbagai potensi risiko," ujarnya.

Selain permodalan yang kuat, OJK juga menilai eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar masih terjaga. Hal itu terlihat dari posisi devisa neto (PDN) yang secara konsisten berada jauh di bawah batas maksimal 20 persen dari modal bank.

Meski menilai kondisi saat ini masih terkendali, Friderica menegaskan OJK tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat muncul apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut.

Salah satunya adalah meningkatnya beban kewajiban valuta asing yang ditanggung korporasi. Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi menekan sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor.

OJK juga mencermati kemungkinan kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional perusahaan, terutama jika pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga komoditas energi global.

"Dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional termasuk apabila disertai dengan kenaikan harga komoditas energi global, yang tentunya bisa mempengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut," kata Friderica.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko itu, OJK akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas valuta asing di industri perbankan.

Langkah yang dilakukan antara lain memantau posisi devisa neto harian, memastikan kecukupan likuiditas valas, hingga melakukan supervisory dialogue dengan bank yang memiliki akumulasi posisi tertentu.

Menurut Friderica, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penerapan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas berjalan secara memadai di tengah dinamika nilai tukar. Di sisi lain, OJK juga akan terus mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) guna menjaga kecukupan likuiditas valuta asing dalam sistem keuangan.

"Stabilitas rupiah merupakan kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan dan juga seluruh bangsa Indonesia," ujarnya.

Pernyataan OJK ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah pergerakan rupiah. Ekonom Ferry Latuhihin sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga mencapai Rp25 ribu per dolar AS pada akhir 2026 apabila tidak ada mitigasi risiko yang memadai dari sisi moneter maupun fiskal.

Menurut Ferry, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga dipicu sentimen domestik dan menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Ada yang berulang di ruang sidang kita akhir-akhir ini. Seorang pejabat duduk di kursi terdakwa bukan karena ia mencuri, bukan karena ada suap yang terbukti mengalir ke rekeningnya, melainkan karena ia mengambil keputusan. Keputusan yang, dalam konteks dan tekanan zamannya, ia yakini benar.

Kasus Tom Lembong, Ira Puspadewi, Nadiem Makarim, berbeda konteks, berbeda sektor, tapi polanya satu: kebijakan publik maupun bisnis diadili dengan standar pidana. Tanpa pembuktian niat jahat yang solid, tanpa kausalitas kerugian yang jernih, dan sering kali dengan bayang-bayang kepentingan yang tak pernah terang-terangan diakui.

Saya pernah berada sangat dekat dengan pola ini. Tiga belas tahun lalu, sebagai associate director di Unit Kerja Presiden (UKP4)–unit di bawah kepemimpinan mendiang guru kami Prof. Kuntoro Mangkusubroto dan Mas Achmad Santosa–saya turut membantu mempersiapkan kesaksian Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani Indrawati di Pengadilan Tipikor dalam kasus Bank Century.

Saya menyaksikan dari dalam bagaimana pejabat yang mengambil keputusan di tengah krisis keuangan global harus membuktikan bahwa niat mereka bukan kejahatan. Pengalaman itu meninggalkan bekas yang tidak mudah luntur.

Krisis Bukan Fiksi

November 2008. Bursa Efek Indonesia sempat ditutup. IHSG jatuh lebih dari 50%. Tiga bank BUMN besar, Mandiri, BNI, BRI, mengajukan permohonan tambahan dana likuiditas kepada pemerintah sebesar Rp45 triliun. Bank Century gagal kliring pada 13 November 2008, sebuah peristiwa yang dalam kondisi normal mungkin hanya berita kecil, tapi di tengah kepanikan sistemik global, bisa menjadi pemantik bank run.

Amicus brief yang diajukan oleh puluhan ahli hukum, ekonom, dan tokoh masyarakat pada Juli 2014, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Jimly Asshiddiqie, Emil Salim, Bagir Manan, Todung Mulya Lubis, menegaskan hal yang semestinya sudah jelas: diterbitkannya tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh pemerintah adalah bukti hukum sempurna (probatio plena) bahwa kegentingan memaksa itu nyata.

Perppu tidak lahir dari ruang hampa. Dua dari tiga Perppu tersebut bahkan disetujui DPR menjadi undang-undang. Krisis itu bukan narasi. Krisis itu fakta hukum yang sudah disahkan secara demokratis.

Namun dalam persidangan Budi Mulya, penuntut umum mempertanyakan apakah krisis itu benar-benar terjadi. Itulah absurditas pertama yang memperlihatkan bahwa ruang sidang telah bergeser dari forum pembuktian kejahatan menjadi forum perdebatan kebijakan.

Argumen yang Dipaksakan

Pola yang paling berbahaya dari pemidanaan kebijakan bukan pada keputusan akhirnya, tapi pada konstruksi dakwaannya. Ketika jaksa tidak bisa membuktikan pengayaan pribadi, dakwaan bergeser ke “merugikan keuangan negara” dan “memperkaya pihak lain”. Inilah pasal-pasal yang rumusan hukumnya begitu luas sehingga hampir setiap keputusan pejabat publik berpotensi masuk ke dalamnya.

Hampir 80 saksi dihadirkan dalam persidangan Tom Lembong. Tidak satu pun membuktikan niat jahat di balik kebijakan impor gula yang ia keluarkan. Hakim sendiri mengakui tidak ada mens rea yang terbukti.

Namun vonis tetap dijatuhkan, 4,5 tahun penjara, dengan dasar bahwa kebijakan itu menguntungkan pihak tertentu. Logika ini berbahaya karena hampir semua kebijakan ekonomi, jika dilihat selektif, pasti menguntungkan pihak tertentu.

Pertanyaannya bukan siapa yang diuntungkan, melainkan apakah keputusan itu diambil dengan itikad baik, dalam konteks yang benar, berdasarkan data yang tersedia. Kasus Ira Puspadewi memperkuat pola yang sama.

Kasus Nadiem Makarim, kini, memperlihatkan bahwa pola ini tidak berhenti, bahkan di sektor pendidikan, tempat yang paling jauh dari stigma korupsi konvensional.

Ekonom Laksamana Sukardi mencatat pola “penjara dulu, hitung kemudian” yang mendeskripsikan prosedur berbalikan. Pejabat ditangkap, baru kemudian kerugian dihitung oleh auditor internal pemerintah berdasarkan framing penuntut umum, bukan sebaliknya.

Kerusakan Jangka Panjang

Debat tentang apakah kebijakan ini benar atau salah secara substansial adalah debat yang sah. Tapi ketika perdebatan itu diselesaikan melalui instrumen pidana, kerusakan yang ditimbulkan jauh melampaui nasib individu terdakwa.

Amicus Curiae 2014 sudah memperingatkan bahwa jika pengadilan memvonis kebijakan penyelamatan Bank Century sebagai tindak pidana, seluruh upaya pemerintah untuk mengembalikan aset yang dirampok pemegang saham, yang sudah melibatkan 16 yurisdiksi hukum di seluruh dunia, dari Hong Kong hingga Swiss, berpotensi runtuh.

Konstruksi hukum internasional yang menopang klaim Indonesia bertumpu pada pengakuan bahwa krisis itu nyata dan penyelamatan itu sah. Jika pengadilan domestik sendiri mengatakannya tidak sah, maka Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rivzi, pelaku yang sesungguhnya merampok Bank Century, justru mendapat amunisi hukum baru dari sidang itu. Ironi yang sempurna: negara menghukum pejabatnya sendiri yang menyelamatkan sistem, sementara yang membobol sistem malah diuntungkan.

Kerusakan jangka panjang yang lebih senyap tapi lebih merusak adalah efek terhadap kualitas pengambilan keputusan itu sendiri. Ketika setiap kebijakan yang tidak populer atau tidak optimal berpotensi berakhir di sel tahanan, pejabat yang paling kompeten dan paling berani, mereka yang seharusnya mengambil keputusan sulit di waktu yang genting, akan mundur.

Profesi-profesi strategis, dari direksi BUMN hingga gubernur bank sentral, akan diisi oleh mereka yang pandai menghindari risiko hukum, bukan mereka yang pandai mengambil keputusan yang benar. Indonesia tidak bisa membangun ekonomi besar di atas fondasi birokrasi yang takut memutuskan.

Sinyal yang Dibaca Investor

Ada dimensi lain yang sering luput dari diskusi dalam negeri, yaitu bagaimana pola ini dibaca oleh pelaku usaha dan investor global. Perusahaan-perusahaan internasional tidak memisahkan “persoalan hukum” dari “iklim investasi” sesederhana yang sering kita lakukan di sini.

Yang mereka amati adalah apakah Indonesia mampu membedakan dengan jelas antara risiko korupsi, risiko kebijakan, dan risiko pengambilan keputusan administratif.

Investor bisa memperhitungkan risiko. Yang mereka tidak bisa hitung adalah ketidakpastian, terutama ketika batas antara salah pertimbangan kebijakan dan eksposur pidana menjadi kabur.

Tantangan sesungguhnya bukan hanya soal substansi hukumnya, melainkan tentang bagaimana institusi mengubah ketidakpastian itu menjadi risiko yang dapat diukur dan diprediksi melalui kejelasan hukum, konsistensi, dan due process yang berfungsi.

Pelajaran bagi sektor swasta dari rangkaian kasus ini bukan untuk menghindari kemitraan dengan pemerintah. Pelajarannya adalah beroperasi dengan disiplin tata kelola dan dokumentasi yang jauh lebih kuat, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap interaksi dengan kebijakan publik.

Bisnis dapat mengelola risiko ketika aturan dan prosesnya jelas. Yang sulit mereka kelola adalah ambiguitas, terutama ketika keputusan yang dulu dianggap dapat diterima secara institusional kemudian tunduk pada interpretasi yang berbeda.

Itulah mengapa setiap perusahaan yang bermitra dengan pemerintah hari ini membutuhkan proses yang transparan, kepatuhan yang kuat, dan pengambilan keputusan yang tetap dapat dipertanggungjawabkan, secara komersial maupun hukum, dalam jangka panjang. Bukan sebagai respons atas ketakutan, melainkan sebagai standar profesional minimum.

Selama sistem hukum kita belum memberikan kepastian yang cukup, sektor swasta lah yang harus mengisi celah itu dengan disiplin internalnya sendiri.

Yang Harus Dijernihkan

Tidak ada yang meminta agar pejabat publik kebal hukum. Yang diminta adalah kejernihan: ada perbedaan mendasar antara kebijakan yang keliru dan kejahatan.

Hukum pidana modern membutuhkan tiga unsur actus reus (perbuatan melawan hukum), mens rea (niat jahat), dan kausalitas kerugian yang dapat dibuktikan. Kebijakan publik tidak dirancang untuk memenuhi ketiga unsur itu karena ia memang bukan kejahatan. Ia adalah diskresi, mandat jabatan yang justru menuntut keberanian mengambil risiko.

Pelajaran Bank Century yang belum kita tarik bukan soal apakah Boediono atau Sri Mulyani benar. Pelajarannya adalah bahwa pengadilan harus mampu membedakan antara pejabat yang korup dan pejabat yang dalam tekanan luar biasa mengambil keputusan berdasarkan bukti yang tersedia, dengan itikad baik, tanpa memperkaya diri.

Jika dua hal itu tidak bisa dibedakan secara hukum, maka kita tidak punya masalah korupsi yang serius. Kita punya masalah yang jauh lebih dalam yaitu hilangnya kepercayaan bahwa keputusan yang jujur masih bisa dilindungi.

Ketika pola ini berulang, dari Century ke Tom, ke Ira, lalu saat ini Nadiem, pertanyaannya bukan lagi tentang kasus per kasus. Pertanyaannya adalah tentang sistem. Apakah sistem hukum kita, dalam kondisi saat ini, masih mampu menjadi pelindung keadilan, atau sudah bergeser menjadi alat yang dioperasikan dengan logika kekuasaan dan bukan logika hukum?

Majelis hakim memegang peran yang tidak bisa diabaikan dalam rantai ini. Mereka adalah satu-satunya institusi yang secara konstitusional tidak berada di bawah tekanan eksekutif.

Kejernihan nurani hakim, bukan soal apakah terdakwa disukai atau dibenci secara politik, adalah pertahanan terakhir antara negara hukum dan negara hukum yang hanya berlaku selektif.

Kita tidak sedang membicarakan nasib seorang mantan menteri. Kita sedang membicarakan apakah di masa krisis berikutnya, dan krisis itu pasti datang, masih akan ada pejabat yang berani mengambil keputusan.