Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengungkap modus penipuan online lewat streaming drama China telah memasuki tahap penyelidikan lebih lanjut.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan penipuan jenis baru tersebut telah masuk ke tahap penyelidikan di salah satu kepolisian daerah (Polda). Namun, ia tidak menyebut secara rinci Polda di daerah mana.

"Kami mengungkap itu (modus penipuan online lewat streaming drama China) sudah penyelidikan di salah satu Polda yang ada di daerah," ujar Hudiyanto kepada wartawan dalam Journalist Class Angkatan 12 di Tangerang Selatan, Senin (29/6).

Hudiyanto menerangkan untuk jumlah korban penipuan dan total kerugian, pihaknya masih melakukan tahap penghitungan.

"Jumlah korbannya masih dalam perhitungan. Untuk perhitungannya (total kerugian) juga masih dalam perhitungan," tambahnya.

Sebelumnya, OJK mengungkap modus penipuan online terbaru yang menyasar penonton drama China mulai marak beredar sehingga masyarakat diminta mewaspadai modus-modusnya.

[Gambas:Youtube]

Hal tersebut diungkap menyusul tingginya laporan aktivitas keuangan ilegal yang masuk ke otoritas belakangan ini. Sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkap salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan adalah menyusup lewat situs-situs streaming drama China.

5 modus kejahatan siber baru

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) per Mei 2026, berikut daftar modus operandi penipuan digital baru yang wajib diwaspadai:

Sanksi Tegas

Merespons maraknya korban, OJK bersama Satgas PASTI langsung melakukan pemblokiran massal terhadap situs-situs dan aplikasi yang terbukti merugikan masyarakat.

Selain pembersihan ruang digital, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar aturan perlindungan konsumen. Sanksi tersebut berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, serta 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI juga sudah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China yang ditayangkan daring.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono imbauan itu seiring dengan meningkatnya laporan yang diterima pihaknya beberapa waktu terakhir.

Ia mengungkapkan sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK menerima total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal.

Melansir CNBC Indonesia, Senin (22/6), salah satu modus yang dimanfaatkan pelaku kejahatan adalah menyusup melalui situs streaming drama asal Negeri Tirai Bambu.

Dalam modus ini, pelaku korban bisa diminta untuk mengerjakan tugas menonton drama dengan mengiming-imingi hadiah dengan nominal tertentu.

Merespons hal tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Untuk itu, masyarakat diminta berhati-hati pada modus penipuan lainnya. Tak hanya modus pengerjaan tugas menonton film drama China, tapi juga pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan.

Kemudian, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Dari sisi penawaran perilaku PUJK atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda pada periode yang sama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas serial tersebut, kini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban.

Para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Untuk itu, Otoritas mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. 

OJK mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada modus penipuan, seperti dugaan modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. 

Selanjutnya, ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi.

Adapula modus dugaan melakukan penipuan melalui impersonation dan penawaran melakukan tugas menonton iklan, dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengungkapkan bahwa sepanjang periode 1 Januari hingga 20 Mei 2026, OJK telah mengantongi total 17.105 pengaduan terkait entitas ilegal,melansir CNBC Indonesia pada Senin (22/6).

[Gambas:Youtube]

Menindaklanjuti maraknya laporan tersebut, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) bergerak cepat melakukan pemblokiran massal.

Hingga pertengahan Mei ini, Satgas PASTI tercatat telah menghentikan operasional 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 8 penawaran investasi ilegal, serta 1 aktivitas keuangan ilegal lainnya. Tindakan tegas ini dilakukan pada sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi kuat merugikan keuangan masyarakat.

Dicky mengungkapkan sepanjang periode Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha dengan berbagai modus. Termasuk penipuan dari pihak asing yang diduga menipu dengan modus impersonation dan penawaran investasi saham IPO.

Dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen, OJK telah memberikan peringatan tertulis dan atau sanksi administratif berupa 48 peringatan tertulis kepada 44 PUJK, 5 instruksi tertulis kepada 5 PUJK, dan 17 sanksi denda kepada 15 PUJK.

Sementara itu dalam periode yang sama, dari sisi penawaran perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) atau market conduct, OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperluas literasi keuangan hingga tingkat desa dengan menyasar lebih dari 6 juta anggota PKK sebagai agen edukasi keuangan masyarakat.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan dalam rangka Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 yang digelar OJK bersama Tim Penggerak PKK di Jakarta, Selasa (9/6).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagaimana kita ingin meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi masyarakat Indonesia terutama dari kelompok perempuan. Karena kita semua paham bagaimana peran perempuan terhadap pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Friderica.

Ia menilai perempuan juga berperan besar dalam pengembangan UMKM yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah dan nasional.

"Perempuan tidak hanya kemudian di masyarakat saja, banyak juga UMKM-UMKM yang dimotori oleh perempuan. Kita lihat bagaimana ini kemudian bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di semua daerah di Indonesia dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

[Gambas:Youtube]

Friderica menyebut jaringan PKK yang menjangkau hingga tingkat desa menjadi sarana efektif untuk memperluas literasi keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan perempuan memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan keluarga.

"Menteri keuangannya, finance director-nya ini adalah ibu-ibu. Nah tentunya ini sangat penting dalam membangun generasi masa depan kita," kata Dicky.

Ia menambahkan anggota PKK berpotensi menjadi duta literasi keuangan karena memiliki jaringan luas hingga tingkat desa.

"Ibu-ibu ini sangat berpotensi untuk menjadi duta literasi keuangan. Karena anggotanya hampir 6 juta atau bahkan lebih dari 6 juta sampai ke desa," ujarnya.

Dicky juga mengingatkan pentingnya literasi di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat.

"Digital ini punya manfaat tapi sekaligus risiko atau mudarat. Jadi inklusi tidak bisa hanya sekadar akses, tapi harus diikuti dengan pemahaman," katanya.

Menteri Koperasi (Menkop) yang sekaligus Ketua Harian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Ferry Juliantono memberikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026.

Acara tersebut dinilai menjadi momentum yang sangat strategis dan penting dalam upaya penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa MES siap mendukung secara konsisten dalam pelaksanaan program GERAK Syariah di tahun-tahun mendatang. Sinergi yang terjalin selama ini diharapkan dapat mendukung terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang semakin solid dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setiap tahun memperlihatkan perkembangan kegiatan yang meningkat signifikan (GERAK Syariah). MES terus mendukung program ini dan semoga tahun depan bisa terlibat secara lebih aktif," ujar Menkop Ferry dalam acara Penutupan GERAK Syariah 2026 di Kantor OJK, Kamis (2/4).

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis serta seluruh Kepala Kantor OJK Daerah di seluruh Indonesia secara virtual.

Menkop Ferry menekankan bahwa penguatan keuangan syariah tidak bisa dilepaskan dari sektor riil. Untuk itu OJK bersama MES perlu mulai memperkuat sinergi dengan masuk ke sektor riil salah satunya melalui Koperasi-Koperasi di Pondok Pesantren (Kopontren) hingga Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Keberadaan koperasi tersebut dinilai sebagai lembaga ekonomi dan keuangan yang paling dekat dengan masyarakat. Terlebih saat ini pemerintah tengah mengakselerasi pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih untuk segera dioperasikan. Hal ini menjadi lembaga strategis untuk mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat khususnya syariah.

"Penguatan keuangan syariah harus tumbuh berdampingan dengan aktivitas ekonomi riil, baik itu UMKM, industri halal, maupun usaha produktif masyarakat. Dalam konteks ini, koperasi desa Merah Putih memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat berbasis gotong royong dan prinsip syariah," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan termasuk syariah menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan arahan Tokoh Senior Ekonomi Syariah, K.H. Ma'ruf Amin, ia menekankan bahwa saat ini Indonesia memasuki fase kedua dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu fase perluasan pangsa pasar.

Artinya, tantangan saat ini bukan lagi sekadar membangun awareness dari masyarakat terkait keuangan syariah, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar menjadi pengguna aktif ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang erat antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan target tersebut.

"Ke depan, kita perlu terus bersama - sama untuk mengembangkan dan memperkuat sistem ekonomi syariah agar semakin inklusif termasuk masuk ke sektor riil agar semakin memperkokoh daya saing, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan Kopdes/Kel Merah Putih, Menkop Ferry memastikan bahwa gerai-gerai dan toko ritel yang ada di Kopdes Merah Putih dipastikan siap untuk menampung seluruh produk dari masyarakat agar mampu menciptakan multiplayer effect yang lebih luas. Namun sebelumnya akan dilakukan proses kurasi dan dan inkubasi agar produk yang dipasarkan layak dan sesuai pangsa pasar.

Kopdes/Kel Merah Putih juga dipastikan akan siap memberikan dukungan pembiayaan mikro kepada masyarakat dalam rangka mendukung usahanya. Dengan perluasan akses pendanaan diharapkan ekonomi masyarakat di desa/ kelurahan dapat tumbuh bersama dengan pengembangan usaha koperasi.

"Kopdes Merah Putih yang sudah terbangun diharapkan bisa menjadi bagian pengembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi kami optimis bahwa ini akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi syariah yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa saat ini Indeks literasi keuangan nasional 2025 sebesar 66,46 persen dimana syariah baru mencapai 43,42 persen. Untuk inklusi keuangan nasional 80,51 persen, sedangkan syariah baru 13,41 persen.

Dari aspek keuangan syariah, Indonesia berada di peringkat 6 dari posisi 10 besar. Kemudian ditingkat nasional, kinerja sektor jasa keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan yang stabil, bahkan di tengah isu dinamika geopolitik.

"Ini masih menjadi tantangan bahwa inklusi keuangan syariah masih rendah, dengan literasi yang baik tentu menjadi modal bagi kita di dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah," katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai modal utama untuk mendorong inklusi. Melalui Program GERAK Syariah 2026 tercatat mampu mendorong peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah.

Menurutnya, GERAK Syariah 2026 berhasil mencatat 2.632 kegiatan, terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Total penghimpunan dana mencapai Rp6,83 triliun dengan penyaluran Rp6,86 triliun, serta manfaat sosial senilai Rp86,2 miliar.

"Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dan melalui GERAK Syariah 2026 saat ini kita berhasil menempati level yang lebih tinggi," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan, sebagai langkah utama memberantas maraknya penipuan online, yang telah berdampak masyarakat luas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono menegaskan, edukasi menjadi fondasi utama melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

Dicky Kartikoyono menyebutkan, OJK telah menyelenggarakan 1.002 kegiatan edukasi keuangan, yang menjangkau 1.915.1983 peserta di seluruh Indonesia.

“Sejak 1 Januari 2026 hingga akhir Maret 2026, OJK telah menyelenggarakan 1.002 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 1.915.983 peserta di seluruh Indonesia,” ujar Dicky dalam konferensi pers RDKB, Senin (6/4/2026).

Program literasi juga diperluas melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang menjangkau lebih banyak masyarakat.

Program ini telah diadakan sebanyak 8.107 kegiatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memblokir sebanyak 953 pinjaman online (pinjol) ilegal hingga kuartal I 2026 atau Maret tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyampaikan pemblokiran dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga.

"Ini koordinasi dengan semua kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI, menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan langsung 953 entitas pinjaman online ilegal," ujar Dicky dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

"Kita langsung juga blok kegiatan mereka di situs-situs mereka," tegasnya.

Pemblokiran pinjol ilegal tersebut merupakan lanjutan dari pengaduan yang telah diterima oleh OJK sebanyak 10.516 terkait entitas ilegal.

Dari angka tersebut, sebanyak 8.515 di antaranya adalah pengaduan mengenai pinjol ilegal, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 68 pengaduan terkait dengan gadai ilegal.

"Dari total tersebut, 8.515 adalah pengaduan mengenai pinjaman online ilegal atau pinjaman daring ilegal. Kemudian, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal dan 68 pengaduan terkait dengan gadai ilegal," terang Dicky.

Ia menambahkan sebagai bentuk komitmen, OJK akan terus melakukan berbagai upaya pemberantasan keuangan ilegal.

"Kemudian, OJK ini terus melakukan berbagai upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, ini komitmen kita, ini banyak sekali yang sudah kita tindaklanjuti," katanya.

Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Rabu (25/3).

Pengucapan sumpah dipimpin langsung oleh Ketua MA Sunarto, yang terlebih dahulu membacakan Surat Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tertanggal 17 Maret 2026.

Dalam keputusan tersebut, tujuh anggota Dewan Komisioner OJK diangkat dan mulai menjabat sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.

"Saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memangku jabatan tersebut, saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah," ujar Sunarto.

Selanjutnya, para anggota Dewan Komisioner membacakan sumpah jabatan sesuai agama masing-masing.

Adapun tujuh anggota Dewan Komisioner OJK yang dilantik hari ini terdiri dari Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Hernawan Bekti Sasongko, serta sejumlah kepala eksekutif dan anggota ex-officio.

Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Dicky Kartikoyono; serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso.

Selain itu, turut dilantik anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan Juda Agung dan ex-officio dari Bank Indonesia Thomas AM Djiwandono.

Berikut daftar Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilantik:

Bisnis.com, JAKARTA — Pengucapan sumpah anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (25/3/2026) menjadi penanda awal penentuan arah kebijakan baru lembaga tersebut di tengah dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.

Prosesi yang dijadwalkan berlangsung di Mahkamah Agung pukul 14.45 WIB itu mencakup pengisian jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner serta sejumlah kepala eksekutif di sektor strategis pengawasan industri jasa keuangan.

Setelah pengucapan sumpah, pimpinan OJK dijadwalkan menyampaikan arah kebijakan dan prioritas lembaga ke depan dalam sesi doorstop kepada media.

Adapun anggota Dewan Komisioner OJK yang akan mengucapkan sumpah jabatan meliputi Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner, Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, serta Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

Selain itu, terdapat pula Thomas A.M. Djiwandono sebagai anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Bank Indonesia dan Juda Agung sebagai anggota Dewan Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, para anggota tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI pada 11 Maret 2026.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan pemilihan anggota Dewan Komisioner tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas kandidat di sektor jasa keuangan.

Dalam uji kelayakan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa kepemimpinan OJK ke depan harus mampu menjaga stabilitas dan kredibilitas sektor jasa keuangan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Dia menyatakan sektor jasa keuangan harus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, meskipun sektor jasa keuangan nasional masih menunjukkan ketahanan, sejumlah tantangan strategis perlu diantisipasi, baik dari sisi global maupun domestik.

Dari sisi global, tantangan mencakup fragmentasi geopolitik, disrupsi digital, risiko perubahan iklim, hingga meningkatnya kejahatan keuangan digital. Sementara itu, dari dalam negeri, tantangan meliputi kepercayaan publik, dinamika pasar modal, kompleksitas produk keuangan, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Friderica mengusulkan delapan prioritas kebijakan. Pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penguatan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kedua, memulihkan kepercayaan publik melalui peningkatan integritas, transparansi, dan penegakan hukum.

Ketiga, meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan nasional, termasuk dukungan terhadap UMKM dan program strategis pemerintah. Keempat, memperkuat pengawasan terintegrasi, termasuk pada sektor jasa keuangan digital.

Kelima, mendorong pendalaman pasar keuangan melalui reformasi struktural dan diversifikasi instrumen. Keenam, memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Selain itu, OJK juga berencana membangun National Fraud Portal serta memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Center dalam menangani kejahatan keuangan.

Ketujuh, melakukan transformasi kelembagaan agar lebih adaptif dan berbasis teknologi. Kedelapan, memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah resmi disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3/2026), lima calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) akan dilantik pada hari ini, Rabu (25/3/2026).

Pelantikan ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan Anggota Dewan Komisioner OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Anggota Dewan Komisioner OJK tersebut akan dilantik pada 25 Maret 2026,” demikian melansir akun Instagram resmi @ojkindonesia pada Rabu (25/3/2026).

Masih mengutip akun resminya, acara pengambilan sumpah akan berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Bagi yang ingin menyaksikan, OJK akan menampilkan prosesi sumpah jabatan melalui siaran YouTube di akun resmi OJK TV.

Sebagaimana diketahui, DPR RI telah mengesahkan lima calon anggota DK OJK pada 12 Maret 2026. Kelima calon anggota itu yakni Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Kemudian, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Adi Budiarso ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto, dan Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (EPK) OJK.

Selain kelima Anggota DK OJK, MA juga akan mengambil sumpah jabatan Thomas A. M. Djiwandono sebagai Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia (BI) dan Juda Agung sebagai Anggota DK OJK Ex-officio Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam catatan Bisnis, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para kandidat dalam sektor jasa keuangan.

Menurutnya, sejumlah nama yang terpilih dinilai mampu merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi OJK dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pertimbangan DPR kembali memilih Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, lantaran dinilai mampu memberikan respons positif terhadap sejumlah persoalan fundamental di OJK meskipun menjabat dalam periode yang relatif singkat.

“Kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Berikut daftar pejabat OJK yang bakal diambil sumpah jabatan hari ini, Rabu (25/3/2026):

• Ketua Dewan Komisioner OJK: Friderica Widyasari Dewi
• Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK: Hernawan Bekti Sasongko
• Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK: Hasan Fawzi
• Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK: Adi Budiarso
• Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK: Dicky Kartikoyono
• Anggota DK OJK Ex-officio Bank Indonesia (BI): Thomas A. M. Djiwandono
• Anggota DK OJK Ex-officio Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Juda Agung

Komisi XI DPR RI merestui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar.

Hal itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and propertest) yang dilakukan hari ini, Rabu (11/3).

"Untuk Ketua (OJK) Ibu Frederica Widyasari Dewi," ungkap Ketua Komisi XI DPR Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik.

Selain itu, Komisi XI DPR juga sepakat menunjuk Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Komisi XI juga menyetujui dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penetapan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Sebelum menjadi Pjs Ketua DK OJK, Friderica mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 tersebut adalah peraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada 2001. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 2004.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Kiki tersebut berhasil meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada pada 2019.

Friderica bukan orang baru di pasar keuangan Tanah Air. Pengalaman karirnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah lebih dari 10 tahun, yakni sejak 2005, hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar BEI periode 2009-2015.

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016.

Kiki juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI periode 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.

Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR RI menetapkan lima nama pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR RI pada masa sidang IV tahun sidang 2025–2026, Rabu (11/3/2026).

Penetapan ini dilakukan setelah Komisi XI DPR melakukan proses uji kelayakan terhadap para kandidat anggota Dewan Komisioner OJK dan selanjutnya memutuskan hasilnya melalui rapat internal secara musyawarah untuk mufakat.

"Hari ini Komisi XI telah memutuskan hasil fit and proper test atas calon anggota Dewan Komisioner OJK per 2006-2031 untuk 5 jabatan, yaitu ada 10 yang melakukan fit and proper dan diputuskan ada 5 jabatan yang akan diisi," kata Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Rabu (11/3/2026).

Hasil keputusan rapat internal tersebut selanjutnya akan disampaikan untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/3/2026).

Adapun, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK. Friderica sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK serta sempat dipercaya sebagai Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sementara itu, Hernawan Bekti Sasongko ditetapkan sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Komisi XI DPR juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK. Adapun posisi Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto diisi oleh Adi Budiarso.

Selanjutnya, Dicky Kartikoyono ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (EPK) OJK.

Penetapan tersebut merupakan hasil keputusan Komisi XI DPR RI setelah melalui proses seleksi dan uji kelayakan terhadap para kandidat yang diajukan untuk mengisi posisi strategis di Dewan Komisioner OJK.

Berikut daftar pimpinan OJK yang dinyatakan lulus fit and proper test oleh Komisi XI DPR RI:

- Friderica Widyasari Dewi: Ketua Dewan Komisioner OJK

- Hernawan Bekti Sasongko: Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK

- Hasan Fawzi: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

- Dicky Kartikoyono: Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen

- Adi Budiarso: Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto