Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Jasa Survei membidik peningkatan layanan assurance di sektor energi termasuk program B40 yang tengah diimplementasikan oleh pemerintah saat ini.

Vice President Divisi Bisnis Strategis Oil, Gas, and Renewable Energy PT Surveyor Indonesia Mahfud Arifin mengatakan ketahanan energi saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kemampuan sistem pendukung untuk menjaga kualitas dan keamanan secara konsisten.

Dia melihat kebutuhan terhadap layanan assurance akan terus meningkat seiring kompleksitas industri energi yang semakin tinggi. Pasalnya ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh keandalan sistem yang mendukungnya.

"Hal ini sejalan dengan berbagai program strategis pemerintah di sektor energi. Implementasi biodiesel B40, pengembangan energi baru dan terbarukan [EBT], ekosistem kendaraan listrik, hingga perdagangan karbon membutuhkan sistem verifikasi yang kuat agar seluruh proses berjalan sesuai standar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026).

Menurut Mahfud, kebutuhan terhadap layanan assurance juga terjadi secara global. Industri TIC kini berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung transisi energi dunia.

Jika sebelumnya layanan inspeksi dan sertifikasi lebih banyak berfokus pada pengujian konvensional, saat ini cakupannya meluas ke pemanfaatan data digital, predictive maintenance, verifikasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), hingga carbon assurance.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa tantangan sektor energi modern tidak lagi sekadar bagaimana energi diproduksi, tetapi juga bagaimana kualitas, keamanan, dan keandalannya dapat dijaga secara berkelanjutan.

"Dalam sektor energi, layanan TIC digunakan untuk memastikan kualitas bahan bakar, memverifikasi kuantitas komoditas energi, menguji kondisi aset pembangkit, hingga memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi," imbuhnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan target transisi energi yang semakin ambisius, Holding BUMN Jasa Survei melihat assurance akan menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri.

Ketika sistem energi semakin kompleks dan berbasis teknologi, kebutuhan terhadap data yang akurat, verifikasi independen, serta standar yang konsisten diperkirakan akan menjadi faktor kunci dalam memastikan transformasi energi berjalan aman, efisien, dan berkelanjutan.

"Di sinilah assurance berperan untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan kepatuhan dapat terjaga secara konsisten," ujarnya.

Pemerintah menargetkan implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026. Menjelang penerapan kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut hasil uji coba tahap akhir menunjukkan performa positif.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih merampungkan pengujian sebelum pelaksanaan mandatori B50 diberlakukan secara penuh. Berdasarkan hasil sementara, tingkat keberhasilan uji coba mencapai sekitar 80-90 persen.

"Per 1 Juli 2026 akan diimplementasikan. Saya mungkin satu minggu lagi akan melakukan rapat dengan tim uji coba," ujar Bahlil saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (8/6) dikutip dari CNBC Indonesia.

Menurut Bahlil, hasil pengujian sejauh ini menunjukkan kualitas B50 cukup baik, termasuk dari sisi kandungan air yang dinilai lebih baik dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya.

"Sekarang kan kita uji coba terus. Semuanya 80 sampai 90 persen dari hasil uji coba alhamdulillah baik, bahkan kadar airnya dibandingkan dengan B40 dan B50 itu lebih baik di B50," ujarnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah tengah menyelesaikan regulasi agar implementasi B50 dapat berjalan serentak di berbagai sektor mulai Juli mendatang.

Eniya menyebut penerapan B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan hingga akhir 2026. Pemerintah memperkirakan penghematan devisa mencapai Rp157,28 triliun serta peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp24,68 triliun.

"Untuk proyeksi hingga Desember 2026 dengan adanya penambahan 50 persen ini, maka penghematan devisa yang bisa dilakukan mencapai Rp157,28 triliun dan peningkatan nilai tambah CPO juga merambah naik menjadi Rp24,68 triliun," ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Seiring transisi dari program B40 menuju B50, pemerintah juga menaikkan target penyaluran biodiesel pada 2026. Alokasi yang semula ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter (KL) meningkat menjadi 17,60 juta KL setelah kebijakan baru diterapkan mulai Juli.

Meski demikian, skema insentif tidak berubah. Pemerintah tetap memberikan dukungan insentif hanya untuk sektor Public Service Obligation (PSO), sementara sektor non-PSO mengikuti mekanisme harga pasar.

"Alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja," ujar Eniya.

Selain manfaat ekonomi, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja. Dari sisi lingkungan, kebijakan tersebut ditargetkan mampu menekan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton CO2 sepanjang 2026.

Eniya menambahkan, program biodiesel sebelumnya juga mencatat realisasi yang tinggi. Pada 2025, penyaluran biodiesel B40 mencapai 14,94 juta KL atau sekitar 95,67 persen dari target yang ditetapkan untuk sektor PSO maupun non-PSO.

"Manfaat mandatori biodiesel telah kita ketahui bahwa biodiesel 40 persen itu sudah dilakukan sejak tahun 2025 lalu dan ini menghasilkan total realisasi di tahun 2025 adalah sebesar 14,94 juta KL, capaiannya 95,67 persen terserap untuk sektor PSO dan non-PSO," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk meninjau kembali alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil. Hal ini dinilai penting mengingat porsi yang diterima daerah saat ini masih belum mencerminkan kontribusi besar sektor sawit terhadap penerimaan negara.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa selama ini daerah penghasil sawit memperoleh bagian yang relatif terbatas dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari wilayahnya. Sementara itu, sektor sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, antara lain melalui pungutan ekspor dan bea keluar.

“DBH Sawit adalah hak daerah penghasil. Namun kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara dari sektor ini. Pemerintah pusat harus lebih adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi sawit kepada daerah,” ujar Sabarudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Saat ini skema DBH Sawit diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2023 dan diperbarui melalui PMK Nomor 10 Tahun 2026. Dana ini bersumber dari penerimaan negara yang berasal dari bea keluar dan pungutan ekspor kelapa sawit, yang seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan daerah penghasil.

Namun SPKS menilai bahwa kebijakan fiskal sektor sawit saat ini masih belum mencerminkan prinsip keadilan bagi daerah penghasil.

SPKS menyoroti bahwa pemerintah terus meningkatkan pungutan dari sektor sawit. Pada tahun 2026, tarif Bea Keluar crude palm oil (CPO) mencapai USD 148 per metrik ton, sementara pungutan ekspor CPO juga meningkat menjadi USD 123,7035 per MT atau sekitar 12,5 persen dari harga referensi CPO periode April 2026.

Ironisnya, sebagian besar dana pungutan ekspor tersebut justru dialokasikan untuk subsidi program biodiesel, terutama untuk program mandatori biodiesel B40.

“Selama ini sekitar 90 persen dana pungutan ekspor sawit atau sekitar Rp50 triliun setiap tahun digunakan untuk subsidi biodiesel. Program ini memang penting bagi energi nasional, tetapi jangan sampai daerah penghasil sawit justru tidak mendapatkan manfaat yang adil dari kekayaan sumber daya yang berasal dari wilayah mereka,” tegas Sabarudin.

SPKS menilai bahwa sudah saatnya pemerintah pusat menyeimbangkan kebijakan tersebut dengan meningkatkan alokasi DBH Sawit bagi daerah penghasil agar manfaat ekonomi sawit dapat dirasakan secara lebih merata.

Sebagai contoh, Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat pada tahun 2026 hanya menerima sekitar Rp3 miliar per tahun dari DBH Sawit. Nilai ini dinilai sangat kecil dibandingkan dengan nilai perdagangan sawit dari wilayah tersebut yang mencapai ratusan miliar rupiah, serta kontribusi pajak dari sektor sawit yang mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.

“Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah penghasil sawit belum mendapatkan porsi yang adil dari kontribusi besar sektor sawit terhadap perekonomian nasional,” ujar Sabarudin.

Selain itu, SPKS juga menyoroti basis data yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dalam menghitung alokasi DBH Sawit yang dinilai belum akurat. Selama ini perhitungan banyak mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang tidak selalu mencerminkan kondisi terbaru di lapangan.

“Kami meminta Kementerian Keuangan menggunakan data yang lebih mutakhir dari pemerintah daerah atau Kementerian Pertanian yang diperbarui setiap tahun. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam proses verifikasi data agar tidak terjadi ketimpangan alokasi dana,” jelasnya.

SPKS menegaskan bahwa peningkatan DBH Sawit sangat penting bagi daerah penghasil untuk memperbaiki infrastruktur perkebunan, terutama jalan produksi yang menghubungkan kebun petani dengan pabrik kelapa sawit. Infrastruktur yang buruk selama ini menyebabkan biaya transportasi yang tinggi bagi petani.

Saat ini banyak petani sawit harus menanggung biaya angkut hingga sekitar Rp1.000 per kilogram, yang secara langsung mengurangi pendapatan petani.

“Jika dana DBH ditingkatkan dan digunakan untuk memperbaiki jalan produksi, maka biaya angkut petani bisa ditekan, kualitas buah tetap terjaga, dan harga yang diterima petani bisa lebih baik,” tambahnya.

SPKS juga mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan dana DBH Sawit tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola sektor sawit rakyat, termasuk percepatan pendataan petani melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) serta pembinaan petani untuk memenuhi standar sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Menurut SPKS, penguatan data petani dan sertifikasi keberlanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa sawit rakyat semakin berdaya saing dan berkelanjutan di pasar global.

“Daerah penghasil sawit telah berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Sudah saatnya pemerintah pusat memberikan porsi yang lebih adil kepada daerah melalui peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit,” pungkas Sabarudin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan strategi pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak (BBM) nasional pada 2026 hingga 2027.

Pemerintah menargetkan pengurangan impor secara signifikan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta penerapan program bahan bakar campuran.

Bahlil mengungkapkan jumlah impor bensin selama ini sekitar 25 juta hingga 26 juta kiloliter. Setelah dilakukan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan, terjadi penghematan kuota impor sebesar 5 juta kiloliter.

"Kami sekarang memprogramkan bensin kita konsumsi sekitar 40 juta kiloliter. Dari 40 juta, produksi kita hanya 14,5 juta kiloliter selebihnya kita impor," ujar Bahlil saat memberikan sambutan Sidang Dewan Pleno BPP HIPMI, Minggu (15/2).

"Impor kita itu sekitar 25 hingga 26 juta kiloliter dengan RDMP kita di Kalimantan kemarin itu bisa menghemat sekitar 5 juta. Berarti impor bensin kita tersisa hanya 20 juta kiloliter," sambungnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan mandatori E20 dan E10 yakni campuran bahan bakar nabati dengan bensin yang akan mengurangi impor hingga sebesar 9 juta kiloliter.

"Kita bikin mandatori E20 dan E10 itu bisa mengurangi 9 juta. Jadi impor kita hanya 11 juta," ujarnya,

Bahlil juga menyoroti konsumsi solar nasional yang mencapai 39 juta kiloliter per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 16 juta kiloliter.

Beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan membuat produksi solar domestik bertambah 3,9 juta kl.

Kemudian, dengan implementasi biodiesel B40, Indonesia akan mampu tidak lagi mengimpor solar sepanjang sejarah.

"Tahun ini, dengan penerapan B40 tidak lagi kita melakukan impor solar pertama dalam sejarah peradaban bangsa kita," katanya.

Dengan kebijakan ini, Bahlil tidak takut dirinya menjadi sasaran bulliying di sosial media, akibat Indonesia tidak impor solar lagi.

"Pasti importir sakit kepala ini, nanti keluar lagi di sosmed gambar saya bagaimana lah. Dalam hati saya, terserah kaulah, mau-mau kaulah. Tidak merugikan pendapatan saya kok," ujarnya.

Pada 2027, sambung Bahlil, pemerintah menargetkan produksi bensin dengan kualitas tinggi seperti RON 92, RON 95 dan RON 98, termasuk avtur.

"Jadi 2027 agenda kami adalah tidak impor solar untuk C51, avtur kemudian bensin RON92, RON 95 dan 98. Yang kita impor RON90 dengan volumenya yang sedikit," bebernya.

Dengan strategi tersebut, kata Bahlil dapat mencegah terjadinya kasus tindak pelanggaran hukum.

"Inilah strategi kita agar tidak ada lagi persoalan impor yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Nanti kita impor tinggal krutnya saja," jelasnya.

Selain itu, Bahlil menyinggung negara yang menjadi langganan Indonesia untuk mengimpor bensin yang akan mengalami kerugian cukup besar akibat strategi yang dijalankan nantinya.

"Itulah kemudian negara tetangga kita sebentar lagi akan. Karena 40 persen minyak mereka ekspornya ke kita, masa satu negara kecil kok bisa menjajah kita dengan BBM. Kita bertekad untuk tidak impor dari dia. Ini harus punya nyali," ujarnya.

Tak hanya BBM, Bahlil juga berambisi untuk menekan impor LPG. Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,3 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 juta ton.

"Kita impor 7 juta lebih dengan total impor (LPG) kita Rp120 (triliun) hingga 130 triliun per tahun," ujarnya.

Bahan baku LPG memang berasal dari gas. Sayangnya, beberapa jenis gas yang digunakan sebagai bahan baku LPG tidak diproduksi di Indonesia.

"Untuk LPG, bahan baku dari gas. Tapi gas itu ada C1, C2, C3 dan C4. Nah, untuk produksi LPG itu C3 dan C4. Kita punya produksi di Indonesia yang lebih banyak C1 dan C2. Maka tidak akan mungkin bisa produksi LPG dalam negeri, kalau tidak kita segerakan switch," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG berbasis batu bara kalori rendah.

"Maka kita dorong DME sebagai substitusi impor yaitu, batu bakar rendah kalori untuk menghasilkan DME sebagai pengganti LPG. Itu caranya, kalau tidak seperti itu saya yakin akan sulit," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan target Indonesia ke depan hanya mengimpor minyak mentah (crude), sementara seluruh produk turunannya diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi bagian dari desain besar ketahanan dan kedaulatan energi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menjelaskan, strategi tersebut ditempuh melalui peningkatan lifting minyak, penguatan kapasitas kilang, program campuran bahan bakar nabati, serta percepatan hilirisasi migas. Pemerintah ingin menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap.

“Maka yang akan kita lakukan, di samping menaikkan lifting, kita dorong etanol E20 pada 2028. Dengan demikian impor kita akan berkurang. Semua desain besar ini kita arahkan agar ke depan kita hanya impor crude. Barang jadi semuanya diproduksi di dalam negeri, termasuk avtur,” kata Menteri ESDM di Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2025).

Ia memaparkan konsumsi bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri baru sekitar 14 juta kiloliter sehingga impor masih berada di kisaran 25 juta kiloliter. Menurut Bahlil, tanpa terobosan kebijakan, ketergantungan tersebut sulit ditekan. Program etanol E20 pada 2028 disiapkan untuk mengurangi impor bensin sekaligus memperkuat bauran energi domestik.

Untuk avtur, pemerintah menargetkan penghentian impor mulai 2026. Produksi dalam negeri akan diperkuat melalui optimalisasi kilang dan peningkatan kapasitas infrastruktur penyimpanan. “Avtur akan kita dorong 2026 tidak lagi impor. Termasuk bensin RON 92, 95, dan 98,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai kenaikan pungutan ekspor minyak kelapa sawit ataucrude palm oil(CPO) sebesar 2,5% yakni dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026 berpotensi menekan petani sawit.

Untuk diketahui, kenaikan pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% itu untuk menopang pembiayaan program Biodiesel B40.

Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan pungutan ekspor CPO memiliki dua sisi dampak bagi sektor pertanian.

Menurutnya, pungutan ekspor dapat mendorong hilirisasi industri serta memastikan pemenuhan kebutuhan domestik tetap terjaga. Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi sektor hulu.

“Negatifnya adalah di sisi hulu atau produsennya tertekan. Setiap ada kenaikan pungutan ini yang kena adalah petani-petaninya,” kata Eliza kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (25/1/2026).

Apalagi, Eliza menilai, dalam struktur pasar domestik yang cenderung oligopsoni, posisi tawar petani masih lemah sehingga setiap tambahan biaya di tingkat ekspor kerap dikompensasikan oleh industri pengolah CPO melalui penurunan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Akibatnya, lanjut dia, petani berpotensi merugi apabila kebijakan pungutan ekspor CPO tidak dibarengi dengan regulasi perlindungan serta kepastian harga bagi petani. Ketidakpastian harga ini dapat mengganggu keputusan petani dalam melakukan perawatan tanaman dan penggunaan bibit unggul.

Sebagai contoh, kata Eliza, penurunan harga TBS hingga Rp400 per kilogram saja dapat memangkas keuntungan petani lebih dari separuh, sehingga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan petani.

Selain itu, Eliza menambahkan, pungutan ekspor juga berdampak terhadap daya saing CPO Indonesia di pasar global karena menjadi komponen biaya tambahan dalam harga cost, insurance, and freight (CIF).

“Daya saing CPO kita terhadap pesaing utama, seperti Malaysia dapat melemah, sebab biaya ekspor relatif lebih tinggi,” ujarnya.

Di sisi lain, Eliza menilai pembeli komoditas global cenderung sangat sensitif terhadap harga, sehingga peningkatan beban fiskal dapat mendorong pengalihan permintaan ke negara pemasok dengan biaya total yang lebih rendah.

Kendati demikian, Eliza memperkirakan dampak kenaikan PE terhadap volume ekspor tidak akan terlalu signifikan. Menurutnya, produksi CPO nasional yang relatif stagnan di tengah peningkatan konsumsi domestik seiring implementasi B40 akan mendorong penyesuaian volume ekspor.

“Kalau dari sisi volume ekspor, karena produksi kita relatif stagnan sementara konsumsi dalam negeri akan terus meningkat karena B40, jadinya volume ekspor akan disesuaikan jadi turun, namun tidak begitu signifikan,” tuturnya.

Eliza menyebut kondisi tersebut justru berpotensi mendorong harga CPO global akibat keterbatasan pasokan. Dia mencatat tren ekspor CPO Indonesia sejak tahun lalu sudah mengalami penurunan, salah satunya dipengaruhi dampak El Nino 2023 yang menekan produksi.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung mengatakan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% akan menekan harga TBS di tingkat petani.

Menurutnya, beban kebijakan tersebut terutama ditanggung sektor hulu, khususnya petani sawit yang hanya berperan sebagai penjual TBS, padahal sekitar 42% dari total 16,38 juta hektare perkebunan sawit nasional merupakan perkebunan rakyat.

“Artinya adalah kenaikan PE khususnya yang menanggung bebannya adalah petani sawit yang praktis hanya penjual TBS,” kata Gulat kepadaBisnis.

Menurut Apkasindo, kenaikan pungutan ekspor berpotensi menekan harga CPO, termasuk harga CPO domestik yang menjadi dasar penetapan harga referensi (HR). Adapun HR ditetapkan berdasarkan rata-rata harga CPO domestik dengan bobot akumulasi sebesar 60%.

“Jika harga CPO tertekan karena asumsi rumus penetapan HR maka dipatikan harga CPO akan turun dan terdampaklah ke harga TBS petani sawit. Karena rujukan pembelian harga TBS adalah harga rata-rata mingguan CPO untuk petani bermitra, dan harga CPO harian untuk petani swadaya,” sambungnya.

Apkasindo memperkirakan penerapan pungutan ekspor CPO sebesar 12,5% akan menekan harga TBS petani sawit sekitar Rp380 per kilogram. Jika beban tersebut ditambah dengan bea keluar, maka total tekanan harga yang ditanggung petani dapat mencapai Rp625 per kilogram TBS.

Saat ini, harga TBS petani bermitra pada Oktober—Desember 2025 di kisaran Rp3.000–Rp3.700 per kilogram dengan harga pokok produksi (HPP) Rp1.850–Rp1.900 per kilogram TBS. Sementara itu, TBS petani swadaya atau mandiri dijual di rentang Rp2.250–Rp3.250 per kilogram dengan HPP Rp1.600–Rp1.650 per kilogram.

Gulat menilai kenaikan PE ini akan berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga petani sawit, terlebih di tengah masih mahalnya harga pupuk dan ketiadaan pupuk bersubsidi bagi petani sawit dalam lima tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) buka suara terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026.

Adapun, kenaikan pungutan ekspor CPO tersebut bertujuan untuk menopang pendanaan implementasi program biodiesel B40 yang akan diperluas secara nasional.

Kepala Divisi Komunikasi dan Kelembagaan Agrinas Palma, Renaldi Zein mengatakan pada prinsipnya, perseroan tidak melihat hal itu sebagai kendala, selama pungutan tersebut masuk ke kas negara dan sesuai peraturan yang berlaku.

“Terkait pungutan tarif ekspor CPO, rasa itu tidak ada masalah, sejauh pungutan tersebut masuk ke kas negara,” ujar Renaldi di Jakarta, pada Jumat (23/1/2026).

Kendati demikian, kalangan petani sawit mengkhawatirkan kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% per Maret 2026 akan memberikan tekanan langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Selain itu, harga CPO juga berisiko tertekan hingga 3%.

Renaldi mengatakan, meski pergerakan harga CPO bersifat fluktuatif, permintaan secara global terus menunjukkan tren peningkatan. Dalam kondisi tersebut, situasi pasar dinilai masih memberikan ruang positif bagi perseroan.

“Kami memantau demandCPO di dunia ini semakin naik, meski harganya fluktuatif. So far, itu adalah keuntungan bagi kami. Yang paling penting buat kami adalah bagaimana memakmurkan pekerja kebun,” jelasnya.

Sebagai catatan, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dibentuk melalui penugasan negara untuk mengelola lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sejak mulai beroperasi pada 16 Januari 2025, total lahan yang berada dalam pengelolaan Agrinas Palma tercatat mencapai sekitar 1,7 juta hektare, dengan luasan tanaman kurang lebih 774.000 hektare.

Dari aktivitas pengelolaan tersebut, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp4,3 triliun dengan laba bersih mencapai Rp1,6 triliun. Selain itu, Agrinas Palma telah menyetorkan kontribusi ke kas negara sebesar Rp530 miliar serta menempatkan dana dalam bentuk deposito senilai Rp1 triliun.

“Sampai hari ini, Agrinas Palma belum bisa dibilang sebagai perusahaan yang berorientasi profit, karena kami hanya ditugaskan mengelola lahan titipan negara dan tidak memiliki aset. Seluruh kegiatan dilakukan dengan mematuhi regulasi dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menopang pendanaan implementasi program biodiesel B40 yang akan diperluas secara nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan tambahan pungutan sebesar 2,5% berpotensi menekan harga CPO hingga 3%.

Kendati demikin, Gapki menilai dampak kenaikan PE CPO masih relatif terbatas dan tidak akan mengganggu kinerja ekspor secara signifikan.

“Kenaikan [pungutan ekspor CPO] 2,5% ini kemungkinan akan menekan harga CPO - 3% dan harga TBS [tandan buah segar] kurang lebih 7–8%. Kalau kenaikan tidak signifikan seharusnya kinerja ekspor tidak terganggu,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Kamis (22/1/2026).

Menurut Eddy, tekanan harga CPO di level tersebut masih dapat ditoleransi oleh pelaku usaha. Sebab, dia menyebut kebutuhan dana untuk menjaga keberlanjutan program biodiesel menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menaikkan pungutan.

“[Harga CPO yang tertekan] 3% seharusnya tidak terlalu besar, karena memang pemerintah membutuhkan dana ini untuk kelanjutan program biodiesel,” ujarnya.

Adapun terkait dampak ke harga TBS di tingkat petani, Eddy menilai meski harganya tertekan 7–8%, harga TBS tidak otomatis turun di bawah level sebelumnya.

“Maksudnya tertekan belum tentu turun, sebab kalau harga naik kemudian tertekan 7–8% bisa jadi dibandingkan harga sebelumnya sama walaupun sudah tertekan 7–8%,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan kenaikan PE CPO merupakan upaya mendukung keberlanjutan program mandatori biodiesel sepanjang tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengimplementasikan B40 pada 2026. Selanjutnya, implementasi B50 ditargetkan dimulai pada semester II/2026 mendatang.

Selain itu, kenaikan pungutan ekspor tersebut sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“PE [CPO] naik menjadi 12,5% per Maret 2026. Kebijakan biodiesel masih B40 untuk tahun ini. Namun kajian untuk B50 tetap disiapkan,” ujar Haryo kepada Bisnis, Minggu (18/1/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau CPO dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026.

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menuturkan, kenaikan pungutan ekspor itu merupakan upaya mendukung keberlanjutan program mandatori biodiesel sepanjang tahun ini.

Oleh karena itu, kenaikan pungutan ekspor tersebut diperlukan untuk menopang implementasi biodiesel B40. Apalagi, pada tahun ini pemerintah juga mengejar implementasi B50.

Selain itu, kenaikan pungutan ekspor sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

"PE [CPO] naik menjadi 12,5% per Maret 2026. Kebijakan biodiesel masih B40 untuk tahun ini. Namun kajian untuk B50 tetap disiapkan," ucap Haryo kepada Bisnis, Minggu (18/1/2026) malam.

Pemerintah sendiri terus mengimplementasikan B40 pada 2026 ini. Selanjutnya, implementasi B50 ditargetkan dimulai pada semester II/2026.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alokasi dana insentif biodiesel B40 untuk 2026 bakal ditetapkan pada level sekitar Rp51 triliun.

Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi mengatakan, angka itu masih mirip dengan dana alokasi B40 pada 2025.

Pasalnya, alokasi biodiesel tahun ini ditetapkan sebesar 15,65 juta kiloliter (kl), tak terpaut jauh dari alokasi 2025 yakni sebesar 15,6 juta kl.

Kendati demikian, dana insentif 2026 secara resmi baru akan diputuskan oleh komite pengarah (komrah) BPDP dalam waktu dekat.

"Karena kan naiknya cuma sedikit, jadi proyeksi solar yang dikeluarkan oleh BPH Migas sama dirjen migas ditetapkan. Nah, itu cuma beda sedikit sama tahun lalu, hampir sama lah, hampir sama itu. Jadi kemungkinan duitnya juga sama lah, ya naik dikit lah,” kata Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2025).

Kementerian ESDM sendiri telah menetapkan alokasi volume bahan bakar nabati (BBN) B40 untuk 2026 sebesar 15,65 juta kl. Angka tersebut naik tipis dibanding 2025 yang sebesar 15,62 juta kl.

Penetapan volume biodiesel 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM) dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Jenis Biodiesel untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Tahun 2026.

Eniya menekankan bahwa penetapan alokasi ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM jenis solar. Penetapan kuota biodiesel juga memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik, dan mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Dari perhitungan Kementerian ESDM, program biodiesel untuk 2026 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri hilir dan rantai nilai sawit nasional dengan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp21,8 triliun.

Selanjutnya, terjadi penghematan devisa dari impor solar sebesar Rp139 triliun, menyerap tenaga kerja hingga lebih dari 1,9 juta tenaga kerja, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 41,5 juta ton CO2e.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong perusahaan SPBU swasta seperti Shell, Vivo dan BP-AKR untuk mulai membeli solar dari kilang Pertamina. Hal ini seiring dengan upaya penghentian impor solar tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan dalam rangka kemandirian energi nasional, perusahaan SPBU swasta harus segera memulai negosiasi dengan Pertamina.

"Kami bulan Desember kemarin sudah mengirimkan surat ke seluruh badan usaha untuk melakukan proses negosiasi dengan Pertamina," kata Laode kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

Pasalnya, pemerintah tidak lagi memperpanjang izin kuota impor solar, khususnya CN48 mulai Maret 2026. Oleh karena itu, SPBU swasta yang membutuhkan produk tersebut dapat menyerap produksi solar dari Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

"Maret nanti kami sudah tidak bisa memperpanjang untuk tambahan kuota solar. Jadi dari produksi RDMP itu semua nanti diserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional lantaran diproyeksi mampu mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah pun akan menyetop impor BBM jenis solar pada tahun ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan beroperasinya RDMP Balikpapan dan implementasi mandatory biodiesel 40% (B40), produksi solar dalam negeri mengalami surplus.

"Tahun ini, atas perintah Bapak Presiden [Prabowo Subianto] kita tidak ada lagi impor solar," ujar Bahlil dalam agenda peresmian RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Adapun, proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Melalui pembangunan RDMP, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260.000 barel per hari (bpd) menjadi 360.000 bpd setara Euro V.

Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat kebutuhan solar Indonesia adalah sebesar 39,8 juta kiloliter (kl) per tahun. Dari jumlah tersebut, program B40 menyumbang pasokan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 15,9 juta kl per tahun sehingga kebutuhan solar murni (B0) tersisa 23,9 juta kl per tahun.

Dengan produksi nasional yang saat ini mencapai 26,5 juta kl per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar untuk produk CN 48 maupun CN 51, mulai pertengahan 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap Indonesia berpotensi menutup keran impor bensin pada 2027. Adapun, rencana tersebut setelah pemerintah menghentikan impor solar tahun ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan impor bensin akan dihentikan setelah seluruh produk bensin dengan oktan RON 92, RON 95, dan RON 98 telah mampu diproduksi di kilang dalam negeri.

"Impor kita RON 92, 95, 98, kita mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027 ini, kemungkinan di semester kedua," kata Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

Dengan tersedianya produk-produk bensin tersebut yang dihasilkan kilang dalam negeri, maka impor bensin tidak lagi diperlukan. Bahlil pun mendorong pembelian bensin tersebut dari Pertamina.

Namun, jika kapasitas produksi bensin di Indonesia pada 2027 masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka impor tetap akan dibuka.

"Nah kalau semuanya ini produknya sudah ada, itu berarti kita sudah tidak perlu impor lagi, jadi silakan beli di Pertamina," tuturnya.

Sementara itu, dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan maka akan memperkuat ketahanan energi nasional lantaran diproyeksi mampu mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah pun akan menyetop impor BBM jenis solar pada tahun ini.

Bahlil menyebut operasional RDMP Balikpapan dan implementasi mandatory biodiesel 40% (B40), produksi solar dalam negeri mengalami surplus.

"Tahun ini, atas perintah Bapak Presiden [Prabowo Subianto] kita tidak ada lagi impor solar," ujar Bahlil dalam agenda peresmian RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Adapun, proyek RDMP Balikpapan ini memiliki nilai investasi sekitar US$7,4 miliar atau setara Rp123 triliun. Melalui pembangunan RDMP, kapasitas produksi BBM meningkat dari sebelumnya 260.000 barel per hari (bpd) menjadi 360.000 bpd setara Euro V.

Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat kebutuhan solar Indonesia adalah sebesar 39,8 juta kiloliter (kl) per tahun. Dari jumlah tersebut, program B40 menyumbang pasokan fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 15,9 juta kl per tahun sehingga kebutuhan solar murni (B0) tersisa 23,9 juta kl per tahun.

Dengan produksi nasional yang saat ini mencapai 26,5 juta kl per tahun, pemerintah menargetkan penghentian impor solar untuk produk CN 48 maupun CN 51, mulai pertengahan 2026.

Selain itu, Bahlil juga memastikan Indonesia akan setop impor bahan bakar pesawat atau avtur pada 2027.

Menurut Bahlil, impor avtur bisa dihentikan seiring beroperasinya RDMP Balikpapan besutan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) itu. Dia menilai kilang raksasa itu dapat menambah kapasitas produksi minyak dalam negeri, termasuk avtur.

"Termasuk avtur Bapak Presiden. Jadi avtur juga 2027 Insyaallah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita akan dorong atas perintah Bapak Presiden kita hanya mengimpor crude nya saja," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan mandatori biodiesel B40 tetap diterapkan pada tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, opsi penerapan B50 masih dalam tahap kajian.

Airlangga menjelaskan bahwa penerapan B40 akan berjalan tahun ini, sedangkan B50 memerlukan kajian berkelanjutan dengan mempertimbangkan selisih harga fuel oil, bahan bakar minyak (BBM), serta harga kelapa sawit baik domestik maupun internasional.

“Jadi tahun ini, arahan Pak Presiden tetap B40. Untuk B50, kajian harus dilakukan terus-menerus,” kata Airlangga setelah menghadiri kegiatan Road to Jakarta Food Security Summit bertajuk Ketahanan Pangan untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa kebijakan B50 tidak dibatalkan, karena kajian teknis dan uji coba di sektor otomotif tetap dilanjutkan sambil memantau pergerakan harga serta kesiapan industri nasional dari hulu ke hilir.

Menurut Airlangga, pemerintah terus menghitung selisih (delta) harga biodiesel, BBM, dan kelapa sawit untuk memastikan kebijakan campuran bahan bakar berjalan seimbang, menjaga pasokan energi, serta stabilitas ekonomi nasional, termasuk industri otomotif, fiskal, dan daya saing nasional.

“Kita akan selalu melihat perbedaan harga antara harga fuel oil, harga BBM, dengan harga kelapa sawit, deltanya berapa. Kajian B50 diteruskan, uji coba otomotif juga lanjut. Jadi kita tergantung pada dinamika harga,” ujarnya.

Airlangga menyebut persiapan menuju B50 terus dilakukan, namun implementasinya bergantung pada skenario harga yang berkembang, dengan arahan Presiden saat ini tetap menjalankan kebijakan B40.

“Ya, kita siapkan menuju semester kedua, tetapi saat sekarang, dengan skenario harga yang ada, arahan Bapak Presiden tetap B40, namun siap untuk B50,” imbuh Airlangga.

Biodiesel B40 merupakan bahan bakar campuran yang terdiri atas 60 persen solar dan 40 persen bahan bakar nabati (BBN) berbasis kelapa sawit.

Implementasi program B40 menjadi bagian dari upaya mencapai ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung agenda Indonesia yang hijau dan berkelanjutan. Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas nasional.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.