Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berkomitmen untuk memperluas pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Tahun lalu, otoritas mencatat pembiayaan perbankan berkelanjutan tumbuh 3,28 persen. 

"Pada 2025, pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen secara tahunan," kata Ketua OJK yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi, Selasa (30/6). 

Lewat komitmen pembiayaan berkelanjutan, Kiki berharap mampu mendukung transisi energi dengan mengarahkan aliran modal menuju sektor-sektor yang sejalan dengan target pembangunan rendah karbon.

"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi," jelasnya. 

Ke depan, OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras dan didukung rencana transisi yang kredibel.

Sebelumnya, BloombergNEF mengungkapkan bahwa investasi global di bidang transisi energi mencapai rekor US$2,3 triliun pada 2025, meningkat 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spesifik, Inggris mencatat kenaikan sebesar 36 persen menjadi US$85 miliar.

[Gambas:Youtube]

Adapun sebagian besar investasi mengalir ke sektor transportasi, energi terbarukan, dan infrastruktur jaringan listrik, menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap ekonomi hijau.

Sementara itu, transformasi menuju net-zero di Indonesia diproyeksi dapat meningkatkan peluang ekonomi sebesar US$3,8 triliun hingga 2050. Peluang ini mulai tercermin dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mencapai 14 persen sepanjang Januari-Agustus 2026.

Pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia juga tumbuh signifikan meningkat 12 kali lipat dari US$0,5 miliar pada 2015 menjadi US$6,3 miliar pada 2024.

Bagi Indonesia dan ASEAN, perkembangan transisi energi membuka peluang besar untuk memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi investasi iklim yang kredibel dan kompetitif. Artinya, partisipasi sektor swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat mobilisasi investasi dan implementasi transisi energi.

Sebagai upaya memperkuat momentum tersebut di tingkat nasional, Kadin Indonesia menyatakan dukungannya terhadap RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Sejalan dengan upaya tersebut, The Climate Group menekankan pentingnya memperluas partisipasi pelaku usaha Indonesia dalam agenda transisi energi global.

"Saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk perusahaan global seperti Unilever, Samsung, dan Nike. Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini," ujar Head of RE100 and Energy Operations di The Climate Group Ollie Wilson dalam keterangan resminya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

Menurutnya, dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, sejauh ini masih relatif terkendali. Pada perdagangan Jumat (5/6) sore, rupiah berada di level Rp18.036 per dolar AS.

"Terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, OJK melihat bahwa dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan khususnya di perbankan saat ini masih relatif terkendali," kata Friderica dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari ketahanan permodalan perbankan yang masih kuat. Hingga April 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan tercatat sebesar 23,97 persen.

"Hal ini kalau rekan-rekan media bisa lihat dari rasio kecukupan modal perbankan yang masih solid dengan capital adequacy ratio per April tahun ini masih sebesar 23,97 persen, sehingga ini masih memberikan ruang yang cukup, ruang penyangga yang cukup dalam menyerap berbagai potensi risiko," ujarnya.

Selain permodalan yang kuat, OJK juga menilai eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar masih terjaga. Hal itu terlihat dari posisi devisa neto (PDN) yang secara konsisten berada jauh di bawah batas maksimal 20 persen dari modal bank.

Meski menilai kondisi saat ini masih terkendali, Friderica menegaskan OJK tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat muncul apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut.

Salah satunya adalah meningkatnya beban kewajiban valuta asing yang ditanggung korporasi. Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi menekan sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor.

OJK juga mencermati kemungkinan kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional perusahaan, terutama jika pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga komoditas energi global.

"Dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional termasuk apabila disertai dengan kenaikan harga komoditas energi global, yang tentunya bisa mempengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut," kata Friderica.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko itu, OJK akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas valuta asing di industri perbankan.

Langkah yang dilakukan antara lain memantau posisi devisa neto harian, memastikan kecukupan likuiditas valas, hingga melakukan supervisory dialogue dengan bank yang memiliki akumulasi posisi tertentu.

Menurut Friderica, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penerapan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas berjalan secara memadai di tengah dinamika nilai tukar. Di sisi lain, OJK juga akan terus mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) guna menjaga kecukupan likuiditas valuta asing dalam sistem keuangan.

"Stabilitas rupiah merupakan kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan dan juga seluruh bangsa Indonesia," ujarnya.

Pernyataan OJK ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah pergerakan rupiah. Ekonom Ferry Latuhihin sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga mencapai Rp25 ribu per dolar AS pada akhir 2026 apabila tidak ada mitigasi risiko yang memadai dari sisi moneter maupun fiskal.

Menurut Ferry, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga dipicu sentimen domestik dan menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 sekaligus Ketua Dewan Pembina PP MES KH. Ma'ruf Amin meresmikan  pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2026-2031 atau 1447-1452 H.

Dalam hal ini, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono ditetapkan sebagai Ketua Harian MES mendampingi Ketua Umum MES Rosan P. Roeslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Agama sekaligus Dewan Pembina MES KH. Nasaruddin Umar, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Frederica Widyasari, Ketua Dewan Pakar PP MES KH.

Adi Hidayat, Ketua Dewan Pembina PP MES Muliawan D. Hadad, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah serta sejumlah pemangku kepentingan ekonomi syariah juga hadir dalam acara itu.

Ferry menekankan dalam kepengurusan organisasi yang baru, MES akan berperan aktif membantu pelaku usaha menghadapi hambatan perizinan.

Selain itu, MES akan menyediakan pendampingan bagi UMKM dan koperasi agar mampu mengembangkan bisnis berbasis syariah.

"MES hadir bukan hanya sebagai forum wacana, tetapi sebagai instrumen operasional yang memberi dampak nyata. Kami akan memastikan UMKM, koperasi, dan industri halal mendapat dukungan penuh dari ekosistem syariah," ujar Ferry dalam rilisnya, Minggu (24/5).

Mengusung tema "Mewujudkan Kepemimpinan Kolaboratif untuk Ekonomi Syariah yang Berdaya Saing dan Berdampak Luas", pelantikan pengurus MES yang baru menjadi momentum penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.

Tujuannya, mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional yang inklusif, berkelanjutan, serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan mayoritas investor di pasar modal Indonesia saat ini berasal dari Generasi Z (Gen Z). Hal itu diungkapkan Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Jumat (22/5).

Kiki mengatakan Gen Z sekarang mewarnai sektor keuangan Indonesia. Mereka juga menjadi generasi pertama yang tumbuh besar di dunia digital.

"Tahu enggak sekarang dari 27 juta investor di pasar modal, 54% adalah Gen Z. Ini juga luar biasa. Mereka yang justru berusia muda di bawah 30 tahun. Nah ini konstektual buat kalian semua. Ini luar biasa," ujar Kiki.

Lebih lanjut, Kiki menilai tantangan generasi muda saat ini bukan lagi kesulitan mendapatkan informasi, melainkan kemampuan memilah informasi yang benar di tengah derasnya arus digital.

"Jadi kemampuan kalian memilah dan memilih informasi sangat menentukan untuk masa depanmu. Apalagi konten-konten enggak bagus, enggak sehat, enggak mendidik, tidak usah dilihat, tidak usah disimak," ucap Kiki menambahkan.

Menurutnya, Gen Z kini menjadi kelompok baru yang semakin dominan mewarnai sektor keuangan nasional karena tumbuh di era digitalisasi dan banjir informasi.

"Gen Z ini menarik sekali. Mereka mewarnai sektor keuangan kita. Generasi pertama yang tumbuh di era digitalisasi," ujarnya.

Kiki kemudian membandingkan kondisi generasi sebelumnya yang harus berupaya keras untuk mendapatkan informasi demi mencapai kesuksesan. Namun, menurutnya, kemudahan akses informasi justru menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda.

"Kalau zaman dulu, mau cari informasi itu harus effort, pergi ke perpustakaan, cari koran, membaca dan lain-lain. Kalau sekarang, bangun tidur sudah disuguhi berbagai informasi," katanya.

"Kalau dulu mau sukses harus mencari informasi. Sekarang kalau mau sukses harus bisa memilah informasi, karena tidak semua benar," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambangi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (19/5). Ia datang bersama Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan P Roeslani dan Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Kedatangannya disambut oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna.

Dalam kunjungan ini, Dasco mengatakan telah berdiskusi banyak untuk memperkuat posisi bursa saham dalam negeri di tengah berbagai gejolak politik global.

"Kami tadi sudah banyak berdiskusi tadi di atas bagaimana kita meyakinkan untuk menguatkan investor global yang akan masuk di bursa dan sekarang di bursa," kata Dasco dalam konferensi pers usai pertemuan.

Tak hanya memperkuat investor global, Dasco mengatakan diskusi tersebut juga untuk meningkatkan partisipasi investor ritel.

"Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang," imbuhnya.

Menurut Dasco, ia sudah mendengarkan paparan dari pihak BEI terkait dengan kondisi pasar modal saat ini, termasuk langkah-langkah yang sudah dilakukan bursa untuk terus memperkuat pasar saham dalam negeri. Oleh sebab itu, ia yakin BEI akan semakin kuat ke depannya meski saat ini tengah dalam tekanan.

"Tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah dan itu kemudian dengan fundamental yang ada kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat," pungkasnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menginginkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 5 persen ke depan tidak hanya mengandalkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menyebut OJK juga mendorong perusahaan-perusahaan BUMN lain ikut terlibat dalam penyaluran kredit kepada masyarakat.

"Kita juga dorong, selain perbankan, mungkin perusahaan-perusahaan BUMN lain yang juga bagus dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, itu juga bisa kita dorong untuk juga menjadi penyalur KUR tersebut," ujar Kiki di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5).

Kiki menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto menurunkan bunga KUR dari 6 persen menjadi 5 persen tersebut. Menurut dia, rencana tersebut sudah dibahas bersama pemerintah dan otoritas keuangan.

"Kemarin kita usdah bahas waktu saya meeting sama Pak Menko Perekonomian, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, Danantara, waktu itu ada wacana pemerintah (tetapkan bunga) KUR 5 persen," ujarnya.

Ia menegaskan OJK mendukung penuh kebijakan tersebut agar akses pembiayaan masyarakat semakin luas.

Kiki mengatakan pihaknya telah merilis kebijakan pendukung, yaitu penerbitan utang atau pembiayaan di bawah Rp1 juta tidak ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Awalnya, aturan tersebut diterbitkan untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Namun, menurut Kiki, kebijakan itu juga bisa mendukung implementasi KUR bunga 5 persen.

"Tentu saja juga salah satu upaya kita juga mendukung bagaimana KUR ini juga semakin banyak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita," ucapnya.

Saat Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5), Prabowo mengungkap akan meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen dalam satu tahun.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ia mengungkapkan pihaknya telah menginstruksikan bank-bank milik negara untuk merealisasikan rencana tersebut. Bahkan, dia meyakinkan rencana tersebut akan segera direalisasikan.

"Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat, maksimal 5 persen satu tahun," ungkap Prabowo.

Prabowo menyadari bahwa saat ini masyarakat kecil di Tanah Air belum sepenuhnya menikmati fasilitas kredit murah dari perbankan. Bahkan dia mengaku bunga pinjaman yang diberikan perbankan cukup besar.

"Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun, betul?" ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mendukung perubahan status kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI) dari berbasis keanggotaan menjadi entitas yang bisa dimiliki oleh publik atau pihak lain (demutualisasi).

Pasalnya, langkah ini diharapkan bisa memperbaiki tata kelola pasar modal hingga mendorong bursa menjadi lebih berkembang.

"Pada intinya, ini semua untuk kebaikan, perbaikan tata kelola, kemudian kita bagaimana bursa ini bisa lebih besar, bisa berkembang ke depan seperti bursa-bursa lain," ujar wanita yang akrab disapa Kiki ini saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Kiki berharap penguatan BEI ikut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, sambung Kiki, pembahasan terkait demutualisasi BEI masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saat ini masih dibahas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Parlemen kita. Untuk bagaimana detailnya, saya belum bisa sampaikan sekarang," katanya 

Kiki mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait detail mekanisme perubahan status BEI ini.

Setelah demutualisasi rampung, Danantara Indonesia berpeluang menjadi salah satu pemegang saham BEI.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan pihaknya terbuka untuk masuk sebagai pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi terealisasi.

"Kita terbuka. Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya ada keinginan untuk masuk juga," kata Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Ia menambahkan mekanisme masuknya Danantara, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau skema lainnya, masih akan dikaji. Danantara siap mengikuti struktur terbaik yang ditetapkan pemerintah dan regulator.

"Kita lihat nanti struktur yang terbaik," ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan Danantara tidak harus melalui perusahaan sekuritas tertentu dan dapat dilakukan secara langsung. Namun demikian, Danantara masih menunggu tahapan kebijakan yang saat ini sedang berproses.

"Stage-nya memang belum di kita, tapi pada dasarnya kita selalu siap," katanya.

Demutualisasi ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pasar modal nasional. Percepatan proses ini dilakukan di tengah tekanan pasar menyusul perubahan perlakuan indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada akhir Januari 2026.

Penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan menyesuaikan sejumlah saham Indonesia yang menjadi konstituen indeksnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan hasil peninjauan indeks tersebut dijadwalkan diumumkan besok, Selasa (12/5).

Ia memastikan tidak terdapat penambahan saham baru asal Indonesia dalam peninjauan indeks MSCI kali ini. Meski demikian, ia menyebut ada kemungkinan beberapa saham Indonesia justru dikeluarkan dari indeks tersebut.

"Besok pengumumannya kita tunggu, kan mereka sudah bilang meng-freeze kan. Jadi, enggak ada yang baru yang masuk, tapi yang lama mungkin akan keluar," ungkapnya mengutip detikcom, Senin (11/5).

Lebih lanjut, ia menyebut akan ada konsekuensi pelemahan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Namun menurutnya, dampak rebalancing MCSI terhadap indeks tidak akan berkepanjangan.

"Semoga ini bisa kita antisipasi dengan baik lah, karena kan saya udah beberapa kali bilang, bahwa dengan perbaikan reformasi integritas yang kita lakukan, pasti ada dampaknya, dan kalaupun ada penyesuaian jangka pendek, kita melihat ini sebagai shorten pain lah, tapi insya Allah long term gain," imbuhnya.

Di sisi lain, ia memastikan reformasi transparansi yang dilakukan otoritas akan memperbaiki fundamental pasar modal. Ia optimistis pasar modal Indonesia akan tumbuh lebih baik ke depannya.

"Jadi, kalau kita mau lakukan perbaikan, itu supaya kita kan melakukan perbaikan fundamental," pungkasnya.

Seelumnya, MSCI beberapa waktu lalu mengumumkan untuk mempertahankan pembekuan rebalancing Mei 2026 dan mengeluarkan saham-saham RI yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) dari indeksnya. Saat ini, MSCI juga masih mengkaji dampak sejumlah reformasi pasar modal terhadap aksesibilitas investasi di RI.

Selain itu, MSCI juga akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float. MSCI juga tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru hingga kajiannya selesai.

"Pendekatan ini dilakukan untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas, sekaligus memberi waktu untuk evaluasi lebih lanjut atas reformasi yang baru diumumkan," tulis pengumuman MSCI, Selasa (21/4).

Baca berita lengkapnya di sini

Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat

Jakarta (ANTARA) - Calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Sugiarto mendorong penguatan peran OJK melalui tujuh pilar strategi, sebagai upaya meningkatkan kredibilitas dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Agus mengatakan perlunya untuk memperkuat kelembagaan OJK, seiring dengan industri jasa keuangan di Indonesia yang telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir.

“Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat guna mendukung pembangunan nasional,” ujar Agus dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper terst) di hadapan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Agus menyebut nilai aset industri jasa keuangan nasional meningkat signifikan dari sekitar Rp13.200 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp34.500 triliun saat ini. Seiring dengan itu, jumlah lembaga jasa keuangan juga bertambah dari sekitar 3.200 entitas menjadi lebih dari 4.000 entitas.

Sehingga, Ia menilai sektor jasa keuangan sangat strategis bagi perekonomian nasional, terutama seiring jumlah nasabah yang meningkat pesat dan terus berkembangnya inklusi keuangan masyarakat.

Di sisi lain, Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan, diantaranya ketidakseimbangan pengaturan antar sektor industri keuangan, risiko operasional seperti fraud internal dan serangan siber, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

“Ancaman cyber seperti phishing, skimming, social engineering, dan pencurian data semakin meningkat dan harus menjadi prioritas untuk ditangani,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti persoalan integritas pasar modal, termasuk terbatasnya porsi saham free float pada sejumlah emiten besar yang dinilai dapat mempengaruhi likuiditas pasar.

Selain itu, Ia menilai literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah meskipun tingkat inklusi telah meningkat, yang mana survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan sekitar 80 persen, namun tingkat literasi masih sekitar 66 persen.

“Artinya masih ada sekitar 35 persen masyarakat yang belum benar-benar memahami produk keuangan, sehingga rentan terhadap penipuan atau investasi ilegal,” kata Agus.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, Agus menawarkan strategi penguatan OJK melalui tujuh pilar, pertama, yaitu penguatan regulasi yang bersifat forward looking serta berbasis riset dan praktik internasional.

Kedua, Ia mengusulkan pengawasan industri jasa keuangan berbasis risiko yang memanfaatkan big data dan teknologi kecerdasan buatan (AI), demi memperkuat sistem peringatan dini terhadap potensi risiko di lembaga keuangan.

“Dengan big data dan supervisory technology berbasis AI, pengawasan akan lebih efektif dan deteksi risiko bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Agus.

Ketiga, Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen dan percepatan literasi keuangan, serta ke empat, pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan OJK.

Kelima, Ia menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur kelembagaan, termasuk pembangunan kantor pusat OJK, dan ke enam, diversifikasi sumber pendanaan lembaga agar tidak sepenuhnya bergantung pada iuran industri jasa keuangan.

Sebelum sempat menyampaikan pilar ke tujuh, alokasi waktu pemaparan yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI telah habis, sehingga Agus belum sempat memaparkannya.

Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi XI DPR RI menanyakan strategi OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan inklusi keuangan yang berkualitas.

Menanggapi hal itu, Agus menegaskan OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dan mendukung program prioritas pemerintah.

Ia mencontohkan, adanya potensi pengembangan skema kredit perumahan nasional dengan melibatkan seluruh perbankan di Tanah Air, dengan memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

“OJK tidak bisa berjalan sendiri. OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional,” ujar Agus.

Sebagai informasi, Agus Sugiarto saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Danantara Asset Management (DAM), dan sebelumnya pernah bekerja di Bank Indonesia (BI) selama 24 tahun yang dilanjutkan bekerja di OJK selama 12 tahun.

Selain Agus, terdapat sembilan kandidat lain calon anggota DK OJK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (11/3).

Sembilan kandidat lain tersebut, diantaranya Friderica Widyasari Dewi, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Dalam kesempatan ini, sepuluh kandidat diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, diantaranya Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pekan ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan uji dilakukan setelah pimpinan DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin (9/3) kemarin.

"Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R-09 tanggal 9 Maret 2026, hal calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK," kata Puan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Puan kemudian meminta persetujuan fraksi-fraksi agar pembahasan calon anggota Dewan Komisioner OJK ditugaskan kepada Komisi XI DPR RI. Usulan tersebut disetujui oleh peserta rapat paripurna.

"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap pembahasan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut ditugaskan kepada Komisi XI DPR RI. Apakah dapat disetujui?" ujarnya.

Setelah itu, Puan juga meminta persetujuan agar hasil uji kelayakan tersebut dibawa dalam rapat paripurna pada Kamis (12/3) untuk pengambilan keputusan. Peserta rapat kembali menyatakan setuju.

"Selanjutnya kami juga meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap laporan Komisi XI DPR RI atas pembahasan uji kelayakan fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang akan diagendakan pada rapat paripurna hari Kamis, 12 Maret 2026. Apakah dapat disetujui?" kata Puan.

Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK sebelumnya telah merilis 20 nama kandidat yang lolos seleksi tahap pertama.

Berdasarkan pengumuman resmi Pansel pada Rabu (4/3), yang lolos tahap awal ini adalah nama-nama yang selama ini sudah berkecimpung di industri keuangan, seperti Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi yang saat ini menjabat sebagai anggota OJK hingga Komisaris Utama Danantara Investment Management Pahala N Mansury.

Seleksi tersebut dilakukan setelah tiga pejabat tinggi OJK mengundurkan diri pada akhir Januari 2026. Tiga posisi yang kosong itu nantinya akan diisi melalui proses seleksi tersebut.

Mahendra Siregar resmi mundur dari jabatan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Jumat (30/1).

Pengunduran diri Mahendra juga berbarengan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Dalam rilis resmi, OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan," demikian pernyataan tersebut.

OJK, dalam rilis itu, juga berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Keputusan Mahendra dan dua pejabat OJK lain untuk mundur merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung langkah pemulihan yang diperlukan.

Langkah Mahendra dkk itu juga terjadi usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dua hari berturut.

IHSG dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan 28 dan 29 Januari. Dampaknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari beruntun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengundurkan diri dari jabatannya Jumat sore (30/1) buntut anjloknya IHSG dua hari berturut-turut.

Selain Mahendra, dua pejabat OJK lain ikut mundur yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat Pagi.

Pengunduran diri Mahendra Cs telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah

pemulihan yang diperlukan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, Jumat (30/1)

Ismail menegaskan proses pengunduran diri Mahendra dan dua pejabat lainnya tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, sertaakuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.