Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pelepasan ekspor PT Export Tani Nusantara untuk produk pinang ke Bangladesh dan Maladewa di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat pada Jumat (12/6). Ekspor startup binaan IPB ini dinilai sebagai simbol keberhasilan pelaku usaha Indonesia dalam menembus pasar global.

Pada saat bersamaan, di IPB juga digelar program Campuspreneur yang diluncurkan Kemendag pada 2 April lalu dengan tajuk Pengembangan Wirausaha Muda Berorientasi Ekspor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, program tersebut bermitra dengan 19 perguruan tinggi, termasuk IPB, sebagai wujud komitmen bersama untuk mencetak wirausaha muda yang berdaya saing global.

Mendag mengatakan, pelepasan ekspor ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi dari ide menjadi produk, dari produk menjadi usaha, hingga menjadi eksportir dapat diwujudkan.

Menurutnya, hal ini turut menjadi gambaran konkret dari tujuan yang ingin dicapai melalui Program Campuspreneur.

Adapun Program Campuspreneur sendiri dirancang sebagai ekosistem yang menghubungkan perguruan tinggi dengan pasar. Melalui program ini, mahasiswa dan alumni dapat memperoleh pembinaan kewirausahaan, akses informasi pasar, pendampingan ekspor, business matching, hingga promosi produk.

"Berbagai kegiatan tersebut hari ini kita hadirkan melalui diskusi panel, pameran produk, coaching clinic, dan konsultasi bisnis," pungkas Budi Santoso.

Kegiatan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi; Kepala Badan Pengembangan SDM Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono; Sekretaris Ditjen PEN, Sugih Rahmansyah; Sekretaris BPSDMP, Yan Triono; Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan, Abu Amar.

Kemudian, juga hadir Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Sukoco; Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor, Bayu Nugroho; Direktur Pemasaran Produk Dalam Negeri, Dewi Rokhayati; Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Nurimansyah; dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag, N.M. Kusuma Dewi.

Pemerintah Kabupaten Magetan akan terus memberikan motivasi dan dukungan supaya makin banyak pelaku usaha yang bisa mengikuti langkah ini

Magetan (ANTARA) - Bupati Magetan, Jawa Timur, Nanik Endang Rusminiarti melepas ekspor sebanyak satu kontainer berbagai macam makanan olahan yang diproduksi enam UMKM wilayah setempat ke negara tujuan Maladewa, kawasan Asia Selatan.

Bupati Magetan Nanik merasa bangga karena keberhasilan ekspor tersebut menjadi bukti bahwa UMKM lokal Magetan mampu bersaing di pasar global. Ia menegaskan bahwa Pemkab Magetan terus memperkuat dukungan agar jumlah UMKM di wilayahnya yang masuk pasar ekspor terus meningkat.

"Ini capaian yang sangat membanggakan. UMKM dari Magetan kini bisa melakukan ekspor secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Magetan akan terus memberikan motivasi dan dukungan supaya makin banyak pelaku usaha yang bisa mengikuti langkah ini," ujarnya saat kegiatan pelepasan yang dipusatkan di lokasi produksi Keripik Tempe dan Sambal Pecel H&G di Kelurahan Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Kamis.

Menurutnya, enam UMKM yang terlibat dalam kegiatan ekspor tersebut seluruhnya berasal dari Magetan. Mereka adalah UMKM Kentang Mustofa, H&G Tempe, Arrohman Kerupuk Sukun, Keripik Jamur Wisnu, dan Piscrunch.

Adapun makanan olahan produksinya yang diekspor di antaranya adalah keripik tempe, sambal pecel, kerupuk puli, keripik kentang, keripik sukun, banana chips, teri kacang kentang balado, dan keripik jamur.

Ia berharap jumlah tersebut akan terus bertambah melalui peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini melalui Export Center Surabaya yang terus mendampingi.

"Semua pelaku yang mengekspor kali ini adalah UMKM kita sendiri. Tentu kami berharap jumlahnya bertambah, sehingga semakin banyak yang bisa naik kelas," katanya.

Koordinator Tenaga Teknis Bidang Standardisasi Produk, Akses Pasar, Promosi, Pemasaran, dan Kurasi Produk Ekspor pada Export Center Surabaya Kementerian Perdagangan, Jalian Setiarsa mengatakan pihaknya terus mengembangkan program pendampingan bagi UMKM yang sudah memiliki pengalaman ekspor.

"Kami terus mendorong perluasan pasar dan bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk Pemkab Magetan. Program ini memang kami tujukan bagi UMKM yang sudah pernah melakukan ekspor," katanya.

Ia menambahkan Export Center Surabaya hampir setiap bulan membantu dan mendampingi UMKM dari berbagai daerah di Jawa Timur untuk menembus pasar internasional, dengan jumlah dan produk yang bervariasi.

Adapun produk yang berpeluang besar diekspor dan telah dilakukan pendampingan antara lain komoditas makanan olahan, minuman serbuk, kerajinan, batik, dan fesyen.

Pemilik makanan olahan keripik tempe dan sambal pecel H&G Ita Listiana mengaku bangga akhirnya produk dari Magetan dapat melakukan ekspor mandiri.

"Sebelumnya, selama ini ekspor produk biasanya harus digabung dengan daerah lain. Selama ini ekspor kami masih ikut daerah lain seperti Situbondo, Surabaya, atau Mojokerto. Momen ini seperti mimpi, karena Magetan akhirnya bisa melepas produknya sendiri," katanya.

Dalam pengiriman kali ini, keripik tempe dipasok dalam jumlah besar hingga memenuhi satu kontainer. Ita berharap pencapaian tersebut dapat memacu keberanian UMKM lain di Magetan untuk melangkah ke pasar internasional.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MALE - Republik Maladewa, negara yang 100 persen penduduknya Muslim, telah memberlakukan larangan merokok seumur hidup bagi individu yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2007 yang dikenal sebagai Generasi Z. Aturan ini menjadikannya negara kedua di dunia setelah Selandia Baru yang menerapkan larangan tembakau lintas generasi.

Menurut Statistik Kesehatan Maladewa, konsumsi tembakau dan paparan asap rokok merupakan salah satu penyebab utama penyakit dan kematian di seluruh negeri. Hal ini mendorong Presiden Mohamed Muizzu untuk meluncurkan kampanye anti-merokok tahun lalu, melarang vape dan rokok elektrik sekaligus menggandakan bea masuk dan pajak rokok.

Larangan baru ini, yang pertama-tama memengaruhi Generasi Z (Gen Z), telah diratifikasi sebagai amandemen Undang-Undang Pengendalian Tembakau pada bulan Mei dan mulai berlaku sejak Sabtu pekan lalu.

Kebijakan ini juga dilaporkan berlaku bagi pengunjung negara kepulauan yang terkenal dengan pariwisata mewahnya tersebut.

Mengutip laporan The Guardian, Senin (3/11/2025), siapa pun yang lahir setelah 1 Januari 2007 kini dilarang membeli, menjual, atau menggunakan produk tembakau di Maladewa. Pembatasan ini mencakup semua jenis tembakau, dan pengecer harus memverifikasi usia pembeli.

Individu di bawah usia 21 tahun juga dilarang berpartisipasi dalam penjualan atau aktivitas komersial terkait tembakau, sebuah langkah yang digambarkan sebagai "semakin melindungi kaum muda dari paparan tembakau."

Undang-undang baru ini melarang semua bentuk iklan, sponsor, dan promosi tembakau, serta menegakkan larangan total terhadap rokok elektronik dan vape untuk semua usia, termasuk impor, penjualan, distribusi, kepemilikan, dan penggunaannya.

Kementerian Kesehatan Maladewa mengatakan undang-undang baru ini akan membantu melindungi kesehatan masyarakat dan mendorong generasi bebas tembakau.

Ibu Negara Saajidhaa Mohamed memuji langkah tersebut sebagai langkah bersejarah, menyebutnya sebagai langkah berani berbasis bukti untuk memutus siklus kecanduan dan mencegah penyakit. "Ini komitmen untuk menjamin masa depan yang lebih sehat dan lebih kuat bagi kaum muda kita," katanya.

Banyak negara telah menerapkan langkah-langkah untuk mengekang penggunaan tembakau dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari melarang merokok di tempat umum hingga menaikkan pajak tembakau dan menerapkan pembatasan pemasaran dan usia.

Inggris sedang mempertimbangkan undang-undang berbasis usia serupa yang akan melarang penjualan tembakau kepada siapa pun yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009.

Selandia Baru mencabut larangan tersebut pada November 2023–kurang dari setahun setelah berlaku–dengan alasan risiko menciptakan pasar gelap.

JAKARTA - Narasi “punah” biasanya diasosiasikan dengan satwa, bukan negara. Namun di abad ke-21, istilah ini mulai terasa relevan untuk manusia dan peradabannya.

Musababnya, kini ada negara-negara yang menghadapi ancaman eksistensial nyata—bukan karena perang atau bencana alam, melainkan akibat dua arus besar zaman: penurunan angka kelahiran ekstrem dan kenaikan permukaan laut global.

5 Negara yang Terancam Punah

Berikut ini lima negara yang paling terancam punah, sebagian karena penduduknya berhenti melahirkan, dan sebagian lagi karena daratannya perlahan tenggelam.

1. Korea Selatan, Negara yang Nyaris Berhenti Melahirkan

Total Fertility Rate (TFR) Korea Selatan pada 2024 hanya 0,72 anak per wanita, dan diperkirakan turun ke 0,68 pada 2025—terendah di dunia.

Populasi di negara ini mulai menurun sejak 2021, dan menurut proyeksi akan turun dari 52 juta menjadi hanya 36 juta jiwa pada tahun 2070.

Lebih dari 24% penduduknya sudah berusia di atas 65 tahun, dan diperkirakan mencapai 50% pada 2075.

Korea Selatan menjadi contoh paradoks modern, di mana negaranya berteknologi tinggi, kaya, dan stabil tapi generasi mudanya kehilangan minat untuk menikah dan mempunyai anak.

Alasan utamanya adalah biaya hidup ekstrem, harga rumah yang selangit, jam kerja panjang, serta ketimpangan gender dalam karier dan keluarga.

Media lokal, mengutip para analis demografi, menyebut kondisi ini sebagai “the slow suicide of a nation” atau "bunuh diri perlahan lewat pilihan sosial".

Sekolah perlahan mulai ditutup, desa juga perlahan kosong, dan bahkan kota besar seperti Seoul mulai menghadapi kekurangan pekerja muda. Jika tren berlanjut, Korea Selatan bisa menjadi negara pertama di dunia yang kehilangan separuh penduduknya hanya dalam satu abad tanpa perang.

2. Jepang, Negara yang Menua Bersama Kota-kota Kosong

Angka kelahiran Jepang pada 2024 hanya 686.000 bayi, terendah sepanjang sejarah. TFR-nya 1,15 anak per wanita, dan populasi sudah turun 15 tahun berturut-turut.

Proyeksi jumlah penduduk dari 125 juta pada 2025 akan menjadi 87 juta pada 2070.

Jika Korea Selatan adalah krisis cepat, maka Jepang adalah versi lambatnya.

Negara ini sudah mengalami “depopulasi tenang”: kota kecil mati, sekolah ditutup, dan pemerintah harus memberi insentif besar agar warga mau pindah ke daerah pedesaan.

Sementara itu, sektor tenaga kerja digantikan robot dan AI. Ironisnya, teknologi yang memudahkan hidup juga memperkuat kesendirian sosial—banyak orang tua meninggal sendirian, dan generasi muda hidup tanpa keluarga.

3. Maladewa, Surga Tropis yang Perlahan Hilang

Maladewa atau Maldives adalah negara kepulauan dengan 80% wilayahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut.

Menurut laporan The Guardian Climate Desk 2025, kenaikan muka air laut 3,4 mm per tahun (rata-rata global) sudah menenggelamkan beberapa atol di negara ini.

Dalam skenario terburuk, Maladewa bisa menjadi negara pertama yang kehilangan daratan layak huni pada 2100.

Krisis Maladewa bukan soal demografi, melainkan geografi. Jika air laut terus naik, seluruh penduduk mungkin harus diungsikan ke negara lain, sementara wilayahnya menjadi laut terbuka.

Isu besar yang muncul kemudian adalah apakah negara tanpa daratan masih bisa disebut negara? Ini adalah dilema hukum internasional baru yang kelak juga bisa menimpa negara-negara kepulauan lain.

4. Tuvalu, Negara yang Bisa Hilang dari Peta

Tuvalu merupakan negara atol kecil di Samudra Pasifik dengan populasi hanya 11.000 orang.

Daratannya rata-rata tidak lebih tinggi dari 2 meter di atas permukaan laut. Pemerintahnya sudah membuat “digital twin nation”— versi digital negaranya di metaverse—untuk melestarikan identitas nasional jika benar-benar tenggelam.

Tuvalu tidak hanya berjuang melawan laut, tetapi juga waktu.

Tiap tahun, air asin menggerus tanah pertanian, dan warga muda mulai meninggalkan pulau menuju Selandia Baru. Jika migrasi total terjadi, Tuvalu bisa menjadi negara pertama yang eksis hanya di dunia maya.

5. Yunani, Bangsa Kuno yang Menua Cepat

Tingkat kelahiran Yunani hanya 1,3 anak per wanita. Populasinya menurun dari 10,8 juta pada 2010 menjadi sekitar 10 juta pada 2025.

Pemerintah Yunani telah meluncurkan paket stimulus €1,6 miliar untuk mendorong kelahiran.

Yunani menghadapi masalah klasik Eropa Selatan: ekonomi stagnan, utang tinggi, dan generasi muda yang memilih pindah ke luar negeri.

Negara ini mungkin tidak “punah” dalam arti fisik, tapi struktur sosialnya menua drastis.

Setengah dari tenaga kerja akan pensiun dalam 20 tahun, sementara angka kelahiran bayi baru terus menurun.