REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian energi nasional melalui implementasi program pemenuhan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit. Mulai 1 Juli 2026, implementasi campuran biodiesel meningkat menjadi 50 persen (B50) menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Hal itu juga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit Indonesia. Program Mandatori B50 merupakan kelanjutan dari keberhasilan implementasi mandatori biodiesel yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel selama 2015-2025 telah menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp 722,9 triliun. Selain itu, menciptakan nilai tambah sebesar Rp 114,7 triliun melalui pengolahan CPO menjadi biodiesel, mendukung penyerapan tenaga kerja hingga 10,9 juta orang di sektor sawit, serta berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton karbondioksida CO₂.

Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menyampaikan, implementasi B50 merupakan bukti nyata sinergi antara kebijakan energi nasional dengan pengembangan industri sawit yang produktif dan berkelanjutan. Dia menyebut, program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menciptakan pasar domestik yang kuat bagi produk sawit Indonesia.

"Implementasi B50 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Eddy, keberhasilan implementasi B50 tidak terlepas dari upaya penguatan sektor hulu yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, sambung dia, BPDP tidak hanya mendukung program biodiesel, tetapi juga menjalankan berbagai program strategis yang bertujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing industri sawit nasional.

Pemerintah berencana merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli mendatang. Berapa harganya?

Harga BBM B50 belum diumumkan resmi, tetapi Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6) dikutip Detik Finance.

Laode menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli nanti.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan dilaunching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," imbuhnya.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending).

"Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan. Jadi, penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," pungkasnya.

Pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50 tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Pasalnya kebijakan ini justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menekankan sejak awal pihaknya mengusulkan agar pemerintah menerapkan flexi blending, dengan B30 sebagai batas minimum, sementara peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

"Pendekatan tersebut jauh lebih rasional dibanding memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika seluruh konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani," ungak dia dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Kekhawatiran mengenai beban berlapis ini sejalan dengan hasil pemodelan ekonomi dari kajian Traction Energy Asia. Data riset Traction menunjukkan bahwa jika diimplementasikan secara semberono atau sekadar mengejar mandat (brute force), kebijakan B50 berpotensi menciptakan beban multidimensi.

Tanpa disertai langkah pembenahan atau debottlenecking pada aspek produktivitas, kebijakan B50 diproyeksikan akan menguras anggaran melalui defisit Dana Sawit BPDPKS hingga mencapai Rp28 triliun serta menghilangkan penerimaan negara (pajak badan, bea keluar, dan pungutan)sebesar Rp620 triliun dalam periode 10 tahun.

“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnyadibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS,” tegas Darto.

Kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% untuk mendukung implementasi B50 akan semakin mengurangi harga CPO bersih yang menjadi dasar transaksi di dalam negeri. Dampaknya akan langsung dirasakan di tingkat kebun karena harga pembelian tandan buah segar (TBS) mengikuti harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya lainnya.

Akibatnya, meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya. Harga TBS akan semakin tertekan karena beban kebijakan tersebut pada akhirnya ditransmisikan kepada petani sebagai mata rantai paling lemah dalam industri sawit.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) bersama Koalisi Transisi Bersih mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan mandatori biodiesel B50 yang dijadwalkan berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

B50 merupakan campuran bahan bakar yang terdiri atas 50% biodiesel berbasis fatty acid methyl ester (FAME) sawit dan 50% solar berbasis fosil.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap petani sawit rakyat. Menurutnya, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, implementasi B50 justru berpotensi menambah tekanan bagi jutaan petani.

“Kami tidak menolak biodiesel. Yang kami tolak adalah ketika biaya kebijakan ini akhirnya dibayar oleh petani sawit melalui semakin rendahnya harga TBS[tandan buah segar ],” kata Darto dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Darto mengacu pada hasil riset Traction yang menunjukkan apabila diimplementasikan secara sembarangan atau sekadar mengejar mandat (brute force), kebijakan B50 berpotensi menimbulkan beban multidimensi.

Tanpa disertai langkah pembenahan ataudebottleneckingpada aspek produktivitas, implementasi B50 berisiko mengakibatkan defisit Dana Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) hingga Rp28 triliun serta menghilangkan potensi penerimaan negara dari pajak badan, bea keluar, dan pungutan sebesar Rp620 triliun dalam 10 tahun.

Selain itu, menurut Darto, kenaikan pungutan ekspor crude palm oil (CPO) menjadi 12,5% untuk mendukung implementasi B50 akan semakin menekan harga CPO bersih yang menjadi dasar transaksi di dalam negeri.

Dia menjelaskan dampak tersebut akan langsung dirasakan di tingkat kebun karena harga pembelian TBS mengikuti harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan dan biaya lainnya. Akibatnya, meskipun harga CPO dunia relatif tinggi, harga yang diterima petani tidak lagi mencerminkan nilai pasar sebenarnya.

Menurutnya, harga TBS akan semakin tertekan karena beban kebijakan pada akhirnya ditransmisikan kepada petani sebagai mata rantai paling lemah dalam industri sawit.

Karena itu, POPSI mengusulkan pemerintah menerapkan skemaflexi blending, yakni menjadikan B30 sebagai batas minimum, sedangkan peningkatan ke B40 atau B50 dilakukan secara fleksibel sesuai kondisi produksi CPO nasional, harga minyak dunia, kemampuan fiskal negara, serta kebutuhan energi dalam negeri.

Darto menilai pendekatan tersebut lebih rasional dibandingkan memaksakan target pencampuran yang tinggi ketika konsekuensi pembiayaannya justru dibebankan kepada petani. Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh implementasi B35 dan B40 sebelum memutuskan pemberlakuan B50 secara nasional.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, perlu mencakup dampak terhadap harga TBS, keberlanjutan dana BPDPKS, kemampuan fiskal pemerintah, daya saing ekspor sawit Indonesia, inflasi komoditas turunan sawit, serta kesejahteraan petani.

“Jika seluruh beban kebijakan terus dibebankan kepada petani, maka yang terjadi bukan transisi energi yang berkeadilan, melainkan tekanan berlapis terhadap petani sawit Indonesia,” kata Darto.

Peneliti Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti yang terlibat dalam kajian bersama Traction Energy Asia juga menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam implementasi B50.

“Pilihannya bukan B50 ‘ya atau tidak’; melainkan B50 murni versus B50 yang dijalankan dengan sustainable [keberlanjutan],” kata Yayan.

Menurut Yayan, mandat B50 sebagai upaya mencapai kedaulatan energi akan menimbulkan beban multidimensi apabila tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Dampaknya meliputi peningkatan beban fiskal negara secara berkelanjutan, tekanan terhadap harga pangan seperti minyak goreng, ekspansi lahan sawit yang nyaris dua kali lipat, hingga utang karbon yang dapat berlangsung lebih dari satu abad.

“Namun, jika dipadukan dengan reformasi struktural seperti peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penggunaan bahan baku dari limbah seperti minyak jelantah dan fleksibilitas campuran biodiesel, justru berbalik memberikan manfaat,” ungkapnya.

Yayan juga menilai sudah saatnya pemerintah mengevaluasi kembali formulasi harga indeks pasar (HIP) biodiesel dan penetapan harga CPO setelah dikurangi berbagai pungutan sebagai dasar pembentukan harga TBS. Menurutnya, harga tersebut tidak lagi mencerminkan harga pasar yang sebenarnya sehingga petani tidak memperoleh manfaat yang seimbang.

Dia menambahkan tekanan terhadap petani berpotensi bertambah dengan kehadiran DSI dalam tata kelola sawit nasional apabila tidak diikuti tata kelola yang transparan dan berpihak kepada petani. Setiap perubahan kelembagaan maupun tata niaga, katanya, harus dipastikan tidak memperlemah posisi tawar petani dalam rantai pasok sawit nasional.

Di sisi lain, data Traction juga memperingatkan adanya potensi ekspansi lahan baru seluas 3,22 juta hektare dan utang karbon selama 122 tahun apabila kebutuhan bahan baku B50 dipenuhi dari pembukaan lahan baru tanpa peningkatan produktivitas.

Sementara itu, petani saat ini juga masih menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya tenaga kerja, hingga ongkos perawatan kebun. Apabila harga TBS kembali turun akibat meningkatnya pungutan dan implementasi B50, kesejahteraan petani sawit dinilai akan semakin tergerus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba biodiesel 50 persen (B50) menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

[Gambas:Youtube]

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan.

"Jadi insya Allah kami sangat optimistis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti pada 1 Juli 2026," kata Bahlil.

Ia menambahkan penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi memperkirakan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan implementasi mandatori biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

Selain meningkatkan ketahanan energi nasional, program tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun, meningkatkan nilai tambah industri sawit, serta menciptakan jutaan lapangan kerja.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan manfaat program biodiesel telah terlihat sejak penerapan B40 pada 2025.

"Di 2026 ini dengan implementasi B50 diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dwi, penghematan devisa tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sehingga menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun.

Selain itu, program biodiesel juga memberikan dampak positif terhadap industri kelapa sawit nasional. Dwi menyebut implementasi B40 sepanjang 2025 berhasil meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah sebesar Rp20,9 triliun.

"Proyeksinya diharapkan di 2026 ini ada peningkatan nilai tambah sebesar Rp24,68 triliun," katanya.

Peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit juga diyakini akan memberikan manfaat langsung bagi para petani dan pelaku industri sawit dalam negeri melalui peningkatan permintaan bahan baku domestik.

Tak hanya itu, implementasi B50 diperkirakan mampu memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor yang terkait dengan rantai pasok industri biodiesel. Pada 2025, penerapan B40 tercatat menyerap sekitar 1,8 juta tenaga kerja.

"Di 2025 sebanyak 1,8 juta tenaga kerja yang terserap, dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang," ujar Dwi.

Dari sisi lingkungan, pemerintah menilai program biodiesel menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission.

Dwi menjelaskan bahwa implementasi B40 pada 2025 telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton karbon dioksida (CO2). Dengan peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen, pemerintah menargetkan penurunan emisi yang lebih besar.

"Di 2026 ini kita bisa mengimplementasikan penurunan emisinya sebesar 46,72 juta ton karena ini bagian kontribusi Indonesia dalam menjaga sustainability lingkungan," katanya.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia. Dengan mengoptimalkan sumber daya domestik, Indonesia diharapkan memiliki sistem energi yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Implementasi B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli mendatang menjadi tonggak baru dalam pengembangan energi berbasis sumber daya lokal sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan program biodiesel terbesar di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas sawit dalam negeri.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

"Kali ini kami akan memaparkan terkait dengan implementasi program B50, karena memang dalam waktu dekat, tepatnya pada 1 Juli nanti akan ada implementasi untuk B50 sesuai dengan arahan Presiden," ujar Dwi Anggia dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Dwi menjelaskan terdapat empat faktor utama yang melatarbelakangi pengembangan biofuel hingga mencapai campuran biodiesel 50 persen. Pertama, untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.

Menurutnya, ketidakpastian geopolitik dunia kerap memicu fluktuasi harga minyak mentah internasional yang berdampak langsung terhadap harga energi di dalam negeri. Karena itu, pemanfaatan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dinilai menjadi langkah strategis untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasar global.

Selain itu, implementasi B50 juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sekaligus mendukung pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Pemerintah juga ikut berperan aktif menciptakan atau mencapai Net Zero Emission," kata Dwi.

Faktor ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah industri sawit. Dengan penggunaan biodiesel yang lebih besar, kebutuhan bahan baku sawit dalam negeri akan meningkat sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh para petani.

"Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita," ujarnya.

Dwi menambahkan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan juga menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengembangan biofuel. Menurut dia, isu energi hijau dan sustainability kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda.

"Yang tidak kalah penting adalah perlindungan lingkungan dan juga sustainability, lebih kepada arah green energy. Ini yang didorong saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Dwi menjelaskan bahwa B50 merupakan bahan bakar solar yang dicampur dengan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yaitu bahan baku biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Pada program B50, komposisi campuran terdiri atas 50 persen FAME dan 50 persen solar murni.

"Presiden jelas menyampaikan bahwa kita akan memproduksi solar campuran dari minyak sawit, FAME itu Fatty Acid Methyl Ester, yang merupakan asam lemak campuran kelapa sawit yang di-blend dengan solar murni dengan komposisinya 50-50, makanya disebut dengan B50," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mempersiapkan program mandatori Biodiesel 50% atau B50 jelang implementasi yang ditargetkan pada 1 Juli 2026 mendatang.

Kebijakan tersebut disiapkan secara bertahap melalui serangkaian evaluasi teknis dan pengujian lintas sektor untuk memastikan implementasi berjalan aman dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan program biodiesel menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Eniya, implementasi biodiesel sejak 2015 juga telah memberikan dampak positif terhadap penguatan pasar domestik dan stabilitas industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Pada implementasi B40 tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67% dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.

Implementasi tersebut menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun. Selain itu, program biodiesel juga menciptakan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, menyerap tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Pemerintah pun mulai melakukan persiapan implementasi B50 melalui rangkaian evaluasi dan pengujian teknis secara komprehensif sesuai standar yang berlaku.

Pengujian dilakukan di berbagai sektor, mulai dari otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan B50 tetap aman dan andal terhadap kebutuhan operasional di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan implementasi biodiesel tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keberlanjutan. Dukungan program biodiesel dilakukan melalui mekanisme insentif yang bersumber dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani anggaran negara.

Menurut Eniya, implementasi biodiesel juga memperbesar pemanfaatan bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pemerintah pun terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, keberlanjutan industri sawit nasional, dan stabilitas ekonomi domestik.

“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Vice President Business Development & Subsidiary PT Pertamina Patra Niaga, Sigit Setiawan mengungkapkan jika implementasi biosolar B50 berpotensi membuat Indonesia kelebihan stok solar.

Sebab, kilang Pertamina masih mampu menyediakan kebutuhan solar yang dicampur Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sawit untuk menghasilkan B40 lalu kedepannya B50 secara nasional.

Komposisi FAME sawit yang meningkat 50 persen mengakibatkan pemanfaatan porsi solar murni turun.

"Kapasitas kilang kita itu sudah didesain dengan kapasitas sekian. Jika output produk solar diturunkan, maka produk lain seperti gasoline (bensin), elpiji, dan avtur juga akan terdampak. Padahal saat ini posisi solar kita sudah balance, namun kita masih impor bensin sekitar 50 persen," terang Sigit dikutip dari Kontan, Kamis (30/4/2026).

Bila produksi minyak di kilang diturunkan untuk menghindari kelebihan pasokan solar, maka produksi bensin otomatis ikut turun.

Akibatnya porsi impor bensin malah naik, maka hal yang paling masuk akal ialah mengekspor kelebihan solar di dalam negeri meski pasar global terbatas untuk menyerap produk bahan bakar minyak (BBM) jenis ini.

"Besar volume inilah yang harus kita pikirkan bersama, ke mana serapannya akan dialokasikan," jelas Sigit.

Uji coba B50

Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan jika performa mesin diesel ketika mengonsumsi B50 dinilai baik.

Mesin diesel mampu menerimanya sebagai bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau performa mesin, tadi dari laporannya tim teknis itu sesuai spesifikasi," ujar Eniya dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/4/2026).

Pabrikan otomotif yang juga terlibat dalam pengujian melaporkan, kualitas B50 memenuhi standar FAME 49-50 persen, dimana angka setana, viskositas, dan kandungan gliserol memadai untuk disebut sebagai BBM.

Kadar air B50 maksimal 300 ppm dibanding B40 yang mencapai 320 ppm, masih berada di ambang batas yang dipersyaratkan.

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) yang mengikuti uji coba B50 pada mesin diesel melihat prospek cerah kedepannya.

Mereka berharap agar implementasi B50 jadi alternatif BBM diesel di Indonesia.

"B50 kita mendukung program pemerintah dan itu sudah dilakukan. Sejauh ini hasil sementara yang menunjukkan hal yang cukup bagus. Mudah-mudahan ini juga menjadi alternatif tersendiri, karena mungkin B50 ini yang pertama kali di dunia," kata Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara.

Artikel ini pernah tayang di Kontan dengan judul "Implementasi B50 Menanti, Pertamina Beberkan Tantangan Hingga Potensi Ekses Solar" dan "Uji Coba B50 Pada Mesin Diesel, Dirjen Energi Baru: Sesuai Spesifikasi"

REPUBLIKA.CO.ID, KABUPATEN BANDUNG -- Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan uji jalan biodiesel 50 persen (B50) pada kendaraan diesel menunjukkan hasil aman. Target implementasi nasional B50 pada 1 Juli 2026.

Pemerintah memacu penerapan B50 sebagai respons atas tekanan harga energi global sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melanjutkan pengujian di berbagai sektor, dengan sektor otomotif menjadi fokus utama.

“Awal 2025 kita sudah melakukan uji teknis laboratorium dan selesai pertengahan tahun. Lalu dilakukan kick off uji serentak di enam sektor sejak 9 Desember 2025,” kata Eniya di Lembang, dikutip Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan pengujian mencakup sektor otomotif, angkutan laut, alat pertanian, alat berat tambang, kereta api, dan pembangkit listrik. Sektor otomotif diuji secara intensif melalui uji jalan dengan berbagai tipe kendaraan dan kondisi operasional.

Pengujian dilakukan bertahap untuk memastikan standar teknis tetap sesuai rekomendasi pabrikan. Setiap kendaraan menjalani evaluasi menyeluruh setelah mencapai target jarak tempuh. “Untuk kendaraan di bawah 3,5 ton ditargetkan mencapai 50.000 kilometer pada Mei. Setelah itu dilakukan pengecekan mesin. Sementara kendaraan di atas 3,5 ton sudah menyelesaikan uji 40.000 kilometer,” ujar Eniya.

Hingga April 2026, hasil sementara menunjukkan penggunaan B50 pada kendaraan diesel berada dalam kondisi aman tanpa kendala signifikan. Kendaraan di atas 3,5 ton telah menuntaskan uji 40.000 kilometer, sedangkan kendaraan di bawah 3,5 ton telah mencapai sekitar 40.000 kilometer dari target 50.000 kilometer.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyambut positif hasil tersebut. Industri menilai konsistensi hasil uji menjadi faktor penting dalam memastikan kesiapan implementasi di pasar. “Kalau hasil akhirnya bisa konsisten seperti ini, kami optimistis implementasi B50 berjalan baik. Kami berharap spesifikasi bahan bakar uji ini menjadi acuan nasional,” ujar anggota Gaikindo Abdul Rochim di Jakarta.

Pengujian juga menunjukkan kualitas bahan bakar B100 sebagai komponen utama campuran B50 telah memenuhi spesifikasi teknis yang diperketat. Parameter kadar air, monogliserida, dan kestabilan oksidasi menunjukkan perbaikan.

Dari sisi performa, kendaraan tidak mengalami penurunan kinerja. Konsumsi bahan bakar tetap dalam rentang standar pabrikan, sementara hasil uji emisi berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Evaluasi terhadap mesin, pelumas, dan sistem bahan bakar menunjukkan seluruh komponen tetap dalam kondisi baik selama pengujian.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan progres uji coba B50 mencapai 70 persen. Bahan bakar campuran CPO ini ditargetkan mulai launching di Juli 2026.

Bahlil menjelaskan, kehadiran B50 ini diharapkan mampu menekan impor BBM utamanya jenis solar. Ia menyebut kebijakan ini diambil sebagai langkah survival untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah konflik di Timur Tengah.

"Ini sudah menjadi kebijakan negara, ini survival mode. Supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita, khususnya untuk solar," ujar Bahlil saat ditemui di kantornya, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, uji coba penggunaan B50 pada alat berat, kereta api, kapal, hingga kendaraan bermotor telah mencapai 60–70 persen. Dia menargetkan uji coba tersebut rampung paling telat pada Juni 2026 sebelum di launching pada Juli 2026.

Namun, Bahlil menyampaikan, pihaknya masih melakukan penyesuaian terkait adanya penilaian bahwa kapasitas produksi biodiesel nasional belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan implementasi B50 secara penuh. Dia memastikan masalah tersebut sudah didapatkan solusinya.

Terkait dengan adanya penilaian bahwa kapasitas produksi biodiesel nasional belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan implementasi B50 secara penuh, Bahlil mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian dan sudah ada solusinya. Meskipun ia tidak menjelaskan detail.

"Kita terus melakukan penyelesaian. Tapi insyaallah sudah ada solusi kok," katanya.

Sebelumnya dikutip dari laman resmi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Sekretaris Jenderal APROBI Ernest Gunawan menilai industri biodiesel nasional belum siap untuk meningkatkan campuran menjadi B50 pada 2026.

Peningkatan tersebut akan mengharuskan pabrikan untuk menggunakan seluruh kapasitas produksi yang ada. Dia memperkirakan kebutuhan CPO untuk produksi FAME dalam program B50 dapat mencapai 18 juta ton atau setara 20 juta kiloliter.

Sementara itu, kapasitas terpasang industri biodiesel nasional saat ini baru mampu menyerap 19,56 juta ton CPO.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mendorong mandatori biodiesel hingga B50 berisiko menekan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk kebutuhan minyak goreng dan ekspor di tengah tren produksi yang stagnan.

Kebijakan penahapan B50 hingga 2030 yang ditetapkan pemerintah dinilai membuka peluang besar bagi penguatan ketahanan energi nasional. Namun, lonjakan kebutuhan bahan baku berisiko memicu ketidakseimbangan pasokan.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan tahapan implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50 hingga 2030. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN).

Dalam regulasi terbaru, implementasi B50 untuk solar subsidi dimulai pada 2027, sementara untuk nonsubsidi baru berlaku penuh pada 2028. Tahapan ini dirancang untuk memberi ruang penyesuaian industri.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menilai kebutuhan domestik terhadap CPO dipastikan meningkat, tidak hanya untuk energi tetapi juga sektor pangan seperti minyak goreng. Kondisi ini menjadi titik rawan dalam implementasi program.

“Ada risiko masalah bahan baku karena CPO juga dibutuhkan untuk minyak goreng atau bahan pangan lain. Ini bisa menjadi persoalan jika harga CPO naik tinggi,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan industri siap mendukung program B50. Namun, dia menggarisbawahi produksi sawit nasional yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Data Gapki menunjukkan produksi CPO Indonesia pada 2023 hingga 2025 hanya berada di kisaran 48 juta hingga 50 juta ton. Angka tersebut belum menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Di saat yang sama, lanjutnya, peningkatan kebutuhan dalam negeri diperkirakan menggerus volume ekspor. Hal ini berisiko menekan devisa dari sektor sawit yang selama ini menjadi andalan.

Eddy menilai perlu adanya evaluasi berkelanjutan agar keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik tetap terjaga. “Kalau ini merupakan kebutuhan untuk menghemat devisa impor BBM, Gapki setuju untuk jalan. Namun, dalam pelaksanaan tetap harus di evaluasi agar devisa tetap jalan dan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi,” katanya.

Pemerintah sendiri tengah memetakan ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan badan usaha. Volume CPO untuk biodiesel akan disesuaikan dengan pasokan yang tersedia.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi menegaskan pemanfaatan bahan baku akan dilakukan secara realistis. “Yang tersedia untuk biodiesel yang akan digunakan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mempercepat program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas. Upaya ini diharapkan dapat menambah pasokan dalam jangka menengah.

Pemerintah juga mulai mengkaji alternatif bahan baku seperti minyak jelantah untuk mengurangi ketergantungan terhadap CPO. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan pasokan.