Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendukung pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026).

Menurut Gibran, keterlibatan dalam program MBG tidak harus terbatas pada kantin sekolah. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga pendidikan hingga komunitas lokal, dinilai dapat berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

"Ya, itu saya kira bagus sekali. Bukan hanya kantin sekolah ya. Mungkin bisa melibatkan pesantren, melibatkan gereja, melibatkan SMK Tata Boga, melibatkan Ibu-ibu PKK, melibatkan orang tua murid, semua bisa," ujar Gibran.

Ia menilai pelaksanaan MBG akan semakin baik apabila melibatkan lebih banyak pihak, terutama orang tua murid. Keterlibatan mereka dianggap penting karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan preferensi makanan anak-anak.

Dengan masukan dari orang tua murid, variasi menu dalam program MBG juga diharapkan dapat semakin beragam dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

"Saya kira masukan-masukan dari orang tua murid itu paling baik untuk perbaikan, terutama perbaikan menu ke depan ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Gibran melakukan kunjungan kerja selama 18-21 Juni 2026 di sejumlah provinsi mulai dari NTT, Gorontalo, hingga Papua.

Setelah di NTT, Gibran melanjutkan lawatannya ke Gorontalo. Di provinsi ini, dia akan menghadiri dan membuka Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026, sekaligus meninjau Bendungan Bulango Ulu sebagai salah satu infrastruktur strategis yang mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, di Provinsi Papua Barat, Wapres diagendakan meninjau Sentra Produksi Kakao Ransiki di Kabupaten Manokwari Selatan serta membuka Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional XIV di Manokwari.

Pada hari terakhir kunjungan kerja, Wapres akan melanjutkan agenda ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat untuk meninjau sejumlah fasilitas publik, antara lain Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, RSUD Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono mengajak anggota tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) untuk menjadi Duta Literasi Keuangan.

Ia menyatakan literasi keuangan yang baik penting untuk menghindari bahaya dari perilaku konsumtif hingga jebakan pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol).

"Kami berharap anggota PKK dapat menjadi Duta Literasi Keuangan yang tidak hanya memahami pengeluaran keuangan yang baik tapi juga mampu menularkan pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan yang sehat kepada lingkungan sekitarnya," ucap Dicky saat acara edukasi keuangan bertajuk "Perempuan Berdaya Finansial: Literasi Keuangan Keluarga untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera" di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan di era digital saat ini banyak sekali penawaran produk-produk keuangan, termasuk pinjaman, paylater, hingga investasi, yang langsung masuk ke smartphone masyarakat.

Hal tersebut menyebabkan meningkatnya fenomena fear of missing out (FOMO) sehingga mendorong gaya hidup konsumtif.

"Lindungi masa depan keluarga anak-anak kita generasi penerus dengan pemahaman keuangan untuk tidak ikut-ikutan pinjol dan judol. Nah, ini Ibu-ibu PKK yang punya peran sangat penting," kata Dicky.

Ia menuturkan seorang ibu memiliki peran strategis dalam sistem ketahanan ekonomi nasional sebagai pengatur dan penjaga kesehatan keuangan keluarga.

Tidak hanya sebagai pengelola keuangan, ia mengatakan bahwa sebagian perempuan juga berperan menjadi pencari nafkah. Sebanyak 12,72 persen rumah tangga di Indonesia memiliki perempuan sebagai kepala keluarga dan tulang punggung.

Perempuan juga berperan besar dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia, mengingat 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan.

Secara global, data International Labour Organization (ILO) pada 2023 juga menunjukkan bahwa 79,3 persen perempuan di dunia berperan ganda sebagai pekerja sekaligus mengurus pekerjaan domestik.

"Luar biasa, artinya perempuan bukan hanya berperan di dalam membangun keluarga, tapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Dicky.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperluas literasi keuangan hingga tingkat desa dengan menyasar lebih dari 6 juta anggota PKK sebagai agen edukasi keuangan masyarakat.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan dalam rangka Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 yang digelar OJK bersama Tim Penggerak PKK di Jakarta, Selasa (9/6).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagaimana kita ingin meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi masyarakat Indonesia terutama dari kelompok perempuan. Karena kita semua paham bagaimana peran perempuan terhadap pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Friderica.

Ia menilai perempuan juga berperan besar dalam pengembangan UMKM yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah dan nasional.

"Perempuan tidak hanya kemudian di masyarakat saja, banyak juga UMKM-UMKM yang dimotori oleh perempuan. Kita lihat bagaimana ini kemudian bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di semua daerah di Indonesia dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

[Gambas:Youtube]

Friderica menyebut jaringan PKK yang menjangkau hingga tingkat desa menjadi sarana efektif untuk memperluas literasi keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan perempuan memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan keluarga.

"Menteri keuangannya, finance director-nya ini adalah ibu-ibu. Nah tentunya ini sangat penting dalam membangun generasi masa depan kita," kata Dicky.

Ia menambahkan anggota PKK berpotensi menjadi duta literasi keuangan karena memiliki jaringan luas hingga tingkat desa.

"Ibu-ibu ini sangat berpotensi untuk menjadi duta literasi keuangan. Karena anggotanya hampir 6 juta atau bahkan lebih dari 6 juta sampai ke desa," ujarnya.

Dicky juga mengingatkan pentingnya literasi di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat.

"Digital ini punya manfaat tapi sekaligus risiko atau mudarat. Jadi inklusi tidak bisa hanya sekadar akses, tapi harus diikuti dengan pemahaman," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Hari Bumi 2026 tingkat Provinsi Jawa Tengah dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kolaborasi pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi sirkular.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari.

Kerja sama itu ditujukan untuk mendorong pengelolaan limbah rumah tangga yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi sirkular di Jawa Tengah melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Konsep ekonomi sirkular menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dengan memaksimalkan pemanfaatan kembali limbah agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Melalui jaringan TP PKK dan TP Posyandu yang tersebar hingga tingkat desa, program ini diharapkan mampu membangun budaya pengelolaan limbah rumah tangga yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain itu, program tersebut juga ditujukan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas ekonomi berbasis pengelolaan limbah domestik.

Dalam kerja sama tersebut, PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi sirkular melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, edukasi masyarakat, hingga optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga, termasuk minyak jelantah.

Direktur PT Biosirkular Inovasi Indonesia Dicka Dwi Candra mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

"Ekonomi sirkular bukan hanya tentang pengelolaan limbah, tetapi bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan," ujar Dicka dalam siaran pers, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Direktur PT Gapura Mas Lestari Heru Fidiyanto menilai kolaborasi lintas sektor penting dalam membangun sistem pengelolaan lingkungan yang lebih terintegrasi di tengah meningkatnya tantangan limbah rumah tangga.

Menurut Heru, sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta menjadi langkah penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

"Pendekatan ekonomi sirkular harus dibangun dari tingkat masyarakat. Ketika limbah dapat dikelola dengan baik dan memiliki nilai manfaat, maka dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga masyarakat secara langsung," kata Heru.

Kerja sama tersebut diharapkan menjadi model kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah.

Melalui sinergi tersebut, seluruh pihak berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi sirkular dapat semakin luas sebagai bagian dari gaya hidup dan sistem pembangunan masa depan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Dalam rangka mendukung transformasi administrasi pemerintahan berbasis digital dan data, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat, menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Kamis, 16 April 2026.

Kegiatan ini berlangsung di Laboratorium Komputer Universitas Mercu Buana. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat, khususnya kader PKK, dalam mengelola data administrasi secara lebih efektif, sistematis, dan berbasis teknologi.

Acara dibuka dengan sambutan dari Lurah Meruya Selatan, Muhammad Maizar yang menyampaikan pentingnya peningkatan literasi digital bagi masyarakat dalam mendukung tata kelola administrasi kelurahan yang lebih modern dan efisien. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemanfaatan data menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan yang tepat di tingkat kelurahan.

Selanjutnya, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana, Bambang Jokonowo, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang data science dan sistem informasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh ibu-ibu PKK Kelompok Kerja Kelurahan Meruya Selatan yang berperan aktif dalam kegiatan administrasi dan sosial kemasyarakatan. Antusiasme peserta terlihat dari keterlibatan langsung dalam sesi praktik penggunaan teknologi.

Sebagai narasumber, Ratna Mutu Manikam menyampaikan materi bertajuk “Literasi Data & Excel Dasar untuk Administrasi PKK Berbasis Excel Mobile”. Materi ini difokuskan pada pemanfaatan aplikasi Microsoft Excel melalui perangkat handphone (mobile) sebagai solusi praktis dalam pengelolaan data administrasi.

Pelatihan mencakup berbagai topik penting, antara lain pengenalan Excel Mobile, teknik input dan format data, penggunaan rumus dasar seperti SUM dan AVERAGE, pembuatan tabel dan grafik, hingga pengelolaan data menggunakan fitur sort dan filter. Selain itu, peserta juga diberikan studi kasus berupa pengelolaan laporan keuangan sederhana yang relevan dengan kegiatan PKK.

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh dalam aktivitas administrasi sehari-hari, sehingga tercipta sistem pengelolaan data yang lebih akurat, cepat, dan berbasis digital.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendukung transformasi digital di tingkat masyarakat, sekaligus memperkuat peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA - Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya ruang aman di lingkungan sosial maupun domestik. Ancaman tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merambah ranah personal hingga ruang digital.

Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mencatat sebanyak 337.961 kasus kekerasan terjadi dalam ranah personal. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memunculkan pola kejahatan baru, termasuk jaringan predator lintas negara yang memanfaatkan platform daring.

Situasi ini mendorong Puspadaya Perindo menghadirkan program edukasi bertajuk Sapa Ruang Aman (Saruang) yang menyasar kelompok PKK Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (22/4/2026).

Camat Kelapa Gading, Anita Permatasari, menilai program tersebut penting sebagai upaya pencegahan berbasis edukasi di tingkat komunitas.

“Program ini merupakan bentuk edukasi juga kepada Ibu PKK di Kecamatan Kelapa Gading. Meskipun kekerasan adalah hal yang kita hindari, tapi saya berharap program ini terus ada agar dapat mencegah tindakan ini terjadi di sekitar kita,” ujar Anita.

Dalam kegiatan tersebut, Bendahara Umum Puspadaya Perindo Rahmi A. Kamila memaparkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender di ruang digital.

“Sayangnya, pada saat ini perilaku kekerasan bukan hanya satu jenis kekerasan saja tetapi juga bisa menjadi gabungan dari kekerasan, misalnya kekerasan seksual dan juga kekerasan pada ruang digital (cyber),” ungkap Rahmi.

Dia juga menekankan pentingnya keberanian perempuan untuk mengenali dan merespons potensi kekerasan di sekitarnya. “Pada akhirnya perempuan harus berani bersuara sehingga kekerasan dapat kita sadari dan hindari. Terus berkarya tanpa rasa takut,” paparnya.

Lihat video: Puspadaya Perindo & LBH IWAPI Jamin Kesetaraan Gender Melalui SDGs



Selain itu, Rahmi juga mengingatkan langkah-langkah perlindungan diri, mulai dari menjaga kewaspadaan, menghindari situasi berisiko, hingga mencari pertolongan di tempat ramai saat dalam kondisi terdesak.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Puspadaya Perindo Amriadi Pasaribu menjelaskan alur advokasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“TPKS dalam kerangka HAM merupakan kebijakan komprehensif berbasis pengalaman korban dan pendampingan lapangan, yang menegakkan keadilan, mengisi kekosongan hukum pidana dan perdata, mendorong tatanan sosial yang setara dan beradab,” jelas Amri.

Dia menjabarkan bahwa UU TPKS mencakup berbagai aspek, mulai dari bentuk kekerasan seksual, sanksi pidana, alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga pendampingan korban dan mekanisme pelaporan.

“Perlu percepatan piloting PPT (Pelayanan Primer Terintegrasi) sebagai standar layanan bagi daerah lain, serta penguatan layanan medis melalui peningkatan kapasitas lembaga kesehatan,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, Puspadaya mendorong peningkatan kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan ruang aman, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) menginisiasi program Marandang untuk Sumatera sebagai upaya membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra melalui penyediaan pangan siap saji khas Minangkabau yakni rendang.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengapresiasi pelaksanaan program dan inisiatif itu mencerminkan solidaritas sosial dan semangat gotong royong masyarakat Sumbar dalam merespons dampak bencana yang terjadi di berbagai daerah.

“Inisiatif ini menunjukkan kepedulian dan semangat kebersamaan masyarakat Sumbar dalam membantu korban bencana, tidak hanya untuk Sumbar, tetapi juga bagi masyarakat terdampak di Aceh dan Sumatra Utara,” katanya, Rabu (17/12/2025).

Adapun untuk proses produksi rendang dipusatkan di Istana Gubernuran dengan melibatkan TP PKK, organisasi perempuan, relawan, serta masyarakat umum. Melalui program ini, TP PKK Sumbar menargetkan produksi rendang hingga satu ton.

“Awalnya ditargetkan 1 ton rendang, tapi baru-baru ini Gubernur Sumbar meminta agar menambah jumlah rendang yang dimasak yakni menjadi 2 ton. Dengan harapan bantuan ini bisa dinikmati bagi korban bencana alam di Sumatra,” kata Ketua TP PKK Sumbar, Harneli.

Dia menjelaskan nantinya pendistribusian rendang akan dilakukan secara bertahap ke Provinsi Aceh dan Sumatra Utara, yang direncanakan mulai 20 Desember mendatang.

Alasan rendang dipilih sebagai bentuk bantuan karena memiliki daya simpan yang lama, nilai gizi yang memadai, serta mudah didistribusikan sebagai pangan siap saji. Sehingga bisa dinikmati secara berulang oleh para korban bencana.

“Rendang ini masakan terenak di dunia, semua orang suka dengan rendang. Jadi daripada makan mie instan bagi warga terdampak bencana alam, lebih bagus makan rendang,” sebutnya.

Menurutnya rendang yang dimasak itu dilakukan secara baik melalui kemasan yang aman dan bagus. Karena memang, rendang-rendang yang dimasak tersebut mampu bertahan hingga 6 bulan lamanya.

“Proses memasaknya tidak satu kali momen saja, hampir setiap kami memasak. Kadang-kadang sehari itu bisa memasak rendang 200 kg hingga 400 kg. Kami menggunakan bright gas,” ujar dia.

Selain itu, TP PKK Sumbar juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam program Marandang untuk Sumatera, baik dalam bentuk dukungan dana, bahan, maupun tenaga melalui keterlibatan langsung dalam proses produksi.

“Kami mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program ini, baik melalui dukungan bahan, dana, maupun tenaga, sebagai wujud solidaritas dan kepedulian bersama,” tutupnya.

PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 1 melakukan aksi cepat tanggap dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

"Kegiatan itu merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap korban bencana dengan mengusung semangat Peduli dan Berbagi-Solidaritas Tanpa Batas," kata Kasubbag Kesekretariatan dan Humas PTPN I Regional 1, Rahmat Kurniawan di Medan, Senin (1/12) seperti dikutip dari Antara.

Penyaluran bantuan tahap pertama dilaksanakan pada Sabtu (29/11) di Gedung Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

PTPN I Regional 1 menyerahkan bantuan berupa 250 zak beras 5 kg, 400 kotak mi instan, 300 kotak air mineral cup, 450 bungkus gula pasir 1 kg, 100 papan telur.

Keesokan harinya, Minggu (30/11), PTPN I Regional 1 melanjutkan bantuan tahap kedua di Posko Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Langkat, berlokasi di Kantor Camat Stabat. Bantuan sembako yang diserahkan meliputi 250 zak beras 5 kg, 400 kotak mi instan, 300 kotak air mineral cup, 100 papan telur.

"Bantuan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana," katanya .

PTPN I Regional 1 menegaskan komitmennya untuk terus mendukung masyarakat di wilayah operasional perusahaan, terutama pada situasi darurat bencana alam. Semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian menjadi dasar pelaksanaan bantuan ini.

Bantuan sembako yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di Deli Serdang dan Langkat, terlebih pada kondisi di mana persediaan bahan makanan mulai terbatas akibat banjir yang melanda.

Untuk itu, setiap kegiatan menetap di ruang laut harus mengantongi izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL, jika tidak ingin disegel,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan pentingnya kelengkapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar hukum pemanfaatan ruang laut, agar setiap kegiatan usaha berjalan tertib, berizin, dan terhindar dari sanksi penyegelan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menegaskan, pengawasan pemanfaatan ruang laut semakin ketat demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan iklim usaha yang sehat di ruang laut.

"Untuk itu, setiap kegiatan menetap di ruang laut harus mengantongi izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL, jika tidak ingin disegel," kata Ipunk dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Terbaru, kata Ipunk, KKP mengerahkan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) untuk menyegel kegiatan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tak berizin di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu (26/11) lalu.

Dia menuturkan, penghentian sementara dilakukan pada PT. PSW selaku penanggung jawab usaha, karena tidak memiliki perizinan KKPRL maupun izin reklamasi.

"Hasil pengawasan di lapangan dan permintaan keterangan, Tim kami menemukan di lokasi usaha PT. PSW ini telah terpasang beton dan bambu di perairan laut, serta ada reklamasi yang tanpa izin,” terang Ipunk.

Dari kasus itu, hasil pemeriksaan yang didukung dengan citra satelit menunjukkan besaran luas pemanfaatan ruang laut tak berizin ini sekitar 51,6 hektare.

“Izin PKKPRL ini sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tidak sekedar bermanfaat secara ekonomi, namun juga ada manfaatnya bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan sekitarnya,” jelas Ipunk.

Atas pelanggaran PT PSW, KKP menegakkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ia menambahkan, potensi sanksi selain dihentikan kegiatannya, ada juga potensi denda administratif, yang akan dihitung berdasarkan nilai investasi, dan ini perlu waktu.

"Selain itu, PT. PSW juga harus segera mengurus PKKPRL dan izin reklamasi,” imbuh Ipunk.

KKP juga sebelumnya melakukan penyegelan atau penghentian sementara kegiatan tiga perusahaan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa KKPRL dan reklamasi tanpa izin.

Ketiga perusahaan itu yakni PT DMS disegel pada Senin (19/11); lalu PT GBU, dan PT TMN pada Selasa (18/11). Ketiga perusahaan itu beroperasi di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ipunk mengatakan, penyegelan itu merupakan bukti ketegasan pemerintah dalam menjaga ekosistem laut dan memastikan seluruh kegiatan berlandaskan perizinan yang berlaku.

Ia mengatakan bahwa kegiatan reklamasi tersebut terdeteksi melalui citra satelit dan dikonfirmasi langsung oleh tim di lapangan. Perusahaan itu belum memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang harusnya diterbitkan KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya tata kelola ruang laut melalui perizinan KKPRL.

Hal itu penting untuk memastikan kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih, dan aman bagi ekosistem laut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com,BANDUNG--Bank bjb mendukung gelaran acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-61 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta Kegiatan Pembinaan Kepegawaian dengan tema “Abdi Nagri Menyulam Hari #2”.

Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna mengatakan sebagai mitra pembangunan daerah, pihaknya berupaya hadir di setiap program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Bank bjb turut mendukung rangkaian peringatan ini melalui kontribusi terhadap program pemberdayaan keluarga, edukasi literasi keuangan, serta penyediaan akses layanan perbankan yang inklusif bagi masyarakat, kader PKK, dan peserta kegiatan," katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Ayi memaparkan dukungan itu mencakup edukasi pengelolaan keuangan keluarga, promosi produk inklusi keuangan, hingga fasilitasi akses permodalan atau pembiayaan yang banyak digerakkan oleh kader PKK maupun keluarga ASN.

Bank bjb juga menghadirkan layanan perbankan modern yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Menurut dia, peringatan HKN, HKG PKK, dan kegiatan pembinaan kepegawaian ini menunjukkan sinergi kuat antara penguatan kesehatan, ketahanan keluarga, dan kualitas aparatur.

"Kami mendukung penuh upaya ini melalui edukasi keuangan, program pemberdayaan perempuan, serta perluasan akses permodalan," katanya.

Bahkan, Ayi menambahkan, perseroan pun akan memperluas kolaborasi dengan PKK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

"Kami percaya bahwa masyarakat sehat dan keluarga berdaya adalah fondasi masa depan Jawa Barat," ujarnya.

Diketahui, acara terintegrasi itu digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank
bjb Nunung Suhartini, Walikota, Bupati se-Jawa Barat serta dihadiri oleh ribuan peserta yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, perangkat daerah, pengurus PKK kabupaten/kota, serta berbagai pemangku kepentingan.

Dia menambahkan, bank bjb turut memberikan apresiasi kepada 10 pegawai Pemprov Jabar, sebagai bentuk penghargaan kepada para aparatur yang dinilai inspiratif, adaptif, dan berkontribusi positif dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik.

TASIKMALAYA - Demi membuka lapangan kerja dan mendorong kemandirian ekonomi, Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Padakembang menggelar pelatihan olahan ikan air tawar berupa kreasi nugget dan siomay ikan.

Kegiatan yang digelar di Balai Desa Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Sabtu (15/11/2025) itu diikuti 50 peserta dari kalangan ibu-ibu PKK, kader posyandu, serta perwakilan kelompok pembudidaya ikan.

Founder YIS Sandiaga Uno menyatakan YIS dibangun untuk memberikan kesempatan yang sama, khususnya pemberdayaan anak muda, difabel, dan perempuan. “Melalui program ini, YIS berupaya menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memberdayakan perempuan, tetapi juga mengangkat potensi daerah melalui pemanfaatan komoditas lokal,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Kabupaten Tasikmalaya memiliki komoditas ikan air tawar yang melimpah, sehingga dapat diolah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti nugget dan siomay ikan. Dia juga menekankan pentingnya semangat kolaborasi dalam berusaha.

“Bagi YIS, berusaha bukanlah kompetisi melainkan kolaborasi dan silaturahmi, saling mendoakan, saling menguatkan, dan tumbuh bersama,” tuturnya.

Selain pelatihan pembuatan produk, para peserta juga dibekali keterampilan pemasaran digital dari dasar, dengan pendekatan yang sederhana dan praktis. Mereka diharapkan dapat mempromosikan produk olahannya secara langsung.

Peserta diajarkan keterampilan membuat nugget dan siomay ikan hingga siap jual sekaligus didorong untuk memanfaatkan komoditas lokal agar memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar.

Program ini juga membekali peserta dengan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial secara praktis dalam pemasaran digital. Jejaring UMKM dan perempuan berdaya di Tasikmalaya pun dibangun untuk menciptakan penjualan berkelanjutan.

Ketua PKK Desa Padakembang Ai Susi Susilawati mengapresiasi atas terselenggaranya pelatihan dan pendampingan ini. Dia memberikan penghargaan khusus kepada para peserta yang selama ini aktif mengelola dan mengembangkan potensi ikan air tawar di wilayah tersebut.

“Dengan memanfaatkan komoditas lokal seperti ikan air tawar, masyarakat tidak hanya memperoleh nilai tambah dari sisi ekonomi, tetapi juga turut memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian usaha berbasis sumber daya daerah,” kata Ai Susi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmen dalam menjaga keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT.

Seluruh komoditas tersebut dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal," kata Hasudungan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Hasudungan juga memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026.

Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan.

Ia menjelaskan penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026.

"Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," ujar Hasudungan.

Mengutip Antara, dalam rapat paripurna pada Rabu (12/11), beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan keberatan soal pemangkasan anggaran subsidi pangan.

Salah satunya adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Ia mengaku sedih karena rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar seharusnya tidak dilakukan.

"Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur," ujar Lukmanul.

Saat Raperda APBD 2026 yang sudah disetujui, sebagian besar Anggota DPRD DKI Jakarta keluar ruangan atau walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan.