IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait isu pencopotan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Luky disinyalir memiliki peran dalam lolosnya anggaran pengadaan motor sebanyak 25.000 unit oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Anda tebak saja sendiri,” kata Purbaya saat ditemui dikantornya, Senin (11/5/2026).

Adapun Purbaya akan kembali melantik pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) besok, Selasa (12/5/2026).

“Besok dilantik," kata Purbaya singkat ke awak media

Purbaya juga memberikan klarifikasi mengenai jenis kendaraan yang menjadi persoalan. Dia meluruskan unit yang dimaksud bukanlah motor listrik biasa, melainkan kendaraan operasional untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Motor, bukan motor listrik, motor MBG," kata dia.

Purbaya sebelumnya mengaku Kemenkeu "kebobolan" karena pengadaan motor tersebut awalnya sudah ditolak secara resmi. Namun, anggaran tersebut tetap lolos melalui celah teknis pada perangkat lunak (software) milik Direktorat Jenderal Anggaran.

Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Purbaya menjelaskan bahwa sistem tersebut kini sedang dalam tahap perbaikan total.

"Itu software dari Ditjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Ya kan? Kan kebobolan kan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi sudah saya tolak," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pergantian dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada 21 April 2026.

Dua pejabat yang dicopot yakni Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya menegaskan perombakan tersebut merupakan rotasi rutin tahunan dan tidak dilatarbelakangi persoalan tertentu.

"Itu hanya proses biasa, berapa tahun muter-muter. Jadi enggak ada yang istimewa dari situ," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Hingga kini, posisi definitif untuk kedua jabatan tersebut masih belum ditetapkan. Purbaya menunjuk Sudarto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran.

Sementara itu, Ferry Ardiyanto ditunjuk sebagai Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal. Ferry sebelumnya baru dilantik sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 21 April 2026.

Purbaya menyebut, penetapan pejabat definitif masih menunggu proses pengajuan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin awal atau pertengahan Mei," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Pengganti tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dicopot bakal disetor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga pejabat yang diganti adalah Dirjen Anggaran Luky Alfirman, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) setelah ditinggalkan Masyita Crystallin.

Untuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan saat ini diisi Pelaksana Harian (Plh) Herman Saheruddin. Namun, Purbaya belum mengumumkan siapa pengganti Luky dan Febrio. Yang jelas, sudah ada Plh yang ditunjuk sejak Selasa (21/4).

"(Dirjen Anggaran serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal diganti?) Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Detik, Rabu (22/4).

Menurutnya, saat ini Kemenkeu tengah menyeleksi kandidat terbaik sebagai pengganti ketiga dirjen tersebut. Nama-nama pengganti dirjen Kemenkeu itu disetor Purbaya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," imbuhnya.

Masyita dicopot dari Kemenkeu untuk mengemban tugas baru di Danantara. Pada Februari lalu, Purbaya mengalih tugaskan Masyita menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

Purbaya juga mengungkapkan bakal mencarikan jabatan baru untuk Luky dan Febrio. Namun, ia belum membeberkannya.

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," tutur Purbaya.

Luky Alfirman adalah sarjana teknik industri ITB. Ia juga menempuh pendidikan S2 dan S3 ekonomi di University of Colorado.

Luky mempunyai karir panjang di Kemenkeu yang dimulainya sejak 1 Maret 1995. Ia pernah menjabat Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Selain itu, dia juga pernah menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Perimbangan Keuangan. Pada 23 Mei 2025, Lucy dilantik sebagai Dirjen Anggaran.

Febrio Nathan Kacaribu lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, gelar Master of International & Development Economics dari Australian National University pada 2005. Di tahun 2014, serta gelar Ph.D dari University of Kansas.

Febrio menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015.

Ia bergabung dengan Kemenkeu pada 3 April 2020 saat dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), di masa kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Pada 23 Mei 2025, Febrio dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

[Gambas:Youtube]

Dua pejabat eselon I yang menjabat direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dicopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kedua pejabat yang dicopot Purbaya adalah Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan kedua posisi tersebut sudah diisi oleh pelaksana harian (plh) sejak Selasa (21/4).

"(Dirjen Anggaran serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal diganti?) Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Detik, Rabu (22/4).

Purbaya mengungkapkan bakal mencarikan jabatan baru untuk kedua pejabat senior Kemenkeu tersebut. Namun, ia belum membeberkannya.

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," tutur Purbaya.

Selain kedua jabatan tersebut, kursi eselon I Kemenkeu juga kosong untuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) setelah ditinggalkan Masyita Crystallin

Pada Februari lalu, Purbaya mengalih tugaskan Masyita menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

Saat ini, Kemenkeu tengah menyeleksi kandidat terbaik untuk mengisi tiga jabatan strategis tersebut sebelum diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," ujar Sang Bendahara Negara.

Luky Alfirman adalah sarjana teknik industri ITB. Ia juga menempuh pendidikan S2 dan S3 ekonomi di University of Colorado.

Luky mempunyai karir panjang di Kemenkeu yang dimulainya sejak 1 Maret 1995. Ia pernah menjabat Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Selain itu, ia juga pernah menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Perimbangan Keuangan. Pada 23 Mei 2025, Lucy dilantik sebagai Dirjen Anggaran.

Febrio Nathan Kacaribu lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, gelar Master of International & Development Economics dari Australian National University pada 2005. Di tahun 2014, serta gelar Ph.D dari University of Kansas.

Febrio menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015.

Ia bergabung dengan Kemenkeu pada 3 April 2020 saat dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), di masa kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Pada 23 Mei 2025, Febrio dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026).

Menurut Purbaya, posisi yang ditinggalkan kedua pejabat tersebut saat ini telah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang. Dari kemarin siang," ujar Purbaya ke awak media kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menambahkan bahwa status Plh untuk kedua direktorat jenderal tersebut sudah mulai aktif bekerja sejak Selasa siang, berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu.

Hingga saat ini, baik Febrio maupun Luky belum mendapatkan penempatan jabatan baru. Kondisi ini serupa dengan mantan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang posisinya telah digantikan oleh Robert Leonard Marbun.

Purbaya menyebutkan bahwa para pejabat senior tersebut saat ini sedang dibebastugaskan sementara.

"Belum, istirahat dulu (Heru Pambudi). Nanti saya cari tempat yang pas," jelas Purbaya.

Selain kekosongan pada posisi Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga masih diisi oleh pejabat sementara.

Pasca ditinggalkan Masyita Crystallin, posisi tersebut kini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herman Saheruddin.

Adapun Purbaya berencana mengajukan nama-nama calon pejabat definitif untuk ketiga posisi strategis eselon I tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," ungkap Purbaya.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan telah memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran. Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4/2026) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.

“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya.

Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky. Dia masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.

“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.

Dengan pemberhentian Febrio dan Luky, kini terdapat tiga posisi dirjen di Kementerian Keuangan yang kosong.

Selain Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Dirjen Anggaran, kekosongan jabatan juga terjadi pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin.

Masyita diketahui mendapatkan mandat baru untuk bertugas di PT Danantara Investment Management (Persero).

Purbaya mengatakan bakal menyeleksi kandidat untuk ketiga posisi strategis eselon I itu dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan.

Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada bulan depan.

“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya.

Kemarin, Purbaya juga melantik 5 pejabat baru eselon II Kemenkeu, yaitu 2 pejabat Sekretariat Jenderal, 1 pejabat Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF), 1 pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dari posisi jabatannya per kemarin, Selasa (21/4/2026).
"Iya. Udah dikasih Plh [Pelaksana Harian] sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi usai pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026) siang.
Menurut Purbaya, jabatan Plh. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran sudah aktif sejak kemarin. Adapun Purbaya pada Selasa lalu juga melantik sejumlah pejabat eselon II Kemenkeu.
Purbaya mengatakan saat ini baik Febrio maupun Luky belum dirotasi ke posisi baru. Posisinya sama dengan Heru Pambudi yang sebelumnya sudah dicopot dari Sekjen, dan digantikan oleh Robert Leonard Marbun.
"Belum, istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas," ujarnya.
Di sisi lain, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum diisi oleh pejabat definitif. Usai ditinggalkan Masyita Cystallin, posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas (Plt). yaitu Herman Saheruddin.
Nantinya, lanjut Purbaya, ketiga calon pejabat definitif di posisi itu akan diusulkan ke Presiden Prabowo Subianto bulan depan.
"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kabar perombakan posisi Direktur Jenderal Anggaran serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang ditempati oleh Luky Alfirman dan Febrio Kacaribu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro mengaku belum menerima informasi resmi mengenai pergantian nama-nama di posisi puncak tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada info hal tersebut," ujar Deni singkat kepada IDX Channel, Rabu (22/4/2026).

Sebelumnya, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan akan mengganti dua pejabat penting, yakni Febrio Kacaribu selaku Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran.

Informasi yang bersumber dari internal Kemenkeu ini menyebutkan adanya rencana penyegaran organisasi, meski belum ada kepastian mengenai sosok yang akan mengisi kursi kedua jabatan krusial tersebut.

Di tengah kabar ini, pembaruan data pada laman resmi Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) mengonfirmasi adanya pergantian pimpinan. Herman Saheruddin kini resmi ditunjuk sebagai Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, menggantikan Masyita Crystallin.

Isu pergantian eselon I ini muncul di tengah langkah agresif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menata ulang struktur birokrasi di Departemen Keuangan sepanjang tahun 2026.

Belum lama ini, Menkeu Purbaya telah melantik 5 pejabat eselon II baru. Langkah ini menyusul aksi rotasi besar-besaran yang dilakukan bulan lalu terhadap 1.585 pejabat, termasuk 44 pejabat pimpinan pratama (eselon II). Penataan besar tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026.

(DESI ANGRIANI)

PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) buka suara terkait pemeriksaan sejumlah pekerja asal China oleh Kantor Imigrasi Ketapang, menyusul insiden di area tambang emas perusahaan tersebut di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah 15 warga negara China dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang untuk mendalami status keimigrasian mereka di tengah kasus dugaan penyerangan terhadap petugas keamanan tambang dan prajurit TNI.

Direktur Utama PT SRM Li Changjin menyatakan tuduhan penyerangan terhadap anggota TNI tidak memiliki bukti kuat. Ia menyebut para pekerja justru menjadi korban dalam insiden tersebut.

"Justru para pekerja Tionghoa tersebut yang menjadi korban penganiayaan. Mereka dipukuli dan diinjak dalam truk, hingga mengalami luka-luka lebam di bagian punggung, dada dan paha," kata Li dalam keterangan resmi, Jumat (19/12).

Li menyebut terdapat sembilan pekerja asing yang mengalami penganiayaan, dan semuanya merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Ketapang.

Ia juga menyampaikan para pekerja tersebut telah menjalankan aktivitas teknis di tambang SRM selama bertahun-tahun, sebelum terjadi konflik internal dan pendudukan ilegal lokasi tambang oleh pihak tertentu.

Li menilai rumor soal penyerangan terhadap TNI berasal dari pihak yang disebutnya bernama Firman dan Imran. Ia menuding keduanya menyebarkan tuduhan tersebut dan menduduki area pertambangan secara ilegal.

"Firman dan Imran secara ilegal menduduki lokasi pertambangan SRM dan tanah milik Pamar Lubis. Mereka menggunakan TNI, untuk menjaga kawasan SRM," ujarnya.

Li juga mempertanyakan dasar pengerahan prajurit TNI ke area tambang. Menurutnya, klaim bahwa pekerja melakukan penyerangan dan merusak kendaraan tidak sesuai dengan bukti.

"Tak ada bukti signifikan dalam video yang beredar memperlihatkan pekerja teknis SRM merusak mobil dan menyerang anggota TNI. Tapi justru merekalah yang menjadi korban pemukulan saat dibawa menuju tempat imigrasi," katanya.

Li meminta penyelidikan dilakukan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pemukulan. Ia juga menyampaikan adanya sengketa internal perusahaan yang kini tengah berproses di kepolisian terkait dugaan pemalsuan dokumen dan perebutan kepemilikan perusahaan.

Sebelumnya, pihak Imigrasi Ketapang telah memastikan pemeriksaan terhadap 15 WNA asal China tersebut.

Imigrasi menyatakan proses verifikasi keimigrasian masih berjalan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Pemeriksaan itu dilakukan seiring penanganan polisi atas insiden yang terjadi di area tambang PT SRM.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman memaparkan sejumlah langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mengejar target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir 2025.

Menurut dia, pemerintah telah bekerja lebih kreatif untuk menggali potensi penerimaan di luar pajak, terutama setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengalihkan pengelolaan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Kemenkeu mematok target realisasi PNBP dalam outlook laporan semester (lapsem) sebesar Rp477,2 triliun.

Sementara hingga Oktober 2025, pemerintah telah mengumpulkan Rp402,4 triliun dari PNBP.

"Kurang lebih kita harus kejar Rp75 triliun dalam waktu dua bulan ini, November sampai Desember (2025)," kata Luky dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Beberapa strategi dijalankan antara lain, penguatan pengawasan melalui pelaksanaan joint program penerimaan negara dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, pembentukan Direktorat Potensi dan Pengawasn PNBP dan Staf Ahli Bidang PNBP di lingkup Kementerian Keuangan.

Strategi lainnya yaitu penyelesaian piutang PNBP bakal dipercepat melalui perluasan automatic blocking system (ABS).

"Jadi dengan ABS ini sebelum dilunasi, layanan PNBP tidak diberikan kepada wajib bayarnya," ujar Luky.

Kemenkeu juga memperluas Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar K/L (SIMBARA) yang mencakup komoditas nikel, tembaga, dan komoditas strategis lainnya.

Digitalisasi dan simplifikasi berbagai layanan PNBP lewat sistem terpadu serta inovasi layanan yang terintegrasi dengan penegakan hukum turut menjadi bagian dari strategi utama.

"Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Kalau kita lihat, misalnya, kurang lebih 53,8 persen dari PNBP itu berasal dari PNBP berbasis komoditas. Jadi, penerimaan PNBP ini akan sangat tergantung dari fluktuatifnya komoditas baik di sisi harga maupun di sisi produksi," ujarnya.

Per 31 Oktober 2025, perolehan PNBP tercatat Rp402,4 triliun atau mencapai 84,3 persen dari outlook laporan semester (lapsem) 2025.

Namun, capaian ini terkontraksi 15,7 persen secara tahunan (yoy).

Luky menyebut realisasi tersebut terutama ditopang peningkatan layanan PNBP K/L serta pendapatan badan layanan umum (BLU).

"Jadi, bisa dilihat di sini bahwa kami di Kementerian Keuangan melihat PNBP itu kita benar-benar total football, kami juga menyiapkan secara organisasi bagaimana bisa menggali potensi penerimaan dari PNBP ini," jelasnya.

Realisasi PNBP K/L tercatat Rp110,6 triliun, atau melampaui outlook lapsem yang ditetapkan Rp109,4 triliun.

Kinerja ini didorong inovasi layanan, antara lain e-visa dan e-passport, serta pengembangan Inaportnet di Kementerian Perhubungan.

Dari sisi BLU, penerimaan tercatat Rp82,2 triliun. Realisasi yang tumbuh 0,7 persen itu secara tahunan bersumber dari BLU pengelola dana, kesehatan, pendidikan, barang dan jasa lainnya, serta kawasan.

Peningkatan layanan dan hasil investasi fasilitas kesehatan menjadi salah satu pendorong utama.

Lima K/L penyumbang pendapatan BLU terbesar adalah Kemenkeu, Kemenkes, Kemendiktisaintek, Kemenhan, dan Kemenkomdigi.

Sementara itu, realisasi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) hanya mencapai Rp11,8 triliun, terkontraksi tajam 85,1 persen secara tahunan.

Kontraksi ini, menurut Luky, dipicu oleh penerapan UU Nomor 1 Tahun 2025 yang memindahkan pengelolaan dividen BUMN ke BPI Danantara.

Meski kehilangan sekitar Rp80 triliun dari sisi KND, peningkatan PNBP K/L serta BLU dinilai mendorong perbaikan proyeksi penerimaan tahun berjalan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah mengungkapkan sejumlah syarat agar gaji pegawai negeri sipil (PNS) bisa naik di 2026 mendatang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut kenaikan gaji itu akan sangat bergantung dengan kemampuan fiskal negara.

Namun, dirinya menegaskan mendukung rencana gaji PNS naik tahun depan.

"Saya juga senang kalau ASN (aparatur sipil negara) itu bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal," tegas Rini di Kantor Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Selasa (18/11), dikutip dari detikcom.

Sebagai upaya Kemenpan RB mendorong kenaikan gaji PNS, Rini bersurat langsung kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerima surat tersebut.

Hal ini dipertegas Purbaya usai bertanya kepada anak buahnya, yaitu Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Sementara itu, Dirjen Anggaran Luky Alfirman menyebut belum ada keputusan apa pun karena Kemenkeu masih perlu mengkaji usul kenaikan gaji tersebut.

Luky menjelaskan ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah, sebelum akhirnya memutuskan menaikkan gaji PNS. Ia menegaskan masalah ini tidak sederhana.

"Kita selalu lihat kinerja dan produktivitas dari ASN (aparatur sipil negara) itu sendiri seperti apa. Tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa," tegas Luky.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2026.

Purbaya mengatakan telah menerima surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini terkait usulan tersebut.

"Nanti kita nilai dan kita assess, kita diskusikan nanti (kenaikan gaji PNS di 2026)," ucap Purbaya pada Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Adapun Purbaya mengonfirmasi hal tersebut kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman untuk memberikan penjelasan lebih detail soal kelanjutan peluang kenaikan gaji PNS.

Dirjen Anggaran Luky Alfirman menegaskan sudah menerima surat dari Menpan RB Rini Widyantini. Namun, belum ada keputusan karena Kemenkeu masih perlu mengkaji usul kenaikan gaji tersebut.

Luky menekankan telah menerima surat dari Menpan RB, tetapi belum ada keputusan lebih lanjut karena pihaknya masih harus mengkaji usulan kenaikan gaji PNS mengingat terdapat banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

"Kita belum mengambil keputusan apa pun juga, tapi faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simple, simply kita naikin gaji, enggak seperti itu," tegas Luky.

"Kita selalu lihat kinerja dan produktivitas dari ASN (aparatur sipil negara) itu sendiri seperti apa. Tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa," tambahnya.

Sebelumnya, Rini mengatakan sangat mendukung rencana kenaikan gaji PNS, tetapi hal tersebut tetap bergantung kepada kemampuan fiskal pemerintah.

Rencana pemerintah menaikkan gaji ASN pada 2026 mencuat sejak 30 Juni 2025. Rencana itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025.

Dokumen RKP 2025 terbaru, kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.