JAKARTA - Universitas Nasional (Unas) resmi mengusulkan budayawan dan sastrawan besar Indonesia Sutan Takdir Alisjahbana (STA) sebagai calon penerima Gelar Pahlawan Nasional tahun 2026. STA dianggap layak mendapatkan gelar tersebut karena kontribusinya terhadap pengembangan Bahasa Indonesia, Pendidikan, dan Budaya Indonesia.

Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Unas Nana Yuliana mengatakan, dokumen pengusulan STA sebagai Pahlawan Nasional akan disampaikan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2D) melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

“Pengusulan ini besok akan kami sampaikan ke tim TP2 daerah melalui Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian nanti akan direview dan diverifikasi, lalu dari tim daerah disampaikan kepada pusat di Kemensos, kemudian ke Dewan Gelar Kementerian Kebudayaan. Baru nanti ke Presiden. Mudah-mudahan November ini STA bisa masuk dalam salah satu calon penerima Gelar Pahlawan Nasional,” ujar Nana, Selasa (30/6/2026).

Untuk mendukung usulan tersebut, Unas hari ini menggelar Seminar Nasional bertema “Menelaah Jejak Kepahlawanan Sutan Takdir Alisjahbana (STA): Kontribusi Bagi Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia” di kampus Unas, Jakarta.

Seminar nasional dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, serta sejumlah tokoh sastra dan budaya Indonesia.

Nana yang juga Ketua Panitia mengungkapkan seminar ini semula direncanakan berlangsung pada 16 Juli, namun dimajukan menjadi hari ini karena seluruh dokumen dan perangkat pendukung pengusulan STA harus diserahkan paling lambat pada 2 Juli 2026.

STA adalah tokoh yang telah banyak berkontribusi dan memodernisasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional dan sebagai pemersatu bahasa Indonesia. “STA adalah yang pertama kali menulis tata Bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan memperkenalkan hukum MD (Menerangkan dan Diterangkan) dan DM (Diterangkan dan Menerangkan), sehingga Bahasa Indonesia memiliki struktur logis,” ungkapnya.

"Karya STA dalam bidang sastra, dalam bidang novel, saya kira tidak perlu saya sebutkan satu per satu, karena kita semua sudah menilai siapa STA dengan karya-karyanya," tambahnya.

Menurut Nana, pemikiran STA masih sangat relevan untuk menjawab tantangan kebudayaan Indonesia di tengah persaingan global menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan pembangunan manusia berkarakter.

Selain dikenal sebagai sastrawan dan budayawan, STA juga dinilai berjasa dalam dunia pendidikan. Pada masa pendudukan Belanda, STA aktif mendorong masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi hingga kemudian mendirikan yayasan yang memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menjadi cikal bakal lahirnya Unas.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut baik usulan Unas. STA merupakan sosok yang berjasa besar dalam pembangunan bangsa meskipun tidak terlibat langsung dalam perjuangan fisik.

“Tentu kita menyambut baik. Ini sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa pahlawan itu bukan hanya yang ikut bertempur di medan perang, tetapi juga ada yang bekerja di belakang panggung seperti Pak Sutan Takdir Alisjahbana,” ujar Saifullah Yusuf yang juga merupakan alumni Unas.

"Maksud saya di belakang panggung itu, beliau tidak mungkin menjadi perhatian ketika kita mengusulkan calon-calon pahlawan pada waktu itu. Tapi ini ada hal yang baru yang memang dibuka kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita bisa mengusulkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini belum menjadi perhatian bersama kita seperti STA," lanjutnya.

Saifullah Yusuf mengaku masih merasakan langsung kepemimpinan STA saat dirinya kuliah di kampus tersebut pada 1985. “Waktu saya kuliah beliau masih menjadi rektor. STA memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berekspresi. Tidak ada penekanan ataupun pembatasan. Organisasi dan kegiatan mahasiswa tumbuh dengan baik sehingga Universitas Nasional menjadi pusat diskusi para aktivis dari berbagai kampus,” ujarnya.

Terkait gelar Pahlawan Nasional untuk STA, Gus Ipul mengatakan usulan saat ini masih dalam tahap awal dan akan terus dikawal hingga masuk ke Dewan Gelar yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Magelang (ANTARA) - Taman Wisata Candi Borobudur menyambut momentum liburan sekolah tahun 2026, menghadirkan rangkaian program wisata Liburan Nyaman Penuh Makna yang memadukan pengalaman budaya, edukasi, rekreasi keluarga, hingga perjalanan reflektif bagi para wisatawan.

Direktur Komersil InJourney Destination Management (IDM) Gistang Panutur di Magelang, Jawa Tengah, Selasa, menyampaikan beragam aktivitas disiapkan untuk memberikan pengalaman bermakna dengan mengajak pengunjung mengenal kekayaan warisan budaya, seni, serta nilai-nilai luhur yang terkandung di Candi Borobudur.

Ia menyampaikan, rangkaian program liburan sekolah ini merupakan bagian dari upaya IDM menghadirkan pengalaman yang memperkaya wawasan dan membangun kedekatan masyarakat dengan warisan budaya.

"Candi Borobudur bukan hanya sebuah mahakarya arsitektur dunia, tetapi juga ruang pembelajaran yang menyimpan nilai sejarah, budaya, dan spiritualitas. Melalui rangkaian program Liburan Sekolah di Candi Borobudur, kami ingin wisatawan dapat menikmati liburan sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya Indonesia,"katanya.

Ia menuturkan, salah satu pengalaman unggulan yang dihadirkan adalah Tanceping Niat, sebuah perjalanan reflektif yang mengajak wisatawan untuk kembali terhubung dengan diri sendiri melalui arca Unfinished Buddha. Program ini menjadi ruang bagi wisatawan untuk menikmati momen hening, menyampaikan harapan niat baik dan sebagai release moment dalam suasana penuh ketenangan. Program Tanceping Niat mulai berlangsung pada 21 Juni 2026.

Bagi keluarga yang ingin memberikan pengalaman liburan edukatif bagi anak-anak, katanya, Taman Wisata Candi Borobudur juga menghadirkan program Junior Wanderer Holiday Adventure: Family Fun Trip to Borobudur.

Program ini dirancang sebagai perjalanan eksplorasi budaya yang mengajak anak-anak mengenal jejak sejarah Candi Borobudur, serta lanskap alam yang menjadi bagian dari keindahan kawasan Borobudur. Program ini berlangsung pada 5 Juli 2026 dengan harga tiket sebesar Rp150 ribu, sementara orang tua cukup membeli tiket masuk Candi Borobudur.

Selain itu, pengalaman belajar budaya juga dihadirkan melalui Junior Wanderer Heritage Lab yang berlokasi di Museum Kapal Samudraraksa dan Museum Karmawibhangga. Wisatawan bisa mengikuti rangkaian workshop, seperti workshop pewarnaan wayang, kelas gamelan dan kelas menari. Melalui program ini, wisatawan dapat mengikuti berbagai aktivitas kreatif setiap akhir pekan mulai 27 Juni hingga 12 Juli 2026 dengan pembelian tiket secara langsung seharga Rp45.000.

Selain menghadirkan pengalaman spiritual dan reflektif, wisatawan juga dapat menikmati pertunjukan seni budaya melalui Tari Kidung Tribangga yang digelar di area Plaza Beringin Taman Wisata Candi Borobudur. Pertunjukan yang mengangkat kisah-kisah dari relief Candi Borobudur ini akan dipentaskan pada 20, 26 Juni, dan 5 Juli 2026 pukul 15.00–15.30 WIB.

Semarak liburan sekolah juga semakin lengkap dengan hadirnya Kampung Dolan, sebuah ruang nostalgia permainan tradisional yang mengajak keluarga dan anak-anak mengenal kembali berbagai permainan khas Indonesia. Berlokasi di area Museum Kapal Samudraraksa, Kampung Dolan berlangsung mulai 20 Juni hingga 16 Juli 2026. Melalui kegiatan ini, pengunjung tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pengalaman mengenal nilai kebersamaan, kreativitas, dan kearifan lokal yang terkandung dalam permainan tradisional.

Ia menyampaikan, rangkaian pertunjukan seni lainnya turut hadir melalui Pentas Seni Aneka Tari yang digelar di dua lokasi berbeda. Di area Plaza Beringin, wisatawan dapat menyaksikan Sendratari Geger Goa Kiskendo pada 24 Juni 2026 serta Tari Menak Kontjer pada 1 Juli 2026 pada pukul 15.00–15.30 WIB. Sementara itu, di Amphitheater Kampung Seni Borobudur, pengunjung dapat menikmati pertunjukan Tari Warok Manunggal pada 28 Juni 2026 dan Tari Topeng Ireng pada 3 Juli 2026 pukul 15.00 WIB.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berisiko mengalami kutukan sumber daya alam apabila pembenahan tata kelola dan kelembagaan tidak menjadi prioritas.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai kualitas institusi menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan komoditas akan menghasilkan kesejahteraan atau justru memperburuk perekonomian.

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi, sistem politik, serta efektivitas tata kelola yang mengelola kekayaan alam tersebut.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," kata Didik dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?pada Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara. Norwegia, Australia dan Kanada berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui institusi yang kuat dan kebijakan yang konsisten.

Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola, tingginya korupsi, dan minimnya diversifikasi ekonomi.

Didik menilai Indonesia masih berada di persimpangan. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta produsen utama minyak sawit dan berbagai komoditas mineral, Indonesia memiliki peluang besar memperoleh manfaat ekonomi. Namun, peluang tersebut dapat berubah menjadi beban apabila tata kelola tidak diperbaiki.

Dia mengutip hasil riset ekonom Indef, Nailul Farih, yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Dalam riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif di negara-negara berpendapatan tinggi dan menengah yang memiliki institusi relatif kuat.

Sebaliknya, negara berpendapatan rendah justru lebih rentan mengalami fenomena resource curse atau kutukan sumber daya.

Menurut Didik, teori New Institutional Economics menjelaskan bahwa kualitas institusi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, tata kelola yang efektif, serta birokrasi yang akuntabel menjadi fondasi agar kekayaan alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia mengingatkan pendapatan besar dari sektor sumber daya alam justru dapat memicu praktik perburuan rente, korupsi, hingga konflik politik apabila pengelolaannya tidak transparan. Dalam kondisi tersebut, kekayaan alam tidak lagi menjadi modal pembangunan, melainkan memperkuat kepentingan elite dan melemahkan produktivitas ekonomi.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Sekarang saya kira Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," ujarnya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kemampuannya membangun institusi yang berkualitas daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai mulai menunjukkan gejala kutukan sumber daya alam (SDA) di tengah melimpahnya cadangan komoditas strategis.

Ekonom senior The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini menilai deindustrialisasi, ketergantungan terhadap komoditas, serta praktik perburuan rente menjadi sinyal bahwa pengelolaan sumber daya alam nasional masih menghadapi persoalan mendasar.

Didik mengatakan Indonesia saat ini berada di persimpangan antara menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai berkah atau justru berubah menjadi kutukan ekonomi. Menurutnya, arah tersebut akan ditentukan oleh kualitas institusi, tata kelola, dan sistem politik dalam mengelola kekayaan alam.

"Indonesia ini ada di simpang jalan antara berkah dan kutukan. Tidak tahu nanti bagaimana nasibnya," katanya dalam diskusi publik bertajukSumber Daya Alam: Berkah atau Kutukan?, Senin (29/6/2026).

Menurut Didik, sumber daya alam tidak secara inheren menjadi berkah maupun kutukan. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bergantung pada kualitas institusi dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Kesimpulan tersebut, kata dia, sejalan dengan berbagai literatur ekonomi politik modern.

Dia mencontohkan Norwegia, Australia, dan Kanada sebagai negara yang berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkat dukungan kelembagaan dan kebijakan yang kuat. Sebaliknya, Venezuela dan Nigeria menjadi contoh kegagalan pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada kemiskinan, lemahnya diversifikasi ekonomi, hingga rapuhnya institusi negara.

Didik mengutip hasil riset ekonom Indef Nailul Farih yang menunjukkan hubungan antara sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi bersifat kondisional. Berdasarkan riset tersebut, sumber daya alam memberikan dampak positif terhadap negara berpendapatan tinggi dan menengah, tetapi justru berdampak negatif bagi negara berpendapatan rendah yang memiliki kualitas institusi lemah.

Dia menjelaskan teori New Institutional Economics menempatkan institusi sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan SDA. Perlindungan hak kepemilikan, institusi politik yang mendukung dunia usaha, kualitas tata kelola, serta birokrasi yang efektif menjadi fondasi agar kekayaan alam mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

"Masalah yang harus dibenahi bukan sumber daya alamnya, yaitu kebijakannya dan sistem ekonomi politiknya," ujarnya.

Dalam paparannya, Didik menilai Indonesia telah memperlihatkan sejumlah gejalapartial resource curseatau kutukan sumber daya sebagian. Gejala tersebut tercermin dari terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto selama beberapa dekade terakhir, meningkatnya ketergantungan ekonomi terhadap komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit, serta masih kuatnya praktik perburuan rente di sektor sumber daya alam.

Menurut dia, praktik perburuan rente muncul melalui berbagai persoalan, mulai dari perizinan, penangkapan kepentingan oleh oligarki, hingga ketidakpastian regulasi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat ekonomi dari kekayaan sumber daya alam apabila tidak diikuti perbaikan tata kelola.

Didik menambahkan teori kutukan sumber daya alam menjelaskan bahwa melimpahnya penerimaan dari sektor komoditas dapat memicu korupsi, memperkuat oligarki politik, menurunkan produktivitas sektor nonkomoditas, serta memunculkan konflik perebutan rente apabila institusi negara tidak berfungsi secara efektif.

Sebaliknya, negara yang berhasil mengelola kekayaan alam umumnya ditopang demokrasi yang kuat, kelembagaan yang transparan, pengelolaan dana kekayaan negara yang akuntabel, investasi pada pendidikan, dan struktur ekonomi yang terdiversifikasi.

Oleh karena itu, Didik menilai agenda utama Indonesia bukan sekadar meningkatkan produksi atau hilirisasi komoditas, melainkan memperkuat kualitas institusi agar kekayaan sumber daya alam benar-benar menjadi mesin pembangunan jangka panjang.

"Indonesia memerlukan kualitas politik yang baik, ada check and balance, penggunaan anggaran yang transparan," katanya.

Didik menegaskan sumber daya alam bukan takdir yang secara otomatis membawa kemakmuran. Menurutnya, keberhasilan suatu negara lebih ditentukan oleh kualitas institusi daripada besarnya cadangan sumber daya alam yang dimiliki.

"Kalau Anda datang ke Korea, kanan kirinya batu-batu, tidak ada sumber daya alam. Tetapi sekarang pendapatan per kapitanya jauh lebih tinggi. Jadi institusinya yang menjadi penting," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendukung transformasi BUMN logistik dalam memperkuat efisiensi, meningkatkan daya saing global, serta memperlancar ekosistem logistik nasional.

"Berkaitan dengan BUMN holding logistik, kami sebagai regulator yang berkaitan dengan transportasi tentunya akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh BUMN maupun Danantara," kata Dudy dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi terkait rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero). Yang mana terdapat sembilan BUMN logistik akan tergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Dudy menyatakan Kementerian Perhubungan akan mendukung penuh setiap langkah restrukturisasi BUMN logistik yang dijalankan Danantara sebagai bagian transformasi perusahaan milik negara.

Menurutnya, Kementerian Perhubungan menjalankan fungsi sebagai regulator sehingga siap memfasilitasi berbagai kebijakan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran proses transformasi sektor logistik nasional.

"Jadi kita fully support apa yang menjadi agenda atau apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun dari Danantara kita akan mendukung sepenuhnya," ucapnya.

Dia menilai seluruh keputusan bisnis, termasuk merger, konsolidasi, maupun langkah strategis lainnya, merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerja perusahaan BUMN.

"Dan harapan kita BUMN tidak hanya sebagai pemain lokal tapi juga akan menjadi sebagai pemain dunia dengan dengan kondisi yang terbarunya nanti," ucap Menhub.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, siap terus berkoordinasi dengan Danantara maupun BUMN apabila diperlukan guna memastikan seluruh proses restrukturisasi berjalan efektif, terarah, dan memberikan manfaat optimal.

Ia menegaskan dukungan penuh Kementerian Perhubungan merupakan bagian dari komitmen pemerintah menyukseskan agenda transformasi BUMN agar tercipta ekosistem logistik nasional yang semakin efisien dan kompetitif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan rencana konsolidasi sejumlah BUMN logistik ke dalam satu entitas terintegrasi.

Daud menjelaskan per 1 Juli 2026, terdapat tujuh perusahaan logistik pelat merah akan bergabung ke dalam PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai tahap awal pembentukan holding logistik di bawah Pos Indonesia.

Ketujuh perusahaan tersebut terdiri dari PT Multi Terminal Indonesia (MTI) dan PT Prima Indonesia Logistik (PIL) yang sat berada di bawah Pelindo, PT Pos Logistik Indonesia (Poslog) milik Pos Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik (SBL) milik PT Pelni, PT KBN Prima Logistik (KPL) milik Danareksa.

Kemudian PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS) dari SIG, serta PT Krakatau Jasa Logistik (KJL) yang merupakan bagian dari Krakatau Steel.

Pada tahap awal tersebut, kepemilikan sahamnya yakni 73 persen Pelindo, 9 persen Pos Indonesia, dan 17 persen dimiliki lima perusahaan lainnya. Nantinya pada 2027, seluruh saham perusahaan akan berada di bawah Pos Indonesia.

"Nah ini adalah tujuh perusahaan yang di awal Juli nanti, 1 Juli, akan bergabung dalam satu perusahaan yang namanya adalah PT MTI atau Multi Terminal Indonesia," ujar Daud dalam RDP dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6).

Selanjutnya pada fase berikutnya berdasarkan surat dari Danantara Aset Manajemen konsolidasi, lanjut Daud, holding itu akan diperluas dengan masuknya PT Semen Indonesia Logistik (Silog) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

"Nantinya, berarti sudah ada sembilan BUMN logistik yang bergabung di bawah perusahaan Pos Indonesia," kata Daud.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang relatif positif, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya tantangan tersebut antara lain masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya tekanan biaya hidup.Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Andry menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.

Ia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan lembaga riset ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha," ungkapnya.

Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial



Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Andry menegaskan, bahwa INDEF tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian ia berharap pemerintah juga memberikan ruang dialog yang konstruktif serta merespons berbagai masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," ujar Andry.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyebut bahwa sebagian besar pokok-pokok revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcingtelah disetujui, meskipun masih menyisakan sejumlah perdebatan.

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa buruh menginginkan pekerjaan alih daya hanya dibatasi pada empat sektor penunjang, yakni katering, keamanan (security), pengemudi (driver), dan kebersihan (cleaning service).

Namun, terdapat pihak yang disebutnya tetap menginginkan agar pekerjaan penunjang di sektor perminyakan, pertambangan, dan kelistrikan tetap masuk dalam daftar tersebut. Hal ini lantaran praktik ini banyak berlangsung di perusahaan pelat merah alias BUMN.

Oleh karena itu, dia menawarkan jalan tengah agar perusahaan milik negara dapat tetap menggunakan pekerja alih daya dengan membentuk anak perusahaan khusus, bukan lagi mengambil tenaga kerja dari pihak ketiga seperti koperasi atau yayasan.

“Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Dengan demikian, pekerja alih daya tersebut akan memiliki hubungan kerja dengan anak perusahaan BUMN terkait. Standar upah dan kesejahteraan lainnya dituntut sama dengan perusahaan induk.

Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan hingga perminyakan swasta, dia mengatakan bahwa penggunaan pekerja outsourcing bakal dibatasi total.

Iqbal berargumen bahwa kelonggaran bagi BUMN diberikan lantaran sebaran perusahaan berada di seluruh Indonesia, sementara perusahaan swasta umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Nah, itu yang kita sedang putuskan. Mudah-mudahan awal Juli atau paling lama pertengahan Juli 2026, perusahaan akan dikasih waktu 6 bulan untuk menyesuaikan aturan ini,” tuturnya.

Iqbal lantas menjelaskan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, hingga Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pekerja Kemnaker Indah Anggoro Putri terkait implementasi aturan ini.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan, ancaman pemutusan hubungan kerja ( PHK ) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi produksi oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. "Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya impact dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Said Iqbal Blak-blakan 2.500 Buruh Pabrik Terancam PHK



Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab menaikkan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi penerbangan domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan melalui kebijakan itu, PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

"Pelaksanaan kebijakan PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada periode libur sekolah berjalan dengan baik sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas nasional," kata Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Fasilitas itu berlaku untuk pembelian tiket sejak berlakunya peraturan hingga 5 Juli 2026, dengan periode penerbangan pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Lukman menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan selama masa libur sekolah sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

Program PPN DTP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran perjalanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Lukman.

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) pada data penjualan 24 Juni 2026, penerapan kebijakan PPN DTP telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penyesuaian harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi.

"Hasil pemantauan juga menunjukkan seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Implementasi program itu diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur sekolah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan manfaat kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini selama periode yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan transportasi udara, keberlangsungan usaha maskapai, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," sebut Lukman.

Selain melakukan pemantauan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam menerapkan kebijakan PPN DTP, tarif batas atas, serta ketentuan fuel surcharge yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif kepada maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PAINAN - Anggota DPRD Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Novermal 5 perusahaan sawit/CPO yang beroperasi di wilayah Pesisir Selatan diadukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dia menyampaikan laporan ke KPPU itu terkait persoalan harga dan potongan timbangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan.

"Melalui Surat Deputi Penegakan Hukum No.1177/DH/P/IV/2026 tanggal 25 Juni 2026, saya telah dipanggil untuk didengar keterangan sebagai saksi, atas pengaduan saya yang tercatat sebagai Perkara Laporan No. 77-92/DH/KPPU-L/VI/2026," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Novermal bilang selanjutnya penyelidik KPPU akan mendengar keterangan darinya pada hari Jumat 2 Juli 2026 mendatang, terkait dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999, yaitu tentang pembelian TBS kelapa sawit oleh 5 (lima) pabrik kelapa sawit yang diduga bersekongkol menetapkan harga seragam rendah, dan potongan timbangan seragam tinggi (praktik kartel).

Dia menjelaskan informasi terbaru untuk harga TBS kelapa sawit kebun swadaya Pesisir Selatan mencapai Rp1.400 per kg, dan harga ini berada jauh bawah harga TBS kebun plasma yang ditetapkan pemerintah.

Adapun, untuk harga TBS kebun swadaya Kabupaten Sijunjung lebih tinggi dari Pesisir Selatan. Artinya kondisi ini terjadi potongan timbangan TBS Pesisir Selatan mencapai 9% - 12%, sementara di Sijunjung hanya 4% - 5%.

Pihak pabrik selalu berdalih, ujar Novermal, harga rendah karena rendemen TBS Pesisir Selatan rendah. Tapi, cek rendemen hamparan tidak pernah dilakukan, dan rendemen di pabrik tidak pernah dibuka.

"Dalih mereka, potongan timbangan tinggi karena mutu TBS rendah, tapi tidak jelas standarnya," ujar dia.

Menurutnya dari dulu sampai sekarang, harga TBS kelapa sawit kebun swadaya Pesisir Selatan paling rendah, dan potongan timbangan paling tinggi di Sumbar.

"Dengan harga Rp700 per kg di bawah harga Kabupaten Sijunjung, petani kelapa sawit Pesisir Selatan dengan luas kebun swadaya 44 ribu hektar, rugi Rp700-an miliar per tahun," sebutnya.

Oleh karena itu, dia meminta KPPU memulihkan iklim usaha yang adil bagi petani sawit swadaya, yaitu penetapan harga dan potongan timbagan (sortasi) TBS kelapa sawit yang transparan dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Permentan No. 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

"Kalau 5 pabrik tersebut terbukti melakukan praktik kartel dan persaingan usaha tidak sehat, saya berharap KPPU menjatuhkan sanksi yang tegas," harap Novermal yang juga kader PAN ini.

Novermal pun mengungkapkan kelima pabrik kelapa sawit yang diadukan ke KPPU tersebut, PT Incasi Raya Sudetan POM di Teluk Ampalu Inderapura, PT Sumatera Jaya Agro Lestari di Teluk Ampalu, Inderapura, PT Transco Energi Utama di Tiga Sungai, Inderapura, PT Kemilau Permata Sawit di Kubu, Tapan, dan PT Muara Sawit Lestari di Lunang Selatan, Lunang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan teknologi keuangan berbasis dompet digital DANA berupaya untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke dalam ekosistem digital melalui program SisBerdaya dan DisBerdaya 2026.

Director of Communication Olavina Harahap mengatakan, salah satu masalah yang dihadapi UMKM pada saat ini adalah minimnya penggunaan teknologi dalam menjalankan bisnisnya.

“Belum menggunakan teknologi secara optimal, digitalisasi secara optimal,” kata dia ketika ditemui dalam Offline Mentoring WorkshopSisBerdaya dan DisBerdaya 2026, Jumat (26/6/2026).

Ia menambahkan, bahkan belum semua UMKM yang masuk dalam 35 peserta terpilih program SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 memiliki layanan pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

Penggunaan QRIS dinilai menjadi salah satu bagian dari digitalisasi keuangan yang penting dimiliki oleh pelaku UMKM.

“Kalau mereka tidak punya layanan keuangan digital, bagaimana yang mau beli. Kan hari gini agak susah transfer, ribet. Semua sudah senangnya pakai QRIS,” ungkap dia.

Selain itu, peserta UMKM yang semua dijalankan oleh wanita tersebut juga didorong untuk lebih memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk promosi yang meningkatkan cakupan produk yang dijual.

“Jadi kami hadir untuk bisa bantu mereka ke digital,” imbuh dia.

Dari sisi pengelolaan keuangan, masih banyak UMKM yang belum melakukan administrasi secara optimal.

“Makanya, kami dalam salah satu modul, salah satu kurikulumnya adalah bagaimana mengatur keuangan secara digital untuk UMKM,” ucap dia.

Tak hanya itu, Ola bilang, pihaknya juga mendorong UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung keberlanjutan berusaha.

Perlu ada upaya lebih dan kemampuan untuk sebuah usaha dapat memiliki NIB.

UMKM juga menghadapi kompetisi di tengah banyaknya pelaku usaha yang ada di Indonesia.

Ke depan, Ola berharap UMKM peserta SisBerdaya dan DisBerdaya dapat tersambung ke akses permodalan melalui fitur DANA Bisnis yang ada di aplikasi.

“Pengennya memang begitu, tujuannya begitu, tapi kami pelan-pelan lah,” tutup dia.

Sedikit catatan, peserta program ini berasal dari berbagai wilayah termasuk peserta dari luar Pulau Jawa.

Hal ini selaras dengan 40 persen pengguna DANA saat ini yang berada di kota tier 2 dan 3.

Salah satu peserta SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 dari Medan bernama Ike Purba mengatakan, program pendampingan ini sangat berguna untuk usaha yang masih baru.

Ike sendiri baru 6 bulan menjalankan bisnis minyak rempah dengan jenama Minyak Kempu Karo.

“Jadi kita butuh pembinaan supaya berkembang, bisa belajar,” ucap dia.

Sebagai informasi, SisBerdaya diinisiasi oleh DANA Indonesia bersama Ant International Foundation sejak 2023.

Program ini berfokus pada pemberdayaan UMKM perempuan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas bisnis berbasis teknologi.

Pada 2024, program diperluas melalui, DisBerdaya untuk mendukung UMKM perempuan penyandang disabilitas.

Setelah melalui tahap seleksi dan mentoring, 35 finalis SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 akan mendapatkan bantuan uang tunai dengan total ratusan juta rupiah untuk mengembangkan usahanya dan memanfaatkan teknologi.

Dampak yang dihasilkan sepanjang pelaksanaan program ini adalah peserta mencatat rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 113 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 126 persen dalam enam bulan setelah mengikuti program.

Pada 2026, lebih dari 6.800 peserta berpartisipasi di SisBerdaya dengan kategori usaha terbesar yakni F&B (52 persen), fashion & aksesori (23,3 persen), kerajinan tangan (8,8 persen), jasa, kecantikan dan perawatan diri (3,3 persen).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Mangkoenagoro X menegaskan bahwa warisan budaya merupakan aset ekonomi strategis yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif Asia. Gagasan ini diampaikannya saat menjadi pembicara dalam sesi "Catching Asia's Beat" pada World Economic Forum Annual Meeting of the New Champions (WEF AMNC) 2026 di Dalian, Cina, Rabu (24/6).

Dalam forum yang mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, dan inovator global itu, Mangkoenagoro X mengatakan, keunggulan kompetitif Asia tidak lagi hanya ditentukan oleh efisiensi dan skala ekonomi, tetapi juga kemampuan mengubah modal budaya menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan.

"Budaya adalah infrastruktur. Bukan infrastruktur fisik, melainkan infrastruktur sosial. Budaya menciptakan kepercayaan, memperkuat identitas, dan membangun kohesi sosial. Pada waktunya, budaya juga mendorong ketahanan ekonomi," kata Mangkoenagoro X.

Menurut dia, Indonesia memiliki modal budaya besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Pada 2025, sektor ekonomi kreatif menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja atau sekitar 18,7% dari total angkatan kerja nasional. Sedangkan sektor pariwisata diproyeksikan menyumbang lebih dari Rp 1.800 triliun per tahun dalam satu dekade mendatang serta menopang lebih dari 12 juta lapangan kerja.

Menurut Mangkoenagoro X, pengakuan UNESCO terhadap 13 warisan budaya tak benda Indonesia menunjukkan bahwa budaya bukan sekadar tradisi, tetapi juga aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam sesi tersebut, Mangkoenagoro X juga berdialog dengan Menteri Pengembangan Digital, Inovasi, dan Komunikasi Mongolia Nomin Chinbat. Keduanya membahas bagaimana negara-negara Asia dapat memanfaatkan identitas budaya sebagai fondasi pembangunan ekonomi sekaligus memperkuat kepercayaan diri nasional.

Sebagai contoh implementasi, Mangkoenagoro X memaparkan transformasi Pura Mangkunegaran di Solo. Menurut dia, kompleks budaya yang berusia 269 tahun itu menerima lebih dari 120 ribu kunjungan pada 2024.

Berbagai kegiatan digelar di kawasan tersebut, mulai dari Upacara Pergantian Tahun Jawa Sura hingga Mangkunegaran Run. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan efek berganda terhadap perekonomian Kota Solo.

Mangkoenagoro X mengatakan bahwa di era kecerdasan buatan, budaya menjadi pembeda yang sulit ditiru. "Teknologi dapat disalin. Modal dapat berpindah. Infrastruktur fisik dapat dibangun ulang. Namun budaya, keaslian, dan kepercayaan jauh lebih sulit untuk direplikasi," ujarnya.