Sejumlah jenis pekerjaan dikecualikan pemerintah untuk memakai tenaga pekerja alih daya (outsourcing) yang bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Pada prinsipnya, aturan tersebut melarang perusahaan untuk menggunakan pekerja outsouring dan ditargetkan bakal terbit paling lambat pertengahan Juli 2026

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan empat jenis pekerjaan yang dikecualikan, yakni petugas katering, petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service).

"Jadi, dilarang mempekerjakan pekerja alih daya poin satu. Poin dua, pengecualian terhadap hal tersebut di empat jenis pekerjaan penunjang. Jelas ya, penunjang," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6), dikutip dari Detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan akan diberikan masa transisi selama enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut setelah aturan resmi diterbitkan.

Meski demikian, Said mengungkapkan pembahasan revisi Permenaker masih menyisakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan buruh.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mengusulkan agar pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan tetap dapat menggunakan tenaga alih daya.

Namun, usulan tersebut ditolak serikat buruh karena dinilai berpotensi mempertahankan praktik outsourcing di sektor strategis yang selama ini banyak diterapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai jalan tengah, Said mengusulkan BUMN yang membutuhkan tenaga kerja penunjang membentuk anak perusahaan sebagai pemberi kerja, bukan melalui koperasi, yayasan, CV, atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

"Jadi, enggak bisa lagi koperasi, yayasan, CV, Karang Taruna, enggak bisa. Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang, itupun di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, pekerja nantinya memiliki hubungan kerja langsung dengan anak perusahaan tersebut, baik melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, upah dan kesejahteraan pekerja harus setara dengan pekerja di perusahaan induk.

Sementara itu, Said menegaskan perusahaan swasta tidak lagi diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing di sektor pertambangan dan perminyakan. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga tidak memiliki alasan untuk tetap menggunakan skema alih daya.

"Untuk perusahaan jasa pertambangan dan perminyakan swasta, enggak boleh ada pekerja alih daya. Kenapa? Karena mereka kan milik-milik swasta ini keuntungan perusahaannya tinggi sekali, dan itu kan hanya di satu lokasi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyebut bahwa sebagian besar pokok-pokok revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcingtelah disetujui, meskipun masih menyisakan sejumlah perdebatan.

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa buruh menginginkan pekerjaan alih daya hanya dibatasi pada empat sektor penunjang, yakni katering, keamanan (security), pengemudi (driver), dan kebersihan (cleaning service).

Namun, terdapat pihak yang disebutnya tetap menginginkan agar pekerjaan penunjang di sektor perminyakan, pertambangan, dan kelistrikan tetap masuk dalam daftar tersebut. Hal ini lantaran praktik ini banyak berlangsung di perusahaan pelat merah alias BUMN.

Oleh karena itu, dia menawarkan jalan tengah agar perusahaan milik negara dapat tetap menggunakan pekerja alih daya dengan membentuk anak perusahaan khusus, bukan lagi mengambil tenaga kerja dari pihak ketiga seperti koperasi atau yayasan.

“Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Dengan demikian, pekerja alih daya tersebut akan memiliki hubungan kerja dengan anak perusahaan BUMN terkait. Standar upah dan kesejahteraan lainnya dituntut sama dengan perusahaan induk.

Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan hingga perminyakan swasta, dia mengatakan bahwa penggunaan pekerja outsourcing bakal dibatasi total.

Iqbal berargumen bahwa kelonggaran bagi BUMN diberikan lantaran sebaran perusahaan berada di seluruh Indonesia, sementara perusahaan swasta umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Nah, itu yang kita sedang putuskan. Mudah-mudahan awal Juli atau paling lama pertengahan Juli 2026, perusahaan akan dikasih waktu 6 bulan untuk menyesuaikan aturan ini,” tuturnya.

Iqbal lantas menjelaskan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, hingga Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pekerja Kemnaker Indah Anggoro Putri terkait implementasi aturan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keternagakerjaan (Menaker) Yassierli, disebut berjanji akan merampungkan revisi aturan outsourcing pada awal Juli mendatang.

Informasi itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan BuruhSaid Iqbal.

Said mengatakan, Yassierli menyatakan bakal merevisi Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 07 tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya setelah diprotes banyak pihak.

“Awal Juli akan keluar revisi Permenaker Nomor 07 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ini janji Menaker kepada ketika saya datang kepada beliau,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

Said mengatakan, sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), ia juga turut mengkritik materi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang membolehkan penggunaan outsourcing di 6 bidang pekerjaan.

Ia menyampaikan persoalan Permenaker itu kepada orang dekat Presiden Prabowo Subianto yakni, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi dasco Ahmad.

“Bahwa ini (Permenaker) harus direvisi,” ujar Said.

Setelah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden beberapa waktu lalu, Said menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dan mendorong permenaker direvisi.

Selain itu, ia juga berdiskusi dengan direktur jenderal (Dirjen) terkait sebelum akhirnya bertemu Yassierli dua hari lalu.

“Karena ini penolakannya kuat. Dan harus searah dengan apa yang diinginkan oleh Presiden tentang regulasi yang terkait dengan pekerja alih daya,” kata dia.

Adapun Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 itu mengatur outsourcing dibatasi pada 6 bidang pekerjaan yakni, layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan.

Kemudian, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas dan kelistrikan.

Namun, banyak pihak, termasuk Said Iqbal tidak sepakat dengan ketentuan itu.

Pihaknya meminta penggunaan pekerja alih daya hanya pada empat bidang dengan yakni, catering, security, cleaning service, dan driver.

Selain itu, pekerja outsourcing juga harus memiliki hubungan kerja dengan perusahaan alih daya sebagai karyawan kontrak atau tetap.

“Haknya dilindungi, harus minimal upah minimum, punya hak cuti dan jam kerja yang sesuai dengan aturan, punya jaminan sosial,” tutur Said.

Selaras dengan Said, Afriansyah juga menyebut revisi Permenaker itu diperkirakan akan selesai pada Juli 2026.

Ia mengkonfirmasi saat ini revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 itu sedang berjalan dengan mempertimbangkan masukan serikat pekerja dan pengusaha.

“Benar, hasil diskusi sama Pak Said. Poin alih daya kelistrikan dan pertambangan direvisi,” kata Afriansyah saat dihubungi Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, mengkonfirmasi aturan tentang penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing sedang direvisi menjadi hanya empat bidang.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Afriansyah mengatakan, revisi itu bergulir setelah Kemnaker berdiskusi dengan Penasehat Khusus Presiden bidang Buruh dan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

“Benar (sedang direvisi), hasil diskusi sama Pak Said,” kata Afriansyah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/6/2026).

Dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 itu disebutkan, outsourcing dibatasi pada 6 bidang pekerjaan yakni, layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan.

Kemudian, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas dan kelistrikan.

Namun, aturan tersebut dikritik dari banyak pihak, termasuk Said Iqbal ketika ia belum ditunjuk menjadi Penasehat Presiden.

Afriansyah menyebut, dalam pembahasan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah bakal menghapus kelistrikan dan pertambangan dari daftar bidang kerja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing.

“Point alih daya kelistrikan dan pertambangan direvisi,” ujar Afriansyah.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah tidak menghapus Permenakar Nomor 7 Tahun 2026 melainkan memperbaiki materi aturan tersebut.

Menurutnya, revisi dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari serikat pekerja dan pengusaha yang ditampung dalam Rapat Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

“Jadi tidak dihapus sama sekali,” tutur Afriansyah.

Di luar itu, pemerintah dan DPR RI juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang baru itu bakal membatasi outsourcing di sejumlah bidang.

“Ada driver, tenaga kebersihan, catering dan satpam/security,” ujar Afriansyah.

Sebelumnya, Menaker Yassierli menyatakan pihaknya siap merevisi Permenaker NOmor 7 Tahun 2026.

Yassierli mengaku pihaknya berkenan meninjau ulang aturan tersebut jika memang terdapat banyak masukan dari masyarakat.

“Kami dari pemerintah kita melihat ya kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap untuk meninjau kembali. Tunggu saja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Adapun Said Iqbal mendatangi Kemnaker beberapa hari usai dilantik menjadi Penasehat Khusus Presiden.

Ia meminta, bidang pekerjaan yang dibolehkan menggunakan pekerja alih daya dikurangi menjadi 4 bidang.

Keempat bidang pekerjaan tersebut adalah keamanan, sopir, katering, dan kebersihan.

“Pekerjaan penunjang untuk cleaning service, kebersihan mungkin itu bisa digunakan pekerja alih daya,” kata Said di Kemnaker, Kamis (11/6/2026).

Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai keterlibatan serikat buruh/pekerja sangat penting dalam upaya penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan pekerja sekaligus mendukung keberlangsungan dunia usaha.

“Regulasi yang baik harus lahir dari dialog yang konstruktif dan mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, Afriansyah menyampaikan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan partisipasi bagi organisasi pekerja untuk memberikan masukan terhadap berbagai regulasi yang sedang disempurnakan.

“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi serikat pekerja, konfederasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan,” ujar dia.

Selain membahas penyempurnaan regulasi, Afriansyah juga menyoroti mengenai pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku dijalankan secara konsisten, sekaligus memberikan pelindungan bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, ia juga menilai penataan organisasi serikat pekerja dan konfederasi melalui mekanisme verifikasi yang lebih akurat perlu dilakukan.

Langkah tersebut ia nilai penting agar representasi pekerja dalam berbagai forum dialog sosial didasarkan pada data keanggotaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Validitas data organisasi menjadi penting agar setiap proses perundingan dan pengambilan keputusan benar-benar mencerminkan aspirasi anggota yang diwakili,” kata Wamenaker.

Di sisi lain, Afriansyah turut menyinggung sistem alih daya atau outsourcing yang masih digunakan pada sejumlah sektor.

Ia mengatakan pemerintah terus melakukan pembaruan regulasi guna memperkuat perlindungan pekerja, termasuk dalam pemenuhan hak atas upah dan jaminan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa kebutuhan dunia usaha tetap dapat berjalan, tetapi pada saat yang sama hak-hak pekerja juga terlindungi secara maksimal. Keseimbangan inilah yang terus kita upayakan dalam setiap penyempurnaan kebijakan,” katanya.

Lebih lanjut, Afriansyah mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan hubungan industrial. Komunikasi yang baik antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah menjadi kunci untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di tengah tantangan ekonomi.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

“Kami ingin setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi pekerja, dunia usaha, dan perekonomian nasional,” kata Afriansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak menilai aspek pengawasan praktik outsourcing lebih penting ketimbang revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing.

Permenaker No. 7/2026 mengatur 6 sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, antara lain layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, serta penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja. Terdapat pula layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kelistrikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pihaknya terbuka bilamana terdapat masukan untuk meninjau kembali substansi aturan tersebut. Namun, dia meminta seluruh pihak untuk menunggu.

“Dari pemerintah kita melihat ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap. Tunggu saja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Dia mengakui adanya dinamika dalam penetapan aturan tersebut. Unsur pengusaha maupun serikat buruh dan serikat pekerja disebutnya terus memberikan masukan selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Sementara itu, kalangan buruh menekankan bahwa tata kelola pekerjaan alih daya tidak semata berkutat pada aturan di atas kertas. Perlindungan tenaga kerja serta pengawasan penerapan praktik outsourcing dinilai menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menekankan bahwa perlindungan pekerja alih daya di Tanah Air masih jauh berada di bawah pekerja dengan status pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Hal ini kontras dengan praktik serupa di negara-negara lain yang memiliki pemenuhan hak buruh dan penegakan hukum yang kuat.

“Seandainya praktik outsourcing itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebetulnya resistensi itu tidak akan terlalu kuat,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, pekerja alih daya semestinya menerima hak-hak dasar yang mencakup upah minimum, terlindungi oleh jaminan sosial, serta tidak mudah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, yang membedakan pekerja outsourcing dengan karyawan tetap dan karyawan kontrak hanyalah hubungan kerja dengan perusahaan penyedia, bukan secara langsung dengan perusahaan pengguna.

Ristadi menilai bahwa aturan yang ada perlu memberikan kepastian terhadap praktik kerja alih daya di lapangan. Dia memandang bahwa revisi Permenaker No. 7/2026 tidak akan banyak berpengaruh apabila aspek dasar tersebut tak dipenuhi.

“Jadi, bukan soal mau dibatasi berapa jenis dan lain-lain. Yang lebih penting adalah soal pengawasan yang kuat, seperti yang dilakukan di negara-negara lain," tegasnya.

Sebelumnya, dunia usaha juga menyampaikan pandangan serupa. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa aturan yang ada terkait pekerjaan outsourcing patut diawasi dan ditegakkan secara konsisten, bukan semata menambah lapisan regulasi baru.

Menurutnya, Permenaker No. 7/2026 telah mewajibkan pemenuhan hak pekerja alih daya seperti upah, lembur, cuti, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial, dan tunjangan hari raya (THR). Oleh karenanya, penegakan hukum dinilai lebih penting dari sekadar penambahan norma.

“Regulasi baru harus diikuti dengan masa transisi agar dunia usaha dapat menyesuaikan struktur ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan anggaran SDM tanpa mengorbankan kepastian usaha,” kata Subchan kepada Bisnis.

Dari kacamata pengamat ketenagakerjaan, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa Permenaker No. 7/2026 perlu direvisi lantaran adanya norma yang cenderung multitafsir. Pertama, frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai terlalu luas, serta ketentuan peralihan yang memakan waktu hingga dua tahun.

Timboel menyebutkan bahwa Kemnaker pernah menerbitkan aturan pendahulu yang lebih tegas dalam mengatur sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yakni Permenaker No. 19/2012. Hanya terdapat 5 kegiatan penunjang yang ada dalam aturan tersebut, yakni usaha kebersihan, katering, keamanan, jasa penunjang pertambangan, dan penyediaan angkutan pekerja.

“Pasal terkait layanan penunjang operasional [dalam Permenaker No. 7/2026] itu bisa diinterpretasikan bebas. Ini yang tidak tegas, sehingga mengaburkan pembatasan sektor itu sendiri,” kata Timboel.

Terkait ketentuan peralihan dalam Permenaker No. 7/2026 yang memakan waktu dua tahun, dia menyinggung keterlambatan pemerintah dalam melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Menurutnya, implementasi aturan pekerja alih daya semestinya berlaku sejak diundangkan, guna mencegah potensi pelanggaran dari masa peralihan yang ditetapkan.

Timboel lantas menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah, pekerjaan outsourcing merupakan praktik yang konstitusional. Namun, dia mendorong pemerintah agar memberlakukan pengawasan menyeluruh lantaran banyaknya eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan yang tidak profesional.

“Persoalan outsourcing hari ini banyak, tetapi paling tidak dari sisi regulasi, Permenaker No. 7/2026 harus direvisi dan penegakan hukum harus diperkuat. Itu yang bisa membuat citra sistem kerja alih daya ini membaik,” tutur Timboel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi usulan untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing).

“Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) itu juga ada masukan dari pihak pengusaha, masukan dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Kami dari pemerintah, kita melihat, ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap untuk meninjau kembali. Tunggu saja,” ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal pada Kamis (11/6) mengusulkan Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya agar direvisi, di mana skema outsourcing hanya diterapkan pada empat pekerjaan.

Said Iqbal menilai setidaknya ada empat pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan pekerja alih daya, seperti petugas keamanan/sekuriti, sopir, penyediaan makanan atau katering, dan petugas kebersihan.

Selain itu, ia pun mengusulkan agar status hubungan kerja pekerja outsourcing diperjelas.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli mengatakan aspirasi itu perlu untuk didiskusikan bersama para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tahapan yang ada.

“Iya, apa pun itu regulasi kan harus ada dialog sosial ya, meaningful participation, dan itu harus kita lewati, ya,” kata Yassierli.

Sementara itu, Permenaker No. 7 Tahun 2026 sendiri merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada kemarin, Senin (8/6/2026). Pengangkatan Said Iqbal menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang.

Seusai dilantik di Istana Negara kemarin, Said Iqbal membeberkan sejumlah tugasnya dalam membantu Presiden Prabowo. Said yang juga sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini akan fokus kepada kesejahteraan buruh.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Kemudian, dia akan berupaya memastikan hadirnya income security atau kepastian pendapatan serta social security atau jaminan sosial bagi buruh.

Said akan fokus memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh.

Di samping itu, dalam waktu dekat akan ada rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh menurutnya ada di Undang-Undang tersebut.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Said Iqbal juga mengatakan bahwa dirinya sudah meminta dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026.

Dirinya pun akan mendatangi beberapa Menteri untuk mendiskusikan terkait persoalan ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Sebelum Said, Prabowo juga telah melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi pada April lalu (27/4/2026).

Hasan Nasbi mengatakan bahwa sebagai pembantu Presiden, dirinya akan bekerja sama yang sangat erat dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) guna memperkuat bidang komunikasi.

"Supaya pesan-pesan yang ingin ke publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai dan bisa dipahami oleh masyarakat. Termasuk juga mungkin nanti dari pemerintah tentu akan dan harus juga meluruskan hal-hal, berita-berita, pemahaman atau informasi yang tidak benar terhadap pemerintah," katanya.

Kehadiran baik Said Iqbal serta Hasan Nasbi di posisi Penasihat Khusus Presiden itu menggenapkan jumlah Penasihat Khusus Presiden menjadi 10 orang. Terdapat nama-nama yang telah lama berkecimpung di militer hingga pemerintahan seperti Wiranto serta Luhut Binsar Pandjaitan.

Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan di era Presiden Prabowo.

Kemudian, Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi di era Jokowi kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan di era Prabowo.

Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjabat sebagai Menteri ESDM hingga Menteri Pertahanan di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini pun menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi di era Prabowo.

Berikut daftar 10 Penasihat Khusus Presiden:

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

5. Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.

6. Terawan Agus Putranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

7. Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian.

8. Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

9. Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

10. Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day 1 Mei 2026.

Dia menyebut bahwa aturan baru ini diterbitkan guna memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya alias outsourcingagar berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

Beleid ini juga disebut sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dalam aturan ini, dia menyebut, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu. Perinciannya yaitu layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya dinyatakan wajib memiliki perjanjian tertulis.

Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, Yassierli menyebut, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Permenaker ini juga disebutnya mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Yassierli lantas mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi ini secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga seluruh pekerja/buruh dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

"Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya," pungkas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani (KSPSI AGN) menyebut pemerintah akan segera mengumumkan peraturan baru terkait pembatasan alih daya (outsourcing).

Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, menyebut aturan outsourcing terbaru itu akan diumumkan pemerintah sebelum perayaan hari buruh atau May Day pada 1 Mei 2026.

"Soal outsourcing, sudah 99% selesai dan tinggal menunggu diumumkan. Kami sudah menyampaikan harapan kalau itu dapat diumumkan maksimal besok, untuk bisa menyampaikan kepada publik apa keputusan pemerintah outsourcing," kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Andi menjelaskan, secara garis besar, peraturan terbaru itu akan kembali ke Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia mengatakan, regulasi terbaru itu diantaranya akan mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan alih daya hingga masa kontrak.

Dia melanjutkan, regulasi terbaru juga akan mengatur pemberian sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar.

Menurutnya, aturan tersebut kemungkinan akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengacu pada UU No. 13/2003.

Adapun, Andi mengatakan banyak konferensi buruh yang meminta aturan terkait outsourcing kembali mengacu pada UU No. 12/2003. Dia juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengakomodir permintaan para buruh.

"Tentu ini bentuk kepedulian Presiden (Prabowo Subianto) pada gerakan buruh. Jadi betul-betul Pak Prabowo tidak ada beban menyampaikan bahwa yang penting buruh benar-benar sejahtera dan dlindungi hak-haknya," kata Andi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang.

Menurut Yassierli, Prabowo akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker.

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.

"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.

Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.

"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mewajibkan perusahaan swasta untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) selambat-lambatnya pada H-7 Lebaran 2026.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pembayaran THR untuk pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dengan jumlah 1 bulan upah.

"Sektor Swasta THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. THR diberikan H-7 Lebaran, diberikan ke pekerja dengan minimal masa kerja 1 tahun. Jumlahnya 1 bulan upah, sedangkan pekerja masa kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional," kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, dia memperkirakan bahwa THR akan diberikan kepada sekitar 26,5 juta pekerja swasta tahun ini.

Dengan demikian, perkiraan jumlah THR swasta yang diberikan berkisar Rp124 triliun. Pemerintah berharap agar kewajiban perusahaan ini dapat mendorong perekonomian secara signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Kemnaker telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Dia menyebut ada beberapa poin penting yang tertuang dalam beleid tersebut, di antaranya adalah pemberian THR mengacu pada Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

Yassierli menyatakan THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau waktu tertentu.

"Kami minta THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kami imbau untuk membayar sebelum batas waktu tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Yassierli juga menyebut telah merinci tata cara perhitungan besaran THR dalam SE tersebut. Pemerintah juga mewajibkan THR dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil.