Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyebut bahwa sebagian besar pokok-pokok revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcingtelah disetujui, meskipun masih menyisakan sejumlah perdebatan.

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa buruh menginginkan pekerjaan alih daya hanya dibatasi pada empat sektor penunjang, yakni katering, keamanan (security), pengemudi (driver), dan kebersihan (cleaning service).

Namun, terdapat pihak yang disebutnya tetap menginginkan agar pekerjaan penunjang di sektor perminyakan, pertambangan, dan kelistrikan tetap masuk dalam daftar tersebut. Hal ini lantaran praktik ini banyak berlangsung di perusahaan pelat merah alias BUMN.

Oleh karena itu, dia menawarkan jalan tengah agar perusahaan milik negara dapat tetap menggunakan pekerja alih daya dengan membentuk anak perusahaan khusus, bukan lagi mengambil tenaga kerja dari pihak ketiga seperti koperasi atau yayasan.

“Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Dengan demikian, pekerja alih daya tersebut akan memiliki hubungan kerja dengan anak perusahaan BUMN terkait. Standar upah dan kesejahteraan lainnya dituntut sama dengan perusahaan induk.

Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan hingga perminyakan swasta, dia mengatakan bahwa penggunaan pekerja outsourcing bakal dibatasi total.

Iqbal berargumen bahwa kelonggaran bagi BUMN diberikan lantaran sebaran perusahaan berada di seluruh Indonesia, sementara perusahaan swasta umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Nah, itu yang kita sedang putuskan. Mudah-mudahan awal Juli atau paling lama pertengahan Juli 2026, perusahaan akan dikasih waktu 6 bulan untuk menyesuaikan aturan ini,” tuturnya.

Iqbal lantas menjelaskan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, hingga Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pekerja Kemnaker Indah Anggoro Putri terkait implementasi aturan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak menilai aspek pengawasan praktik outsourcing lebih penting ketimbang revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing.

Permenaker No. 7/2026 mengatur 6 sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, antara lain layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, serta penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja. Terdapat pula layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kelistrikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pihaknya terbuka bilamana terdapat masukan untuk meninjau kembali substansi aturan tersebut. Namun, dia meminta seluruh pihak untuk menunggu.

“Dari pemerintah kita melihat ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap. Tunggu saja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Dia mengakui adanya dinamika dalam penetapan aturan tersebut. Unsur pengusaha maupun serikat buruh dan serikat pekerja disebutnya terus memberikan masukan selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Sementara itu, kalangan buruh menekankan bahwa tata kelola pekerjaan alih daya tidak semata berkutat pada aturan di atas kertas. Perlindungan tenaga kerja serta pengawasan penerapan praktik outsourcing dinilai menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menekankan bahwa perlindungan pekerja alih daya di Tanah Air masih jauh berada di bawah pekerja dengan status pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Hal ini kontras dengan praktik serupa di negara-negara lain yang memiliki pemenuhan hak buruh dan penegakan hukum yang kuat.

“Seandainya praktik outsourcing itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebetulnya resistensi itu tidak akan terlalu kuat,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, pekerja alih daya semestinya menerima hak-hak dasar yang mencakup upah minimum, terlindungi oleh jaminan sosial, serta tidak mudah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, yang membedakan pekerja outsourcing dengan karyawan tetap dan karyawan kontrak hanyalah hubungan kerja dengan perusahaan penyedia, bukan secara langsung dengan perusahaan pengguna.

Ristadi menilai bahwa aturan yang ada perlu memberikan kepastian terhadap praktik kerja alih daya di lapangan. Dia memandang bahwa revisi Permenaker No. 7/2026 tidak akan banyak berpengaruh apabila aspek dasar tersebut tak dipenuhi.

“Jadi, bukan soal mau dibatasi berapa jenis dan lain-lain. Yang lebih penting adalah soal pengawasan yang kuat, seperti yang dilakukan di negara-negara lain," tegasnya.

Sebelumnya, dunia usaha juga menyampaikan pandangan serupa. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa aturan yang ada terkait pekerjaan outsourcing patut diawasi dan ditegakkan secara konsisten, bukan semata menambah lapisan regulasi baru.

Menurutnya, Permenaker No. 7/2026 telah mewajibkan pemenuhan hak pekerja alih daya seperti upah, lembur, cuti, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial, dan tunjangan hari raya (THR). Oleh karenanya, penegakan hukum dinilai lebih penting dari sekadar penambahan norma.

“Regulasi baru harus diikuti dengan masa transisi agar dunia usaha dapat menyesuaikan struktur ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan anggaran SDM tanpa mengorbankan kepastian usaha,” kata Subchan kepada Bisnis.

Dari kacamata pengamat ketenagakerjaan, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa Permenaker No. 7/2026 perlu direvisi lantaran adanya norma yang cenderung multitafsir. Pertama, frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai terlalu luas, serta ketentuan peralihan yang memakan waktu hingga dua tahun.

Timboel menyebutkan bahwa Kemnaker pernah menerbitkan aturan pendahulu yang lebih tegas dalam mengatur sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yakni Permenaker No. 19/2012. Hanya terdapat 5 kegiatan penunjang yang ada dalam aturan tersebut, yakni usaha kebersihan, katering, keamanan, jasa penunjang pertambangan, dan penyediaan angkutan pekerja.

“Pasal terkait layanan penunjang operasional [dalam Permenaker No. 7/2026] itu bisa diinterpretasikan bebas. Ini yang tidak tegas, sehingga mengaburkan pembatasan sektor itu sendiri,” kata Timboel.

Terkait ketentuan peralihan dalam Permenaker No. 7/2026 yang memakan waktu dua tahun, dia menyinggung keterlambatan pemerintah dalam melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Menurutnya, implementasi aturan pekerja alih daya semestinya berlaku sejak diundangkan, guna mencegah potensi pelanggaran dari masa peralihan yang ditetapkan.

Timboel lantas menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah, pekerjaan outsourcing merupakan praktik yang konstitusional. Namun, dia mendorong pemerintah agar memberlakukan pengawasan menyeluruh lantaran banyaknya eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan yang tidak profesional.

“Persoalan outsourcing hari ini banyak, tetapi paling tidak dari sisi regulasi, Permenaker No. 7/2026 harus direvisi dan penegakan hukum harus diperkuat. Itu yang bisa membuat citra sistem kerja alih daya ini membaik,” tutur Timboel.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menerbitkan regulasi anyar terkait dengan praktik pekerjaan alih daya alias outsourcing. Beleid tersebut lahir dengan semangat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus kepastian penerapannya bagi dunia usaha, tetapi dinilai menimbulkan pelbagai dilema.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diterbitkan Menaker Yassierli menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, awal Mei lalu.

Aturan ini membatasi praktik alih daya hanya pada enam jenis pekerjaan tertentu. Perinciannya yakni layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya, serta memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi, termasuk upah, jaminan sosial, hingga perlindungan PHK.

Aturan ini disebut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XII/2023 terkait UU Cipta Kerja, yang bertujuan memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memandang bahwa (Permenaker) No. 7/2026 membuka ruang untuk pengalihdayaan pekerjaan inti atau proses produksi langsung. Pasalnya, terdapat frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai multitafsir.

Dia juga menyebut perluasan sektor alih daya yang mencakup ketenagalistrikan dapat mendong praktik serupa secara masif di sektor strategis. Terdapat pula catatan mengenai sanksi administratif yang dipandang tidak akan memberikan efek jera.

Oleh karena itu, dia mendorong agar beleid tersebut dapat direvisi. Sejumlah poin yang ditekankan ialah akomodasi larangan outsourcing pada pekerjaan inti, memperjelas definisi pekerjaan penunjang, serta memperkuat sanksi yang melindungi buruh.

“Sebagai antara untuk menuju kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita masih bisa menerima adanya Permenaker yang mengatur tentang pelarangan outsourcing, bukan melegalkan,” ujarnya di sela-sela unjuk rasa di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/10/2026) lalu.

Menurutnya, persoalan utama praktik pekerjaan alih daya di Tanah Air adalah minimnya perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja terkait, lebih lagi yang ditempatkan pada pekerjaan inti. Tak hanya perlindungan kecelakaan kerja, hal ini juga mencakup tiadanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Dilema Dunia Usaha

Pembatasan penerapan outsourcing turut menjadi perhatian utama dunia usaha, lantaran adanya risiko di balik keberlangsungan usaha dan fleksibilitas industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Subchan Gatot menilai kebijakan ini memuat semangat untuk melindungi pekerja, tetapi ketentuan pembatasan sektor disinyalir berpotensi mengurangi fleksibilitas operasional perusahaan, khususnya di industri manufaktur dan padat karya.

Dia menjelaskan terdapat pula potensi peningkatan biaya tenaga kerja yang dapat berdampak pada daya saing industri. Risiko pergeseran tenaga kerja ke sektor informal juga mungkin terjadi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Menurut Subchan, dunia usaha pun mendorong agar pemerintah mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, seperti konstruksi, logistik, dan pelayaran. Dia juga menekankan pentingnya masa transisi yang cukup bagi dunia usaha untuk menyesuaikan model bisnis.

“Kadin pada dasarnya mendukung perlindungan pekerja, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha,” ujar Subchan kepada Bisnis.

Dia lantas menggarisbawahi bahwa hal ini perlu menjadi perhatian, terutama tujuan penciptaan lapangan kerja tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.

Tanggapan berbeda disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam. Saat dihubungi Bisnis, dia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut masih perlu dicermati terlebih dahulu oleh Apindo.

Menurut Bob, pihaknya mengkaji kebijakan tersebut dalam kerangka regulatory impact analysis (RIA) guna tercipta kesimpulan yang mendalam dan komprehensif bagi dunia usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian yang tepat.

“Jadi yang kita bahas analisis dampaknya, bukan hanya regulasinya,” terangnya singkat.

Bob sebelumnya menekankan bahwa pekerjaan alih daya perlu dipandang dari sisi positif. Menurutnya, perusahaan jasa alih daya bukanlah penyedia tenaga kerja semata, melainkan juga mencakup pengelolaan mobilitas dan pembiayaan bagi banyak pekerja di Tanah Air.

Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa beleid baru pekerjaan alih daya menunjukkan adanya perubahan dari ketentuan dalam UU Cipta Kerja, tetapi tidak sepenuhnya kembali seperti semula.

Senada dengan Said, dia mencermati adanya poin tambahan dalam sektor bisnis yang bisa menggunakan tenaga alih daya dibandingkan aturan sebelumnya, yakni sektor layanan penunjang operasional.

Menurutnya, tanpa pengawasan memadai, Huda mewanti-wanti adanya celah yang dapat disalahgunakan untuk menggunakan tenaga alih daya di luar ketentuan.

“Jangan sampai, loophole ini dimanfaatkan oleh pemberi kerja guna menggunakan tenaga alih daya tidak sebagaimana mestinya,” ujarnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, Batam – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi membatasi jenis pekerjaan alih daya (outsourcing) hanya pada bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kepulauan Riau Diki Wijaya mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembatasan praktik alih daya.

“Pemprov akan ikut aturan itu. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja atau buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Diki, Senin.

Dalam aturan tersebut, khususnya Pasal 3, pemerintah menetapkan hanya enam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk dialihdayakan, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Selain pembatasan jenis pekerjaan, Permenaker ini juga mewajibkan perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya untuk memiliki perjanjian tertulis.

Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah tenaga kerja, serta perlindungan dan hak pekerja, termasuk upah, lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, tunjangan hari raya (THR), hingga ketentuan pemutusan hubungan kerja.

Di samping itu, aturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar. Perusahaan pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenai peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha secara bertahap.

Pembatasan tersebut dapat berupa pengurangan kapasitas produksi barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, hingga penundaan pemberian perizinan usaha di satu atau beberapa lokasi.

Penerapan sanksi dilakukan oleh instansi pemberi izin berdasarkan rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan.

Sementara itu, perusahaan alih daya sebagai pemegang perizinan juga diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, seperti menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, mencatatkan perjanjian kerja ke dinas terkait, serta mulai menjalankan kegiatan usaha paling lambat satu tahun sejak izin diterbitkan.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, perusahaan alih daya akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha berbasis risiko.

IDXChannel - PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) memperoleh fasilitas kredit modal kerja hingga Rp150 miliar dari Bank Hibank Indonesia.

Fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor 12 bulan dengan suku bunga 8,5 persen per tahun. Nilainya setara dengan sekitar 125,2 persen dari total ekuitas perseroan.

Direktur PADA, Yayan Dharmawangsa mengungkapkan, dana pinjaman akan digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, khususnya pada bisnis penyediaan tenaga kerja outsourcing serta lini usaha courier services.

"Transaksi ini akan mendukung kelangsungan usaha dan keberlanjutan bisnis perseroan," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI dikutip Minggu (3/5/2026).

Fasilitas kredit tersebut masuk sebagai transaksi material. Namun, PADA tidak wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengingat transaksi merupakan pinjaman langsung dari lembaga keuangan.

Yayan menegaskan, tidak terdapat dampak material terhadap kondisi keuangan perseroan dari transaksi ini, selain kewajiban pembayaran bunga secara berkala serta pelunasan pokok pinjaman kepada bank.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan aturan outsourcing terbaru yang dituangkan dalam PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEKERJAAN ALIH DAYA.

Aturan tersebut ditandatangani pada 30 April 2026 oleh DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ttd.
DHAHANA PUTRA.

Dalam pasal 2 aturan tersebut disebutkan jika perusahaan Pemberi Pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih
Daya melalui Perjanjian Alih Daya atau outsourcing yang dibuat secara tertulis.

Adapun, sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis dan bidang pekerjaan di Perusahaan Pemberi Pekerjaan dalam bentuk penyediaan jasa pekerja/buruh.

Dalam aturan tersebut disebutkan hanya ada enam pekerjaan yang boleh menerapkan sistem outsourcing.

Berdasarkan pasal 3 ayat 2 disebutkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh diterapkan outsourcing adalah sebagai berikut

a. layanan kebersihan;
b. penyediaan makanan dan minuman;
c. pengamanan;
d. penyediaan pengemudi dan angkutan
pekerja/buruh;
e. layanan penunjang operasional; dan
f. pekerjaan penunjang di bidang pertambangan,
perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Berikut aturan lengkap Permenaker terbaru tersebut https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026pmnaker007.pdf

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia membatasi jenis pekerjaan alih daya (outsourcing) hanya boleh bidang tertentu, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Permenaker itu diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Kamis (30/4) dan mulai diundangkan di hari yang sama.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian pasal 11 bagian penutup.

Dalam Permenaker pasal 3, pemerintah membatasi jenis pekerjaan alih daya sebagai berikut:

1. Layanan kebersihan2. Penyediaan makanan dan minuman3. Pengamanan4. Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja/buruh5. Layanan penunjang operasional6. Pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan ke perusahaan alih daya wajib punya perjanjian tertulis.

Perjanjian tersebut paling sedikit memuat hal-hal berikut:

- Perjanjian yang dialihdayakan ke perusahaan alih daya- Jangka waktu perjanjian alih daya- Lokasi pelaksanaan pekerjaan- Jumlah pekerja/buruh alih daya- Pelindungan dan hak pekerja/buruh alih daya paling sedikit meliputi upah, upah kerja lembur, waktu kerja dan waktu istirahat, cuti tahunan, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, tunjangan hari raya keagamaan, dan hak atas berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja- Hak dan kewajiban Perusahaan Alih Daya dan Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerja.

Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Perusahaan pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi tersebut dilakukan secara bertahap.

Pembatasan kegiatan usaha bisa berupa pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam jangka waktu tertentu, serta penundaan pemberian perizinan berusaha di satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di lebih dari satu lokasi.

Penerapan sanksi dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan perizinan, berdasarkan rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Permenaker juga mengatur kewajiban perusahaan alih daya sebagai pemegang perizinan berusaha di bidang alih daya.

Kewajiban tersebut meliputi penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan, pencatatan perjanjian alih daya kepada dinas terkait, serta menjalankan kegiatan usaha paling lambat satu tahun sejak izin diterbitkan.

Apabila melanggar ketentuan tersebut, perusahaan alih daya akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam keterangan resmi pada Kamis, Yassierli mengatakan Permaneker itu merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi NNomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan pembatasan untuk sektor yang dapat mempekerjakan pada pekerja alih daya alias outsourcing. 

Upaya pembatasan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja outsourcing melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Dalam aturan terbaru, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada enam bidang, sebagaimana dilansir dari detik.

Adapun keenam sektor tersebut yakni:

1. Layanan kebersihan2. Penyediaan makanan dan minuman3. Pengamanan4. Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja5. Layanan penunjang operasional,6. Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas dan kelistrikan.

Yassierli menyatakan regulasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

"Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," ucap Yassierli dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).

[Gambas:Youtube]

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli menyatakan bahwa Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

"Melalui Permenaker ini, Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya," ucapnya.

Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi ini secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga seluruh pekerja/buruh dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

Bisnis.com, BATAM - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam bersama sejumlah serikat buruh lainnya menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Lapangan Welcome To Batam (WTB), Jumat (1/5/2026).

Ketua Konsulat Cabang FSPMI Batam Yafet Ramon mengatakan, buruh membawa sejumlah tuntutan. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah dorongan percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan dinilai lebih berpihak kepada pekerja.

Yafet menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang memberikan batas waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merampungkan regulasi tersebut, atau paling lambat Oktober 2026.

“Sejauh ini belum terlihat progresnya, padahal draf dari buruh sudah diserahkan ke DPR RI melalui Partai Buruh. Ini yang kami soroti,” katanya.

Selain itu, buruh juga menolak sistem kerja alih daya (outsourcing) yang dinilai merugikan pekerja karena minimnya kepastian kerja, upah, dan jaminan sosial.

“Kontraknya pendek dan bergantung pada order. Kondisi ini tidak sejalan dengan amanat konstitusi terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tegasnya.

Di sisi lain, buruh juga menyoroti belum meratanya dampak pertumbuhan investasi terhadap kesejahteraan pekerja di Batam. Sejumlah tuntutan lain turut disuarakan, seperti pembebasan pajak bagi pekerja perempuan, penghapusan pajak atas tunjangan hari raya (THR), pensiun, dan jaminan hari tua (JHT), serta ratifikasi Konvensi ILO 190 terkait perlindungan pekerja perempuan.

Tak hanya itu, buruh juga mendesak penerapan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara menyeluruh di perusahaan serta meminta dukungan DPRD Batam untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Kami berharap ada dukungan nyata dari pemerintah daerah dan DPRD agar tuntutan ini mendapat perhatian serius,” ujar Yafet.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha guna mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peringatan May Day 2026 yang digelar di Dataran Engku Putri dan dihadiri ratusan buruh dari SPSI Batam dan Kepulauan Riau, serta unsur Forkopimda.

Menurut Amsakar, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) terbaru menjadi salah satu keputusan paling kondusif dalam lebih dari satu dekade terakhir karena melalui proses dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

“Keputusan UMK kemarin menjadi salah satu yang paling kondusif selama 11 tahun. Kita memilih jalan tengah yang mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha,” katanya.

Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan masih cukup besar, terutama dengan meningkatnya arus migrasi ke Batam yang menjadikannya sebagai salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia.

Di tengah tantangan tersebut, Amsakar memaparkan capaian ekonomi Batam yang menunjukkan tren positif. Realisasi investasi tercatat mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 83,3 menjadi 83,8.

“Batam juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka,” ujarnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Batam adalah rumah kita bersama. Kolaborasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” kata Amsakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) faksi Andi Gani (KSPSI AGN) menyebut pemerintah akan segera mengumumkan peraturan baru terkait pembatasan alih daya (outsourcing).

Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, menyebut aturan outsourcing terbaru itu akan diumumkan pemerintah sebelum perayaan hari buruh atau May Day pada 1 Mei 2026.

"Soal outsourcing, sudah 99% selesai dan tinggal menunggu diumumkan. Kami sudah menyampaikan harapan kalau itu dapat diumumkan maksimal besok, untuk bisa menyampaikan kepada publik apa keputusan pemerintah outsourcing," kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Andi menjelaskan, secara garis besar, peraturan terbaru itu akan kembali ke Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dia mengatakan, regulasi terbaru itu diantaranya akan mengatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat menggunakan alih daya hingga masa kontrak.

Dia melanjutkan, regulasi terbaru juga akan mengatur pemberian sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar.

Menurutnya, aturan tersebut kemungkinan akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengacu pada UU No. 13/2003.

Adapun, Andi mengatakan banyak konferensi buruh yang meminta aturan terkait outsourcing kembali mengacu pada UU No. 12/2003. Dia juga mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengakomodir permintaan para buruh.

"Tentu ini bentuk kepedulian Presiden (Prabowo Subianto) pada gerakan buruh. Jadi betul-betul Pak Prabowo tidak ada beban menyampaikan bahwa yang penting buruh benar-benar sejahtera dan dlindungi hak-haknya," kata Andi.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan ‘kado’ dalam peringatan Hari Buruh atau May Day 2026 pada Jumat (1/5/2026) mendatang.

Menurut Yassierli, Prabowo akan hadir langsung dalam giat May Day 2026 di Silang Monas, Jakarta Pusat untuk mengumumkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan.

“Nanti Pak Presiden akan menyampaikan beberapa kado untuk teman-teman buruh dan pekerja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker.

Namun demikian, dirinya enggan memberikan bocoran mengenai kebijakan yang akan diumumkan Prabowo. Yassierli hanya meminta seluruh pihak menunggu penyampaian tersebut.

Arah Shelter Indonesia ke depan adalah menjadi mitra strategis operasional yang mengintegrasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi, agar operasional klien dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan terkendali,

Jakarta (ANTARA) - PT Shelter Indonesia melalui platform ekosistem digital Shelter, mengintegrasikan antara teknologi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai upaya mendorong operasional klien dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan terkendali.

Chief Executive Officer (CEO) Shelter Indonesia Hari Wahyudin mengatakan, tantangan operasional saat ini bukan lagi sekadar memastikan pekerjaan berjalan, namun juga memastikan setiap proses dapat dipantau, diukur, serta dikelola dengan lebih baik.

“Arah Shelter Indonesia ke depan adalah menjadi mitra strategis operasional yang mengintegrasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi, agar operasional klien dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan terkendali,” ujar Hari sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Melalui platform tersebut, Hari menjelaskan, berbagai aktivitas dapat dipantau dan dikelola dalam satu terintegrasi, mulai dari pemantauan keamanan melalui Shelter Guard, pengelolaan cleaning service melalui Shelter Cleaning, pelacakan aktivitas penjualan melalui Sellgo, hingga pengelolaan tenaga kerja fleksibel melalui Casual Work.

“Perusahaan tidak lagi hanya hadir sebagai penyedia tenaga kerja operasional, tetapi berkembang menjadi ekosistem tenaga kerja terintegrasi yang memadukan SDM dan teknologi untuk menjawab kebutuhan klien secara lebih menyeluruh,” ujar Hari.

Chief Marketing Officer (CMO) Shelter Indonesia Nino Mayvi mengatakan bahwa pasar tidak lagi hanya mencari dukungan tenaga kerja, namun juga menuntut visibilitas, kontrol, serta transparansi yang lebih kuat dalam operasional.

“Pasar hari ini tidak hanya membutuhkan tenaga kerja, tetapi juga membutuhkan visibilitas, kontrol, dan transparansi. Karena itu, kami membangun solusi yang relevan dengan kebutuhan klien modern,” ujar Nino.

Ia menjelaskan, teknologi yang dihadirkan perseroan bukan sekadar pelengkap, melainkan alat untuk menciptakan proses kerja yang lebih terlihat, dapat ditindaklanjuti, serta berbasis data.

“Dengan sistem yang terintegrasi, klien tidak hanya menerima hasil akhir, tetapi juga memperoleh gambaran proses operasional secara lebih terbuka dan terstruktur,” ujar Nino.

Perspektif tersebut diperkuat oleh Business Consultant Shelter Indonesia Gordon John Stevenson, yang hadir memberikan pandangan dari sisi pengembangan bisnis dan pertumbuhan strategis.

“Apa yang sedang dibangun Shelter bukan sekadar digitalisasi. Ini adalah respons strategis terhadap kebutuhan pasar sekaligus penegasan yang jelas mengenai arah perusahaan ke depan,” ujar Gordon.

Menurutnya, upaya Shelter Indonesia dalam menghubungkan berbagai elemen operasional ke dalam satu sistem terintegrasi menghadirkan tiga hal penting bagi dunia usaha saat ini, yaitu visibilitas, keterukuran, dan kendali.

Melalui positioning baru bertajuk “A New Shape of Shelter Indonesia", perseroan ingin menegaskan bahwa masa depan layanan alih daya tidak lagi cukup bertumpu pada tenaga kerja semata.

Ke depan, keberhasilan operasional akan semakin ditentukan oleh kemampuan mengelola aktivitas secara terintegrasi, memantau proses secara real-time, serta membangun sistem kerja yang lebih transparan, terukur, dan berbasis data.

PT Shelter Indonesia merupakan perusahaan penyedia solusi alih daya yang mengintegrasikan SDM dan teknologi dalam satu ekosistem operasional, yang berdiri sejak tahun 2002.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026