Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui alokasi belanja negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim masih terbatas. Untuk itu, partisipasi sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan kebutuhan menuju target penurunan emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin menyampaikan bahwa alokasi belanja terkait iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

“Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesenjangan pembiayaan masih sangat besar,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Herman mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan melampaui Rp8.000 triliun pada 2026. Menurutnya, pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, pemerintah memposisikan APBN sebagai sumber pembiayaan utama, melainkan sebagai katalis yang mampu menurunkan risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam skala yang jauh lebih besar.

Indonesia sendiri telah membangun mekanisme pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi publik, Herman mengemukakan pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, serta berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk, obligasi SDGs, blue bonds, dan dana penanggulangan bencana

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, serta skema blended finance.

Selain itu, Herman memandang bahwa kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting, dengan dukungan dari bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional.

“Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” tegasnya.

Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target iklim nasional. Karena itu, keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan pendanaan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Herman Saherrudin, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, mengatakan belanja pemerintah untuk aksi iklim saat ini hanya sekitar 3% dari APBN atau rata-rata lebih dari Rp 70 triliun per tahun.

"Saat ini, anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim kita. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa aksi iklim tidak dapat diwujudkan hanya melalui pembiayaan publik. Diperlukan partisipasi sektor swasta yang jauh lebih kuat," ujar Herman dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6).

Menurut dia, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% menuju 8% dalam jangka menengah, dan lebih dari 8% dalam jangka panjang, seiring upaya mencapai net zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan investasi nasional pada 2026 diperkirakan melampaui Rp 8.000 triliun.

"Jelas bahwa pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut," kata Herman.

Karena itu, pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai instrumen katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan menarik investasi swasta dalam skala yang lebih besar.

"Pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan pasar bekerja bersama," ujar Herman.

Pembiayaan Inovatif

Indonesia telah membangun arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik, swasta, domestik, maupun internasional.

Dari sisi pemerintah, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, berbagai insentif fiskal, serta instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, dan Disaster Pooling Fund.

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong pengembangan perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, hingga skema blended finance. Pemerintah juga menggandeng bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional untuk memperluas sumber pembiayaan.

Menurut Herman, salah satu contoh implementasi strategi tersebut adalah SDG Indonesia One, platform blended finance (pembiayaan campuran) yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Melalui platform tersebut, dana publik dipadukan dengan pembiayaan internasional dan investasi swasta untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan sampah, infrastruktur sosial, serta berbagai program pembangunan berkelanjutan lainnya.

"Tujuan kami bukan sekadar membiayai proyek, tetapi membangun ekosistem di mana investasi berkelanjutan dapat terus berkembang," katanya.

Herman menambahkan, selain memobilisasi pembiayaan, pemerintah juga memastikan setiap belanja negara memberikan dampak iklim yang terukur melalui penerapan Climate Budget Tagging (CBT).

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi, memantau, dan mengevaluasi belanja yang berkaitan dengan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim secara sistematis sehingga pengeluaran negara selaras dengan target iklim nasional.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan juga telah menyediakan portal Climate Budget Tagging melalui situs connect.kemenkeu.co.id. Situs tersebut memuat data belanja iklim nasional sebagai bentuk transparansi sekaligus sumber informasi bagi kalangan akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali melaksanakan Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 dengan target menjangkau 150 ribu peserta. Program ini ditujukan untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan tetap.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu tantangan yang terus dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan, khususnya jenjang Sarjana (S1), dapat segera memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

"Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah, bisa langsung mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan," kata Teddy melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (29/6/2026).

Menurut Teddy, Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli telah memasuki angkatan kedua. Melalui program tersebut, lulusan S1 dapat mengikuti magang selama enam bulan di perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Selama mengikuti program, peserta memperoleh penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa peserta juga mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan kompetensi kerja.

"Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari Profesi dan saudara kita dari Disabilitas," ujar Teddy.

Ia menyebutkan, pelaksanaan PMN pada 2025 diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di 8.800 perusahaan swasta dan BUMN. Pada 2026, jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30 persen atau 30 ribu peserta PMN 2025 langsung diterima sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sekitar 30 persen lainnya masih menunggu proses rekrutmen lanjutan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali melaksanakan Program Magang Nasional (PMN) pada 2026 dengan target menjangkau 150 ribu peserta. Program ini ditujukan untuk membantu lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan tetap.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan salah satu tantangan yang terus dihadapi pemerintah adalah memastikan lulusan, khususnya jenjang Sarjana (S1), dapat segera memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

"Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah, bisa langsung mendapat pekerjaan dan mendapat penghasilan," kata Teddy melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (29/6/2026).

Menurut Teddy, Program Magang Nasional yang digagas Presiden Prabowo bersama Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli telah memasuki angkatan kedua. Melalui program tersebut, lulusan S1 dapat mengikuti magang selama enam bulan di perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Selama mengikuti program, peserta memperoleh penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6 juta per bulan, bergantung pada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di lokasi penempatan.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa peserta juga mendapat pendampingan dari mentor atau pekerja senior untuk meningkatkan kompetensi kerja.

"Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari Profesi dan saudara kita dari Disabilitas," ujar Teddy.

Ia menyebutkan, pelaksanaan PMN pada 2025 diikuti 100 ribu peserta yang ditempatkan di 8.800 perusahaan swasta dan BUMN. Pada 2026, jumlah peserta ditingkatkan menjadi 150 ribu orang.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sekitar 30 persen atau 30 ribu peserta PMN 2025 langsung diterima sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara sekitar 30 persen lainnya masih menunggu proses rekrutmen lanjutan dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

"Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan," kata Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi meluncurkan Program Magang Nasional (PMN) tahun 2026. Program inisiasi Presiden Prabowo tersebut telah memasuki tahun kedua dengan cakupan peserta yang makin luas.

“Salah satu PR Pemerintah yang terus ada sejak dulu adalah bagaimana caranya mahasiswa khususnya S1 yang lulus kuliah bisa langsung dapat kerja dan dapat gaji,” ujar Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Senin (29/6/2026).

“Nah, untuk itu sejak tahun 2025 lalu dan sekarang tahun kedua, Presiden Prabowo melalui Menaker Prof Yassierli beserta tim, membuat Program Magang Nasional,” lanjutnya.

Melalui program ini, para lulusan sarjana dapat mengikuti program PMN selama enam bulan di perusahaan mitra. Selama mengikuti magang, para peserta mendapatkan gaji sekitar Rp3,5-6 juta perbulan tergantung upah minimum Kabupaten/Kota tempat ia bekerja.

“(Peserta PMN) dilatih dan didampingi oleh mentor atau pekerja senior perusahaannya agar skillnya bertambah. Tahun ini juga tidak hanya merekrut lulusan S1, tetapi juga dari profesi dan saudara kita dari difabel,” katanya.

Pada tahun 2025, PNM telah diikuti oleh 100 ribu peserta magang yang tersebar di beberapa perusahaan di Tanah Air. “Tahun ini naik menjadi 150.000 peserta, akan bekerja disekitar 8.800 perusahaan BUMN dan swasta,” tulisnya.

Teddy pun menyampaikan bahwa hasil penyelenggaraan program pada tahun pertama menunjukkan capaian yang baik.

Dia menilai bahwa dari 100.000 peserta yang mengikuti program, sekitar 30 persen atau sekitar 30.000 peserta berhasil direkrut sebagai pegawai tetap setelah menyelesaikan masa magang. Sementara itu 30 persen lainnya sedang menunggu panggilan kerja dalam 2 sampai 3 bulan.

“Artinya program ini juga adalah jembatan nyata bagi mahasiswa yang lulus untuk dapat langsung bekerja dan mendapat penghasilan,” tandasnya.

Dengan perluasan jumlah peserta dan perusahaan mitra pada tahun ini, Program Magang Nasional diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja muda, memperkuat keterampilan sumber daya manusia, serta menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri.

Setiap kali saya menawarkan proyek berdampak publik, baik itu soal membangun jaringan listrik, sekolah, atau klinik, kepada teman-teman dekat saya, pertanyaan pertama yang muncul hampir selalu sama: “Ada duitnya, enggak?”

Bagi teman-teman yang bekerja di sektor publik atau non-profit, pernyataan seperti ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Seakan-akan, hal yang ingin diminta adalah uang. Padahal, pernyataan tersebut adalah sebuah sinyal: seberapa disiplin kita dalam membangun sesuatu yang benar-benar berkelanjutan.

Bagi pembuat kebijakan dan juga rekan-rekan yang bergerak di bidang pembangunan, bahasa soal kemitraan publik-swasta adalah jargon yang sering kali digaungkan. Akan tetapi, the devils are in the details. Seringkali proyek-proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha) tidak bisa berjalan karena kendala-kendala model bisnis dan pembagian pendapatan.

Alhasil, pertanyaan “duitnya mana?” akan terus hadir dan membuat inisiator proyek-proyek publik perlu untuk lebih memutar otak dan cara agar bisa mendorong terwujudnya proyek tersebut.

Tekanan untuk membuat pendanaan proyek-proyek publik yang lebih kreatif juga semakin meningkat. Dengan semakin menipisnya sumber pendanaan di berbagai sisi. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG) melonjak jauh lebih cepat daripada ketersediaan dana yang ada.

Terhitung bahwa pendanaan untuk mendorong SDG kini menembus US$4 triliun, naik 60% sejak 2015. Bantuan pembangunan resmi, yang dulu jadi tumpuan, terlalu kecil untuk menambal jurang itu. Di Asia, alirannya bahkan diperkirakan menyusut hingga seperempat akibat pergeseran prioritas dari negara-negara donor.

Di Indonesia sendiri, terjadi banyak penyesuaian anggaran yang cukup signifikan. Sejak awal 2025, pemerintah melakukan refocusing belanja secara signifikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, untuk melakukan penghematan hingga Rp256,1 triliun dan untuk 2026 anggaran semakin difokuskan untuk program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Alhasil, ruang-ruang untuk melakukan pembiayaan pembangunan di sektor lain bisa menjadi lebih sempit dan tentu memberi sinyal kepada para pendana tentang prioritas pembangunan yang ingin dilakukan oleh Indonesia.

Tentunya, pembangunan tidak akan pernah berhenti. Jalan tetap perlu dibangun, pelabuhan tetap harus beroperasi, klinik harus selalu tersedia, dan lampu jalan perlu menerangi jalan-jalan desa.

Mengandalkan APBN dan hibah-hibah kecil bukan pilihan yang realistis sehingga kita perlu pendekatan yang lebih perlu cara yang lebih kreatif untuk menggerakkan modal, termasuk modal swasta, ke arah yang lebih tepat.

Di sinilah letak persoalannya. Kemitraan publik-swasta sering didorong sebagai jawaban. Namun, seperti semua kemitraan, ia menuntut proses panjang: penyamaan visi, kepercayaan, dan perencanaan matang. Dan kembali ke pertanyaan tadi “mana duitnya?”

Proyek publik kerap kalah karena nilainya tidak pernah benar-benar dihitung. Terkesan menjual niat baik semata, dan harus bersaing dengan instrumen investasi lain yang tampak lebih menarik.

Salah satu jawaban atas kebuntuan itu adalah memperluas cara kita mengukur nilai dan dampak dari proyek-proyek publik. Social Return on Investment (SROI) menambahkan satu dimensi yang sering luput dari kalkulasi ROI biasa: dampak sosial yang dikuantifikasi dalam satuan rupiah.

Ambil contoh klinik. Selain pendapatan yang dihasilkan, ada nyawa yang terselamatkan dan penyakit yang tersembuhkan. SROI berusaha menerjemahkan hal-hal itu ke dalam nilai yang bisa dibandingkan, ditimbang, dan diperdebatkan di meja yang sama tempat keputusan investasi diambil. Ia adalah jembatan bahasa penghubung antara lembaga publik dan lembaga keuangan swasta.

Mengukur dampak tentu bukan hal baru. Pemerintah dan lembaga pembangunan sudah lama memakai berbagai kerangka untuk menimbang kelayakan proyek. Yang membuat SROI berbeda adalah dari mana ia memandang: bukan terutama dari efisiensi anggaran negara, melainkan dari sisi warga penerima manfaat seperti: waktu yang mereka hemat ketika proyek publik tersebut operasional, biaya transportasi yang tidak lagi mereka tanggung, kepastian yang mereka peroleh.

Ia diterapkan pada sesuatu yang selama ini paling jarang dihitung dampaknya: infrastruktur lunak seperti platform digital. Kita terbiasa menghitung nilai jalan tol atau pelabuhan, tetapi nyaris tidak pernah menghitung berapa nilai sosial dari sebuah sistem yang memangkas proses pendaftaran bantuan dari berbulan-bulan menjadi hitungan jam.

Indonesia mulai menguji pendekatan ini pada salah satu proyek transformasi digitalnya: digitalisasi bantuan sosial. Lewat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), pemerintah ingin tahu, dengan angka, bukan asumsi, mengenai seberapa besar manfaat yang sebenarnya dihasilkan investasi platform digital di sektor publik. AMANA Solutions dipercaya merancang metodologi pengukurannya, dengan pilot di Banyuwangi.

Hasilnya jujur, dan justru di situ letak nilainya. Pada skenario paling optimal, setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp1,35 nilai sosial. Tetapi angka itu tidak berlaku universal. Pada skenario biaya investasi yang terlalu tinggi, SROI-nya turun di bawah titik impas, serendah Rp0,32.

Pesannya bukan “digitalisasi selalu menguntungkan,” melainkan sesuatu yang jauh lebih berguna bagi pengambil keputusan: kelayakan bergantung pada efisiensi implementasi dan seberapa besar kita menghargai waktu warga yang terselamatkan. Dengan kata lain, SROI tidak hanya memberi tahu apakah sebuah proyek layak, tetapi dalam kondisi seperti apa ia menjadi layak dan itulah informasi yang benar-benar dibutuhkan sebelum modal digelontorkan untuk proyek-proyek publik.

SROI bukan jawaban tunggal. Seperti diingatkan ekonom Universitas Gadjah Mada Elan Satriawan dalam diskusi peluncuran studi ini, SROI mampu menangkap dampak kebijakan sosial. Namun, ia bukan silver bullet. Ekspansi yang terlalu cepat tanpa memperbaiki keterbatasan metodologinya justru berisiko memperbesar kesalahan. Pengakuan atas batas inilah yang membedakan alat analisis yang berguna dari janji yang muluk.

Kebutuhan akan kejelasan semacam ini bukan kekhawatiran teoretis. Dalam diskusi yang sama, Firlie Ganinduto dari Badan Ekosistem Digital KADIN menegaskan bahwa peran swasta akan krusial, terutama dalam mengoperasikan dan memelihara sistem. Hal ini bisa terjadi juga dengan satu prasyarat: “Ini investasi jangka panjang. Dunia usaha butuh kepastian aturan main.”

Permintaan itu masuk akal, dan justru di sinilah peran SROI menjadi lebih besar daripada sekadar laporan akhir proyek. Bagi modal yang mencari dampak sekaligus imbal hasil, angka SROI berfungsi sebagai sinyal awal: ia menunjukkan proyek mana yang punya fondasi manfaat cukup kuat untuk kemudian distrukturkan agar layak secara komersial.

Entah itu bisa lewat skema blended financing, performance based disbursement, outcome-based instruments (misalnya social impact bond) atau instrumen lain. SROI tidak menjanjikan keuntungan finansial; ia menyaring dan memberi arah, menunjukkan di mana modal paling mungkin menghasilkan nilai ganda.

Pendekatan yang menggabungkan antara profit dan dampak juga menyasar pasar investasi berdampak atau impact investing. Pada laporan Global Impact Investment Network “Sizing the Impact Investing Market 2024” saat ini pasar impact investing mencapai US$1,57 triliun, tumbuh 21% per tahun sejak 2019 (GIIN, 2024).

Yang menarik, 94% investor berdampak melaporkan bahwa kinerja finansial maupun kinerja dampak mereka memenuhi atau melampaui ekspektasi. Ini adalah bukti bahwa cuan dan manfaat tidak harus saling meniadakan.

Persoalannya terletak pada distribusi, alokasi, dan fokus: hanya sekitar seperempat dari modal itu mengalir ke pasar berkembang, tempat kebutuhannya justru paling besar, dan Asia Tenggara baru menyerap sekitar 3% dari totalnya. Ini menandakan bahwa ketersediaan dana tersebut ternyata belum dimanfaatkan maksimal karena terlalu sedikit proyek dampak publik yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami investor.

Inilah inti yang ingin saya sampaikan. Di masa ketika setiap rupiah diperebutkan, kemampuan membandingkan nilai, bukan sekadar biaya bisa menjadi penentu. SROI hanyalah satu alat. Yang lebih penting adalah kemauan dan kapasitas untuk membangun disiplin baru dalam alokasi sumber daya: yang tepat sasaran, terukur dampak finansial dan sosialnya, dan kolaboratif antara negara dan modal swasta.

Pergeseran cara pandang ini sedang terjadi di banyak tempat sekaligus. Pertanyaan yang sama—bagaimana mengarahkan modal, publik maupun swasta, ke tempat yang menghasilkan nilai bersama dan bukan sekadar imbal hasil—kini menjadi agenda lintas sektor di seluruh Asia.

Beberapa waktu lalu, saya hadir di acara Asia Grassroots Forum yang diselenggarakan oleh Amartha. Forum tahunan ini menjadi ajang mempertemukan pembuat kebijakan, investor, lembaga keuangan, dan praktisi akar rumput atas kesadaran yang sama: kemajuan yang inklusif tidak datang dari modal yang melimpah semata, tetapi dari modal yang diselaraskan.

Di ruang seperti inilah peran yang kami bangun di AMANA menemukan tempatnya. Dimulai dengan mengukur dampak, dan menggunakan hasil pengukuran tersebut untuk membantu menggerakkan dan menyelaraskan sumber daya bagi proyek-proyek publik yang berdampak. Menerjemahkan dampak ke dalam bahasa yang bisa dipahami semua pihak adalah prasyarat agar penyelarasan itu mungkin terjadi.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukanlah mengenai uang semata. Persoalannya adalah modal sering kali tidak sampai ke tempat yang paling membutuhkannya, karena kita belum punya bahasa bersama untuk menilai apa yang benar-benar berharga.

Menyamakan visi, persepsi, dan bahasa lebih dulu sehingga kita bisa mengeksekusi dengan baik. Hanya dengan begitu kita bisa menavigasi masa yang tidak biasa seperti sekarang, dan memastikan pembangunan tetap berjalan ketika semua orang lain memilih menunggu.

pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah mempermudah investasi swasta pada angkutan logistik kapal RoRo (roll-on/rorll-off) dengan menghilangkan hambatan usaha dan biaya tambahan operasional.

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

"Kita menghilangkan obstacle, halangan buat mereka atau kira-kira ya kita bikin mulus aja mereka, sehingga mereka tidak ada additional cost yang harus mereka keluarkan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Menurut Dudy, pemerintah tidak akan membatasi siapa pun yang melihat peluang usaha di sektor tersebut, karena pengembangan angkutan logistik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta.

Ia menjelaskan pemerintah tidak menyiapkan skema subsidi bagi operator kapal RoRo, karena layanan logistik merupakan kegiatan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi masing-masing perusahaan.

Sebagai gantinya, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan yang dapat membebani pelaku usaha.

Dudy mengatakan apabila berbagai hambatan tersebut dapat dihilangkan, perusahaan hanya perlu berfokus pada biaya operasional sehingga efisiensi usaha dapat meningkat dan investasi menjadi lebih menarik.

Menurutnya, apabila suatu perusahaan masih menilai usahanya belum menguntungkan, penyebabnya perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi permintaan pasar yang menjadi faktor utama keberhasilan layanan logistik.

Karena itu, pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan permintaan melalui berbagai bentuk katalisator, termasuk penyediaan insentif yang dapat meningkatkan minat penggunaan angkutan logistik berbasis kapal RoRo.

"Ya katalisatornya kan macam-macam. Insentifnya bisa segala macam, insentif itu kan bisa untuk supaya ada ada pertumbuhan demand-nya kan. Saya tawarkan kepada siapa saja," ujar Menhub.

Dudy mengungkapkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mulai merencanakan pengoperasian kapal Ro-Ro untuk angkutan peti kemas pada sejumlah rute sebagai langkah awal pengembangan layanan logistik tersebut.

"Saat ini yang berani masuk ASDP. Kalau swasta enggak berani masuk, ya saya juga enggak bisa nyuruh, maksain mereka kan? Enggak mungkin juga mereka (swasta) akan maksa kalau misalnya buat mereka tidak visible," katanya pula.

Ia menegaskan pemerintah tidak dapat memaksa perusahaan swasta mengikuti langkah serupa, karena keputusan investasi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pendanaan dan perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

Menurut Dudy, setiap perusahaan memiliki kapasitas dan strategi investasi yang berbeda sehingga kelayakan suatu proyek tidak dapat disamaratakan, termasuk dalam pengembangan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo.

"Visible tidaknya kan tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi kalau yang punya kelebihan uang, investasi di sini (kapal RoRo) bisa dianggap sebagai investasi visible, tergantung kapasitas masing-masing orang, kapasitas masing-masing perusahaan, kan beda-beda dari A sampai Z itu," kata Menhub lagi.

Meski demikian, pemerintah meyakini angkutan logistik melalui kapal RoRo mampu mengurangi beban jalan raya, karena sebagian distribusi barang dapat dialihkan dari truk ke jalur laut secara lebih efisien.

Ia menambahkan besarnya permintaan akan menentukan keberhasilan layanan tersebut, karena pelaku usaha akan memilih moda transportasi yang menawarkan biaya distribusi lebih rendah dibandingkan jalur darat.

Dudy optimistis semakin kompetitif biaya angkutan menggunakan kapal RoRo, semakin besar pula peluang perpindahan logistik dari jalan raya ke jalur laut sehingga efisiensi distribusi nasional terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026 kembali merilis daftar universitas terbaik dunia berdasarkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada edisi 2026, pemeringkatan tersebut melibatkan 1.646 universitas dari 116 negara dan wilayah, yang dinilai melalui 17 indikator SDGs serta satu pemeringkatan keseluruhan (overall ranking).

Berbeda dengan pemeringkatan akademik pada umumnya, THE Sustainability Impact Ratings menjadi satu-satunya pemeringkatan global yang secara khusus mengukur kinerja perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui empat aspek utama, yakni penelitian (research), tata kelola (stewardship), pengabdian kepada masyarakat (outreach), serta pembelajaran (teaching). Keempat aspek tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana perguruan tinggi berkontribusi terhadap 17 target SDGs PBB.

Adapun 17 SDGs yang menjadi dasar penilaian meliputi pengentasan kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas hingga kemitraan untuk mencapai tujuan.

34 PTS yang Masuk Ranking DuniaTHE Sustainability Impact Ratings 2026

Dikutip dari laman resmi THE, ada puluhan perguruan tinggi di Indonesia yang masuk daftar THE Sustainability Impact Ratings 2026. Berikut ini 34 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang masuk daftar THE Sustainability Impact Ratings 2026.

1. BINUS University

Ranking dunia: 101-200

Total skor: 82.3-89.2

2. Telkom University

Ranking dunia: 301-400

Total skor: 73.9-77.4

3. Universitas Islam Indonesia

Ranking dunia: 401-600

Total skor: 66.2-73.8

4. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Ranking dunia: 401-600

Total skor: 66.2-73.8

5. Universitas Pelita Harapan

Ranking dunia: 401-600

Total skor: 66.2-73.8

6. Bakrie University

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

7. Universitas Kristen Satya Wacana

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

8. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

9. Universitas Multimedia Nusantara

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

10. Universitas Yarsi

Ranking dunia: 601-800

Total skor: 60.7-66.1

11. Universitas Muhammadiyah Makassar

Ranking dunia: 801-1000

Total skor: 53.7-60.6

12. Universitas Pertamina

Ranking dunia: 801-1000

Total skor: 53.7-60.6

13. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

14. Universitas Esa Unggul

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

15. Universitas Kristen Maranatha

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

16. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

17. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

18. Universitas Nahdlatul Ulama

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

19. Universitas Nusa Putra

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

20. Universitas Katolik Parahyangan

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

21. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

22. Universitas Bung Hatta

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

23. Universitas Ciputra

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

24. Universitas Indo Global Mandiri

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

25. Universitas Islam Bandung

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

26. Universitas Islam Sultan Agung

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

27. Universitas Medan Area

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

28. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

29. Universitas Muhammadiyah Surabaya

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

30. Universitas Prima Indonesia

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

31. Universitas Siber Asia

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

32 Universitas Teknokrat Indonesia

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

33. Universitas Islam Malang

Ranking dunia: 1001-1500

Total skor: 33.1-53.6

34. Universitas Warmadewa

Ranking dunia: 1501+

Total skor: 12.0-33.0.

Demikian 34 kampus swasta yang masuk pemeringkatan THE Sustainability Impact Ratings 2026. Semoga informasi ini bermanfaat.

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menonaktifkan Muhammad Abdimaludin dari jabatan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno. Penonaktifan ini dilakukan menyusul dugaan penerimaan uang Rp20 juta yang saat ini tengah diusut pihak kampus.

"Sesuai dengan pernyataan Ibu Rektor, kami sudah menonaktifkan yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi dapat mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua BEM sampai proses investigasi ini selesai," ujar Wakil Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda, Selasa (23/6/2026).

Daniel mengatakan UBK tetap membentuk Tim Investigasi meski Muhammad Abdimaludin telah memberikan pengakuan. Tim tersebut akan mendalami kasus secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.

Selain itu, UBK juga akan menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang terbukti melanggar aturan kampus sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sanksi akan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut. Karena itu kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno," tandasnya.

Lihat video: TERKINI: MENGAKU TERIMA UANG TERKAIT DEMO Ketua BEM FH UBK Dinonaktifkan



Sebelumnya, Universitas Bung Karno telah memanggil Muhammad Abdimaludin terkait dugaan penerimaan uang Rp20 juta tersebut. Dalam pengakuannya, Abdimaludin menyebut menerima uang melalui seorang alumni yang disebut mendapatkannya dari aparat kepolisian.

Menurut pengakuannya, uang tersebut diberikan agar mahasiswa UBK mengalihkan aksi unjuk rasa pada Senin, 15 Juni 2026 ke kawasan Gedung DPR RI. Namun, mahasiswa UBK disebut tetap menggelar aksi di kawasan Istana atau Patung Kuda Monas. Aksi tersebut kemudian berujung pada pertemuan sejumlah mahasiswa dengan Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA - Universitas Bung Karno (UBK) menyebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin mengakui telah menerima uang Rp20 juta terkait aksi unjuk rasa pada Senin, 15 Juni 2026. Abdi juga menyebut uang itu didapatkan dari alumni UBK.

"Dia (Abdimaludin) sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," ujar Wakil Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Dalam pengakuan yang sama, kata Daniel, Abdimaludin juga membagikan uang itu ke sejumlah mahasiswa. Beberapa di antaranya termasuk pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di UBK.

"Dari pengakuan beliau, uang tersebut diserahkan kepada beberapa mahasiswa atau pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, serta beberapa mahasiswa lainnya," tambah Daniel.

Lihat video: DEMO DI YOGYA! Mahasiswa Sampaikan 5 Tuntutan Rakyat ke Pemerintah



UBK dalam hal ini akan melakukan pemeriksaan ulang siapa-siapa saja yang terlibat termasuk saksi-saksi yang mengetahui. UBK juga membentuk tim investigasi guna memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat.

"Dalam proses ini kami akan menyelidiki dan meminta keterangan dari beberapa mahasiswa. Setelah itu kami akan menjatuhkan sanksi," tandasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Sebanyak 1.015 sekolah swasta di Jawa Barat menyatakan kesediaannya menampung sekitar 70.000 hingga 80.000 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, jumlah sekolah swasta yang bergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) terus bertambah.

Sebelumnya, sekolah yang menyatakan kesediaan bergabung tercatat sebanyak 751 sekolah, kini jumlahnya meningkat menjadi 1.015 sekolah.

"Sudah ada kesepakatan dengan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan untuk menyalurkan beasiswa bagi 70.000 hingga 80.000 siswa yang terdata di PCMB. Saat ini, sebanyak 1.015 sekolah swasta telah menandatangani kesepakatan dan hadir secara fisik," ujar KDM di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2026).

Menurut KDM, bertambahnya jumlah sekolah swasta yang bergabung membuktikan bahwa dunia pendidikan swasta memiliki komitmen kuat membantu pemerintah memenuhi hak pendidikan masyarakat.

Ia juga membantah anggapan yang menyebut sekolah swasta tidak bersedia berpartisipasi dalam program penampungan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

"Hal ini membuktikan bahwa opini yang menyatakan sekolah swasta tidak bersedia membantu adalah tidak benar. Sistemnya adalah beasiswa perorangan, pemerintah provinsi bertindak sebagai orang tua yang membayarkan biaya sekolah langsung ke pihak sekolah," katanya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) bagi siswa yang tidak terserap di sekolah negeri.

Bantuan yang diberikan berupa uang pangkal sebesar Rp1,5 juta per siswa dan bantuan biaya pendidikan Rp100.000 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun.

KDM memastikan anggaran program tersebut telah tersedia dan berasal dari pergeseran alokasi anggaran di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Anggarannya sudah ada, tinggal dilakukan pergeseran alokasi dari Dinas Pendidikan. Misalnya, anggaran untuk pembangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah akan ditunda agar tidak rawan gugatan, dan dananya dialihkan untuk beasiswa ini," kata dia.

Meski demikian, KDM meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan verifikasi dan seleksi secara ketat terhadap calon penerima bantuan. Ia menegaskan program tersebut ditujukan bagi siswa yang memiliki perilaku baik dan berkomitmen terhadap pendidikan.

Menurutnya, bantuan dapat dicabut apabila penerima terbukti melakukan pelanggaran seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, atau terlibat tindak kriminal. "Karena subsidi ini diberikan kepada mereka yang berperilaku baik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan membiayai pendidikan puluhan ribu siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah swasta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak ada lagi persoalan terkait skema pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Menurut gubernur yang akrab disapa KDM itu, jumlah siswa SMA yang tidak tertampung di sekolah negeri tahun ini diperkirakan berkisar antara 70.000 hingga 80.000 orang. Angka tersebut dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Hitungan kita ada sekitar 70.000 sampai 80.000 siswa SMA yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Menurut saya ini menurun dibanding tahun lalu karena tahun lalu lebih besar. Hari ini sudah lebih sedikit dan itu akan dibiayai oleh Pemprov Jabar untuk bersekolah di sekolah swasta yang sudah menyepakati menjadi mitra," ujar KDM dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad (21/6/2026).

Terkait adanya pernyataan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) yang membantah adanya kerja sama, KDM menegaskan bahwa Pemprov Jabar menjalin kerja sama langsung dengan sekolah, bukan dengan organisasi.

Menurut dia, nota kesepahaman atau kerja sama dilakukan dengan masing-masing sekolah swasta yang bersedia menjadi mitra pemerintah dalam menampung siswa.

"Kita bekerja sama dengan sekolah, bukan dengan organisasi. MoU kita bukan dengan ormas, tetapi dengan sekolahnya. Kalau BMPS membantah, sementara sekolahnya bersedia, ya tidak ada masalah," katanya.

KDM mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 700 sekolah swasta yang menyatakan kesediaan menjadi mitra Pemprov Jabar. Kesediaan tersebut dibuktikan melalui surat pernyataan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah. "Yang sudah menyatakan bersedia dengan surat pernyataan ada 700 sekolah," katanya.

Dengan jumlah tersebut, KDM optimistis seluruh siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap dapat memperoleh akses pendidikan. Apalagi, biaya pendidikan mereka akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Yang penting tugas saya adalah anak-anak Jawa Barat harus sekolah dan biayanya disiapkan oleh Pemprov," tegasnya.

Informasi menyebutkan jumlah sekolah swasta yang akan bekerja sama dengan Pemprov Jabar mencapai 800 sekolah.