Sejumlah jenis pekerjaan dikecualikan pemerintah untuk memakai tenaga pekerja alih daya (outsourcing) yang bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Pada prinsipnya, aturan tersebut melarang perusahaan untuk menggunakan pekerja outsouring dan ditargetkan bakal terbit paling lambat pertengahan Juli 2026

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan empat jenis pekerjaan yang dikecualikan, yakni petugas katering, petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service).

"Jadi, dilarang mempekerjakan pekerja alih daya poin satu. Poin dua, pengecualian terhadap hal tersebut di empat jenis pekerjaan penunjang. Jelas ya, penunjang," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6), dikutip dari Detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan akan diberikan masa transisi selama enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut setelah aturan resmi diterbitkan.

Meski demikian, Said mengungkapkan pembahasan revisi Permenaker masih menyisakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan buruh.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mengusulkan agar pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan tetap dapat menggunakan tenaga alih daya.

Namun, usulan tersebut ditolak serikat buruh karena dinilai berpotensi mempertahankan praktik outsourcing di sektor strategis yang selama ini banyak diterapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai jalan tengah, Said mengusulkan BUMN yang membutuhkan tenaga kerja penunjang membentuk anak perusahaan sebagai pemberi kerja, bukan melalui koperasi, yayasan, CV, atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

"Jadi, enggak bisa lagi koperasi, yayasan, CV, Karang Taruna, enggak bisa. Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang, itupun di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, pekerja nantinya memiliki hubungan kerja langsung dengan anak perusahaan tersebut, baik melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, upah dan kesejahteraan pekerja harus setara dengan pekerja di perusahaan induk.

Sementara itu, Said menegaskan perusahaan swasta tidak lagi diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing di sektor pertambangan dan perminyakan. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga tidak memiliki alasan untuk tetap menggunakan skema alih daya.

"Untuk perusahaan jasa pertambangan dan perminyakan swasta, enggak boleh ada pekerja alih daya. Kenapa? Karena mereka kan milik-milik swasta ini keuntungan perusahaannya tinggi sekali, dan itu kan hanya di satu lokasi," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyebut bahwa sebagian besar pokok-pokok revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcingtelah disetujui, meskipun masih menyisakan sejumlah perdebatan.

Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa buruh menginginkan pekerjaan alih daya hanya dibatasi pada empat sektor penunjang, yakni katering, keamanan (security), pengemudi (driver), dan kebersihan (cleaning service).

Namun, terdapat pihak yang disebutnya tetap menginginkan agar pekerjaan penunjang di sektor perminyakan, pertambangan, dan kelistrikan tetap masuk dalam daftar tersebut. Hal ini lantaran praktik ini banyak berlangsung di perusahaan pelat merah alias BUMN.

Oleh karena itu, dia menawarkan jalan tengah agar perusahaan milik negara dapat tetap menggunakan pekerja alih daya dengan membentuk anak perusahaan khusus, bukan lagi mengambil tenaga kerja dari pihak ketiga seperti koperasi atau yayasan.

“Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Dengan demikian, pekerja alih daya tersebut akan memiliki hubungan kerja dengan anak perusahaan BUMN terkait. Standar upah dan kesejahteraan lainnya dituntut sama dengan perusahaan induk.

Sementara itu, untuk perusahaan pertambangan hingga perminyakan swasta, dia mengatakan bahwa penggunaan pekerja outsourcing bakal dibatasi total.

Iqbal berargumen bahwa kelonggaran bagi BUMN diberikan lantaran sebaran perusahaan berada di seluruh Indonesia, sementara perusahaan swasta umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

“Nah, itu yang kita sedang putuskan. Mudah-mudahan awal Juli atau paling lama pertengahan Juli 2026, perusahaan akan dikasih waktu 6 bulan untuk menyesuaikan aturan ini,” tuturnya.

Iqbal lantas menjelaskan bahwa dirinya telah berjumpa dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, hingga Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pekerja Kemnaker Indah Anggoro Putri terkait implementasi aturan ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya atau outsourcing bakal direvisi pada awal Juli mendatang.

Said mengaku telah membahas rencana revisi tersebut dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan jajaran Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut dia, perubahan aturan itu akan mempertegas pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan.

"Awal Juli akan keluar revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ini janji Menaker ketika saya datang kepada beliau," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh, Minggu (21/6).

Said menyebut salah satu usulan yang disampaikan serikat buruh adalah mempertegas larangan penggunaan pekerja alih daya terlebih dahulu, kemudian memberikan pengecualian pada jenis pekerjaan tertentu sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Ia mengatakan ada empat jenis pekerjaan penunjang yang diusulkan tetap dapat menggunakan sistem outsourcing, yakni katering, petugas keamanan, layanan kebersihan, dan pengemudi perusahaan.

"Empat jenis pekerjaan penunjang yaitu catering, security, cleaning service, dan driver," ujarnya.

Selain pembatasan jenis pekerjaan, Said menilai revisi aturan juga perlu memperkuat perlindungan pekerja outsourcing. Menurutnya, hubungan kerja pekerja alih daya harus jelas, baik berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Ia menegaskan pekerja outsourcing tetap harus memperoleh hak normatif seperti upah minimum, jaminan sosial, hak cuti, jam kerja sesuai ketentuan, hingga upah lembur.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya juga membuka peluang untuk meninjau kembali aturan outsourcing tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menerima berbagai masukan dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.

Menurut Yassierli, pemerintah terbuka untuk mengevaluasi regulasi yang berlaku apabila memang terdapat aspirasi yang kuat dari para pemangku kepentingan.

"Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas itu juga ada masukan dari pengusaha, serikat buruh dan serikat pekerja, kami dari pemerintah melihat kalau memang ada aspirasi untuk meninjau kembali, kita siap meninjau kembali," ujar Yassierli di Jakarta, Kamis (18/6) seperti yang dikutip dari detikfinance.

Meski demikian, Yassierli belum memastikan apakah peninjauan tersebut akan berujung pada pengurangan jenis pekerjaan yang boleh menggunakan sistem outsourcing.

"Kita tunggu aja," katanya.

Ia menegaskan setiap perubahan regulasi ketenagakerjaan harus melalui dialog sosial yang melibatkan seluruh pihak terkait.

"Apa pun itu regulasi harus ada dialog sosial,meaningful participation, dan itu harus dilewati," tuturnya.

Sebelumnya, Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 diterbitkan Yassierli pada akhir April lalu sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Saat aturan itu diterbitkan, Yassierli menyebut regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja alih daya.

"Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha," kata Yassierli dalam keterangannya, (30/4) lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keternagakerjaan (Menaker) Yassierli, disebut berjanji akan merampungkan revisi aturan outsourcing pada awal Juli mendatang.

Informasi itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan BuruhSaid Iqbal.

Said mengatakan, Yassierli menyatakan bakal merevisi Peraturan Menaker (Permenaker) Nomor 07 tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya setelah diprotes banyak pihak.

“Awal Juli akan keluar revisi Permenaker Nomor 07 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Ini janji Menaker kepada ketika saya datang kepada beliau,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).

Said mengatakan, sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), ia juga turut mengkritik materi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang membolehkan penggunaan outsourcing di 6 bidang pekerjaan.

Ia menyampaikan persoalan Permenaker itu kepada orang dekat Presiden Prabowo Subianto yakni, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi dasco Ahmad.

“Bahwa ini (Permenaker) harus direvisi,” ujar Said.

Setelah dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden beberapa waktu lalu, Said menemui Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dan mendorong permenaker direvisi.

Selain itu, ia juga berdiskusi dengan direktur jenderal (Dirjen) terkait sebelum akhirnya bertemu Yassierli dua hari lalu.

“Karena ini penolakannya kuat. Dan harus searah dengan apa yang diinginkan oleh Presiden tentang regulasi yang terkait dengan pekerja alih daya,” kata dia.

Adapun Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 itu mengatur outsourcing dibatasi pada 6 bidang pekerjaan yakni, layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan.

Kemudian, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas dan kelistrikan.

Namun, banyak pihak, termasuk Said Iqbal tidak sepakat dengan ketentuan itu.

Pihaknya meminta penggunaan pekerja alih daya hanya pada empat bidang dengan yakni, catering, security, cleaning service, dan driver.

Selain itu, pekerja outsourcing juga harus memiliki hubungan kerja dengan perusahaan alih daya sebagai karyawan kontrak atau tetap.

“Haknya dilindungi, harus minimal upah minimum, punya hak cuti dan jam kerja yang sesuai dengan aturan, punya jaminan sosial,” tutur Said.

Selaras dengan Said, Afriansyah juga menyebut revisi Permenaker itu diperkirakan akan selesai pada Juli 2026.

Ia mengkonfirmasi saat ini revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 itu sedang berjalan dengan mempertimbangkan masukan serikat pekerja dan pengusaha.

“Benar, hasil diskusi sama Pak Said. Poin alih daya kelistrikan dan pertambangan direvisi,” kata Afriansyah saat dihubungi Kompas.com.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pihak menilai aspek pengawasan praktik outsourcing lebih penting ketimbang revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing.

Permenaker No. 7/2026 mengatur 6 sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, antara lain layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, serta penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja. Terdapat pula layanan penunjang operasional dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, minyak dan gas, serta kelistrikan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa pihaknya terbuka bilamana terdapat masukan untuk meninjau kembali substansi aturan tersebut. Namun, dia meminta seluruh pihak untuk menunggu.

“Dari pemerintah kita melihat ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap. Tunggu saja,” kata Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Dia mengakui adanya dinamika dalam penetapan aturan tersebut. Unsur pengusaha maupun serikat buruh dan serikat pekerja disebutnya terus memberikan masukan selama pembahasan di Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).

Sementara itu, kalangan buruh menekankan bahwa tata kelola pekerjaan alih daya tidak semata berkutat pada aturan di atas kertas. Perlindungan tenaga kerja serta pengawasan penerapan praktik outsourcing dinilai menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menekankan bahwa perlindungan pekerja alih daya di Tanah Air masih jauh berada di bawah pekerja dengan status pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Hal ini kontras dengan praktik serupa di negara-negara lain yang memiliki pemenuhan hak buruh dan penegakan hukum yang kuat.

“Seandainya praktik outsourcing itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebetulnya resistensi itu tidak akan terlalu kuat,” kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, pekerja alih daya semestinya menerima hak-hak dasar yang mencakup upah minimum, terlindungi oleh jaminan sosial, serta tidak mudah terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, yang membedakan pekerja outsourcing dengan karyawan tetap dan karyawan kontrak hanyalah hubungan kerja dengan perusahaan penyedia, bukan secara langsung dengan perusahaan pengguna.

Ristadi menilai bahwa aturan yang ada perlu memberikan kepastian terhadap praktik kerja alih daya di lapangan. Dia memandang bahwa revisi Permenaker No. 7/2026 tidak akan banyak berpengaruh apabila aspek dasar tersebut tak dipenuhi.

“Jadi, bukan soal mau dibatasi berapa jenis dan lain-lain. Yang lebih penting adalah soal pengawasan yang kuat, seperti yang dilakukan di negara-negara lain," tegasnya.

Sebelumnya, dunia usaha juga menyampaikan pandangan serupa. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa aturan yang ada terkait pekerjaan outsourcing patut diawasi dan ditegakkan secara konsisten, bukan semata menambah lapisan regulasi baru.

Menurutnya, Permenaker No. 7/2026 telah mewajibkan pemenuhan hak pekerja alih daya seperti upah, lembur, cuti, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan sosial, dan tunjangan hari raya (THR). Oleh karenanya, penegakan hukum dinilai lebih penting dari sekadar penambahan norma.

“Regulasi baru harus diikuti dengan masa transisi agar dunia usaha dapat menyesuaikan struktur ketenagakerjaan, kontrak kerja, dan anggaran SDM tanpa mengorbankan kepastian usaha,” kata Subchan kepada Bisnis.

Dari kacamata pengamat ketenagakerjaan, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa Permenaker No. 7/2026 perlu direvisi lantaran adanya norma yang cenderung multitafsir. Pertama, frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai terlalu luas, serta ketentuan peralihan yang memakan waktu hingga dua tahun.

Timboel menyebutkan bahwa Kemnaker pernah menerbitkan aturan pendahulu yang lebih tegas dalam mengatur sektor pekerjaan yang dapat dialihdayakan, yakni Permenaker No. 19/2012. Hanya terdapat 5 kegiatan penunjang yang ada dalam aturan tersebut, yakni usaha kebersihan, katering, keamanan, jasa penunjang pertambangan, dan penyediaan angkutan pekerja.

“Pasal terkait layanan penunjang operasional [dalam Permenaker No. 7/2026] itu bisa diinterpretasikan bebas. Ini yang tidak tegas, sehingga mengaburkan pembatasan sektor itu sendiri,” kata Timboel.

Terkait ketentuan peralihan dalam Permenaker No. 7/2026 yang memakan waktu dua tahun, dia menyinggung keterlambatan pemerintah dalam melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Menurutnya, implementasi aturan pekerja alih daya semestinya berlaku sejak diundangkan, guna mencegah potensi pelanggaran dari masa peralihan yang ditetapkan.

Timboel lantas menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai putusan Mahkamah, pekerjaan outsourcing merupakan praktik yang konstitusional. Namun, dia mendorong pemerintah agar memberlakukan pengawasan menyeluruh lantaran banyaknya eksploitasi tenaga kerja oleh perusahaan yang tidak profesional.

“Persoalan outsourcing hari ini banyak, tetapi paling tidak dari sisi regulasi, Permenaker No. 7/2026 harus direvisi dan penegakan hukum harus diperkuat. Itu yang bisa membuat citra sistem kerja alih daya ini membaik,” tutur Timboel.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi usulan untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing).

“Kita paham bahwa ada dinamika dan fase saat pembahasan di LKS Tripnas (Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional) itu juga ada masukan dari pihak pengusaha, masukan dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Kamis.

“Kami dari pemerintah, kita melihat, ya, kalau memang kemudian ada aspirasi untuk meninjau kembali, ya kita akan siap untuk meninjau kembali. Tunggu saja,” ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal pada Kamis (11/6) mengusulkan Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya agar direvisi, di mana skema outsourcing hanya diterapkan pada empat pekerjaan.

Said Iqbal menilai setidaknya ada empat pekerjaan yang masih diperbolehkan menggunakan pekerja alih daya, seperti petugas keamanan/sekuriti, sopir, penyediaan makanan atau katering, dan petugas kebersihan.

Selain itu, ia pun mengusulkan agar status hubungan kerja pekerja outsourcing diperjelas.

Menanggapi hal tersebut, Menaker Yassierli mengatakan aspirasi itu perlu untuk didiskusikan bersama para pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tahapan yang ada.

“Iya, apa pun itu regulasi kan harus ada dialog sosial ya, meaningful participation, dan itu harus kita lewati, ya,” kata Yassierli.

Sementara itu, Permenaker No. 7 Tahun 2026 sendiri merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Said Iqbal menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghendaki agar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing dapat direvisi.

Hal ini disampaikan Iqbal usai bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk membahas aturan tersebut di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan pada Kamis (11/6/2026) sore.

“Presiden Prabowo melalui Wakil Ketua DPR RI Pak Dasco [Sufmi Dasco Ahmad] memang meminta untuk direvisi, karena Presiden concern benar tentang pekerja alih daya,” kata Said kepada awak media.

Said Iqbal, yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menuturkan bahwa Prabowo telah beberapa kali menyampaikan secara terbuka agar outsourcing dapat dihapuskan.

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis pekerjaan penunjang yang masih mungkin untuk dialihdayakan. Dia menyebut kalangan buruh menginginkan pekerjaan alih daya dibatasi hanya untuk 4 jenis, yakni penyedia makanan atau catering, penyedia keamanan atau security, supir, dan penunjang kebersihan alias cleaning service.

“Di luar empat jenis itu, buruh menginginkan tidak menggunakan pekerja alih daya. Itulah yang tadi kita diskusi dengan Pak Wamen,” tuturnya.

Ketika ditanya perihal pertimbangan dari dunia usaha terkait kemungkinan revisi ini, Iqbal menyampaikan bahwa pembentukan Permenaker No. 7/2026 tidak lahir dari ruang kosong.

Berdasarkan diskusi dengan Wamenaker, dia menyebut Kemnaker juga akan memanggil ulang Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) yang berisi unsur pemerintah, unsur serikat buruh, dan unsur dunia usaha untuk membahas substansi terkait.

Apabila terdapat keinginan dunia usaha terkait fleksibilitas pasar tenaga kerja dalam penggunaan outsourcing, Iqbal menyampaikan perusahaan dapat menjalankan mekanisme kontrak alias perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) agar tak merugikan buruh.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa akan ada pembahasan kemungkinan revisi beleid tersebut bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berserta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker. Dia meyakini bahwa unsur dunia usaha pun akan patuh kepada ketentuan yang berlaku.

“Apa yang diinginkan Presiden, tidak boleh ada hambatan. Kalau ada hambatan komunikasi, kita duduk bareng-bareng. Ini tugas saya sebagai Penasihat Khusus Presiden,” tutur Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis (11/6/2026) sore.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Said Iqbal tiba di lokasi sekitar pukul 14.35 WIB, lantas disambut sejumlah pejabat Kemnaker. Kepada awak media, dia menyatakan hendak bersilaturahmi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk membahas Permenaker No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya alias outsourcing.

“Saya datang hari ini berjumpa dengan Wamenaker untuk berdiskusi tentang bagaimana Permenaker No. 7/2026 tentang Pekerja Alih Daya itu bisa sesuai dengan harapan buruh atau dengan kata lain, bisa dilakukan revisi,” kata Iqbal.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan tugas barunya sebagai penasihat presiden yang tak bisa mengeksekusi kebijakan, tetapi memberikan analisis dan pertimbangan untuk disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia memandang bahwa beleid tersebut dapat direvisi agar menghapus pekerjaan alih daya secara absolut, atau minimal membatasi berbagai jenis pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan.

Iqbal memaparkan bahwa pembatasan tersebut dapat didorong agar hanya mencakup penunjang keamanan atau security, penyedia makanan atau katering, hingga penunjang kebersihan alias cleaning service.

Selain itu, dia juga mendorong agar perusahaan penyedia jasa tenaga kerja alih daya tersebut harus memiliki status hubungan kerja yang jelas, baik karyawan kontrak atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun karyawan tetap alias pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

“Jadi bukan lagi tanpa status. Intinya, perlindungan bagi pekerja alih daya terhadap 4 jenis pekerjaan tadi itu juga harus jelas. Di luar 4 jenis pekerjaan tadi, dilarang penggunaan pekerja alih daya,” tuturnya.

Menurutnya, poin-poin inilah yang akan coba dia diskusikan bersama petinggi Kemnaker. Selain berjumpa Wamenaker, dia menyebut akan bertemu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026).

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) 58/P Tahun 2026 perihal pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahterahan Buruh.

JAKARTA - PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) kembali meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2026 di Jakarta, Jumat (22/5/2026). Dalam ajang tersebut, GDPS meraih penghargaan Best Enterprise in Regulatory Compliance sektor Transportation (Facility) dengan predikat Sapphire, predikat tertinggi dalam kategori tersebut.

Selain itu, GDPS juga memperoleh penghargaan The Most Inspiring Leader of The Year in Regulatory Compliance. Pencapaian ini menjadi semakin istimewa karena menandai tahun kedua berturut-turut GDPS meraih predikat tertinggi dalam Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA).

Direktur Utama GDPS, Cornelis Radjawane mengatakan, penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi perusahaan mengintegrasikan prinsip kepatuhan dan tata kelola yang baik ke dalam proses bisnis serta pengambilan keputusan di seluruh lini organisasi. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya yang kami lakukan secara berkelanjutan telah memberikan hasil yang positif,” katanya, Minggu (7/6/2026).

Bagi GDPS, kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai komitmen untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas. ”Sebagai perusahaan penyedia layanan tenaga kerja, GDPS menghadapi dinamika bisnis dan regulasi yang terus berkembang,” tandasnya.

Oleh karena itu, perusahaan terus memperkuat sistem pengendalian internal, mitigasi risiko, serta kolaborasi lintas fungsi untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adrie menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kontribusi seluruh insan GDPS yang secara konsisten menjaga standar kepatuhan di lingkungan kerja.

Menurutnya, budaya kepatuhan yang kuat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan, mitra usaha, dan para pemangku kepentingan. “Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh insan GDPS yang telah berperan dalam membangun budaya kepatuhan di perusahaan,” ujarnya.

Penghargaan yang diraih pada IRCA 2026 semakin menegaskan komitmen GDPS untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian kinerja bisnis, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kepatuhan, integritas, dan tata kelola perusahaan yang baik. ”Ke depan, GDPS akan terus meningkatkan standar tata kelola dan kepatuhan sebagai bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap akal bulus Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Salah satunya dengan memberikan ancaman pemberhentian kepada pegawai outsourcing.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, yang bersangkutan melayangkan ancaman pemberhentian kepada pegawai outsourcing jika tidak mendukungnya. Hal itu menurut Budi, berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dalam proses penydikan penyidikan.

"Didapati informasi dan keterangan adanya dugaan bahwa para staf outsourcing ini jika tidak mendukung FAR dalam kontestasi pilkada, akan diberhentikan atau diganti oleh personel lainnya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/5/2026).

“Artinya memang di sini ada dugaan mobilisasi atau pengerahan staf-staf outsourcing ini dalam pilkada di Pekalongan," sambungnya.

Diketahui, Fadia dijerat dengan pasal konflik kepentingan. Ia diduga mengondisikan perusahaan keluarganya untuk memenangkan pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas pada Pemkab Pekalongan.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Lihat video: Tersangka KPK, Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Aturan karena Penyanyi Dangdut!



Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Semarang pada Selasa, 3 Maret 2026. Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 4 Maret 2026.

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Preisden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, menuntut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk merombak total aturan outsourcing.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerja Alih Daya.

“KSPSI AGN menuntut Menaker untuk merevisi Total Permenaker No 7 Tahun 2026 karena Permenaker tersebut semakin mempersulit posisi buruh,” kata Andi Gani dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (11/5/2026).

Menurut Andi Gani, Permenaker tersebut justru menghilangkan larangan penggunaan pekerja outsourcing pada pekerjaan inti produksi.

Permenaker itu justru menambahkan “jasa operasional” sebagai salah satu jenis pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja outsourcing.

“Jasa operasional” dalam norma pasal itu dinilai abu-abu dan membuka peluang perselisihan antara perusahaan dan pekerja.

“Tidak jelas maknanya sehingga akan menimbulkan celah hukum baru dan multi tafsir berbeda antara serikat pekerja dan perusahaan,” ujar Andi Gani.

Ia menuntut Kementerian Ketenagakerjaan mengembalikan aturan outsourcing ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam undang-undang itu disebutkan dengan tegas lima jenis pekerjaan yang boleh menggunakan pekerja outsourcing.

Kelima jenis bidang itu adalah security, catering, jasa pelayanan driver, jasa pendukung pertambangan, dan cleaning service dengan ketentuan diberikan batasan waktu yang jelas.

“Karena Itu KSPSI AGN yang merupakan konfederasi buruh terbesar dengan jutaan anggota berdasarkan verifikasi pemerintah menegaskan penolakan terhadap permenaker Nomor 7 Tahun 2026 karena sangat merugikan buruh,” kata dia.

Sebelumnya, menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia Menaker Yassierli menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Aturan itu membatasi penggunaan outsourcing hanya pihak tertentu yakni, layanan kebersihan dan pengamanan.

Kemudian penyediaan makanan dan minuman, penyediaan pengemudi dan angkutan kerja, layanan penunjang operasional, dan pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” kata Yassierli dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).

Selain Andi Gani, penolakan keras juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Bersama ratusan anggotanya, Said Iqbal bahkan menggeruduk Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menerbitkan regulasi anyar terkait dengan praktik pekerjaan alih daya alias outsourcing. Beleid tersebut lahir dengan semangat memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sekaligus kepastian penerapannya bagi dunia usaha, tetapi dinilai menimbulkan pelbagai dilema.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 7/2026 tentang Pekerjaan Alih Daya yang diterbitkan Menaker Yassierli menjelang peringatan Hari Buruh Internasional, awal Mei lalu.

Aturan ini membatasi praktik alih daya hanya pada enam jenis pekerjaan tertentu. Perinciannya yakni layanan kebersihan; penyediaan makanan dan minuman; pengamanan; penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja; layanan penunjang operasional; serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, terdapat pula ketentuan yang mewajibkan adanya perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan alih daya, serta memastikan seluruh hak pekerja dipenuhi, termasuk upah, jaminan sosial, hingga perlindungan PHK.

Aturan ini disebut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XII/2023 terkait UU Cipta Kerja, yang bertujuan memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memandang bahwa (Permenaker) No. 7/2026 membuka ruang untuk pengalihdayaan pekerjaan inti atau proses produksi langsung. Pasalnya, terdapat frasa “layanan penunjang operasional” yang dinilai multitafsir.

Dia juga menyebut perluasan sektor alih daya yang mencakup ketenagalistrikan dapat mendong praktik serupa secara masif di sektor strategis. Terdapat pula catatan mengenai sanksi administratif yang dipandang tidak akan memberikan efek jera.

Oleh karena itu, dia mendorong agar beleid tersebut dapat direvisi. Sejumlah poin yang ditekankan ialah akomodasi larangan outsourcing pada pekerjaan inti, memperjelas definisi pekerjaan penunjang, serta memperkuat sanksi yang melindungi buruh.

“Sebagai antara untuk menuju kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita masih bisa menerima adanya Permenaker yang mengatur tentang pelarangan outsourcing, bukan melegalkan,” ujarnya di sela-sela unjuk rasa di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (7/10/2026) lalu.

Menurutnya, persoalan utama praktik pekerjaan alih daya di Tanah Air adalah minimnya perlindungan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja terkait, lebih lagi yang ditempatkan pada pekerjaan inti. Tak hanya perlindungan kecelakaan kerja, hal ini juga mencakup tiadanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Dilema Dunia Usaha

Pembatasan penerapan outsourcing turut menjadi perhatian utama dunia usaha, lantaran adanya risiko di balik keberlangsungan usaha dan fleksibilitas industri.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Subchan Gatot menilai kebijakan ini memuat semangat untuk melindungi pekerja, tetapi ketentuan pembatasan sektor disinyalir berpotensi mengurangi fleksibilitas operasional perusahaan, khususnya di industri manufaktur dan padat karya.

Dia menjelaskan terdapat pula potensi peningkatan biaya tenaga kerja yang dapat berdampak pada daya saing industri. Risiko pergeseran tenaga kerja ke sektor informal juga mungkin terjadi jika tidak diantisipasi dengan baik.

Menurut Subchan, dunia usaha pun mendorong agar pemerintah mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, seperti konstruksi, logistik, dan pelayaran. Dia juga menekankan pentingnya masa transisi yang cukup bagi dunia usaha untuk menyesuaikan model bisnis.

“Kadin pada dasarnya mendukung perlindungan pekerja, tetapi menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha,” ujar Subchan kepada Bisnis.

Dia lantas menggarisbawahi bahwa hal ini perlu menjadi perhatian, terutama tujuan penciptaan lapangan kerja tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi global.

Tanggapan berbeda disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam. Saat dihubungi Bisnis, dia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut masih perlu dicermati terlebih dahulu oleh Apindo.

Menurut Bob, pihaknya mengkaji kebijakan tersebut dalam kerangka regulatory impact analysis (RIA) guna tercipta kesimpulan yang mendalam dan komprehensif bagi dunia usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian yang tepat.

“Jadi yang kita bahas analisis dampaknya, bukan hanya regulasinya,” terangnya singkat.

Bob sebelumnya menekankan bahwa pekerjaan alih daya perlu dipandang dari sisi positif. Menurutnya, perusahaan jasa alih daya bukanlah penyedia tenaga kerja semata, melainkan juga mencakup pengelolaan mobilitas dan pembiayaan bagi banyak pekerja di Tanah Air.

Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa beleid baru pekerjaan alih daya menunjukkan adanya perubahan dari ketentuan dalam UU Cipta Kerja, tetapi tidak sepenuhnya kembali seperti semula.

Senada dengan Said, dia mencermati adanya poin tambahan dalam sektor bisnis yang bisa menggunakan tenaga alih daya dibandingkan aturan sebelumnya, yakni sektor layanan penunjang operasional.

Menurutnya, tanpa pengawasan memadai, Huda mewanti-wanti adanya celah yang dapat disalahgunakan untuk menggunakan tenaga alih daya di luar ketentuan.

“Jangan sampai, loophole ini dimanfaatkan oleh pemberi kerja guna menggunakan tenaga alih daya tidak sebagaimana mestinya,” ujarnya kepada Bisnis.