Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuat pariwisata Indonesia menjadi lebih menarik bagi pasar global, karena harga yang lebih kompetitif khususnya untuk wisatawan mancanegara. Namun, situasi ini cenderung semu lantaran diiringi kenaikan biaya operasional industri pariwisata dan penurunan daya beli wisatawan domestik.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyampaikan bahwa depresiasi mata uang garuda justru dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata wisatawan asing. Menurutnya, pemerintah berupaya memanfaatkan momentum tersebut melalui promosi, sales mission, hingga partisipasi dalam berbagai pameran internasional.

“Kami melihat ini menjadi satu peluang bagi Indonesia, bahwa ini akan membuat Indonesia memiliki daya tarik yang lebih bagi wisatawan,” kata Ni Luh di Badung, Bali, Sabtu (30/5/2026).

Dia menyampaikan bahwa tren kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari–Maret 2026 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisman mencapai 3,44 juta pada tiga bulan awal tahun ini, alias meningkat 8,62% secara tahunan (YoY).

Ni Luh lantas berharap bahwa momentum tersebut dapat berlanjut pada kuartal II/2026. Tak hanya dari segi kunjungan wisman, dia berekspektasi bahwa devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata juga dapat terus bertumbuh.

“Jadi, saya rasa bahwa situasi yang ada ini menjadi satu peluang bagi Indonesia, bahwa Indonesia menjadi memiliki daya tarik yang lebih untuk dikunjungi dengan lama tinggal yang bisa lebih lama dari biasanya,” ujar Ni Luh.

Dari kacamata pelaku usaha pariwisata, depresiasi nilai tukar rupiah secara teoretis dipandang lebih relevan dengan peluang kunjungan pelancong asing.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto Ardiansjah memandang bahwa biaya perjalanan pariwisata ke Tanah Air akan menjadi lebih terjangkau. Namun, faktor nilai tukar tersebut dinilai bukan satu-satunya penentu pergerakan wisatawan global.

“Dengan melemahnya rupiah terhadap USD sebenarnya memberikan peluang yang bagus untuk inbound, karena harga menjadi lebih murah,” katanya kepada Bisnis.

Di sisi lain, dia lantas mengingatkan bahwa calon wisatawan masih menunda perjalanan internasional akibat ketidakpastian geopolitik global beserta rentetan dampaknya. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu mengambil langkah promosi yang tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengamini bahwa pelemahan rupiah memang cenderung menguntungkan wisatawan mancanegara dari segi biaya perjalanan. Akan tetapi, kondisi tersebut berpotensi memunculkan tekanan baru bagi industri pariwisata domestik.

Menurut dia, depresiasi kurs telah memengaruhi berbagai komponen biaya yang menjadi tulang punggung industri pariwisata, salah satunya biaya tiket pesawat yang sensitif terhadap pergerakan dolar AS. Terdapat pula kenaikan harga energi dan potensi inflasi yang berisiko meningkatkan biaya operasional hotel, restoran, hingga usaha wisata lainnya.

“Jadi tidak serta-merta ketika nilai kurs rupiah itu tertekan, maka sepenuhnya berdampak positif. Kalau dari sisi wisman-nya mungkin demikian, tetapi tentu bisa berdampak negatif nantinya,” tegas Alan, sapaan akrabnya.

POTENSI WISATA BELANJA

Di sisi lain, kalangan akademisi menyoroti pelemahan rupiah sebagai sinyal menurunnya daya beli wisatawan domestik. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari menilai hal tersebut merupakan bagian dari tantangan pengelolaan pariwisata nasional.

Kendati demikian, dia memandang bahwa pelemahan rupiah memunculkan momentum daya tarik bagi wisatawan dari negara yang memiliki mata uang lebih kuat, khususnya Singapura. Berdasarkan amatannya, hal ini tecermin dari fenomena yang terjadi di sejumlah kawasan seperti Batam dan Bintan yang semakin ramai dikunjungi wisatawan Singapura untuk berbelanja kebutuhan bulanan.

“Mereka berbelanja karena murahnya, karena nilai tukar mata uang kita anjlok dibandingkan dengan dolar,” kata Azril kepada Bisnis.

Dia menggambarkan bahwa banyak wisatawan Singapura datang ke Batam dengan koper kosong, lalu membeli berbagai kebutuhan lantaran harga barang di Indonesia menjadi jauh lebih murah dibandingkan di negara mereka.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa upaya pemerintah menarik wisatawan mancanegara tidak cukup jika hanya mengandalkan momentum sementara dari nilai tukar mata uang. Menurutnya, Indonesia perlu mengembangkan strategi untuk menghasilkan nilai ekonomi pariwisata yang lebih besar.

Dari contoh tersebut, Azril menilai salah satu potensi yang dapat dikerjakan pemerintah adalah wisata belanja atau shopping tourism. Pendekatan ini dinilai lebih relevan karena melibatkan ekosistem kawasan pariwisata secara langsung.

“Nah, kenapa tidak dikembangkan outlet kita menjadi suatu shopping tourism? Tidak pernah Indonesia terpikirkan shopping tourism atau kalau saya menyebutnya retailtainment,” ujarnya.

Tak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya pengelolaan pariwisata yang berbasis ilmiah dan berlandaskan nilai-nilai komunitas lokal. Dengan demikian, pariwisata Tanah Air akan lebih tahan terhadap guncangan global.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan akan mengikuti aturan pemerintah terkait biaya layanan aplikator ojek online (ojol) yang dipangkas menjadi maksimal 8%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026.

Dengan kebijakan tersebut, maka 92% dari biaya yang didapat oleh mitra driver pada setiap perjalanan akan masuk ke kantong mitra.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perseroan menyambut baik arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Dan pada hari ini, menjelang Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei besok, saya mewakili keluarga besar Gojek dan GoTo menegaskan dukungan penuh terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2026,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor Gojek, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans mengatakan terdapat empat langkah yang akan dilakukan Gojek sebagai tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait Perpres Nomor 27/2026 dengan menyesuaikan skema bagi hasil.

Perseroan akan menetapkan 92% dari setiap perjalanan GoRide menjadi hak pengemudi.

“Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,” kata Hans.

Hans mengakui pendapatan Gojek dari layanan GoRide akan mengalami penurunan. Namun, langkah tersebut diyakini sebagai keputusan yang tepat dan menjadi investasi jangka panjang demi menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Hans menegaskan Gojek juga mempertimbangkan kepentingan puluhan juta pengguna layanan. Menurutnya, tarif tetap menjadi faktor penting bagi konsumen, terutama pada layanan GoRide reguler yang saat ini memiliki jumlah pengguna terbesar.

Karena itu, perusahaan memastikan tidak akan ada perubahan harga yang dibayarkan konsumen untuk layanan GoRide reguler.

“Dengan begini, kami berharap jumlah order dari konsumen akan tetap terjaga dan berkelanjutan, dan pendapatan total bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” kata Hans.

Kedua, Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra driver. Hans menjelaskan skema langganan GoRide Hemat mulai diuji coba secara terbatas pada November 2025 dan diperluas ke seluruh Indonesia pada Februari 2026.

Menurut Hans, setelah berjalan selama tiga bulan, perusahaan melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema tersebut memerlukan keseimbangan yang lebih baik terhadap kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans.

Hans mengatakan dampak dari kebijakan tersebut akan memicu penyesuaian harga konsumen secara terbatas, khususnya pada layanan GoRide Hemat. Kendati demikian, perusahaan memastikan penyesuaian tarif dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

Dia memahami kenaikan harga sekecil apa pun tetap akan dirasakan pelanggan. Namun, menurutnya, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat langsung memberikan manfaat kepada pengemudi.

“Dan ini juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Selain itu, Hans mengatakan Gojek juga akan memperkuat program kesejahteraan bagi mitra driver dan keluarga mereka. Perseroan juga berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi.

“Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Laju pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan mulai kehilangan akselerasi pada kuartal I/2026, meski ditopang momentum Ramadan dan Lebaran. Perlambatan ini memunculkan sinyal bahwa belanja masyarakat, khususnya konsumsi non-primer, mulai tertahan di tengah kenaikan biaya perjalanan dan perubahan pola konsumsi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Angka tersebut masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%, tetapi melambat dibandingkan kuartal IV/2025 sebesar 8,98% maupun kuartal I/2025 yang mencapai 9,01%.

Melihat lebih dalam, komponen pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos, dan kurir tumbuh 8,53% pada kuartal I/2026.

Sementara dari sisi transportasi, angkutan rel terkontraksi -1,32% YoY, angkutan darat tumbuh 10,09%, angkutan laut tumbuh 1,19%, ASDP naik 7,32%, serta angkutan udara tumbuh sebesar 2,14%.

Meski demikian, perlambatan pada periode Lebaran dinilai menjadi sinyal bahwa dorongan musiman tidak lagi sekuat sebelumnya. Apalagi, sektor transportasi dan pergudangan selama beberapa tahun terakhir cenderung mencatat pertumbuhan tinggi seiring pemulihan mobilitas pascapandemi Covid-19.

Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, perlambatan ke level 8,04% layak dicermati lebih dalam karena terjadi pada kuartal yang biasanya menjadi puncak aktivitas transportasi dan logistik.

Dalam kondisi normal, periode ini hampir selalu jadi puncak untuk subsektor angkutan penumpang dan logistik.

“Jadi ketika pertumbuhannya justru lebih rendah dibanding tahun lalu, itu memberi sinyal bahwa dorongan musiman mulai tidak sekuat sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga memang masih tumbuh solid di kisaran 5,5%, tetapi struktur pengeluarannya mulai berubah. Belanja masyarakat, khususnya kelompok menengah, mulai lebih selektif terhadap pengeluaran non-esensial seperti perjalanan dan wisata.

“Bukan berarti konsumsi turun drastis, tapi ada pergeseran prioritas. Pengeluaran lebih difokuskan ke kebutuhan utama, sementara perjalanan yang tidak mendesak mulai dikurangi,” katanya.

Yusuf menambahkan kenaikan tarif transportasi dan harga energi mulai menekan ruang konsumsi rumah tangga. Kenaikan biaya perjalanan membuat masyarakat menahan belanja lain sehingga efeknya mulai terasa pada sektor transportasi.

“Ketika biaya perjalanan naik, ruang untuk belanja lain otomatis menyempit,” ujarnya.

Dia mengingatkan perlambatan permintaan transportasi dapat menimbulkan efek berantai terhadap sektor lain seperti perdagangan, pariwisata, hingga distribusi barang apabila tekanan biaya terus berlangsung.

Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menilai perlambatan sektor transportasi dan pergudangan masih tergolong wajar karena dipengaruhi normalisasi aktivitas distribusi setelah akhir tahun serta melemahnya ekspor secara kuartalan.

Meski demikian, pertumbuhan tinggi belum otomatis menunjukkan efisiensi logistik membaik. Menurutnya, kenaikan aktivitas distribusi belum tentu diikuti penurunan biaya logistik.

Setijadi menilai kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu tekanan utama bagi industri logistik karena BBM merupakan komponen besar biaya operasional transportasi.

“Kenaikan harga BBM dapat menekan margin perusahaan logistik atau mendorong penyesuaian tarif kepada pelanggan,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan logistik cenderung lebih selektif melakukan ekspansi armada, gudang, maupun pembukaan rute baru.

SCI memperkirakan prospek sektor transportasi dan pergudangan pada kuartal II/2026 masih positif, meski cenderung moderat. Sementara itu, ALFI memperkirakan kinerja industri logistik pada kuartal II/2026 justru sedikit menurun dibandingkan kuartal pertama akibat eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni sekitar 8%. Janji tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan dalam regulasi saat ini, skema biaya untuk pengemudi bersifat fixed cost sebagaimana diatur dalam Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam skema ini, pendapatan pengemudi ditentukan oleh tarif tetap perjalanan, sehingga perubahan potongan aplikator tidak otomatis meningkatkan pendapatan mereka.

“Dengan skema fixed cost ini, kenaikan pendapatan pengemudi terkunci. Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah kenaikan tarif biaya perjalanan,” kata Huda kepada Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Dia menegaskan, selama struktur biaya perjalanan tidak berubah, penurunan potongan ke platform hanya akan mengurangi pendapatan aplikator, bukan menambah penghasilan pengemudi.

Untuk menggambarkan hal tersebut, Huda memberikan ilustrasi perbandingan beberapa skema tarif berikut:

Dalam ilustrasi tersebut, ketika potongan aplikator diturunkan dari 20% menjadi 10%, tarif yang diterima pengemudi tetap Rp10.000 sehingga tidak ada kenaikan pendapatan. Perubahan justru terjadi pada tarif yang dibayarkan konsumen yang menjadi lebih rendah.

Sebaliknya, peningkatan pendapatan pengemudi baru terjadi ketika tarif dasar dinaikkan, seperti pada skema tarif naik dengan potongan tetap, di mana pengemudi menerima Rp10.500.

Hal ini menunjukkan faktor utama yang memengaruhi penghasilan pengemudi adalah besaran tarif perjalanan, bukan sekadar persentase potongan aplikator.

Huda menambahkan, jika pendapatan platform menurun, maka dampak paling mungkin adalah berkurangnya promo atau diskon kepada konsumen. Kondisi ini berpotensi menekan permintaan (demand), yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan agregat pengemudi.

“Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi, saya rasa pendapatan pengemudi bisa naik,” katanya.

Secara tidak langsung, Huda juga mempertanyakan apakah kebijakan penurunan potongan tersebut telah mempertimbangkan struktur pembayaran dalam ekosistem transportasi online. Dia menjelaskan terdapat dua komponen harga, yakni harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima pengemudi.

Harga konsumen mencakup biaya perjalanan, biaya platform, serta biaya tambahan lain seperti asuransi, sedangkan pengemudi hanya menerima biaya perjalanan. Karena itu, persentase potongan kerap terlihat lebih besar karena terdapat komponen biaya platform yang dititipkan melalui pengemudi.

Dia juga mengusulkan alternatif berupa skema potongan tetap untuk platform, bukan berbasis persentase (ad valorem), melainkan melalui sistem voucher atau tiket dengan nominal tertentu yang disepakati bersama pengemudi.

“Voucher juga semakin banyak yang dibeli maka semakin murah harganya bagi pengemudi. Namun ini hanya sebatas ide saja,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto juga telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Dalam beleid tersebut, pengemudi diwajibkan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

Terkait hal tersebut, Huda mendukung kebijakan perlindungan tersebut karena memberikan kepastian jaminan sosial bagi pengemudi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kejelasan skema pembiayaan di antara para pihak.

“Tinggal nanti bagaimana skema pembagian siapa menanggung apa dan berapa,” katanya.

Menurutnya, tantangan muncul karena banyak pengemudi transportasi online menggunakan lebih dari satu aplikasi. Pemerintah perlu merancang skema yang memastikan seluruh pengemudi tercakup dalam program jaminan sosial tanpa menimbulkan pembayaran ganda.

Respons Platform

Sejumlah platform transportasi online menyatakan masih menunggu aturan teknis terkait rencana penurunan potongan aplikator yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Chief Executive Officer (CEO)Grab IndonesiaNeneng Goenadi mengatakan perusahaan saat ini masih menunggu penerbitan resmi Perpres untuk dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail arahan tersebut. Pada prinsipnya, perusahaan menghormati arahan yang disampaikan Presiden dalam pidato Hari Buruh.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Neneng menjelaskan usulan perubahan struktur komisi merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace. Oleh karena itu, perusahaan akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam proses implementasinya.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat mencapai tujuannya, yakni melindungi mitra pengemudi, menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, serta memastikan keberlanjutan industri.

Dia juga menambahkan sejak awal kehadirannya di Indonesia, Grab telah mendampingi jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital sekaligus menopang penghidupan mereka.

Sementara itu, Direktur UtamaGoToHans Patuwo menyatakan perusahaan akan mengikuti dan mematuhi ketentuan pemerintah, termasuk arahan PresidenPrabowo Subiantoterkait perlindungan pekerja transportasi online yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Terkait rencana penurunan potongan aplikator menjadi sekitar 8%, Hans menyebut perusahaan masih perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami implikasi kebijakan tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata Hans.

Dia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar perusahaan tetap dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi mitra pengemudi maupun pelanggan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online (Perpres Ojol). Beleid tersebut salah satunya mengatur pembagian pendapatan dengan porsi 8% untuk aplikator, turun dari sebelumnya sekitar 20%.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memandang bahwa penurunan potongan ke aplikator tidak serta-merta akan menambah pendapatan pengemudi.

Dia menjelaskan terdapat dua komponen dalam struktur tarif transportasi online, yakni harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima pengemudi. Harga ke konsumen mencakup biaya perjalanan, biaya platform, serta komponen lain seperti asuransi, sedangkan pengemudi hanya menerima biaya perjalanan.

Menurut Huda, ketidakjelasan basis penghitungan potongan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa potongan platform selama ini melebihi batas yang ditetapkan.

Dia menekankan bahwa skema tarif perjalanan saat ini mengacu pada biaya tetap (fixed cost) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KP 1001/2022. Dalam skema ini, perubahan porsi potongan tidak memengaruhi pendapatan pengemudi secara langsung.

“Dengan skema fixed cost, maka perubahan potongan hanya mengurangi pendapatan aplikator tanpa adanya peningkatan pendapatan pengemudi,” kata Huda ketika dihubungi, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, kenaikan pendapatan pengemudi hanya dapat terjadi jika tarif perjalanan dinaikkan. Tanpa perubahan tersebut, penurunan pendapatan platform justru berpotensi berdampak pada berkurangnya insentif atau diskon bagi konsumen.

Dia menjelaskan kondisi ini berisiko menekan permintaan layanan, yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan agregat pengemudi.

“Jika platform kehilangan pendapatan, saya rasa yang akan terjadi adalah diskon ke konsumen akan berkurang. Demand akan turun, dan pendapatan agregat pengemudi akan terkoreksi,” katanya.

Sebagai alternatif, Nailul mengusulkan skema baru berupa biaya tetap bagi platform melalui sistem voucher atau tiket, menggantikan skema potongan berbasis persentase. Skema ini dinilai dapat memberikan kepastian biaya bagi pengemudi dan berpotensi menurunkan beban jika pembelian dilakukan dalam jumlah besar.

Meski demikian, ia menekankan bahwa usulan tersebut masih bersifat konseptual dan memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan, termasuk pengemudi.

Dari sisi aplikator, CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan perusahaan saat ini masih menunggu penerbitan resmi beleid Perpres untuk dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail arahan tersebut. Pada prinsipnya, perusahaan menghormati arahan yang disampaikan Prabowo dalam pidato Hari Buruh.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Senada, Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) Hans Patuwo mengatakan pihaknya akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemudik arus balik yang menggunakan kendaraan roda dua masih mendominasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Bakauheni Lampung pada H+4 Natal 2025 atau menjelang perayaan tahun baru 2026, Senin (29/12).

Para pemudik sepeda motor di Pelabuhan Bakauheni tersebut, akan melanjutkan perjalanan menuju pulau Jawa dengan menggunakan kapal feri untuk menyeberangi selat Sunda.

Sukri, salah satu pengendara roda dua saat tiba di Pelabuhan Bakauheni, Senin, mengatakan perjalanan mudik bersama keluarga dengan menggunakan sepeda motor dapat mengurangi biaya perjalanan.

“Iya, perjalanan jauh menggunakan motor ini lebih hemat waktu dan biaya, memang lebih terasa capek tapi bisa lebih menikmati perjalanan,” kata dia.

Menurutnya, ia bersama keluarganya akan melakukan perjalanan mudik menuju kampung halaman yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah untuk memeriahkan perayaan malam tahun baru 2026 bersama keluarga besar.

“Kami dari Lampung Tengah mau ke Pekalongan, Jawa Tengah, mau menikmati libur panjang di kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga,” ucap dia.

Sementara itu, General Manajer (GM) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Partogi Tamba juga mengatakan, berdasarkan data 24 jam pada 28 hingga 29 Desember 2025 jumlah penumpang kapal yang menggunakan kendaraan roda dua mencapai 2.194 unit.

Dirinya mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesehatan selama perjalanan mudik.

“Kami juga mengimbau kepada para pemudik yang hendak melakukan perjalanan jauh ke kampung halaman untuk selalu menjaga kesehatan dan ikuti arahan dari petugas kami yang ada di lapangan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat melihat tekanan ekonomi yang terjadi, membuat masyarakat semakin selektif memilih moda transportasi yang lebih murah dan efisien.

Tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS), angkutan penumpang mengalami penurunan di semua moda transportasi, kecuali angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Pengamat Maritim Marcellus Hakeng menjelaskan bahwa penurunan penumpang pada moda lain mencerminkan masa transisi sosial-ekonomi masyarakat, setelah puncak mobilitas libur panjang Agustus.

“Fenomena ini tidak murni karena masyarakat menjadi irit, melainkan karena mereka semakin rasional dalam membaca situasi ekonomi,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Data BPS menunjukkan jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada September 2025 sebanyak 3,9 juta orang atau naik 1,46% month to month (MtM) dan 7,88% year on year (YoY).

Pada periode yang sama, angkutan udara domestik -5,13% MtM, udara internasional turun -6,96%, dan angkutan kereta susut sebesar -1,23%.

Belum lagi, lanjut Marcellus, pada September ini, rumah tangga baru saja melewati periode pengeluaran besar seperti libur sekolah, tahun ajaran baru, dan konsumsi pascalebaran yang berkepanjangan. Inflasi pangan dan transportasi masih terasa, sementara harga avtur yang tinggi membuat tiket pesawat lebih mahal.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga melemah sehingga perjalanan internasional jadi tidak ekonomis. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat bukan hanya mengurangi frekuensi perjalanan, tetapi juga mengubah moda transportasi.

“Mereka yang tetap harus bepergian mencari jalur yang paling efisien, dan ASDP menjadi solusi karena menawarkan biaya murah sekaligus memungkinkan kendaraan pribadi dibawa,” tambahnya.

Contohnya, tiket penyeberangan Merak–Bakauheni mobil pribadi seharga Rp749.128 untuk layanan express dan Rp481.800 untuk layanan regular. Harga tersebut sudah termasuk penumpang.

Biaya ini jauh lebih murah ketimbang menggunakan pesawat, yang dibanderol dengan harga termurah sekitar Rp600.000 per orang, dari Bandara Internasional Soekarno—Hatta (CGK) ke Bandara Raden Inten II (TKG).

Dengan pilihan ASDP, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi lanjutan atau logistik di daerah tujuan. Cukup membayar satu tiket, tetapi mendapatkan mobilitas ganda, yakni kendaraan, keluarga, dan barang bisa dibawa sekaligus, tanpa perlu menyewa transportasi ulang di daerah tujuan.

Berbeda dengan pesawat atau kereta yang meski lebih cepat, tetap membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi lanjutan, logistik, dan akomodasi barang.

Sementara itu, Ketua Forum Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Leny Maryouri memandang, ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat beralih ke ASDP untuk berpindah antarpulau.

“Alasan ekonomi banyak yang melakukan penghematan, termasuk penghematan untuk travelling. Penumpang lebih memilih bus dan lanjut ferry ASDP untuk antar pulau,” tuturnya.

Selain itu, ASDP juga melayani angkutan barang lanjutan logistik truk untuk antar pulau. Logistik dipandang lebih sustain/berkelanjutan, atau bahkan meningkat permintaannya di tengah tekanan ekonomi.

Untuk diketahui, jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan pada September 2025 tercatat 3,9 juta orang atau naik 1,46% dibanding bulan sebelumnya.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk masing-masing naik 0,60%; 7,11%; dan 5,20%. Sebaliknya, terjadi penurunan jumlah penumpang di Pelabuhan Merak dan Pototano masing-masing turun 0,39% dan 2,58%.

Secara kumulatif selama Januari–September 2025, jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mencapai 39,2 juta orang atau naik 15,12% dibanding periode yang sama tahun 2024.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua pelabuhan utama yang diamati, yaitu Pelabuhan Merak sebesar 24,56%, Bakauheni sebesar 32,40%, Ketapang sebesar 26,81%, Gilimanuk sebesar 20,41%, dan Pototano sebesar 9,93%.