Bisnis.com, JAKARTA — Pendiri sekaligus CEO SoftBank Masayoshi Son skeptis terhadap visi pembangunan pusat data (data center) di luar angkasa yang digagas oleh Elon Musk lantaran dinilai membutuhkan waktu terlalu lama dan tidak efektif dalam memangkas biaya operasional di tengah perlombaan industri kecerdasan buatan (AI) global yang kian intensif.

Kritik tajam dari investor kakap asal Jepang tersebut mencuat di tengah kondisi pelaku industri teknologi yang sedang mengalami keterbatasan kapasitas komputasi (compute constrained), yang memicu gelombang investasi besar-besaran untuk membangun infrastruktur pemrosesan data, termasuk menjajaki opsi ekstrem di luar bumi guna menghindari kendala pembebasan lahan yang kerap ditemui di darat.

Dalam sebuah rapat umum pemegang saham baru-baru ini, dilansir dari Techcrunch Minggu (28/6/2026), Son berpendapat gagasan menempatkan infrastruktur komputasi di orbit tidak akan memberikan solusi instan bagi kebutuhan industri yang mendesak saat ini. Langkah Musk dinilai kurang efisien.

“Dalam pertempuran untuk AI, beberapa tahun ke depan akan jauh lebih penting daripada apa yang mungkin terjadi dalam satu dekade atau lebih dari sekarang,” ujar Son.

Sikap skeptis yang ditunjukkan oleh bos SoftBank ini dinilai menarik dan cukup ironis oleh sejumlah pengamat industri. Pasalnya, SoftBank sendiri memiliki rekam jejak panjang dalam menggelontorkan dana jumbo pada investasi-investasi yang berisiko tinggi dan spekulatif.

Diketahui, Data Center AI luar angkasa (atau orbital data center) yang digagas oleh Elon Musk adalah konsep memindahkan infrastruktur server komputasi awan (cloud) dan kecerdasan buatan dari bumi ke orbit rendah bumi (Low Earth Orbit/LEO).

Ide dasarnya adalah memanfaatkan ribuan satelit konstelasi (seperti Starlink) yang saling terhubung untuk menyewakan daya komputasi (renting out compute) langsung dari luar angkasa, bukan sekadar memfungsikannya sebagai pemancar sinyal internet.

Hingga saat ini, nilai investasi spesifik yang digelontorkan Elon Musk khusus untuk proyek orbital data centerini belum dipublikasikan secara resmi atau tidak disebutkan angka pastinya secara terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sebanyak 40 perusahaan terbuka atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mulai menjalani uji coba penyampaian laporan keuangan secara terpusat ke Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Rencananya, tahap uji coba akan dimulai semester II/2026.

Aturan mengenai financial reporting single window ini sebelumnya sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No.43/2025 tentang Laporan Keuangan. Regulasi turunan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan (P2SK).

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan, pihaknya berupaya mengimplementasikan laporan keuangan terpusat pada wadah PBPK di 2027. Sebagai langkah awal, penerapannya baru akan difokuskan terlebih dahulu kepada Perusahaan Terbuka (Emiten).

Alasannya tidak lain karena perusahaan yang melantai di bursa saham ini telah memiliki ekosistem dan kesiapan infrastruktur pelaporan keuangan digital yang relatif lebih matang. Untuk saat ini, Herman menyebut DJSPSK tengah fokus menyelesaikan pembangunan sistem dan menyempurnakan Taksonomi Nasional Laporan Keuangan secara paralel.

"Rangkaian uji coba akan dilaksanakan mulai semester II tahun 2026 secara bertahap yang rencananya akan melibatkan sekitar 40 emiten di tahap awal, guna menguji keandalan sistem serta kesiapan proses bisnis secara menyeluruh," terang Herman pada keterangan tertulis kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Selain kesiapan teknis, DJSPSK turut melaksanakan manajemen perubahan (change management) dan sosialisasi kepada seluruh ekosistem terkait, mulai dari pelaku usaha, profesi intermediaris, dan kementerian dan lembaga.

Tujuannya agar implementasi platform bersama ini dapat terwujud secara efektif dan membawa manfaat optimal bagi semua pemangku kepentingan.

Meski PBPK berada di bawah Kemenkeu, pengembangan wadah ini turut melibatkan kolaborasi lintas kementerian/lembaga maupun otoritas.

Unit internal Kemenkeu lainnya ikut terlibat seperti Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTII) serta Direktorat Jenderal Pajak.

"DJSPSK berperan sebagai koordinator pengembangan kebijakan dan implementasi PBPK, Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BaTii) berperan dalam pembangunan sistem PBPK, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendukung integrasi pemanfaatan data pelaporan keuangan untuk kebutuhan administrasi perpajakan," jelas Herman.

Di luar Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam penyelarasan kebutuhan pelaporan sektor jasa keuangan dan pengalaman implementasi pelaporan keuangan digital pada Emiten.

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan dukungan berdasarkan pengalaman pengelolaan pelaporan Emiten dan penyusunan taksonomi, serta kementerian/lembaga lainnya yang memberikan dukungan sebagai regulator dari pelaku usaha sesuai kewenangannya masing-masing secara sektoral.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya telah memastikan bahwa bakal ikut mengawal implementasi PBPK. Namun, saat ini dia menyebut mekanisme pelaporan existing masih dilakukan ke OJK dan BEI.

"Sementara kalau untuk mekanisme pelaporan ke keterbukaan informasi publik, pengaturan kami tidak menghilangkan kewajiban mereka tetap harus lapor, baik ke bursa maupun ke OJK, secara triwulanan. Yang audited tentu dua kali setahun, yang triwulanan unaudited," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Namun demikian, Hasan menyampaikan bahwa para emiten akan tetap diminta menyampaikan laporannya ke BEI dan OJK.

Informasi keterbukaan ini juga akan tetap dapat diakses oleh publik yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk menilai kinerja fundamental sesuai laporan dan kondisi terakhir dari setiap emiten.

"Saya kira platform itu untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai perusahaan PT yang juga merupakan wajib pajak. Tetapi kalau di tempat kami, karena mereka juga adalah perusahaan publik yang mencatatkan saham atau obligasinya di bursa, maka tetap kami minta kewajiban pelaporan melalui Bursa Efek dan OJK tetap dilakukan. Dan itu akan menjadi konsumen informasi publik," pungkas Hasan.

JAKARTA - Ratusan SPK masuk dalam tiga hari pertama. Angka kecil — tapi bermakna besar bagi DFSK, merek yang selama bertahun-tahun bertahan dari penjualan

kendaraan niaga.

PT Sokonindo Automobile membuka pre-booking DFSK E5 Plus pada 23 Juni 2026. Hasilnya: 68 persen pemesan berasal dari Milenial (usia 30–45 tahun), sisanya Generasi Z dan X.

Untuk pertama kalinya, SUV penumpang DFSK menarik antrean nyata — bukan dari sektor komersial.

Selama ini, penjualan DFSK di Indonesia ditunjang oleh Super Cab, sementara model listrik seperti Gelora E hingga Seres E1 tertinggal jauh.

E5 Plus: Beda Kelas, Beda Segmen

E5 Plus bukan city car dan bukan niaga. Ini SUV PHEV 6-seater dengan teknologi DE-i (DFSK Excellent Intelligent) — sistem yang mengintegrasikan empat mode berkendara: EV murni, seri hybrid, parallel hybrid, dan ICE konvensional. ADAS Level 2 sudah terpasang.

Fitur yang paling banyak menarik perhatian saat test drive di Mall Kelapa Gading: Auto Parking Assistance (APA), captain seat berventilasi di baris kedua, layar hiburan belakang 15,6 inci, audio premium 13 speaker, AC dengan air purifier, Vehicle-to-Load (V2L), dashcam bawaan, velg 19 inci, dan suspensi independen depan-belakang.

"Respons positif sejak hari pertama menunjukkan preferensi masyarakat Indonesia mulai bergeser ke kendaraan elektrifikasi yang menjawab kebutuhan mobilitas sehari-hari," ujar Cing Hok Rifin, Direktur Sales Center PT Sokonindo Automobile.

Mengapa Milenial Tertarik?

Milenial dengan keluarga muda adalah segmen yang selama ini paling sulit ditembus DFSK. PHEV menjawab kebutuhan mereka: tidak bergantung pada infrastruktur pengisian khusus, efisien, dan cukup canggih untuk standar hidup digital mereka.

Pre-booking: 23 Juni – 28 Juli 2026, prioritas pengiriman lebih awal

Profil pemesan: 68% Milenial, 32% Gen Z dan X

Tipe: SUV PHEV 6-seater

Sistem penggerak: DE-i — 4 mode (EV, seri hybrid, parallel hybrid, ICE)

ADAS: Level 2

Fitur utama: APA, captain seat berventilasi, layar belakang 15,6 inci, 13 speaker, V2L, dashcam, velg 19 inci, suspensi independen

Harga: Belum diumumkan resmi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mencari sumber pembiayaan baru untuk mendukung pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari luar negeri. Kehadiran Patriot Bond dan Merah Putih Bond dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pembiayaan nasional apabila didukung kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam menilai kedua instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memiliki tujuan memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

"Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen kebijakan yang pada prinsipnya memiliki tujuan yang positif. Ini merupakan bagian dari alternatif pembiayaan pembangunan nasional," kata Radian.

Menurut Radian, dari perspektif hukum tata negara, pengaturan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang. DPR dan pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dalam memperluas sumber pembiayaan negara.

Meski demikian, Radian mengatakan, efektivitas instrumen tersebut akan ditentukan oleh implementasinya. Karena itu, pemerintah perlu segera menerbitkan aturan pelaksana untuk memberikan kepastian hukum.

"Menjadi perhatian utama bukan terletak pada keberadaan instrumennya, melainkan kualitas implementasi Pasal 50A. Amanat undang-undang tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah agar memberikan kepastian hukum, tata kelola, transparansi, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan negara maupun investor," ujarnya.

Radian juga menilai upaya pemerintah menarik repatriasi dana masyarakat Indonesia yang tersimpan di luar negeri merupakan langkah yang rasional. Menurutnya, masuknya dana tersebut ke sistem keuangan domestik berpotensi meningkatkan likuiditas sekaligus mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

"Likuiditas domestik tentu akan meningkat dan memberikan manfaat bagi pembiayaan pembangunan. Instrumen ini juga menjadi alternatif diversifikasi sumber pembiayaan sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dapat dikurangi. Kita tentu tidak ingin terus-menerus bergantung pada utang dari luar negeri," katanya.

Ia menambahkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak tepat dipandang hanya sebagai tempat parkir dana. Yang lebih penting adalah penguatan regulasi, manajemen risiko, serta koordinasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Radian mengatakan, minat investor terhadap kedua instrumen tersebut akan sangat bergantung pada kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

"Investor membutuhkan kepastian hukum. Mereka ingin memastikan uang yang diinvestasikan aman dan kegiatan usahanya memperoleh perlindungan. Saya optimistis Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan menarik minat investor, baik investor asing, domestik, maupun diaspora Indonesia, apabila pemerintah mampu menghadirkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," kata Radian.

KOMPAS.com – Saham SpaceX ditutup melemah 17,2 persen pada pekan penuh pertamanya sebagai perusahaan publik.

Penurunan tersebut menyeret kapitalisasi pasar SpaceX kembali mendekati 2 triliun dollar AS atau sekitar Rp 35.720 triliun (asumsi kurs Rp 17.860 per dollar AS).

Nilai tersebut turun dari posisi puncaknya yang sempat melampaui 2,5 triliun dollar AS atau sekitar Rp 44.650 triliun pada hari-hari awal perdagangan.

Dilansir dari Yahoo Finance, Sabtu (27/6/2026), pelemahan ini memperpanjang debut yang kurang mulus bagi salah satu perusahaan dengan penawaran umum perdana (IPO) yang paling dinantikan investor dalam beberapa tahun terakhir.

Pada level saat ini, harga saham SpaceX mendekati harga IPO sebesar 135 dollar AS per saham dan telah turun di bawah level pembukaan 150 dollar AS per saham.

Bagi pelaku pasar, level tersebut merupakan batas psikologis yang penting sekaligus mengingatkan pada sejumlah IPO besar lain yang pada akhirnya diperdagangkan di bawah harga penawaran.

Penawaran obligasi jumbo jadi sorotan

Di tengah tekanan terhadap harga saham, SpaceX pada Selasa lalu menetapkan harga penawaran obligasi senilai 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 446,5 triliun.

Penawaran itu disambut antusias investor dengan nilai pemesanan mencapai hampir 90 miliar dollar AS. Besarnya minat tersebut mendorong perusahaan menaikkan nilai penerbitan obligasi dari target awal 20 miliar dollar AS.

Di satu sisi, tingginya permintaan mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek SpaceX. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan mengapa perusahaan masih membutuhkan tambahan utang dalam jumlah besar setelah berhasil menghimpun dana besar melalui IPO.

Menurut laporan Bloomberg, obligasi SpaceX justru mencatat kerugian di pasar sekunder sejak mulai diperdagangkan.

Nilai kerugian di atas kertas (paper losses) diperkirakan telah mencapai sekitar 305 juta dollar AS atau sekitar Rp 5,45 triliun dibandingkan obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasurys) yang menjadi acuan.

Paper losses merupakan penurunan nilai investasi yang belum direalisasikan karena surat utang tersebut belum dijual.

Muncul kekhawatiran valuasi terlalu tinggi

Sebagian pelaku pasar di Wall Street menilai aksi penghimpunan dana melalui IPO dan penerbitan obligasi dalam waktu berdekatan merupakan sinyal yang perlu dicermati.

Pandangan pesimistis menyebut SpaceX tengah berupaya mengumpulkan dana sebanyak mungkin selama kondisi pasar masih kondusif.

Langkah tersebut juga dinilai sebagai pertanda bahwa reli saham perusahaan antariksa dan kecerdasan buatan (AI), yang telah menciptakan kekayaan di atas kertas hingga triliunan dollar AS selama setahun terakhir, mulai memasuki fase jenuh.

Dalam FT Global Insurance Summit, Chief Investment Officer Allianz, Ludovic Subran, mengatakan transaksi pendanaan SpaceX menunjukkan pasar mulai bergeser "dari ledakan pertumbuhan yang sudah terlalu tinggi menuju wilayah gelembung."

OpenAI dikabarkan menunda IPO

Perubahan sentimen pasar juga disebut berdampak pada perusahaan AI.

Menurut laporan Bloomberg, OpenAI dikabarkan memperlambat rencana IPO yang telah lama dinantikan investor.

Langkah tersebut ditafsirkan sebagai sinyal bahwa euforia terhadap perusahaan AI mulai mereda seiring meningkatnya biaya operasional dan melambatnya pertumbuhan arus kas.

Di tengah tantangan tersebut, Financial Times melaporkan SpaceX sedang mempertimbangkan ekspansi ke bisnis layanan seluler untuk konsumen.

Perusahaan disebut mengeksplorasi layanan nirkabel berbasis Starlink yang memungkinkan pelanggan membeli paket seluler langsung dari SpaceX sehingga dapat bersaing dengan operator telekomunikasi yang telah lebih dulu beroperasi.

Rencana tersebut akan memperkuat ambisi Starlink mengembangkan teknologi direct-to-cell, yakni layanan yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke satelit tanpa bergantung pada menara seluler konvensional.

Apabila terealisasi, layanan itu diharapkan menjadi sumber pendapatan berulang (recurring revenue) bagi SpaceX.

Pendapatan yang lebih stabil dinilai penting untuk mempertahankan valuasi perusahaan yang masih berada di kisaran 2 triliun dollar AS sekaligus mendukung target pertumbuhan jangka panjangnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait aturan yang menyebut pemerintah tidak akan menelusuri sumber dana investor untuk membeli surat utang Danantara, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Luhut mengaku belum mengetahui secara rinci mekanisme kebijakan tersebut. Namun, ia percaya pemerintah sudah memperhitungkan baik-baik privilese buat investor Patriot Bond tersebut.

"Saya enggak tahu ya detailnya, ini apakah mau seperti tax amnesty atau gimana, saya enggak ngerti. Tapi saya kira pemerintah sudah mikir baik-baik lah," kata Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (25/6), melansir detikfinance.

Luhut menilai penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond tetap dirancang dengan mempertimbangkan kepentingan investor sekaligus mendorong investasi di dalam negeri.

"Karena Patriot Bond ini juga saya kira, asal nanti mereka juga, intinya sebenarnya mereka juga dapat untung. Ya, jadi jangan mereka rugi juga, tapi juga mereka punya kewajiban juga untuk taruh investasi dalam negeri," ujarnya.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai perlindungan terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu ketentuannya mengatur adanya perlindungan hukum bagi pembeli surat utang tersebut, termasuk terkait sumber dana yang digunakan untuk pembeliannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan perlindungan itu hanya berlaku untuk dana yang digunakan membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh aktivitas atau aset investor terbebas dari pemeriksaan.

"Terjemahan yang betul adalah, uang yang dipakai untuk Patriot Bond, tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana gitu aja. Tapi kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar aja," kata Purbaya.

Ia menegaskan aparat penegak hukum maupun otoritas terkait tetap dapat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan usaha lain yang dimiliki investor apabila ditemukan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, perlindungan dalam UU P2SK hanya berlaku pada dana yang diinvestasikan ke Patriot Bond dan Merah Putih Bond, bukan terhadap seluruh kekayaan atau aktivitas bisnis investornya.

[Gambas:Youtube]

Elon Musk kehilangan status sebagai triliuner dunia setelah kekayaannya kembali merosot ke bawah US$1 triliun.

Status yang baru disandang sekitar 12 hari itu hilang akibat anjloknya valuasi SpaceX dan perubahan perhitungan atas kepemilikan saham Tesla miliknya.

Berdasarkan perhitungan terbaru Forbes, kekayaan Musk kini diperkirakan mencapai sekitar US$962 miliar atau setara sekitar Rp17.244,66 triliun (kurs Rp17.925 per dolar AS), turun dari US$1 triliun yang sempat dicapai pada pertengahan Juni.

Musk sebelumnya mencetak sejarah sebagai orang pertama di dunia yang memiliki kekayaan lebih dari US$1 triliun setelah SpaceX melantai di bursa pada 12 Juni 2026. Kekayaannya saat itu diperkirakan mencapai US$1,1 triliun atau Rp19.718,71 triliun.

Hanya empat hari kemudian, tepatnya pada 16 Juni, lonjakan harga saham SpaceX hingga 40 persen sempat mendorong kekayaan Musk ke rekor tertinggi sekitar US$1,45 triliun.

Namun, kondisi tersebut tak bertahan lama. Hingga Selasa (23/6), harga saham SpaceX amblas sekitar 31 persen dari puncaknya sehingga turut memangkas nilai kekayaan Musk secara signifikan.

Selain pelemahan saham SpaceX, Forbes juga menghapus sekitar US$116 miliar nilai saham Tesla milik Musk dari perhitungan kekayaannya. Langkah itu diambil karena saham tersebut kini berstatus restricted stock atau saham dengan pembatasan tertentu.

Perubahan status saham itu terjadi setelah Musk menggunakan seluruh opsi saham yang diterimanya melalui paket kompensasi CEO Tesla pada 2018.

Paket kompensasi tersebut sempat dibatalkan pengadilan Delaware pada 2024, namun dipulihkan kembali oleh Mahkamah Agung Delaware pada 2025.

Setelah itu, Tesla dan Musk menandatangani perjanjian baru pada April 2026 yang mengubah opsi saham tersebut menjadi saham terbatas.

Berdasarkan perjanjian itu, Musk baru bisa memperoleh penuh saham tersebut apabila tetap menjabat sebagai CEO Tesla atau eksekutif yang bertanggung jawab atas pengembangan produk maupun operasional perusahaan hingga Januari 2028.

Meski demikian, Forbes menilai Musk masih berpeluang kembali menyandang status triliuner. Pasalnya, kontributor terbesar kekayaannya masih berasal dari kepemilikan sekitar 38 persen saham SpaceX yang saat ini bernilai sekitar US$796 miliar atau Rp14.267,10 triliun.

Artinya, jika valuasi SpaceX kembali menguat, kekayaan Musk berpotensi kembali menembus angka US$1 triliun.

Di luar itu, Musk tetap mempertahankan posisinya sebagai orang terkaya di dunia. Nilai kekayaannya masih tiga kali lipat lebih besar dibandingkan orang terkaya kedua, yakni salah satu pendiri Google Larry Page.

Page yang diperkirakan memiliki kekayaan sekitar US$284 miliar.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempercepat program penjaminan polis sejak disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand D. Purba mengatakan, akan menindaklanjuti peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU P2SK tersebut.

"Yang prioritas sekarang untuk Peraturan Pemerintah (PP) Program Penjaminan Polisnya," dia dalam Konferensi Pers Penetapan TBP LPS Periode sewaktu-waktu, (Kamis (25/6/2026).

Ia membahas secara intensif dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), khusunya Kementerian Keuangan untuk mempercepat penerbitan PP.

"Kami harapkan bulan September bisa selesai," imbuh dia.

Dengan skenario optimistis tersebut, Purba bilang, aktivasi program penjaminan polis dapat dimulai pada awal kuartal II-2027, atau April 2027.

Sementara itu dengan skenario moderat, program penjaminan polis akan dapat dilaksanakan pada kuartal III-2027 atau pada September 2027.

"Jadi kami akan lebih awal dari waktu yang ditentukan paling lambat di dalam UU P2SK," tutup dia.

Sebelumnya, LPS menyebut persiapan implementasi program penjaminan polis telah mencapai 80 persen.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS Suwandi mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan mulai dari sisi infrastruktur hingga kebijakan.

"Kalau bayangan saya mungkin antara 70-80 persen ya, kurang lebih itu ya," kata dia dalam Diskusi Terbatas Buka Puasa Bersama Jurnalis Update Perkembangan Industri Asuransi Indonesia Jelang Pemberlakukan Penjaminan Polis oleh LPS," Kamis (12/3/2026).

Kendati demikian, LPS mengaku telah siap ketika program ini diiplementasikan lebih capat pada 2027.

Sedikit catatan, sebelumnya program penjaminan polis dijadwalkan akan mulai pada 2028 atai 5 tahun setelah UU P2SK Tahun 2023.

LPS telah menyiapkan tiga jenis jaminan, yang pertama adalah jaminan klaim polis. Ketika perusahaan asuransi bermasalah, LPS akan menjamin pembayaran klaim baik penuh maupun sebagian.

Sementara itu, jenis penjaminan kedua adalah pengalihan portofolio polis ke perusahaan sehat dengan polis nasabah tetap berjalan dengan manfaat yang sama.

Kemudian, jenis penjaminan kedua adalah pengembalian polis. Artinya, jika pengalihan tidak dapat dilakukan, LPS akan membayar polis sesuai batas penjaminan.

Penjaminan diperkirakan mencakup nilai pertanggungan antara Rp 500–700 juta. Jumlah tersebut akan mencakup sekitar 90 persen dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - PT Sokonindo Automobile membuka pre-booking DFSK E5 Plus pada 23 Juni 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasilnya tidak mengejutkan — ratusan unit terpesan di hari pertama.

DFSK E5 Plus adalah SUV PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) pertama DFSK di Indonesia. Konfigurasinya 6 penumpang dengan captain seat di baris kedua, menyasar segmen keluarga yang ingin kendaraan elektrifikasi tanpa harus bergantung penuh pada infrastruktur pengisian daya publik.

Spesifikasi Utama DFSK E5 Plus

Sistem penggeraknya mengandalkan Smart Power System DE-i — kombinasi mesin bensin dan motor listrik. Baterai PHEV-nya berkapasitas 25,3 kWh, tertinggi di kelasnya saat ini.

Jarak tempuh listrik murni diklaim hingga 140 km, cukup untuk mobilitas harian rata-rata warga Jakarta tanpa menyentuh BBM. Dengan tangki bensin aktif, jarak tempuh gabungan menurut standar NEDC mencapai 1.400 km.

Paket Pre-Booking: Rp5.000, Bonus Rp60 Juta

Skema pre-booking ini tidak lazim. Booking fee hanya Rp5.000 — bukan puluhan juta seperti kebanyakan program serupa. Berlaku hingga 28 Juli 2026.

Pemesan awal mendapat Paket N.I.C.E senilai total Rp60 juta, terdiri dari:

Family Entertainment Screen layar 15,6 inci (Rp20 juta)

Gratis servis berkala 5 tahun atau 100.000 km, plus karpet lantai eksklusif (Rp5 juta)

Home Wall Charger 7 kW (Rp15 juta)

Proteksi asuransi dari mitra pembiayaan terpilih (Rp20 juta)

Direktur Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin, menyebut respons pasar ini sebagai sinyal perubahan preferensi konsumen.

"Kami melihat keluarga Indonesia sedang memasuki era baru dalam memilih kendaraan. Mereka menginginkan ruang yang lapang, teknologi yang relevan, dan kebebasan untuk bepergian lebih jauh. DFSK E5 Plus menjawab kebutuhan itu melalui konfigurasi 6-seater, family entertainment di baris kedua, baterai berkapasitas besar di kelasnya hingga mencapai 25,3 kWh, dan jarak tempuh hingga 1.400 km dengan standar NEDC," ujar Cing Hok Rifin.

COO PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, menambahkan konteks yang lebih luas.

"Tahun ini menjadi momentum penting bagi DFSK. Di tengah perayaan lebih dari 20 tahun perjalanan global, kami terus memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan konsumen melalui riset pasar yang mendalam di berbagai segmen," kata Franz Wang.

Kenapa PHEV Relevan Sekarang

PHEV bukan pilihan yang baru. Tapi momentumnya baru tepat sekarang di Indonesia.

Infrastruktur pengisian daya publik masih tumbuh. Kekhawatiran soal range anxiety — takut kehabisan daya di tengah jalan — masih nyata bagi sebagian besar calon pembeli EV. PHEV menjembatani dua kekhawatiran itu sekaligus: bisa diisi dari rumah, bisa lanjut dengan bensin saat baterai habis.

Dengan baterai 25,3 kWh dan jarak listrik murni 140 km, E5 Plus bisa dioperasikan penuh sebagai EV untuk kebutuhan harian dalam kota — tanpa mampir SPBU. Saat mudik atau perjalanan panjang, mesin bensin mengambil alih secara otomatis.

FAQ

Kapan DFSK E5 Plus diluncurkan resmi?

Peluncuran resmi dijadwalkan di GIIAS 2026.

Berapa booking fee pre-booking DFSK E5 Plus?

Rp5.000, berlaku hingga 28 Juli 2026.

Apa isi paket bonus pre-booking?

Family Entertainment Screen 15,6 inci, servis gratis 5 tahun/100.000 km, Wall Charger 7 kW, dan asuransi Rp20 juta. Total nilai Rp60 juta.

Berapa kapasitas baterai DFSK E5 Plus?

25,3 kWh — diklaim tertinggi di segmen SUV PHEV Indonesia saat ini.

Berapa jarak tempuh listrik murninya?

140 km (NEDC). Jarak tempuh gabungan dengan bensin: 1.400 km.

Pre-booking DFSK E5 Plus dapat dilakukan melalui dealer resmi DFSK atau booth pameran yang berlangsung di Summarecon Mall Kelapa Gading hingga 28 Juni 2026. Informasi lengkap di situs mereka.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempererat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel dalam memperketat penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan ekosistem keuangan yang stabil sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku industri di tengah eskalasi modus kejahatan finansial baru yang memanfaatkan celah teknologi digital.

Melalui kolaborasi tersebut, ketiga instansi bakal menyatukan peran dari aspek pengawasan administratif, penyidikan korporasi, hingga penindakan hukum siber di lapangan.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Feriansyah menegaskan bahwa penegakan hukum di industri keuangan menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir.

Sesuai regulasi, OJK wajib memaksimalkan instrumen hukum administratif terlebih dahulu sebelum melimpahkan suatu perkara ke ranah pidana.

"Penegakan dari sisi hukum administratif harus dilalui terlebih dahulu. Bentuknya bisa berupa sanksi administratif, upaya pembinaan, langkah korektif, hingga perintah tertulis untuk mengganti pengurus lembaga keuangan. Jika setelah diberikan tenggat waktu tidak dipenuhi, barulah perkara digeser ke ranah pidana," jelas Feriansyah di sela-sela Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Keuangan kepada Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Makassar, Kamis (25/6/2026).

Langkah ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif yang dibungkus dalam non-prosecution agreement (NPA), atau penyelesaian tanpa penuntutan dengan syarat pihak terperiksa berkomitmen penuh mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, terdapat penyesuaian regulasi di sektor pasar modal. OJK kini memiliki fleksibilitas untuk memilih jalur sanksi administratif atau pidana. Jika indikasi kejahatan di pasar modal ditarik ke pidana, proses penyidikan diserahkan kepada Kepolisian. Jika tidak, OJK berwenang penuh menyelesaikan lewat sanksi administratif terukur.

Feriansyah menjelaskan bahwa industri keuangan kini dihantui oleh peningkatan fraud berbasis teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena berpeluang menciptakan modus kejahatan baru.

Dia mencontohkan maraknya manipulasi suara untuk membobol rekening nasabah premium yang terbiasa melakukan transaksi via telepon.

"Sekarang AI bisa meniru suara siapa saja dengan fasih. Maka ketika aset digital dikuasai pihak lain, posisinya menjadi rumit. Jika transaksi menggunakan PIN atau identitas personal yang sah, tanggung jawab berada di tangan nasabah. Namun, jika ada indikasi fraud internal perbankan atau pemalsuan verifikasi, nasabah bisa menempuh jalur hukum untuk mengklaim kembali haknya," tuturnya.

OJK juga menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang menyalahgunakan agunan kredit tanpa izin pemilik sah, yang melibatkan oknum notaris.

Untuk mengejar pengembalian aset, OJK menerapkan metode follow the money secara agresif dengan menggandeng lembaga otoritas lain. OJK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dan transaksi mencurigakan, serta berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna melacak dan memblokir aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan.

Wakil Kepala Kejati Sulsel, Prihatin, menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh penerapan mekanisme restoratif di sektor keuangan. Upaya perdamaian ini dapat ditempuh dengan syarat utama alat bukti tindak pidana sudah terpenuhi dan pelaku melakukan pemulihan penuh terhadap kerugian korban hingga kembali ke keadaan semula.

"Syarat utamanya adalah pemulihan terhadap keadaan semula. Jika korban sudah menerima ganti rugi dan memaafkan, penyelesaian bisa dijalankan. Ini merupakan implementasi dari hukum acara yang berlaku," kata Prihatin.

Guna memangkas birokrasi penanganan perkara yang kerap memakan waktu lama, Kejati Sulsel kini mengeliminasi prosedur bolak-balik berkas perkara konvensional. Sebagai gantinya, Kejaksaan memanfaatkan mekanisme koordinasi langsung secara intensif dengan penyidik OJK.

Dari sisi penindakan lapangan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menegaskan komitmennya dalam memberantas kejahatan finansial ilegal, mulai dari investasi bodong, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga penipuan siber (cyber fraud).

Taufik mengakui, karakteristik kejahatan siber saat ini sangat dinamis karena pelaku dan korban umumnya tidak saling mengenal dan kerap berada di yurisdiksi provinsi yang berbeda, seperti di pulau Sumatera atau wilayah Sulawesi lainnya. Meskipun biaya penyidikan sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian dari satu orang korban, Polda Sulsel menegaskan tidak akan mengabaikan laporan sekecil apa pun.

"Walaupun kerugian perorangan kecil, jika korbannya masif, akumulasi kerugiannya menjadi sangat besar. Fokus utama kami saat ini, selain menindak tegas pelaku, adalah bagaimana mengupayakan pengembalian kerugian masyarakat. Sinergi kuat bersama OJK dan Kejaksaan menjadi kunci utama kami untuk memutus rantai kejahatan finansial digital ini di Sulawesi Selatan," tegas Taufik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pulau Bali dipastikan tetap menjadi prioritas untuk lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) meski undang-undang memperbolehkan pembangunan lebih dari satu lokasi financial center.

Untuk diketahui, Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur bahwa PFII bisa dibangun di lebih dari satu lokasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lalu menjelaskan bahwa meski ada aturan tersebut, lokasi pengembangan PFII tetap diprioritaskan di Pulau Bali. Dengan demikian, peluang untuk membangun lebih dari satu financial center terbuka. Hal ini tidak berbeda dengan adanya lebih dari satu kawasan finansial global yang ada di UEA.

"Kami siapkan di Bali. Sementara di Bali. Tetapi di Bali bisa dua atau tiga titik, tetap di Pulau Bali," jelas Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Financial center ini rencananya akan dibangun dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan. Kawasan ini akan dibangun dengan sistem hukum dan pengadilan khusus yang menganut common law, sekaligus sistem fasilitas perpajakan khusus.

Airlangga tidak menampik peluang Indonesia menjadi surga pajak dengan adanya PFII. Namun, sejatinya fasilitas perpajakan yang tidak terkecuali berbentuk pembebasan di PFII sudah mengacu dengan standar internasional seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Menko Perekonomian sejak 2019 ini menekankan, potensi investasi yang bisa masuk ke dalam negeri melalui financial center bisa dua kali lipat dari penanaman modal yang terealisasi di Indonesia setiap tahunnya.

"Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak. Kembali lagi, kalau kita sekarang dengan investasi tradisional satu tahun kira-kira Rp2.200 triliun. Bandingkan dengan Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center [setara] Rp5.000 triliun," ucapnya.

Adapun rata-rata realisasi investasi Indonesia berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2021-2025 mencapai Rp1.434,5 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.041,3 triliun.

Airlangga menjelaskan, dana global yang masuk ke Singapura dengan adanya financial center bisa mencapai Rp5.000 triliun. Dana global ini kemudian menjadi investasi yang mengalir ke luar financial center, bahkan sampai ke luar negeri.

Hal ini turut menjelaskan mengapa Singapura tercatat selalu menjadi negara dengan penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing terbesar di Indonesia. Dana yang masuk pun awalnya berasal dari negara-negara lain lalu dialirkan ke dalam bentuk foreign direct investment (FDI).

Menurut Airlangga, Indonesia bisa mengambil peluang lebih besar. Sebab, tidak seperti Singapura, Indonesia turut memiliki banyak proyek sektor riil di dalam negeri termasuk yang digarap oleh Danantara. Modal global yang masuk ke PFII diharapkan bisa turut menjadi sumber pembiayaan baru bagi proyek-proyek tersebut.

"Dubai financial center juga yang [menjadi rujukan, red] mereka itu [menarik modal, red] sekitar US$800 miliar. Jadi kita harus menarik global picture-nya. Di dunia kan terbatas financial center hanya Singapura, Dubai, Hong Kong, kemudian sebagian di Amerika," pungkasnya.

Adapun usai mendapatkan legalitas di UU P2SK, pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia secara tersendiri. Landasan hukum ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Pada awal Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan wacana pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke PFII. Ini turut sejalan dengan praktik yang berlaku secara global, maupun perlakuan dan fasilitas khusus perpajakan yang diatur pada klausul PFFI di dalam UU P2SK.

Purbaya mengatakan otoritas fiskal akan memberikan insentif pembebasan pajak atas aset tersebut, asalkan aliran modal investor global bisa turut menambah salah satunya cadangan devisa (cadev) Indonesia.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0% [pajak] enggak apa-apa, tetapi uang masuk ke situ [KEK Keuangan]. Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembebasan pajak ini juga bisa berlaku apabila aset global yang masuk ke KEK bisa turut menambah investor asing di pasar SBN. Dengan itu, harapannya pendanaan untuk pembangunan turut menguat.

"Mereka bisa beli bond pemerintah, kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap bond kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan," terangnya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor patriot bond dan merah putih bond dalam Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tengah menjadi sorotan publik. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat pengaturan tersebut.

"Saya tidak tahu detailnya apakah mau seperti tax amnesty atau bagaimana, saya tidak mengerti. Tapi saya kira pemerintah sudah memikirkan baik-baik," ujar Luhut saat ditemui di kantornya, Kamis (25/6).

Menurut dia, tujuan utama penerbitan Patriot Bond adalah menarik dana dan investasi yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Karena itu, instrumen tersebut harus tetap memberikan manfaat bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan negara.

"Yang penting mereka juga dapat untung. Jangan sampai mereka jadi rugi, mereka juga punya kewajiban untuk menaruh investasi di dalam negeri," katanya.

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) tengah menjadi sorotan publik lantaran memuat ketentuan mengenai jaminan negara terhadap pembelian instrumen surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 50A ayat (5) revisi UU P2SK yang menyebut negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan pidana umum maupun pidana khusus.

Dalam beleid tersebut juga disebutkan bahwa perlindungan mencakup pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.