Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah merampungkan revisi terkait dengan aturan pembagian komisi aplikator ojek online (ojol) sebesar 8%.

Saat ini, memang Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 belum terbit. Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan revisi atas Kepmenhub (KP) No. 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Revisi tersebut ditargetkan dapat dipublikasikan sebelum waktu berlaku, yakni 1 Juli 2026.

“Iya [KP] akan keluar sebelum 1 Juli 2026,” ujarnya dalam Media Briefing Kemenhub, Jumat (26/6/2026).

Selain revisi besaran komisi, pihaknya juga turut akan mengatur pemberian asuransi bagi para pengemudi transportasi online.

Lebih lanjut, Dudy menyampaikan bahwa secara komitmen para operator sudah menyampaikan kesiapannya dan telah mempertimbangkan satu dan lain hal.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia pun telah mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang pada 1 Juli 2026.

Sebelumnya, Dudy menuturkan bahwa saat ini dokumen Perpers No. 27/2026 masih berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) meskipun sudah dijanjikan Prabowo Subianto sejak 1 Mei yang lalu.

“[Berlakunya] nanti, kami lagi nunggu dari Mensesneg, tunggu finalisasinya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Sejatinya, aturan mengenai pembagian komisi tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 yang merupakan perubahan pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667/2022.

Dalam Diktum kedelapan KP 1001/2022, menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Sesuai aturan Kepmenhub KP 1001/2022, biaya yang dipotong berasal dari tarif perjalanan, bukan dari total harga yang dibayarkan konsumen.

Pasalnya ada komponen lain yang dibayarkan konsumen ke aplikasi, yakni platform fee (biaya menggunakan aplikasi) dengan rentang Rp1.500—Rp1.700 (tergantung jarak).

Sebagai contoh, dari total tarif pelanggan Rp30.000, terdiri dari platform fee senilai Rp1.700 dan tarif pelanggan Rp28.300.

Apabila menggunakan potongan 20%, artinya komisi pengemudi senilai Rp22.640. Sementara jika menggunakan potongan 8%, pengemudi akan menerima sekitar Rp26.036.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online alias Perpres Ojol yang Prabowo Subianto janjikan sejak 1 Mei 2026 masih belum kunjung terbit dan berlaku.

Meski demikian, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang pada 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra menyampaikan, kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa May Day, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine beberapa waktu lalu.

Saat ini, potongan aplikator yang berlaku masih mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum ke-delapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Berdasarkan pengamatan Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, tak lebih dari Rp23.000 jasa yang pengemudi terima.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya mendapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Meski demikian, kebijakan ini hanya akan berlaku bagi kendaraan roda dua. Hal tersebut pun mengundang kecaman dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan sejatinya komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan platform transportasi online, Gojek dan Grab menyatakan akan mulai menerapkan tarif potongan aplikator sebesar 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Potongan aplikator itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei lalu di Monas, Jakarta.

Pihak Grab dan Gojek mengumumkan pemberlakuan tarif tersebut setelah berdialog dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan pimpinan parlemen lainnya.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi, mengatakan, potongan tarif aplikator itu akan berlaku untuk layanan ojek online roda dua.

“Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026,” kata Neneng di DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur utama GoTo, perusahaan yang mengendalikan Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo juga menyatakan potongan tarif 8 persen mulai berlaku 1 Juli 2026.

Seperti halnya Grab, tarif itu juga akan diberlakukan untuk layanan transportasi online roda dua atau GoRide.

Pihaknya menyatakan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan mitra ojek online.

“Jadi ini akan efektif kembali lagi, sekali lagi, tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8 persen potongan komisi ini,” ujar Catherine.

Sementara itu, Dasco menyatakan DPR RI sejak awal telah berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan driver ojol.

Implementasi potongan tarif itu telah lama diperjuangkan para driver dan terus dikawal DPR RI.

“Komitmen Bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak terhadap seluruh eh pengemudi ojek online,” kata Dasco.

Adapun tarif potongan aplikator ojek online sebelum dipangkas Prabowo mencapai 20 persen.

Artinya, dari total biaya yang dibayarkan penumpang sebanyak 20 persen masuk ke perusahaan sementara driver sebagai mitra 80 persen.

Prabowo lalu memangkas tarif tersebut menjadi maksimal 8 persen dan mengumumkannya pada momentum peringatan Hari Buruh Sedunia kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikator transportasi online PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Hal ini disampaikan oleh petinggi kedua perusahaan setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra menyampaikan kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa pada 1 Mei 2026, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine di Gedung Nusantara III DPR RI.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi mengenai pemberlakuan terhitung sejak 1 Juli 2026.

"Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya Grabbike dan implementasi ini akan efektif mulai tanggal 1 Juli 2026," ucap Neneng.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan keputusan kebijakan ini sejalan dengan perjuangan pengemudi ojek online dan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto agar komisi 8% diberikan.

"Kami semua di DPR mengawal dari proses panjang perjuangan temen temen ojek online dan komitmen bapak Presiden Prabowo betul-betul berpihak kepada seluruh pengemudi ojek online," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan saat ini dirinya masih menunggu dokumen resmi Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online alias Perpres Ojol yang belum kunjung terbit.

Dudy menuturkan, saat ini dokumen tersebut masih berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) meskipun sudah dijanjikan Prabowo Subianto sejak 1 Mei yang lalu.

“[Berlakunya] nanti, kami lagi nunggu dari Mensesneg, tunggu finalisasinya,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Kebijakan tersebut sejatinya mengatur porsi komisi aplikator. Saat ini, aplikator masih menikmati komisi sebesar 20%.

Melalui beleid tersebut yang mengamanatkan agar potongan aplikator turun menjadi 8%, sehingga pengemudi ojek online dapat menerima 92% pendapatan per transaksi.

Lebih lanjut, Dudy berjanji Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menindaklanjuti Perpres tersebut apabila telah terbit.

“Begitu sudah ada, kami akan langsung follow up,” tuturnya.

Sebelumnya pun, penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan perihal belum berlakunya potongan 8% ini.

Said Iqbal menyampaikan bahwa setelah Perpres Ojol diteken, sosialisasi seharusnya langsung dijalankan oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian tersebut juga dinilai perlu menerbitkan aturan turunan berupa keputusan menteri.

Sejatinya, aturan mengenai pembagian komisi tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Untuk itu, bukan hanya perpres, aturan tersebut juga perlu direvisi agar sejalan dan pengemudi dapat menikmati komisi lebih besar sesuai janji Prabowo.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk bakal menyesuaikan skema pembagian hasil dengan mitra pengemudi (driver) ojek online (ojol). Dengan skema baru, potongan platform turun menjadi 8 persen dan pengemudi akan menerima 92 persen dari tarif perjalanan GoRide.

Hal itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Mei 2026 lalu.

"Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami," ujar Hans saat konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, seperti dikutip CNBC Indonesia, Selasa (19/5).

Hans menegaskan Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait pembagian pendapatan baru bagi pengemudi transportasi online. Kendati, kebijakan itu akan menekan pendapatan perusahaan.

"Pendapatan Gojek dari layanan GoRide yang selama ini banyak dikenal dengan nama Gojek akan mengalami penurunan.

Namun, kami melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah hal yang benar dan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menargetkan potongan 8 persen oleh operator terhadap para pengemudi ojek online (ojol) bisa berlaku pada Juni 2026.

"Mudah-mudahan Juni (bisa diterapkan)," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor usai menghadiri Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5) lalu.

KABAR penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online oleh Presiden Prabowo Subianto pada momentum Hari Buruh (yang sampai dengan saat ini sedikit sulit untuk mendapatkan berkasnya) bukan sekadar simbol politik.

Langkah itu juga merupakan intervensi langsung negara ke dalam struktur ekonomi digital yang selama ini tumbuh relatif tanpa batas yang tegas.

Untuk pertama kalinya, negara tidak hanya mengatur dari luar, tetapi masuk ke dalam mekanisme inti bisnis aplikasi transportasi.

Inti kebijakan ini tampak sederhana: komisi aplikator dibatasi maksimal 8 persen, sementara pengemudi harus menerima minimal 92 persen pendapatan bruto.

Namun, kesederhanaan angka itu menutupi perubahan struktural yang jauh lebih besar. Selama bertahun-tahun, model bisnis transportasi online bertumpu pada komisi sekitar 20 persen.

Dari sana, perusahaan membiayai berbagai komponen: insentif pengemudi, subsidi tarif untuk pengguna, pengembangan teknologi, hingga operasional perusahaan.

Ketika angka itu dipotong lebih dari separuh, bukan hanya margin yang berubah, melainkan seluruh arsitektur bisnis.

Bagi pengemudi, perubahan ini terlihat sebagai angin segar. Dalam simulasi sederhana, pengemudi dengan omzet harian Rp 300.000 yang sebelumnya membawa pulang sekitar Rp 240.000 setelah komisi, kini bisa menerima Rp 276.000.

Setelah dikurangi biaya operasional seperti bensin dan makan, selisih bersih bisa mencapai Rp 30.000 – Rp40.000 per hari.

Dalam skala bulanan, ini berarti tambahan sekitar Rp 1 juta. Jika dikalikan dengan sekitar 4 juta pengemudi aktif di Indonesia, potensi tambahan daya beli bisa mencapai triliunan rupiah setiap bulan.

Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Pendapatan pengemudi tidak hanya ditentukan oleh persentase bagi hasil, tetapi juga volume order.

Jika kebijakan ini memicu kenaikan tarif atau penurunan permintaan, maka kenaikan persentase bisa tidak berarti.

Pengemudi mungkin mendapatkan 92 persen pendapatan, tetapi dari basis yang lebih kecil. Dalam kondisi ekstrem, pendapatan bersih justru bisa stagnan atau bahkan turun.

Di sinilah dilema utama muncul. Perusahaan aplikator menghadapi tekanan ganda: di satu sisi harus menurunkan komisi, di sisi lain diwajibkan memberikan jaminan sosial.

Perpres ini mengharuskan perusahaan mendaftarkan pengemudi ke skema perlindungan seperti BPJS Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Selama ini, status “mitra” membuat beban tersebut tidak sepenuhnya ditanggung perusahaan. Dengan aturan baru, biaya tambahan per pengemudi memang terlihat kecil secara individu, tetapi menjadi sangat besar dalam skala jutaan orang.

Perubahan ini pada dasarnya menggeser model bisnis dari Low-cost labor platform menjadi sistem dengan beban tenaga kerja yang lebih formal.

Hal ini mengoreksi praktik lama di mana efisiensi perusahaan sebagian besar berasal dari minimnya tanggung jawab terhadap pekerja. Negara kini memaksa internalisasi biaya tersebut.

Masalah berikutnya adalah bagaimana perusahaan merespons tekanan ini. Secara teoritis, ada tiga opsi utama: menaikkan tarif, mengurangi insentif, atau melakukan efisiensi besar-besaran. Ketiganya memiliki konsekuensi yang tidak ringan.

Kenaikan tarif berisiko menurunkan permintaan. Layanan ojek online selama ini berkembang pesat karena relatif murah dan fleksibel.

Ketika harga naik, sebagian konsumen akan beralih ke moda lain atau mengurangi frekuensi penggunaan.

Dalam ekonomi transportasi, sensitivitas terhadap harga cukup tinggi. Kenaikan tarif 10–15 persen saja bisa menurunkan permintaan secara signifikan.

Mengurangi insentif juga bukan solusi tanpa risiko. Selama bertahun-tahun, insentif menjadi alat utama untuk menjaga pasokan pengemudi tetap tinggi dan memastikan waktu tunggu pengguna tetap rendah.

Jika insentif dipangkas, motivasi pengemudi bisa turun, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan.

Pilihan terakhir adalah efisiensi internal. Ini bisa berarti pengurangan karyawan, penutupan lini bisnis yang tidak menguntungkan, atau optimalisasi operasional.

Namun, langkah ini sering kali berujung pada pemutusan hubungan kerja dan penurunan kapasitas inovasi.

Dalam konteks inilah langkah pemerintah menjadi semakin menarik sekaligus kontroversial. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga masuk sebagai pemegang saham di perusahaan aplikator melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.

Secara logika, langkah ini memberi pemerintah posisi tawar yang lebih kuat untuk memastikan kebijakan berjalan.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan serius mengenai konflik kepentingan. Ketika negara menjadi regulator sekaligus pemilik, batas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis menjadi kabur.

Pendekatan ini berbeda dari banyak negara lain. Di beberapa yurisdiksi seperti California dan Spanyol, regulasi lebih menekankan perubahan status pekerja menjadi karyawan atau pemberian perlindungan tambahan, tanpa intervensi langsung dalam kepemilikan perusahaan.

Indonesia memilih jalur yang lebih dalam: mengatur sekaligus ikut memiliki.

Dari perspektif kebijakan publik, ini adalah eksperimen besar. Negara mencoba memperbaiki ketimpangan dalam ekonomi platform tanpa sepenuhnya mengubah status hubungan kerja.

Pengemudi tetap disebut “mitra”, tetapi mendapatkan perlindungan yang mendekati pekerja formal. Ini menciptakan bentuk hibrida yang belum sepenuhnya teruji.

Dampak jangka panjang akan sangat bergantung pada implementasi. Jika pengawasan lemah, perusahaan bisa mencari celah untuk mengompensasi penurunan komisi, misalnya melalui biaya tambahan tersembunyi atau perubahan algoritma distribusi order. Jika terlalu ketat, inovasi bisa terhambat dan investasi asing menurun.

Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa pesan normatif yang kuat. Ia mengakui bahwa pengemudi transportasi online bukan sekadar pengguna aplikasi, tetapi bagian dari sistem produksi yang layak mendapatkan perlindungan.

Selama ini, narasi “kemitraan” sering digunakan untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Perpres ini mulai mengoreksi ketimpangan tersebut, meskipun belum sepenuhnya mengubah struktur hubungan kerja.

Namun, pengakuan saja tidak cukup. Tantangan terbesar justru terletak pada menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan bisnis.

Jika perusahaan tidak mampu beradaptasi, dampaknya bisa kontraproduktif. Penurunan jumlah order, pengurangan layanan, atau bahkan penarikan investasi dapat merugikan semua pihak, termasuk pengemudi itu sendiri.

Dalam kerangka yang lebih luas, kebijakan ini mencerminkan pergeseran peran negara dalam ekonomi digital. Dari sekadar fasilitator, negara mulai mengambil posisi sebagai pengatur aktif, bahkan pemain.

Ini sejalan dengan tren global di mana pemerintah mencoba mengendalikan dampak negatif platform ekonomi tanpa mematikan inovasi.

Pada akhirnya, angka 92 persen bukan sekadar persoalan pembagian pendapatan. Namun, juga merupakan simbol dari upaya negara untuk mendefinisikan ulang hubungan antara teknologi, pasar, dan tenaga kerja.

Apakah ini akan menjadi model baru yang berhasil atau justru contoh kegagalan intervensi berlebihan, masih harus dibuktikan oleh waktu.

Yang jelas, kebijakan ini membuka babak baru. Ekosistem transportasi online Indonesia tidak lagi berada di wilayah abu-abu yang sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar.

Negara telah masuk ke dapur, mengubah resep, dan ikut mengaduk masakan. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh bagaimana semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, dan jutaan pengemudi menyesuaikan diri dengan realitas baru ini.

Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Maxim Indonesia mengatakan siap untuk melakukan kajian mendalam terkait pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi 8 persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 pada Jumat (1/5).

“Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Maxim perlu melakukan peninjauan mendalam serta mempelajari rincian regulasi tersebut secara saksama sebelum memberikan proyeksi atau pernyataan lebih lanjut mengenai dampaknya di masa depan,” kata Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Dirhamsyah mengatakan besaran komisi yang diterapkan oleh perusahaan merupakan salah satu yang paling kompetitif dan terendah di pasar nasional.

“Terkait dinamika kebijakan saat ini, kami menilai bahwa struktur komisi maksimal 15 persen yang Maxim terapkan merupakan ekuilibrium optimal dan yang paling efisien di industri,” kata dia.

“Formulasi ini secara empiris telah melindungi margin pendapatan mitra pengemudi sekaligus menjaga aksesibilitas tarif bagi konsumen,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Dirhamsyah mengatakan pihaknya juga berkomitmen dalam menjaga kesejahteraan mitra melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk pemberian cakupan asuransi secara penuh bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Maxim juga bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI) yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi melalui santunan.

“Untuk itu, kami mendorong adanya tinjauan strategis secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut, guna memastikan iklim industri transportasi daring tetap kondusif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Dirhamsyah.

Ia pun mendorong dialog yang inklusif bersama para pelaku pasar, mengingat setiap platform memiliki model bisnis serta kapasitas operasional dan finansial yang berbeda.

“Maxim menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi lebih lanjut dan menegaskan kesiapan penuh untuk bekerja sama secara konstruktif dengan pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengkritisi aturan perlindungan pekerja transportasi online yang dinilai masih bersifat sepotong-potong dan belum menyeluruh.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, pihaknya mencermati bahwa penurunan potongan komisi aplikator menjadi 8% tidak serta-merta meningkatkan porsi pendapatan pengemudi hingga 92%.

“Hal ini terjadi karena pengemudi tidak diakui sebagai pekerja,” kata Lily kepada Bisnis pada Senin (4/5/2026).

Lily menjelaskan, kondisi tersebut membuat hak-hak pekerja yang seharusnya melekat pada pengemudi justru tergerus oleh berbagai program atau skema platform yang dinilai tidak adil dan diskriminatif. Salah satunya adalah program hemat yang memprioritaskan pengemudi peserta program untuk mendapatkan lebih banyak order dibandingkan pengemudi lain.

Di sisi lain, lanjut Lily, program tersebut justru menekan pendapatan karena pengemudi dikenakan biaya hingga Rp20.000 per hari.

Selain itu, jaminan kecelakaan kerja dinilai menjadi tidak optimal lantaran status pengemudi yang tidak diakui sebagai pekerja membuat mereka tidak memiliki batasan waktu kerja dan hak istirahat, termasuk standar jam kerja 8 jam.

Lily menambahkan, ketidakpastian pendapatan juga diperparah oleh jumlah pengemudi yang direkrut secara berlebihan tanpa diiringi pemenuhan hak upah sebagai pekerja. Kondisi ini mendorong pengemudi bekerja lebih lama, bahkan hingga 17 jam atau lebih.

“Hal ini berdampak pada tingginya tingkat kecelakaan di jalan raya,” katanya.

Oleh karena itu, SPAI menuntut penerbitan peraturan presiden (Perpres) yang menetapkan pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir sebagai pekerja. Selain itu, SPAI juga mendorong pemerintah dan DPR memasukkan status tersebut dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru agar hak-hak pekerja dapat dirasakan secara langsung.

Sebelumnya, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan bahwa dalam regulasi saat ini, skema biaya bagi pengemudi bersifat fixed cost sebagaimana diatur dalam Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam skema ini, pendapatan pengemudi ditentukan oleh tarif tetap perjalanan sehingga perubahan potongan aplikator tidak otomatis meningkatkan pendapatan mereka.

“Dengan skema fixed cost ini, kenaikan pendapatan pengemudi terkunci. Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah kenaikan tarif biaya perjalanan,” kata Huda kepada Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Dia menegaskan, selama struktur biaya perjalanan tidak berubah, penurunan potongan ke platform hanya akan mengurangi pendapatan aplikator, bukan menambah penghasilan pengemudi.

Huda menambahkan, penurunan pendapatan platform berpotensi mengurangi promo atau diskon bagi konsumen. Kondisi ini dapat menekan permintaan, yang pada akhirnya berisiko menurunkan pendapatan agregat pengemudi.

“Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi, saya rasa pendapatan pengemudi bisa naik,” katanya.

Secara tidak langsung, Huda juga mempertanyakan apakah kebijakan penurunan potongan tersebut telah mempertimbangkan struktur pembayaran dalam ekosistem transportasi online. Dia menjelaskan terdapat dua komponen harga, yakni harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima pengemudi.

Harga yang dibayar konsumen mencakup biaya perjalanan, biaya platform, serta biaya tambahan seperti asuransi. Sementara itu, pengemudi hanya menerima biaya perjalanan. Karena itu, persentase potongan kerap terlihat lebih besar karena terdapat komponen biaya platform yang dititipkan melalui pengemudi.

Dia juga mengusulkan alternatif berupa skema potongan tetap untuk platform, bukan berbasis persentase (ad valorem), melainkan melalui sistem voucher atau tiket dengan nominal tertentu yang disepakati bersama pengemudi.

“Voucher juga semakin banyak yang dibeli maka semakin murah harganya bagi pengemudi. Namun, ini hanya sebatas ide saja,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Dalam beleid tersebut, pengemudi diwajibkan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Huda mendukung kebijakan tersebut karena dinilai memberikan kepastian jaminan sosial bagi pengemudi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kejelasan skema pembiayaan di antara para pihak.

“Tinggal nanti bagaimana skema pembagian siapa menanggung apa dan berapa,” katanya.

Menurutnya, tantangan muncul karena banyak pengemudi transportasi online menggunakan lebih dari satu aplikasi. Pemerintah perlu merancang skema yang memastikan seluruh pengemudi tercakup dalam program jaminan sosial tanpa menimbulkan pembayaran ganda.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia akhirnya buka suara terkait kabar pembelian saham aplikator transportasi daring atau ojek online (ojol).

Tim Komunikasi Danantara menyatakan pihaknya secara berkelanjutan terus mengevaluasi berbagai peluang pasar guna memberikan dampak sosial-ekonomi.

Meskipun tidak secara spesifik mengonfirmasi atau membantah rincian terkait dengan transaksi terhadap aplikator tertentu, Danantara menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah investasinya.

“Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan,” ungkap Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Isu masuknya Danantara ke dalam struktur kepemilikan aplikator ojol pertama kali mencuat melalui pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam audiensi bersama buruh pada peringatan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026), Dasco mengeklaim bahwa pemerintah melalui Danantara Indonesia telah mengambil bagian saham di aplikator ojol.

Dasco menyebut langkah tersebut bertujuan untuk menurunkan biaya potongan yang semula berada di kisaran 10% hingga 20% menjadi hanya 8%.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi sesuai target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Prabowo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur agar pembagian pendapatan bagi pengemudi naik menjadi minimal 92%, sedangkan aplikator hanya diperbolehkan mengambil maksimal 8%.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia,” ucap Prabowo di hadapan massa buruh pekan lalu.

Selain masalah potongan tarif, pemerintah juga mewajibkan penyediaan jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, serta asuransi bagi para pengemudi ojol melalui payung hukum baru tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara memastikan terus mengevaluasi dan disiplin menilai berbagai peluang investasi. Pernyataan ini disampaikan di tengah mencuatnya kabar pembelian saham aplikator ojek online oleh sovereign wealth fund tersebut.

Kabar Danantara membeli saham aplikator ojol sebelumnya dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan komisi pengemudi ojol menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara, Sabtu (2/5/2026).

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah lewat Danantara, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan dan pasti.

Namun demikian, yang paling utama, dia mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi driver ojol.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20% atau 10% ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengemudi ojol dengan aplikator, menurutnya, hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek online menjadi 8%.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%, harus di bawah 10%," ujar Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) merespons janji Presiden Prabowo Subianto yang akan menurunkan potongan aplikator transportasi online dari 20% menjadi 8% dalam peringatan Hari Buruh 2026.

Menyikapi hal tersebut, Modantara meminta pemerintah meninjau kembali secara menyeluruh rencana perubahan angka bagi hasil platform menjadi 8% dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif Modantara Agung Yudha menilai rencana pembatasan bagi hasil antara mitra dan platform aplikator menjadi maksimum 8% merupakan kebijakan yang terlalu drastis, dipaksakan, dan berisiko menimbulkan dampak sistemik apabila diterapkan tanpa kajian serta diskusi mendalam dengan pelaku industri.

“Kami meyakini bahwa niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, tidak boleh berubah menjadi krisis baru,” kata Agung dalam keterangan dikutip pada Sabtu (2/5/2026).

Agung mengatakan, pihaknya memahami semangat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi. Namun, menurutnya, kebijakan harus berpijak pada data, realitas ekonomi, serta keberlanjutan ekosistem.

“Batas potongan 8% mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat luas, bahkan dapat mengurangi ruang platform untuk menjaga kualitas layanan, insentif, dan keselamatan mitra,” ujarnya.

Dia menegaskan, isu kesejahteraan mitra tidak dapat disederhanakan hanya pada angka potongan platform. Ekosistem mobilitas dan pengantaran digital melibatkan struktur biaya yang kompleks, mencakup teknologi, keselamatan, layanan pelanggan, perlindungan risiko, promosi, edukasi mitra, sistem pembayaran, keamanan transaksi, hingga investasi berkelanjutan.

Menurut Agung, sektor mobilitas dan pengantaran digital merupakan bagian vital dalam kehidupan masyarakat modern. Saat ini, sektor tersebut melibatkan 2–4 juta mitra pengemudi aktif, menjadi sumber penghasilan utama maupun tambahan, serta berkontribusi ratusan triliun rupiah per tahun terhadap perekonomian nasional. Selain itu, sektor ini juga mendukung jutaan UMKM dan pekerja lain yang bergantung pada layanan logistik dan mobilitas.

Lebih lanjut, dia menekankan, keberlanjutan tidak hanya menyangkut platform sebagai entitas bisnis, tetapi juga seluruh ekosistem yang terhubung, mulai dari mitra pengemudi, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang mengandalkan layanan transportasi online dalam aktivitas sehari-hari.

“Batasan 8% ini akan mengurangi ruang operasional platform hingga 60% dan akan memaksa beberapa platform untuk mengubah model bisnisnya secara sangat signifikan dan mendadak,” kata Agung.

Dia menambahkan, dampak kebijakan tersebut dinilai kompleks dan berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi serta iklim investasi. Setiap platform, kata dia, memiliki model bisnis berbeda dengan struktur komisi yang disesuaikan dengan segmentasi layanan, target pasar, inovasi teknologi, serta kebutuhan mitra.

Agung menilai bagi hasil atau potongan platform tidak dapat diseragamkan seperti tarif parkir, serta mempertanyakan apakah batas 8% benar-benar akan memperkuat penghasilan mitra dalam jangka panjang atau justru mengurangi permintaan, layanan, dan kesempatan kerja fleksibel yang selama ini menopang mereka.

Modantara juga menilai penetapan potongan platform tunggal berpotensi mengurangi kompetisi yang selama ini mendorong inovasi layanan dan program pemberdayaan mitra. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong penyesuaian harga kepada konsumen, mengancam keberlangsungan layanan di area dengan margin rendah, serta memaksa efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas layanan.

Sebagai perbandingan, Agung menyinggung pengalaman di India, di mana platform berkomisi rendah seperti Ola harus memangkas jumlah pekerja dan mengurangi insentif pengemudi agar tetap beroperasi.

Dia juga menyebut, batas komisi 8% berpotensi menjadi yang terendah di dunia. Secara global, rata-rata platform fee berada di kisaran 15–30% untuk layanan ride-hailing dan delivery, tergantung model bisnis dan tahap pasar.

“Hal ini akan berdampak negatif kepada daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi dunia dan upaya menarik investor ke Indonesia,” kata Agung.

Hingga saat ini, Modantara mengaku belum menerima salinan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online sehingga belum dapat melakukan kajian lebih lanjut secara terperinci.

Meski demikian, Modantara menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang seimbang, implementatif, dan berkelanjutan.

Pada dasarnya, Agung menegaskan pihaknya menghormati perhatian presiden terhadap kesejahteraan mitra pengemudi. Dia menilai mitra pengemudi merupakan bagian utama dari ekosistem mobilitas dan pengantaran digital, termasuk dalam aspek perlindungan pekerja dan perluasan jaminan sosial.

Namun, Modantara menilai kebijakan yang baik harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, kepentingan konsumen, daya saing investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital nasional.

“Karena itu, setiap upaya memperkuat perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan keberlanjutan penghasilan mitra perlu didukung. Ekosistem ini telah menjadi bantalan sosial bagi jutaan orang sehingga kebijakan yang diambil perlu menjaga keberlanjutannya,” kata Agung.