IDXChannel - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan potongan aplikasi Gojek yang dibebankan kepada mitra driver dipangkas menjadi 8 persen mulai 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama dan Deputi CEO GOTO, Catherine Hindra Sutjahyo menjelaskan, potongan aplikasi tersebut berlaku untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide.

"Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Catherine mengaku implementasi skema bagi hasil ini tentu tidak mudah dan akan memberikan tantangan bagi lini bisnis roda dua Perusahaan.

Oleh karena itu, penyesuaian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang saling terkait, yaitu peluang pendapatan Mitra Pengemudi yang tetap terjaga, keterjangkauan harga layanan bagi pelanggan, dan keberlanjutan ekosistem.

"Gojek akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi Mitra Pengemudi dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan," tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan pemangkasan potongan aplikasi agar pendapatan driver bisa lebih besar.

"Pemberlakuan komisi untuk layanan transportasi online roda dua merupakan kebijakan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pengemudi ojek online. Merupakan komitmen kami semua di DPR RI untuk mengawal proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online," katanya.

(DESI ANGRIANI)

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mengumumkan akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide mulai 1 Juli 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (22/6) yang turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco mengatakan kebijakan komisi 8% merupakan hasil perjuangan panjang para pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini menginginkan skema pembagian pendapatan yang lebih berpihak kepada mitra.

“Merupakan komitmen kami semua di DPR RI untuk mengawal proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online. Hal ini menjadi komitmen Bapak Presiden Prabowo yang betul-betul berpihak terhadap seluruh pengemudi ojek online,” kata Dasco.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo menyatakan Gojek akan mulai mengimplementasikan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan GoRide.

“Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan mengimplementasikan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide. Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online,” kata Catherine.

Tantangan bagi Bisnis Transportasi Online Roda Dua

Dalam pernyataan tertulis pada hari ini Rabu (24/6), GoTo mengakui implementasi skema baru tersebut tidak akan mudah. Perusahaan menilai penyesuaian komisi akan memberikan tantangan tersendiri bagi bisnis transportasi roda dua yang selama ini menjadi salah satu layanan utama Gojek.

Oleh karena itu, GoTo menyatakan penyesuaian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang saling terkait yaitu peluang pendapatan mitra pengemudi yang tetap terjaga, keterjangkauan harga layanan bagi pelanggan, dan keberlanjutan ekosistem,

Gojek memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik. Selain itu juga memberikan manfaat bagi mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Pernyataan Gojek ini juga bersamaan dengan komitmen yang diberikan Grab Indonesia. Grab juga sudah resmi menyatakan akan menerapkan potongan komisi 8% bagi pengemudi GrabBike mulai 1 Juli 2026.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojol dari maksimal 20% menjadi 8%.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10. Harus di bawah 10%,” kata Presiden pada peringatan Hari Buruh Internasional/May Day 2026 di Monumen Nasional Jakarta, Jumat (1/5).

Selama ini, sistem potongan aplikator sebesar 20% hanya diterapkan untuk layanan pengantaran orang untuk ojol sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Sedangkan komisi untuk layanan pengantaran orang oleh mitra pengemudi taksi online diatur oleh masing-masing gubernur.

Presiden Prabowo belum memerinci apakah batasan komisi 8% itu termasuk untuk layanan pengantaran barang dan makanan atau tidak. Berdasarkan catatan Katadata.co.id, mitra pengemudi ojol dalam beberapa kali aksi unjuk rasa mengeluhkan potongan lebih dari 20% untuk kedua layanan ini, alih-alih pengantaran orang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) akan menerapkan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua GoRide mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut menjadi komitmen perseroan dalam meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus tindak lanjut atas arahan pemerintah terkait penataan ekosistem transportasi berbasis aplikasi.

Keputusan itu diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (23/6/2026) dan dihadiri jajaran pimpinan DPR RI serta perwakilan perusahaan aplikasi transportasi daring.

Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan, implementasi potongan aplikasi 8% akan berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda dua yang beroperasi melalui platform Gojek.

“Mulai 1 Juli 2026, Gojek akan mengimplementasikan potongan aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat peluang pendapatan mitra pengemudi di tengah dinamika industri transportasi digital yang terus berkembang.

Di sisi lain, perseroan mengakui kebijakan tersebut akan membawa konsekuensi terhadap kinerja lini usaha roda dua. Penyesuaian model bisnis diperlukan agar perusahaan tetap mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan pengemudi, keterjangkauan tarif bagi konsumen, dan keberlanjutan operasional platform.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, kebijakan tersebut merupakan salah satu aspirasi yang telah lama disuarakan pengemudi ojek online.

"Merupakan komitmen kami semua di DPR RI untuk mengawal proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online. Hal ini menjadi komitmen Bapak Presiden Prabowo yang betul-betul berpihak terhadap seluruh pengemudi ojek online," ujar Dasco.

Ke depan, GoTo menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan penerapan skema baru berjalan efektif dan tidak mengganggu stabilitas ekosistem transportasi daring nasional.

KOMPAS.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memastikan pendapatan mitra pengemudi tetap terjaga setelah penerapan aturan komisi ojek online (ojol) sebesar delapan persen.

Langkah tersebut sejalan dengan komitmen GoTo dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema bagi hasil layanan transportasi daring roda dua.

Sebelumnya, berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, komisi untuk mitra pengemudi ditetapkan sebesar 92 persen. Sementara itu, bagian untuk aplikator sebesar delapan persen.

Merespons aturan tersebut, GoTo menyatakan siap menyesuaikan skema bagi hasil layanan roda dua.

Gojek menyebutkan, penyesuaian skema bagi hasil akan dilakukan sesuai arahan pemerintah. Langkah ini akan berdampak pada komponen pendapatan perusahaan dari layanan transportasi online roda dua atau GoRide.

GoTo menilai, penyesuaian tersebut sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun ekosistem yang lebih berkelanjutan. Perusahaan juga berharap jumlah pesanan dari konsumen tetap stabil sehingga pendapatan total mitra pengemudi dapat tetap terjaga.

Keseimbangan antara stabilitas pendapatan mitra pengemudi dan jumlah pesanan konsumen menjadi salah satu fokus utama GoTo dalam merespons arahan Presiden.

Dalam konferensi pers di kantor GoTo pada Selasa (19/5/2026), Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan bahwa saat ini terdapat dua layanan GoRide. Adapun layanan yang paling banyak digunakan konsumen adalah GoRide Reguler.

DOK. GoTo. Direktur Utama GoTo Hans Patuwo.

“Kami akan mengatur agar tidak ada perubahan harga yang dibayar konsumen untuk layanan GoRide Reguler. Dengan demikian, kami berharap jumlah order dari konsumen tetap terjaga dan pendapatan bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” ujar Hans dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Pada kesempatan yang sama, Hans menegaskan bahwa Gojek sebagai perusahaan yang lahir dan berkembang di Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan mitra pengemudi.

Menurutnya, Gojek ingin terus tumbuh bersama mitra pengemudi, pelanggan, dan Indonesia. Selain menjaga stabilitas pendapatan mitra pengemudi, GoTo juga memastikan bahwa program kesejahteraan mitra tetap menjadi prioritas.

Sejumlah program yang telah berjalan akan terus dilanjutkan. Program tersebut meliputi Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umrah gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, serta cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) mendukung penuh arahan pemerintah terkait pembagian komisi mitra pengemudi dengan perusahaan atau aplikator. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Jumat (1/5/2026).

“Kebijakan ini menetapkan skema bagi hasil 92 persen untuk mitra pengemudi dari setiap pendapatan perjalanan layanan roda dua (GoRide). Dengan aturan ini, perusahaan akan menerima potongan komisi sebesar 8 persen dibanding sebelumnya sebesar 20 persen,” kata Direktur Utama sekaligusCEOGoTo Hans Patuwo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Sebagai bentuk dukungan terhadap arahan presiden terkait kebijakan skema bagi hasil ojekonline, Gojek dan GoTo menyiapkan empat langkah konkret.

Hans mengatakan, langkah pertama adalah penyesuaian skema bagi hasil layanan roda dua sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga memastikan tidak ada perubahan harga bagi pengguna layananGoRidereguler sehingga jumlah order dari konsumen akan tetap stabil dan pendapatan total bagi mitra pengemudi akan terjaga.

Lebih lanjut, perusahaan juga menghapus “Program LanggananGoRide Hemat” untuk mitra pengemudi. Penghapusan program langgananGoRide Hematuntuk mitra pengemudi ini dilakukan guna menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

“Ke depannya,GoRide Hematjuga akan mengikuti sistem bagi hasil 8 persen sepertiGoRidereguler. Oleh sebab itu, akan ada penyesuaian harga konsumen yang moderat padaGoRide Hemat, dan di saat yang sama Gojek memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujar Hans.

Ia menambahkan pihaknya juga mendukung Asta Cita dengan terus memastikan seluruh program kesejahteraan mitra pengemudi yang telah berjalan tetap menjadi prioritas, seperti Program Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa untuk mitra dan anak mitra pengemudi, umroh gratis, bursa kerja mitra Gojek, serta cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang akan terus dilanjutkan.

Langkah terakhir, Gojek dan GoTo akan memperkuat ekosistem serta lini bisnis lain secara berkelanjutan. “Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimistis dapat melakukan penyesuaian dengan baik, sekaligus menjaga stabilitas jangka panjang Gojek dan GoTo,” kata Hans.

“Seiring dengan arahan lebih lanjut yang diterima, perusahaan akan terus menyampaikan perkembangan serta langkah-langkah implementasi yang diperlukan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan,” kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan layanan GoRide Hemat tetap beroperasi meskipun perusahaan akan menghapus program langganan Gacor untuk mitra pengemudi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap rencana penurunan biaya aplikasi menjadi 8%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Gojek menegaskan layanan GoRide Hemat tetap tersedia bagi masyarakat. Namun, perusahaan akan menghentikan Program Langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi atau yang dikenal sebagai program Langganan Gacor.“Adapun yang kami hapus adalah Program ‘Langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi’ atau yang dikenal sebagai program Langganan Gacor,” tulis Tim Corporate Affairs kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Sebelumnya, skema GoRide Hemat bagi pengemudi menggunakan sistem berlangganan. Dalam skema tersebut, mitra pengemudi membayar biaya langganan agar bisa memperoleh order GoRide Hemat, sementara potongan komisi kepada perusahaan ditetapkan sebesar 0%.

Ke depan, mekanisme tersebut akan diubah mengikuti skema GoRide Reguler. Artinya, penghasilan perjalanan akan dibagi dengan komposisi 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator.

Dengan perubahan ini, pengemudi tidak lagi membayar biaya langganan di muka untuk mengakses order GoRide Hemat, melainkan langsung menerima pembagian pendapatan per perjalanan sesuai skema baru.

Gojek menjelaskan saat ini terdapat dua layanan GoRide, yakni GoRide Reguler dan GoRide Hemat. Untuk GoRide Reguler, tarif kepada konsumen dipastikan tetap. Sementara itu, pada layanan GoRide Hemat akan dilakukan penyesuaian harga secara moderat agar implementasi skema baru tetap menjaga keseimbangan antara keterjangkauan konsumen dan pendapatan mitra pengemudi.

Sebelumnya, program langganan GoRide Hemat mulai diuji coba sejak November 2025 dan diperluas pada Februari 2026. Setelah berjalan selama beberapa bulan, perusahaan melakukan evaluasi terhadap implementasi program tersebut.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perusahaan menilai skema langganan masih memerlukan keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans menegaskan penghentian program langganan GoRide Hemat dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan bagi seluruh pihak. Menurut dia, penyesuaian harga pada layanan GoRide Hemat akan dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

“Penyesuaian ini akan bermanfaat bagi mitra pengemudi dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Dalam penjelasannya terkait implementasi Perpres No. 27/2026, Gojek menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui empat langkah strategis. Salah satunya yakni penyesuaian skema bagi hasil GoRide menjadi 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk Gojek setelah aturan resmi diberlakukan.

Selain itu, perusahaan juga memastikan berbagai program dukungan bagi mitra pengemudi tetap berjalan, seperti Bonus Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, Bursa Kerja Mitra, layanan ambulans, hingga kantor operasional di berbagai kota. Gojek juga menyebut akan memperkuat berbagai program kesejahteraan baru bagi mitra pengemudi dan keluarga mereka.

Di sisi lain, perusahaan mengaku akan mengandalkan kekuatan ekosistem bisnis GoTo, termasuk layanan logistik, pengantaran, dan finansial, guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah penyesuaian kebijakan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja perusahaan tetap optimal pada kuartal III/2026, seiring dengan kebijakan baru yang akan diterapkan pemerintah terkait batas maksimal biaya aplikator driver ojek online yang sekitar 8%.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengakui kebijakan tersebut berpotensi menurunkan pendapatan Gojek secara keseluruhan. Pendapatan Gojek diketahui masih menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan Grup GoTo.

Pada kuartal I/2026, segmen On-Demand Services (ODS) menyumbang sekitar 63,4% dari total pendapatan Grup. Pendapatan bersih ODS tercatat sebesar Rp3,36 triliun atau tumbuh 12% secara tahunan (year-on-year/YoY), sementara total pendapatan GoTo mencapai Rp5,3 triliun.

Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis delivery yang naik 13% YoY menjadi Rp2,545 triliun. Sementara itu, bisnis mobility tumbuh 8% YoY menjadi Rp815 miliar.

Hans mengatakan untuk kuartal II/2026, yang tersisa 1 bulan lagi, dipastikan kinerja GOTO tidak terdampak oleh kebijakan komisi yang nantinya tertuang dalam perpres Ojek Online. Meski demikian, perusahaan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan bisnis Group pada kuartal selanjutnya.

“Perubahan ini akan memiliki dampak penurunan pendapatan Gojek di bisnis GoRide. Kami akan mengoptimalkan lini-lini bisnis kami yang lain untuk men-support perubahan ini,” kata Hans dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans menjelaskan GoTo memiliki ekosistem bisnis yang saling menopang, mulai dari layanan pengantaran, logistik, finansial, hingga layanan digital lainnya. Menurutnya, optimalisasi lintas lini bisnis menjadi strategi perusahaan untuk menjaga stabilitas di tengah penyesuaian komisi aplikator.

Dia menilai kekuatan ekosistem tersebut menjadi fondasi penting bagi Gojek dan GoTo untuk tetap bertumbuh sekaligus mempertahankan kualitas layanan.

“Kalau kami melihat Gojek dan GoTo itu adalah ekosistem yang cukup kuat dan ada cukup banyak lini bisnis yang kalau kami saling menopang, kalau kami sinergi, sebenarnya mungkin kami juga bisa menjalankan dan bisa mengatasi masalah atau penyesuaian ini,” kata Hans.

Meski demikian, GoTo masih menunggu finalisasi detail aturan dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang menjadi dasar penurunan komisi aplikator menjadi 8%.

Hans menilai kebijakan yang baik bagi mitra pengemudi juga akan berdampak positif bagi ekosistem dan perusahaan secara keseluruhan. Dia menyebut momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan inisiatif baru demi meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi tanpa mengabaikan kebutuhan pelanggan.

Dampak ke Konsumen

Terkait dampak kepada konsumen, Hans memastikan perusahaan akan berupaya agar tarif layanan GoRide reguler tidak mengalami kenaikan.

“Jadi kami benar-benar berusaha dan mengatur supaya semua pelanggan yang tiap hari benar-benar menggunakan layanan GoRide reguler, mereka secara ekonomi tidak ada dampak yang negatif ya dan bahwa harga mereka itu akan tetap sama,” kata Hans.

Dia juga mengungkapkan jumlah pengguna GoRide reguler saat ini masih lebih besar dibandingkan layanan GoRide Hemat. Karena itu, perusahaan berharap kebijakan tersebut dapat tetap menjaga stabilitas layanan bagi pelanggan.

Adapun Gojek akan menghentikan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi. Sementara terkait taksi online, Hans menyebut pembahasan saat ini masih difokuskan untuk pengemudi ojek online roda dua.

“Akan tetapi kalau ada informasi apa pun atau nanti ada peraturan yang berbeda, maka pasti akan kami menyesuaikan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi, salah satunya melalui program kendaraan listrik.

Menurut Catherine, program tersebut sedang disiapkan bersama pemerintah sebagai bagian dari upaya mendukung pengurangan emisi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya operasional mitra pengemudi.

“Karena apa? OPEX-nya mereka, pengeluaran mereka bulanan tuh juga bisa lebih dihemat begitu,” katanya.

Dia menambahkan respons pelanggan terhadap kendaraan listrik juga cukup positif karena dinilai lebih nyaman dan minim suara.

“Jadi ini kita rasa suatu project, suatu program yang cukup strategis untuk kami, cukup bagus dan kita percaya akan memberikan keuntungan yang lebih juga untuk ekosistem,” katanya.

Catherine mengatakan detail implementasi program tersebut masih menunggu finalisasi Perpres. Perusahaan juga terus berdialog dengan pemerintah agar implementasi kebijakan dan program baru dapat berjalan bersamaan.

“Jadi mudah-mudahan secepatnya ini bisa dilaksanakan. Tapi dari kita akan terus berdialog, berdiskusi. Nanti kami update,” katanya.

Selain itu, Gojek memastikan berbagai program kesejahteraan mitra tetap dilanjutkan, seperti Bonus Hari Raya (BHR), BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, beasiswa bagi mitra dan anak mitra pengemudi, umrah gratis, Bursa Kerja Mitra Gojek, hingga program cek kesehatan gratis bersama Kementerian Kesehatan.

Ekosistem Seimbang

Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai implementasi Perpres Nomor 27 Tahun 2026 perlu diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang lebih seimbang dan berkelanjutan, bukan sekadar fokus pada besaran potongan aplikasi.

Menurut Tesar, ada sejumlah langkah yang dapat dipertimbangkan. Pertama, implementasi penyesuaian komisi dilakukan secara bertahap agar platform memiliki waktu menyesuaikan model bisnis tanpa langsung mengurangi insentif pengemudi maupun promo pengguna.

Kedua, diperlukan transparansi terkait pembagian biaya layanan, komisi, dan insentif agar pengemudi memahami sumber pendapatan dan potongan yang berlaku.

Ketiga, pemerintah dan platform dinilai perlu membangun skema pembiayaan bersama untuk perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan dana darurat pengemudi.

Keempat, platform perlu tetap diberi ruang meningkatkan efisiensi teknologi, termasuk optimalisasi rute, AI matching, dan integrasi layanan.

“Agar pendapatan driver tetap meningkat tanpa harus membebani konsumen melalui kenaikan tarif,” kata Tesar kepada Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Kelima, regulasi dinilai tetap harus mendukung inovasi dan investasi di sektor ekonomi digital nasional.

“Jika industri tetap sehat, maka manfaat jangka panjang bagi driver dan masyarakat juga akan lebih besar,” katanya.

Keenam, diperlukan forum evaluasi berkala yang melibatkan pemerintah, asosiasi pengemudi, akademisi, dan industri untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara berbasis data.

Menurut Tesar, solusi terbaik adalah menciptakan titik keseimbangan agar pengemudi terlindungi, masyarakat tetap memperoleh layanan terjangkau, dan platform digital nasional tetap dapat tumbuh berkelanjutan.

Di sisi lain, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendukung apabila beleid terkait ojek online juga mengatur perlindungan sosial bagi pengemudi.

Menurut Huda, ekosistem transportasi daring seharusnya ikut berkontribusi dalam program jaminan sosial pemerintah, mulai dari jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga tabungan pensiun.

“Jaminan sosial tersebut yang dapat membuat kesejahteraan driver menjadi lebih baik, di masa sekarang maupun di masa tua kelak,” kata Huda.

Terkait penurunan komisi aplikator, Huda menilai perusahaan swasta pada akhirnya tetap akan menyesuaikan model bisnisnya. Dia memperkirakan kemampuan platform dalam memberikan promosi dan diskon akan berkurang apabila potongan aplikator dipatok lebih rendah.

Di sisi lain, pengemudi masih menghadapi biaya tetap yang belum berubah sejak 2022.

“Penurunan potongan aplikator hanya akan menurunkan pendapatan aplikator tanpa menaikkan pendapatan driver,” kata Huda.

Dia juga memperkirakan akan ada perubahan signifikan dalam model bisnis platform ride-hailing ke depan. Huda mencontohkan munculnya platform dari India yang menawarkan skema tanpa komisi, tetapi menerapkan biaya tetap kepada pengemudi. Model serupa, menurutnya, juga telah diterapkan oleh aplikasi TADA di Singapura.

“Di Singapura juga ada aplikasi TADA yang menawarkan skema bisnis yang serupa. Saya rasa akan ada perubahan menuju ke arah sana,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan komisi aplikator menjadi 8%. Sebagai bagian dari penyesuaian tersebut, Gojek akan menghentikan program langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi.

Program tersebut mulai diuji coba sejak November 2025 dan diperluas pada Februari 2026. Setelah berjalan selama 3 bulan dan melalui kajian menyeluruh, Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan, perusahaan menilai skema langganan itu masih memerlukan keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans menegaskan penghentian program langganan GoRide Hemat dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Menurut dia, akan ada penyesuaian harga konsumen secara moderat pada layanan GoRide Hemat. Meski demikian, Gojek memastikan penyesuaian dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

“Penyesuaian ini akan bermanfaat bagi mitra pengemudi dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra Sutjahyo memastikan perusahaan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Catherine mengatakan, ketentuan detail dalam Perpres terkait transportasi online masih dalam tahap finalisasi. Karena itu, implementasi kebijakan di internal perusahaan juga belum sepenuhnya rampung. Dia menyebut, Gojek akan memberikan penjelasan lebih terperinci setelah seluruh aturan selesai difinalisasi.

Dia menambahkan, perusahaan ingin lebih dahulu merespons berbagai pertanyaan dan percakapan publik terkait kebijakan tersebut.

“Jadi hari ini kami ingin mengukuhkan sekali lagi support kami dari GoTo untuk arahan Presiden mengenai peraturan transportasi online pekerja transportasi online ojol ini,” kata Catherine.

Setelah berjalan tiga bulan (sejak Februari 2026), kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek akan menghapus program langganan layanan GoRide Hemat bagi mitra pengemudi.

“Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra pengemudi,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Hans mengatakan, keputusan ini merupakan langkah perusahaan dalam mengadaptasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

Selain itu, langkah ini sekaligus tindak lanjut dari kajian perusahaan terhadap program GoRide Hemat yang sudah diuji coba sejak November 2025, dan diperluas di berbagai wilayah di Indonesia sejak Februari 2026.

Hans mengatakan, GoRide reguler masih menjadi layanan transportasi roda dua pilihan teratas oleh pelanggan jika dibandingkan dengan GoRide Hemat.

“Setelah berjalan tiga bulan (sejak Februari 2026), kami melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema langganan ini perlu keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi,” katanya.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut efektif dalam waktu dekat,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan layanan GoRide Hemat nantinya juga akan mengikuti pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Dampak dari ini, khususnya hanya untuk layanan GoRide Hemat, akan ada penyesuaian harga konsumen secara sangat terbatas. Kami memastikan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terukur dan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, perusahaan memahami bahwa kenaikan harga sekecil apa pun dapat terasa oleh pengguna layanan.

Namun, Hans memastikan penyesuaian ini diharapkan dapat langsung memberikan manfaat dan menjaga kesejahteraan mitra pengemudi.

Lebih jauh, dia juga memastikan tidak ada kenaikan harga bagi konsumen dalam layanan GoRide reguler.

“Dan jangan lupa bahwa saat ini kalau kita bandingkan antara GoRide reguler dan GoRide Hemat, GoRide reguler itu masih digunakan lebih banyak pelanggan dibandingkan GoRide Hemat di Gojek pada saat ini,” kata Hans.

“Jadi kami berharap juga bisa memberikan sesuatu stabilitas dan juga semacam tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan-pelanggan kami,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan akan mengikuti aturan pemerintah terkait biaya layanan aplikator ojek online (ojol) yang dipangkas menjadi maksimal 8%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026.

Dengan kebijakan tersebut, maka 92% dari biaya yang didapat oleh mitra driver pada setiap perjalanan akan masuk ke kantong mitra.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perseroan menyambut baik arah kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem transportasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Dan pada hari ini, menjelang Hari Kebangkitan Nasional di tanggal 20 Mei besok, saya mewakili keluarga besar Gojek dan GoTo menegaskan dukungan penuh terhadap Perpres Nomor 27 Tahun 2026,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor Gojek, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans mengatakan terdapat empat langkah yang akan dilakukan Gojek sebagai tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Gojek akan menjalankan arahan pemerintah terkait Perpres Nomor 27/2026 dengan menyesuaikan skema bagi hasil.

Perseroan akan menetapkan 92% dari setiap perjalanan GoRide menjadi hak pengemudi.

“Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,” kata Hans.

Hans mengakui pendapatan Gojek dari layanan GoRide akan mengalami penurunan. Namun, langkah tersebut diyakini sebagai keputusan yang tepat dan menjadi investasi jangka panjang demi menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi seluruh pihak.

Di sisi lain, Hans menegaskan Gojek juga mempertimbangkan kepentingan puluhan juta pengguna layanan. Menurutnya, tarif tetap menjadi faktor penting bagi konsumen, terutama pada layanan GoRide reguler yang saat ini memiliki jumlah pengguna terbesar.

Karena itu, perusahaan memastikan tidak akan ada perubahan harga yang dibayarkan konsumen untuk layanan GoRide reguler.

“Dengan begini, kami berharap jumlah order dari konsumen akan tetap terjaga dan berkelanjutan, dan pendapatan total bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” kata Hans.

Kedua, Gojek akan menghentikan skema langganan untuk mitra driver. Hans menjelaskan skema langganan GoRide Hemat mulai diuji coba secara terbatas pada November 2025 dan diperluas ke seluruh Indonesia pada Februari 2026.

Menurut Hans, setelah berjalan selama tiga bulan, perusahaan melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa skema tersebut memerlukan keseimbangan yang lebih baik terhadap kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans.

Hans mengatakan dampak dari kebijakan tersebut akan memicu penyesuaian harga konsumen secara terbatas, khususnya pada layanan GoRide Hemat. Kendati demikian, perusahaan memastikan penyesuaian tarif dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

Dia memahami kenaikan harga sekecil apa pun tetap akan dirasakan pelanggan. Namun, menurutnya, penyesuaian tarif tersebut diharapkan dapat langsung memberikan manfaat kepada pengemudi.

“Dan ini juga merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Selain itu, Hans mengatakan Gojek juga akan memperkuat program kesejahteraan bagi mitra driver dan keluarga mereka. Perseroan juga berkomitmen untuk terus berkembang dan berinovasi.

“Kami percaya tujuan kita sama, yaitu menciptakan ekosistem transportasi online yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan untuk masa jangka panjang,” katanya.

Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,

Jakarta (ANTARA) - Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek memastikan tidak ada peningkatan harga layanan ojek roda dua (GoRide) bagi pelanggan menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 terkait potongan pendapatan mitra pengemudi.

“Kami akan mengatur agar tidak ada perubahan harga yang dibayar oleh konsumen untuk layanan GoRide reguler. Dengan begini, kami berharap jumlah order dari konsumen akan tetap terjaga dan berkelanjutan, dan pendapatan total bagi mitra pengemudi juga bisa lebih baik,” kata Direktur Utama/CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Hans mengatakan, perusahaan menghormati dan siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Kami berkomitmen untuk menyesuaikan skema bagi hasil di mana 92 persen dari setiap perjalanan GoRide akan menjadi hak pengemudi. Ini adalah perubahan yang cukup besar untuk kami,” ujar dia.

Meskipun akan berdampak pada potensi penurunan pendapatan perusahaan dari layanan ojek roda dua, Hans meyakini bahwa langkah tersebut menjadi investasi jangka panjang untuk masa depan ekosistem layanan transportasi daring yang lebih sehat dan lebih baik untuk semua pihak.

Selain itu, ia mengatakan, Gojek juga akan memperkuat program-program kesejahteraan untuk mitra pengemudi dan keluarga mereka, sebagai bentuk dukungan mewujudkan Asta Cita dalam hal peningkatan lapangan kerja yang berkualitas dan pemerataan ekonomi.

Di sisi lain, Hans mengatakan, perusahaan juga akan mengoptimalkan lini-lini bisnis lain untuk mendukung perubahan yang ditimbulkan dari adaptasi Perpres 27/2026.

“Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kami memiliki berbagai lini bisnis yang saling mendukung dan terus berkembang. Ini termasuk layanan pengantaran, logistik, finansial, dan berbagai layanan digital lainnya,” kata Hans.

“Kekuatan ekosistem ini memberikan fondasi yang kuat bagi Gojek untuk terus bertumbuh, sekaligus menjaga keunggulan layanan kami. Melalui kekuatan ekosistem dan inovasi yang berkelanjutan, kami optimistis dapat melakukan penyesuaian dengan baik,” imbuhnya.

Mengenai kapan implementasi dijalankan, perusahaan mengatakan masih menunggu detil lebih lanjut dari pemerintah.

“Untuk mengenai detail implementasi, detail plan-nya ini, kita masih menunggu juga Perpres-nya secara detil. Kita juga terus berkomunikasi, berdialog (dengan pemangku kepentingan), ya, sepanjang ini,” kata Wakil Direktur Utama GOTO Catherine Hindra Sutjahyo.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) berkomitmen menjaga stabilitas tarif layanan ojek daring reguler (GoRide) agar tidak membebani konsumen.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika regulasi baru terkait rencana penurunan batas maksimum komisi kemitraan menjadi 8% bagi pengemudi Gojek dalam jaringan.

Manajemen emiten teknologi ini tengah merumuskan sejumlah formula operasional internal guna memastikan alokasi insentif dan promo tidak mengorbankan keterjangkauan harga di tingkat hilir.

Perusahaan berupaya menahan laju kenaikan biaya yang dibayarkan oleh pengguna akhir, khususnya pada segmen mobilitas harian utama.

Direktur Utama/CEO GoTo Hans Patuwo mengungkapkan korporasi bakal mengatur seluruh lini komersial seketat mungkin demi melindungi daya beli basis pelanggan setia mereka.

Layanan GoRide reguler sejauh ini masih mendominasi volume transaksi transportasi perusahaan jika dibandingkan dengan portofolio segmen ekonomis seperti GoRide Hemat.

“Kami akan berusaha sebisa mungkin untuk layanan GoRide yang reguler itu tidak ada peningkatan harga yang dibayar oleh konsumen,” ujar Hans dalam konferensi pers bersama media nasional, dikutip Selasa (19/5/2026).

Terkait ruang lingkup implementasi pembatasan komisi kemitraan tersebut, Hans menjelaskan seluruh materi diskusi bersama regulator sejauh ini hanya ditargetkan mengikat operasional pengemudi roda dua.

Komisi 8% Sementara Tak Berlaku bagi Driver Gocar

Kebijakan ini dipastikan belum menyentuh ekosistem transportasi roda empat atau taksi daring. Namun, perseroan siap melakukan penyesuaian operasional jika terjadi perubahan arah kebijakan pemerintah ke depan.

“Untuk mengenai dampak ke taksi online, pada saat ini yang sepemahaman kami semuanya diskusi ini ditujukan hanya untuk kepada pengemudi ojek online roda dua. Akan tetapi kalau ada informasi apa pun atau nanti ada peraturan yang berbeda, maka pasti akan kami menyesuaikan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputy CEO GoTo Catherine Sutjahyo memaparkan komitmen perusahaan untuk terus menggulirkan inisiatif kesejahteraan mitra pengemudi secara berkesinambungan.

Seluruh program jaminan sosial, bantuan tunjangan hari raya (THR), hingga fasilitas kesehatan dirancang secara menyeluruh berdasarkan survei input langsung dari para mitra lapangan demi menjaga keseimbangan ekosistem platform.

Sebagai bagian dari peta jalan strategis tahun ini, GoTo juga tengah mematangkan program ekspansi pemanfaatan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) untuk lini mobilitas mobil daring.

Langkah hilirisasi hijau ini dirancang selaras dengan misi dekarbonisasi pemerintah, sekaligus menjadi solusi taktis untuk memangkas biaya operasional bulanan (operational expenditure/opex) mitra pengemudi.

Catherine menilai adopsi kendaraan listrik memicu dampak berganda yang positif bagi perusahaan. Di satu sisi, pengemudi diuntungkan oleh efisiensi pengeluaran energi yang lebih murah.

Di sisi lain, riset kepuasan pelanggan menunjukkan pengguna memberikan respons positif terhadap armada listrik karena menawarkan tingkat kenyamanan berkendara yang lebih tinggi serta bebas polusi suara.