Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online alias Perpres Ojol yang Prabowo Subianto janjikan sejak 1 Mei 2026 masih belum kunjung terbit dan berlaku.

Meski demikian, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) dan Grab Indonesia mengumumkan bakal mulai menerapkan potongan 8% bagi mitra ojek online (ojol) untuk layanan penumpang pada 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo Catherine Hindra menyampaikan, kebijakan sesuai dengan tuntutan dari aksi massa May Day, sekaligus memberikan kesejahteraan kepada mitra ojek online.

"Jadi mulai aktif tanggal 1 Juli 2026 GoTo, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua," kata Catherine beberapa waktu lalu.

Saat ini, potongan aplikator yang berlaku masih mengacu kepada Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum ke-delapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Berdasarkan pengamatan Bisnis, dengan tarif yang dibayar oleh penumpang senilai Rp30.000, tak lebih dari Rp23.000 jasa yang pengemudi terima.

Artinya, apabila potongan hanya 8%, dengan tarif yang sama, ojol hanya mendapat potongan Rp2.400 dan menerima sekitar Rp27.600.

Meski demikian, kebijakan ini hanya akan berlaku bagi kendaraan roda dua. Hal tersebut pun mengundang kecaman dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI).

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan sejatinya komitmen Presiden Prabowo Subianto saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menyatakan potongan platform sebesar 8% seharusnya berlaku bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir kargo.

“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan saat ini dirinya masih menunggu dokumen resmi Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online alias Perpres Ojol yang belum kunjung terbit.

Dudy menuturkan, saat ini dokumen tersebut masih berada di meja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) meskipun sudah dijanjikan Prabowo Subianto sejak 1 Mei yang lalu.

“[Berlakunya] nanti, kami lagi nunggu dari Mensesneg, tunggu finalisasinya,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Kebijakan tersebut sejatinya mengatur porsi komisi aplikator. Saat ini, aplikator masih menikmati komisi sebesar 20%.

Melalui beleid tersebut yang mengamanatkan agar potongan aplikator turun menjadi 8%, sehingga pengemudi ojek online dapat menerima 92% pendapatan per transaksi.

Lebih lanjut, Dudy berjanji Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menindaklanjuti Perpres tersebut apabila telah terbit.

“Begitu sudah ada, kami akan langsung follow up,” tuturnya.

Sebelumnya pun, penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mempertanyakan perihal belum berlakunya potongan 8% ini.

Said Iqbal menyampaikan bahwa setelah Perpres Ojol diteken, sosialisasi seharusnya langsung dijalankan oleh Kementerian Perhubungan. Kementerian tersebut juga dinilai perlu menerbitkan aturan turunan berupa keputusan menteri.

Sejatinya, aturan mengenai pembagian komisi tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Untuk itu, bukan hanya perpres, aturan tersebut juga perlu direvisi agar sejalan dan pengemudi dapat menikmati komisi lebih besar sesuai janji Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan potongan aplikator menjadi 8 persen merupakan langkah konkret untuk menyejahterakan pengendara ojek online (ojol).

Ridwan, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Selasa mengapresiasi arahan Presiden tersebut. Penyesuaian skema potongan aplikator dinilai bermanfaat bagi pengemudi ojol karena porsi pendapatan akan lebih besar dan proporsional.

"Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," kata dia.

Apabila kebijakan tersebut telah ditetapkan secara resmi, Ridwan menegaskan seluruh aplikator wajib menjalankannya secara konsisten. Kebijakan itu harus diikuti dengan komitmen pelaksanaan yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan pengemudi.

Menurut dia, keputusan pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi.

Oleh karena itu, dia menilai, pelaksanaan aturan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru antara aplikator dan mitra pengemudi.

"Kalau aturan ini sudah ditetapkan maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten," ucap Ridwan.

Komisi V DPR RI, lanjut dia, mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sektor transportasi digital, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan mitra pengemudi.

Ridwan menyebut Komisi V DPR RI juga berencana memanggil mitra terkait, termasuk Kementerian Perhubungan untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan berpihak pada pengemudi.

Di sisi lain, legislator yang membidangi urusan transportasi ini menilai, selain mendorong penyesuaian potongan aplikator, pemerintah juga perlu memperkuat skema perlindungan sosial bagi pekerja ekonomi gig, termasuk pengemudi ojol.

Pekerja sektor digital dinilai perlu mendapatkan jaminan perlindungan dasar, seperti asuransi kerja dan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

"Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara," tuturnya.

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan perlindungan pekerja diharapkan tidak berhenti pada sektor transportasi digital semata, tetapi juga diperluas ke sektor produktif lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan keberpihakan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," kata Presiden Prabowo dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5).

Menurut Presiden, kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojol yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Presiden menyebut aplikator sebelumnya memotong 20 persen dari pendapatan pengemudi. Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi daring.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni sekitar 8%. Janji tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan dalam regulasi saat ini, skema biaya untuk pengemudi bersifat fixed cost sebagaimana diatur dalam Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022. Dalam skema ini, pendapatan pengemudi ditentukan oleh tarif tetap perjalanan, sehingga perubahan potongan aplikator tidak otomatis meningkatkan pendapatan mereka.

“Dengan skema fixed cost ini, kenaikan pendapatan pengemudi terkunci. Ketika ingin menaikkan pendapatan, maka yang harus dilakukan adalah kenaikan tarif biaya perjalanan,” kata Huda kepada Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Dia menegaskan, selama struktur biaya perjalanan tidak berubah, penurunan potongan ke platform hanya akan mengurangi pendapatan aplikator, bukan menambah penghasilan pengemudi.

Untuk menggambarkan hal tersebut, Huda memberikan ilustrasi perbandingan beberapa skema tarif berikut:

Dalam ilustrasi tersebut, ketika potongan aplikator diturunkan dari 20% menjadi 10%, tarif yang diterima pengemudi tetap Rp10.000 sehingga tidak ada kenaikan pendapatan. Perubahan justru terjadi pada tarif yang dibayarkan konsumen yang menjadi lebih rendah.

Sebaliknya, peningkatan pendapatan pengemudi baru terjadi ketika tarif dasar dinaikkan, seperti pada skema tarif naik dengan potongan tetap, di mana pengemudi menerima Rp10.500.

Hal ini menunjukkan faktor utama yang memengaruhi penghasilan pengemudi adalah besaran tarif perjalanan, bukan sekadar persentase potongan aplikator.

Huda menambahkan, jika pendapatan platform menurun, maka dampak paling mungkin adalah berkurangnya promo atau diskon kepada konsumen. Kondisi ini berpotensi menekan permintaan (demand), yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan agregat pengemudi.

“Kecuali penumpang sudah tidak bergantung pada promo lagi, saya rasa pendapatan pengemudi bisa naik,” katanya.

Secara tidak langsung, Huda juga mempertanyakan apakah kebijakan penurunan potongan tersebut telah mempertimbangkan struktur pembayaran dalam ekosistem transportasi online. Dia menjelaskan terdapat dua komponen harga, yakni harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima pengemudi.

Harga konsumen mencakup biaya perjalanan, biaya platform, serta biaya tambahan lain seperti asuransi, sedangkan pengemudi hanya menerima biaya perjalanan. Karena itu, persentase potongan kerap terlihat lebih besar karena terdapat komponen biaya platform yang dititipkan melalui pengemudi.

Dia juga mengusulkan alternatif berupa skema potongan tetap untuk platform, bukan berbasis persentase (ad valorem), melainkan melalui sistem voucher atau tiket dengan nominal tertentu yang disepakati bersama pengemudi.

“Voucher juga semakin banyak yang dibeli maka semakin murah harganya bagi pengemudi. Namun ini hanya sebatas ide saja,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto juga telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Dalam beleid tersebut, pengemudi diwajibkan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

Terkait hal tersebut, Huda mendukung kebijakan perlindungan tersebut karena memberikan kepastian jaminan sosial bagi pengemudi, sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kejelasan skema pembiayaan di antara para pihak.

“Tinggal nanti bagaimana skema pembagian siapa menanggung apa dan berapa,” katanya.

Menurutnya, tantangan muncul karena banyak pengemudi transportasi online menggunakan lebih dari satu aplikasi. Pemerintah perlu merancang skema yang memastikan seluruh pengemudi tercakup dalam program jaminan sosial tanpa menimbulkan pembayaran ganda.

Respons Platform

Sejumlah platform transportasi online menyatakan masih menunggu aturan teknis terkait rencana penurunan potongan aplikator yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Chief Executive Officer (CEO)Grab IndonesiaNeneng Goenadi mengatakan perusahaan saat ini masih menunggu penerbitan resmi Perpres untuk dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail arahan tersebut. Pada prinsipnya, perusahaan menghormati arahan yang disampaikan Presiden dalam pidato Hari Buruh.

“Sebagai mitra jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, perusahaan tetap berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Neneng menjelaskan usulan perubahan struktur komisi merupakan perubahan mendasar terhadap cara platform digital berfungsi sebagai marketplace. Oleh karena itu, perusahaan akan berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam proses implementasinya.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat mencapai tujuannya, yakni melindungi mitra pengemudi, menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, serta memastikan keberlanjutan industri.

Dia juga menambahkan sejak awal kehadirannya di Indonesia, Grab telah mendampingi jutaan mitra pengemudi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan ekonomi digital sekaligus menopang penghidupan mereka.

Sementara itu, Direktur UtamaGoToHans Patuwo menyatakan perusahaan akan mengikuti dan mematuhi ketentuan pemerintah, termasuk arahan PresidenPrabowo Subiantoterkait perlindungan pekerja transportasi online yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Terkait rencana penurunan potongan aplikator menjadi sekitar 8%, Hans menyebut perusahaan masih perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk memahami implikasi kebijakan tersebut.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata Hans.

Dia menegaskan, koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan akan terus dilakukan agar perusahaan tetap dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi mitra pengemudi maupun pelanggan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memangkas potongan pendapatan pengemudi ojek daring melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Dalam aturan tersebut, potongan maksimal yang boleh diambil perusahaan aplikator ditetapkan sebesar delapan persen.

Kebijakan ini disampaikan Presiden saat pidato peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Ia menilai skema pembagian hasil sebelumnya belum mencerminkan keadilan bagi pengemudi.

“Saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

Selama ini, potongan yang diambil aplikator disebut bisa mencapai sekitar 20 persen. Dengan aturan baru tersebut, pemerintah menetapkan pengemudi minimal menerima 92 persen dari pendapatan, sementara perusahaan aplikasi maksimal mengambil delapan persen.

Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi yang setiap hari bekerja di lapangan dengan risiko tinggi. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikator memberikan perlindungan jaminan sosial, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan akses layanan kesehatan.

“Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan,” kata Prabowo.

Menanggapi kebijakan tersebut, Grab Indonesia menyatakan menghormati arahan pemerintah dan siap mempelajari lebih lanjut implementasi aturan tersebut.

Chief Executive Officer Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya masih menunggu rincian teknis dari Peraturan Presiden sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Kami menghormati arahan yang disampaikan Presiden. Saat ini kami menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden untuk meninjau lebih lanjut detail kebijakan tersebut,” ujar Neneng dalam keterangan tertulis.

Ia menilai perubahan struktur komisi tersebut merupakan langkah mendasar terhadap model bisnis platform digital yang selama ini berfungsi sebagai marketplace.

Karena itu, Grab akan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keterjangkauan harga bagi konsumen, serta keberlanjutan industri.

“Kami akan berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuannya,” katanya.

Grab menambahkan, sejak beroperasi di Indonesia, perusahaan telah melibatkan jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem ekonomi digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek menyatakan siap untuk mengkaji pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen. Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres No. 27 Tahun 2026,” kata Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam keterangan.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait aturan tersebut.

“Sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut bahwa sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online.

Bisnis.com, JAKARTA—PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkap telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online.

Dalam beleid tersebut, pengemudi diwajibkan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo mengatakan perusahaan senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh 2026. Kepala Negara meminta seluruh aplikator untuk menaati ketentuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Hans mengatakan perusahaan akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi, dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut.

“ Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait sehingga GoTo/ Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata Hans.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menurunkan potongan aplikator transportasi online dari 20% menjadi di bawah 10%, yakni 8%, dalam peringatan Hari Buruh 2026.

“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia,” kata Prabowo di depan puluhan ribu buruh, termasuk pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo menambahkan, dari setiap pendapatan, pengemudi ojol sebelumnya hanya memperoleh 80%, namun ke depan harus ditingkatkan menjadi minimal 92%.

Kepala Negara juga menegaskan telah meneken Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online.

“Kita juga mengatur dan telah meneken Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan potongan aplikator bagi pengemudi ojek online (ojol) hingga di bawah 10 persen.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika berpidato saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi.

Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. [Potongan bagi aplikator] harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia [aplikator] yang dapat duit. Sori aje. Kalo gak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo mengungkap juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online.

Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja drive ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Perpes tersebut juga mengatur pembagian pendapatan di bawah 10 persen yang sebelumnya telah disinggung Prabowo.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan menurunkan potongan aplikator bagi pengemudi ojek online (ojol) hingga di bawah 10 persen.

Hal itu disampaikan Prabowo ketika berpidato saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5) pagi.

Prabowo awalnya mendapatkan aspirasi dari salah satu serikat buruh agar bisa menurunkan potongan aplikator ojek online terhadap driver mereka hingga 10 persen. Ketika berpidato, sang Kepala Negara kemudian sempat berdialog dari atas podium bersama para massa buruh.

"Ojol, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Bagaimana ojol setuju 20 persen? Bagaimana 15 persen? Berapa? 10? Kalian minta 10? Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen," kata Prabowo.

Ternyata, maksud Prabowo tidak setuju 10 persen karena ia ingin potongan aplikator bisa di bawah 10 persen. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh massa buruh yang hadir di perayaan May Day sejak pagi tadi.

Menurut Prabowo, potongan aplikator layak diturunkan hingga di bawah 10 persen karena para driver ojol sudah bekerja keras di jalan.

"Ojol kerja keras. Ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari. [Potongan bagi aplikator] harus di bawah 10 persen!" ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menegaskan jika perusahaan ojol tidak ingin ikut ketentuan ini, mereka bisa angkat kaki dari Indonesia.

"Enak saja. Lu yang keringat, dia [aplikator] yang dapat duit. Sori aje. Kalo gak mau ikut kita, enggak usah berusaha di Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo mengungkap juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online.

Ia mengatakan Perpres 27/2026 di antaranya memuat soal jaminan kecelakaan kerja drive ojol. Driver ojol juga akan diberikan BPJS Kesehatan.

Selain itu, Perpes tersebut juga mengatur pembagian pendapatan di bawah 10 persen yang sebelumnya telah disinggung Prabowo.

"Yang saya tadi bicara harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan asuransi kesehatan juga. Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang jadi minimal 92 persen untuk pengemudi," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) buka suara perihal kesulitan pelanggan mendapatkan pengemudi ojek online (ojol) maupun pengantaran makanan/barang, khususnya di area DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir.

Kabar “krisis” ojol ini berembus di media sosial, salah satunya X/Twitter mengenai keluhan pelanggan dalam mengakses layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab, terutama pada jam sibuk selama Ramadan.

Ketua SPAI Lily Pujiati menyiratkan bahwa terdapat penurunan jumlah driver ojol yang aktif dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini berkenaan dengan berkurangnya pendapatan akhir yang diterima driver ojol, baik karena ongkos kirim (ongkir) yang rendah maupun karena potongan komisi untuk aplikator per pesanan yang rampung.

“Kadang [jarak] pengambilan orderan jauh dan tidak sesuai dengan ongkirnya,” kata Lily saat dihubungi Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Sebagai gambaran, dia memberikan contoh layanan pesan antar makanan yang tak hanya melibatkan pengemudi, tetapi juga restoran. Menurutnya, pengemudi kerap menanggung komplain dari pelanggan bilamana pesanan terlambat diproses restoran.

Menurutnya, hal ini berimplikasi terhadap tingkat penyelesaian pesanan yang dibukukan pengemudi. Lily juga menyinggung faktor yang lebih besar seperti tekanan ekonomi hingga cuaca.

“Ekonomi juga tidak stabil, sehingga konsumen mengurangi belanjanya. Hujan juga jadi penyebab [kesulitan mencari pengemudi],” ujarnya.

Terkhusus potongan per transaksi, Lily menyoroti besaran yang diterima aplikasi mencapai 20%, sedangkan pengemudi ojol hanya menerima sisanya.

Menurutnya, hal ini disebabkan kekosongan regulasi dari pemerintah yang belum mengatur batas besaran tersebut, sehingga berpengaruh terhadap pengemudi ojol pada waktu tertentu.

Oleh karena itu, Lily menyebut bahwa SPAI terus mendorong penerbitan aturan berbentuk Keputusan Presiden (Keppres) maupun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur perlindungan ojol.

“SPAI selalu konsisten dengan tuntutannya terkait Perpres ataupun Keppres tentang perlindungan pekerja transportasi online. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Persaingan industri ride-hailing di Indonesia diperkirakan memasuki babak baru setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah rencana penurunan potongan aplikator menjadi 8%.

Kebijakan tersebut dinilai dapat mengubah strategi bisnis platform penyedia ojekride-hailing, terutama pemain dengan pangsa pasar lebih kecil seperti Maxim dan inDrive yang selama ini mengandalkan tarif murah serta potongan komisi rendah untuk bersaing dengan dominasi Grab dan Gojek.